PDI Perjuangan Raih 109 Kursi DPR

CEC : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), dengan meraih suara sebanyak 23.681.471 juta suara atau 18,95% suara nasional, berhasil meraih 109 kursi DPR.

Berikut nama-nama calon legislatif dari PDI Perjuangan (109 anggota)

1. Dapil Aceh I : Tagore Abubakar 64.159 suara

2. Sumatera Utara I : Sofyan Tan 113.716 suara

3. Irmadi Lubis : 46.039 suara

4. Sumatera Utara II : Trimedya Panjaitan 101.415 suara

5. Sumatera Utara III : Junimart Girsang 76.819 suara

6. Sumatera Barat I : Alex Indra Lukman

7. Sumatera Barat II : Agus Susanto 39.131 suara

8. Riau I : Effendy Sianipar 69.425 suara

9. Riau II : Marsiaman Saragih 26.650 suara

10. Jambi : Ihsan Yunus 61.648 suara.

11. Sumatera Selatan I : Nazarudin Kiemas 59.930 suara

12. Sumatera Selatan II : Erwin M Singaruju 81.644 suara

13. Yulian Gunhar 44.192 suara

14. Bengkulu : Elva Hartati 30.298 suara

15. Lampung I : Isma Yatun 65.731 suara

16. Sudin 64.008 suara.

17. Lampung II : Henry Yosodiningrat 54.022 suara

18. Itet Tridjajati Sumarijanto 40.203 suara

19. Bangka Belitung : Rudianto Tjen 72.400 suara

20. Kepulauan Riau : Dwi Ria Latifa 48.579 suara

21. Dapil Jakarta I : Wiryanti Sukamdani 30.691 suara

22. Jakarta II : Eriko Sotarduga 61.888 suara

23. Masinton Pasaribu 30.989 suara

24. Jakarta III : Charles Honoris 96.842 suara

25. Effendi MS Simbolon 89.028 suara

26. Darmadi Durianto 52.861 suara

27. Jawa Barat I: Junico BP Siahaan 64.980 suara

28. Ketut Sustiawan 32.234 suara

29. Jawa Barat II : Yadi Srimulyadi 59.842 suara

30. Jalaludin Rakhmat 56.402 suara

31. Jawa Barat III : Diah Pitaloka 31.993 suara

32. Jawa Barat IV : Ribka Tjiptaning 43.393 suara

33. Jawa Barat V : Adian Yunus Yusak Napitupulu 35.589 suara

34. Indra P Simatupang 35.139 suara

35. Jawa Barat VI : Sukur Nababan 123.493 suara

36. Risa Mariska 27.578 suara

37. Jawa Barat VII : Rieke Diah Pitaloka 255.044 suara

38. Tono Bahtiar 50.663 suara

39. Jawa Barat VIII: Ono Surono 72.608 suara

40. Yoseph Umarhadi 66.181 suara

41. Jawa Barat IX : Maruarar Sirait 131.618 suara

42. TB Hasanuddin 76.991 suara

43. Jawa Barat X : Puti Guntur Soekarno 93.404 suara

44. Jawa Barat XI : Dony Maryadi Oekon 38.006 suara

45. Jawa Tengah I : Juliari P Batubara 128.956 suara

46. Tjahjo Kumolo 59.761 suara

47. Jawa Tengah II : Daryatmo Mardiyanto 41.453 suara

48. Jawa Tengah III: Imam Suroso 91.708 suara

49. Evita Nursanty 73.673 suara

50. Jawa Tengah IV: Bambang Wuryanto 128.116 suara

51. Agustina Wilujeng Pramestuti 56.707 suara

52. Jawa Tengah V: Puan Maharani 369.927 suara

53. Aria Bima 96.163 suara

54. Rahmad Handoyo 33.569 suara

55. Jawa Tengah VI : Sudjadi 79.681 suara

56. Nusyirwan Soedjono 55.293 suara

57. Jawa Tengah VII: Utut Adianto 67.001 suara

58. Jawa Tengah VIII: Adisatrya Suryo Sulisto 105.399 suara

59. Budiman Sudjatmiko 68.861 suara

60. Jawa Tengah IX: Muhammad Prakosa 75.657 suara

61. Damayanti Wisnu Putranti 75.657 suara

62. Jawa Tengah X: Hendrawan Supratikno 68.380 suara

63. Dapil Yogyakarta: Mohammad Idham Samawi 120.796 suara

64. My Esti Wijayati 99.440 suara

65. Jawa Timur I : Guruh Irianto Sukarno Putra 84.753 suara

66. Indah Kurnia 68.497 suara

67. Henky Kurniadi 43.434 suara

68. Jawa Timur II : Hamka Haq 27.166 suara

69. Jawa Timur III: Nursuhud 58.123 suara

70. Jawa Timur IV: Arif Wibowo 43.074 suara

