POMPA PENANGGULANGAN BANJIR DKI JAKARTA

KENAPA TIDAK DIGUNAKAN DI KOTA2 YANG RAWAN BANJIR?

Pompa di Pintu Air Ancol (Foto: Dhani Irawan/detikcom)

CEC : Jakarta - Banjir rob Ancol makin lama makin surut. Sudah ada 2 pompa baru dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan 9 pompa portabel dipasang di Pintu Air Ancol. Warga Pademangan pun senang. "Ya ini sudah mulai surut. Kalau tadi memang ada yang demo, pompanya kan rusak. Kalau kaya gini seneng aja, ya masih banjir, cuma sudah lumayan surut," kata Lia (28), warga Pademangan Barat, Jakarta Utara, kepada detikcom, Sabtu (15/6/2013).

Senada dengan Lia, Endrik, warga Pademangan Barat yang juga seorang tukang ojek mengatakan banjir kini surut menjadi betis dari ketinggian awal yang mencapai sepaha orang dewasa.

"Kalau kemarin sekitar segini (sepaha), yang paling dalem tuh. Kalau ini sih pas tadi ada pompa itu sudah sekitar segini (sebetis). Ya kalau banjir kaya gini emang susah. Sebenernya nggak tiap tahun, kadang aja, kalau paling parah ya di Ampera (Budi Mulia). Alhamdulillah aja udah surut, pompanya udah jalan lagi," kata Endrik sambil memperagakan tangannya mengukur ketinggian banjir dengan tubuhnya. Endrik mengatakan di kediamannya ada sekitar 10 RT yang terendam banjir. Sementara air memang sudah tampak surut di kampung-kampung Pademangan. (nwk/nrl)-cec

NURMAHMUDI ISMAIL SEORANG WALIKOTA UNIK

NURMAHMUDI ISMAIL SEORANG WALIKOTA YANG UNIK

CEC : Diantara 524 Kepala Daerah se Indonesia, Nurmahmudi Ismail adalah Kepala Daerah yang Unik dan sangat berbeda dengan Kepala Daerah yang lain, kenapa demikian, karena :

 

1. Nurmahmudi Kepala Daerah se Indonesia yang Pendiri Partai Keadilan (PKS).

2. Nurmahmudi Kepala daerah se Indonesia yang Mantan Presiden PKS.

3. Nurmahmudi Kepala daerah se Indonesia yang Dewan Syuro PKS.

4. Nurmahmudi Kepala daerah se Indonesia yang Mantan Menteri dari PKS.

Dengan ke 4 point tersebut diatas, maka keberadaan Walikota Depok Nurmahmudi Ismail sangatlah dipertahankan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Berbagai cara di lakukan PKS untuk mempertahankan keberadaan Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, terutama di posisi PKS yang masuk Dalam Koalisi Pemerintah atau Sekretariat Gabungan (SetGab) yang mendukung Pemerintahan SBY.

Setelah Dikeluarkannya Surat KPUD No. : 07/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2012 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 dan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, tanggal 14 September 2012 maka sejak tanggal tersebut keberadaan Walikota Depok Nurmahmudi Ismail secara Hukum adalah Batal Demi Hukum alias Walikota Depok ILEGAL. DPRD Kota Depok telah mengirim Surat Kemendagri pada tanggal 26 November 2012 Nomor : 170/819-DPRD Prihal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Keputusan Rapat Bamus DPRD Kota Depok yang isinya : DPRD Kota Depok mengusulkan Pemilukada ulang dan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Depok serta meminta Penunjukan Pelaksana Tugas Walikota dan Wakil Walikota Depok oleh Menteri Dalam Negeri. Namun sampai saat ini usulan tersebut tidak ditanggapi oleh Mendagri. Hal ini dapat di maklumi karena Mendagri adalah Pembantu Presiden, sementara PKS mempunyai kekuatan di dalam SetGab yang pendukung Presiden SBY untuk mempertahankan Posisi Walikota Depok yang Mantan Presiden PKS. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi Kalau Walikota Depok Nurmahmudi Ismail yang memiliki kekuatan 4 point diatas di Pecat Oleh Presiden melalui Mendagri, Betapa malunya PKS apabila itu Terjadi. Situasi Politik ternyata berubah saat ini, Presiden SBY yang akan menaikan harga BBM ternyata tidak di dukung oleh PKS yang tergabung di SetGab, malahan PKS membuat spanduk dan baliho di seluruh Indonesia yang menyatakan “TOLAK KENAIKAN HARGA BBM” serta melakukan Demo menolak Kenaikan Harga BBM. Hal tersebut membuat SBY tidak nyaman dan marah terhadap PKS, sehingga SBY pasti akan mengeluarkan PKS dari SetGab. Dengan dikeluarkanya PKS dari SetGab maka PKS dianggap bukan lagi Partai Pendukung Pemerintahan SBY. Presiden SBY akan meninjau ulang segala bentuk kesepakan yang telah dibuat selama PKS bergabung di SetGab, termasuk diantaranya adalah Keberadaan Walikota Depok Ilegal yang selama ini di pertahan kan oleh PKS melalui SetGab. SBY akan segera memerintahkan Pembantunya yakni Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti Surat DPRD Kota Depok yang meminta Pemberhentian Walikota Depok Nurmahmudi Ismail. Semoga dengan di keluarkannya PKS dari SetGab membawa berkah untuk Kota Depok. Karena Sudah terlalu lama Kota Depok menunggu Kepastian Hukum tentang Walikota Depok. [poltak/cec]