71. Jawa Timur V: Ahmad Basarah 68.009 suara

72. Andreas Eddy Susetyo 56.160 suara

73. Jawa Timur VI : Pramono Anung Wibowo 165.906 suara

74. Djarot Saiful Hidajat 69.053 suara

75. Budi Yuwono 64.807 suara

76. Jawa Timur VII: Sirmadji 77.100 suara

77. Jawa Timur VIII: Sadarestuwati 73.354 suara

78. Mindo Sianipar 73.341 suara

79. Jawa Timur IX: Abidin Fikri 36.304 suara

80. Jawa Timur X: Nasyirul Falah Amru 64.161 suara

81. Jawa Timur XI: Said Abdullah 112.539 suara

82. Banten I: Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya 51.059 suara

83. Banten II: Ichsan Soelistio 17.994 suara

84. Banten III: Herdian Koosnadi 47.426 suara

85. Marinus Gea 42.285 suara

86. Bali: Wayan Koster 260.342 suara

87. I Made Urip 166.430 suara

88. I Gusti Agung Rai Wirajaya 75.252 suara

89. Nyoman Dhamantra 70.590 suara

90. NTB : Rachmat Hidayat 62.987 suara

91. NTT I : Honing Sanny 49.287 suara

92. NTT II: Herman Hery 109.406 suara

93. Kalimantan Barat: Karolin Margret Natasa 397.481 suara

94. Lasarus 173.154 suara

95. G Michael Jeno 55.121 suara

96. Kalimantan Tengah: Willy M Yoseph 147.175 suara

97. Asdy Narang 64.560 suara

98. Kalimantan Selatan II: Hasnuryadi Sulaiman 82.130 suara

99. Kalimantan Timur: Marten Apuy 71.177 suara

100. Sulawesi Utara: Olly Dondokambey 237.620 suara

101. Vanda Sarundajang 126.197 suara

102. Sulawesi Tengah: Rendy M Affandy Lamadjido 47.709 suara

103. Sulawesi Selatan I : Andi Ridwan Wittiri 41.356 suara

104. Sulawesi Selatan II : Samsu Niang 39.122 suara

105. Maluku: Mercy Chriesty Barends 65.166 suara

106. Maluku Utara: Irine Yusiana Roba Putri 52.677 suara

107. Papua: Komarudin Watubun 120.724 suara

108. Tony Wardoyo 136.642 suara

109. Papua Barat: Jimmy Demianus Ijie 69.908 suara

Sumber : PDI Perjuangan.

Calon Tersangka Dugaan Korupsi Haji

CEC : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi nama tersangka dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Ketua KPK Abraham Samad menyebut calon tersangka itu merupakan salah satu petinggi negeri ini. "Petinggi di negeri ini," kata Abraham, Kamis (15/5).

Menurut Abraham dalam satu hingga dua minggu ke depan KPK akan mengumumkan siapa orang yang bertanggung jawab atas terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan haji. Ihwal detail perkara, Abraham menjelaskan bahwa hal itu terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. "Panitianya, penyelenggaranya, kateringnya. Macam-macam. Semua yang menyangkut proses penyelenggaraan. Silakan itu diterjemahkan sendiri siapa orang yang paling berkompeten di sektor ibadah haji," kata Abraham.

KPK diketahui tengah menyelidiki dugaan adanya penyelewengan dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Secara spesifik KPK tengah menelisik pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp 100 miliar. Adapun dalam menyelidiki kasus ini, KPK ternyata juga sudah meminta keterangan dari pegawai di Kementerian Agama. Sebelumnya, KPK sudah meminta keterangan dari Dua anggota DPR Komisi VIII yaitu Jazuli Juwaini dan Hasrul Azwar. KPK mendapatkan laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ihwal kejanggalan dalam pengelolaan dana haji di Kementerian Agama periode 2004-2012. Berdasarkan laporan tersebut, PPATK mendapati adanya transaksi mencurigakan Rp 230 miliar. Disebut transaksi mencurigakan karena dana tersebut tidak jelas penggunaannya.

Atas laporan PPATK itu, KPK lantas membuka penyelidikan. Direktorat Pencegahan KPK juga sudah melakukan kajian terkait dana haji. KPK bahkan pada 2013 lalu, mengirimkan tim ke Mekkah untuk memantau langsung pelaksanaan haji. (*)

Sumber : Beritasatu.com

Goenawan Mohamad Mundur dari PAN

CEC : Sastrawan Goenawan Mohamad mundur dari keanggotaan Partai Amanat Nasional (PAN) setelah PAN menyatakan resmi mendukung calon presiden Gerindra, Prabowo Subianto. Pendiri PAN tersebut mengaku sangat kecewa. Menurut Goenawan, PAN sudah melenceng dari tujuan awal dan semakin oportunis dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden 2014. "Yang diupayakannya hanyalah agar ketua umum dapat jabatan wakil presiden," terang Goenawan dalam surat pernyataannya, Kamis (15/5/2014).

Goenawan mengatakan dirinya bersama teman-teman mendirikan PAN pada awal reformasi. Tujuannya: agar ada partai yang menyumbang perbaikan semangat dan mutu kepartaian yang dirusak oleh rezim Orde Baru. PAN, kata dia, didirikan sebagai kelanjutan gerakan prodemokrasi melawan kekuasaan otoriter. "Selama ini, meski dengan kekecewaan, saya tetap menjadi anggota PAN dan membayar secara teratur iuran keanggotaan. Tetapi kali ini, saya tidak punya harapan lagi. Saya menyatakan berhenti dari keanggotaan partai," tegas Goenawan.

Berikut isi surat Goenawan Muhammad:

Ketika saya, bersama teman-teman secita-cita mendirikan PAN di awal Reformasi, saya berharap ikut menyumbang perbaikan semangat dan mutu kepartaian Indonesia yang sudah dirusak oleh Orde Baru. PAN adalah kelanjutan dari gerakan prodemokrasi yang melawan kekuasaan otoriter Jenderal Soeharto. Semenjak Soeharto jatuh, kami ingin membangun sebuah partai yang punya platform politik yang jelas untuk diperjuangkan ke arah demokrasi yang lebih luas, kebhinekaan yang lebih hidup, dan kesejahteraan yang lebih merata. Dalam sejarahnya, PAN pernah berusaha ke arah itu. Tetapi makin lama, ia makin tak memandang politik sebagai perjuangan. Makin lama politiknya hanya hasrat mengukuhkan posisi dalam struktur yang ada dan untuk memperoleh jabatan yang empuk bagi elitenya. Hal ini memang jadi tabiat partai-partai lain di Indonesia sekarang. Tapi seharusnya PAN mencoba memperbaiki keadaan itu. Tetapi tidak. Akhirnya, dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden 2014, PAN makin terseret ke dalam oportunisme. Yang diupayakannya hanyalah agar ketua umum dapat jabatan wakil presiden. Untuk itu ia bersedia mendukung kekuatan yang di masa Orde Baru ingin memadamkan gerakan pro-demokrasi, antara lain dengan KEKERASAN. Selama ini, meskipun dengan kekecewaan, saya tetap menjadi anggota PAN dan membayar secara teratur iuran keanggotaan. Tetapi kali ini saya tidak punya harapan lagi. Saya menyatakan berhenti dari keanggotaan partai. (*)

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

KABID IT DISKOMINFO TAK PAHAM IT !?

CEC : Kepala Bidang (KABID) Informasi dan Teknologi (IT) di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok, "ZAINAH" tidak paham dengan Kinerja yang diamanahkan oleh Pemerintah Kota Depok . Pasalnya, ketika 'wartawan' (8/5/2014) hendak konfirmasi terkait anggaran Dana Swakelola Akses Internet untuk Publik dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggarkan sebesar Rp, 600 juta, Kabid IT ZAINAH tidak tahu masalah anggaran tersebut, padahal dana tersebut ada di Rencana Umum Pengadaan.

Ketidaktahuan dan Ketidakpahaman ZAINAH selaku Kabid IT di jajaran Diskominfo Depok, merupakan ketidak cerdasan alias ketidak becusan ZAINAH menjabat sebagai pejabat Eselon III B di jajaran Perangkat Daerah Kota Depok selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk menutupi ketidak cerdasan alias ketidak becusan nya, ZAINAH, memanggil bawahannya untuk menerangkan apa yang dikonfirmasi wartawan, dimana Zainah sebagai Kabid IT tidak mengetahui anggaran yang dimaksud dan tidak menguasai di bidangnya.

”Saya baru jadi Kabid IT di Diskominfo", ujar Zainah beralasan, padahal Zainah sudah menjadi Kabid IT sejak Desember 2013. 

"Saya belum paham betul apa yang dimaksud dengan bidang Informasi dan Teknologi ( IT) ”, kata Zainah yang di dampingi oleh Kabid Informasi, FERI BIROWO.

"Padahal, saya sudah biasa dipindah-pindahkan sebagai Kabid di lingkungan Pemkot Depok ini, kata Zainah menambahkan. (*)

Sumber : BERIMBANG.COM