KOMBES POL RIKWANTO : KARENA MASIH RAWAN KONFLIK, SEBELAS ORANG ANGGOTA FPI DIPINDAHKAN KE RUTAN POLDA METRO JAYA.

SEBELAS ORANG ANGGOTA FPI DIPINDAHKAN KE RUTAN POLDA METRO JAYA

CEC : Sebelas anggota FPI yang semula ditahan di rutan Polresta Tangerang kini penahanannya dipindah ke rutan Polda Metro Jaya. Kesebelasnya ditahan terkait bentrokan terkait sengketa lahan di Tangerang, pada 6 Juni lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menuturkan pemindahan penahanan ke rutan Polda Metro Jaya lantaran situasi di lokasi yang masih rawan konflik. "Lokasi sengketa dengan penahanan tersangka berdekatan, sehingga dikhawatirkan kembali berkonflik makanya dipindahkan," ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Kamis (13/6).

Tidak hanya penahanan, lanjut Rikwanto, proses hukumnya pun kini dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. "Untuk kasus 11 tahanan sengketa lahan, kasusnya ditarik ke Polda Metro," tandasnya.

Sebelumnya, terjadi sengketa lahan seluas 2,3 hektar antara pihak keluarga Munting yang mengklaim sebagai ahli waris dengan pengembang perumahan Alam Sutera di Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Aksi berujung pada adanya bentrokan antara massa dari Front Pembela Islam (FPI) yang membela ahli waris dengan polisi yang mengawal jalannya aksi massa, pada Kamis (6/6/2013) lalu.

Akibat bentrokan itu, dua polisi dan petugas keamanan Alam Sutera terluka. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas di kawasan Pasar 8 Alam Sutera juga dirusak dan dibakar massa. Dan akibat bentrokan, 11 massa FPI ditahan di Polresta Tangerang.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan 11 tersangka itu yakni, membawa sajam dan dikenakan Undang-undang Darurat no 12 tahun 1951, pengrusakan terhadap barang pasal 170 KUHP, dan penganiayaan pasal 351 KUHP. Selain itu, mereka juga melanggar Undang-undang mengenai penyampaian pendapat di muka umum saat hari besar karena saat itu 6 Juni 2013, bertepatan dengan Isra Miraj. Aksi itu juga tidak ada izin. [war] - cec.

IDRIS ABDUL SHOMAD BANGGA DAPAT PIAGAM ADIPURA PERUNGGU KEPERAK PERAKAN

WALAU KOTA TANGERANG BERHASIL MENDAPATKAN PIALA ADIPURA KENCANA, WALIKOTANYA DIAM DIAM SAJA. TETAPI KOTA DEPOK YANG CUMA DAPAT PIAGAM PERUNGGU KEPERAK PERAKAN, IDRIS ABDUL SHOMAD MERASA BANGGA DAN BERKOAR-KOAR ASAL BUNYI ALIAS ASBUN DI MEDIA ONLINE

CEC : Pemerintah Kota Tangerang berhasil meraih Piala Adipura Kencana, namun walikota Tangerang diam - diam saja tidak berkomentar karena ia merasa bahwa keberhasilan itu bukan karena prestasinya sebagai walikota, tetapi karena prestasi para pekerja penyapu jalanan (pesapon) dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Pemerintahan Kota Tangerang. Para pekerja penyapu jalanan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan mencium Piala Adipura Kencana di Kawasan Pemerintahan Kota Tangerang, Banten (10/6). Penghargaan Adipura ini adalah bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2013. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat. 

MENYALAHKAN PASAR KEMIRI MUKA & PASAR CISALAK :

Sementara itu, Pemerintah Kota Depok menyalahkan Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak sehingga Kota Depok gagal meraih Piala Adipura. Bahkan Idris Abdul Shomad berkoar-koar asal bunyi alias asbun di MEDIA ONLINE bahwa kegagalan Kota Depok meraih Piala Adipura disebabkan kurangnya nilai dari titik penilaian yaitu Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak. Karena ada kekurangan nilai, kita hanya mendapat Piagam Adipura yang seolah-olah perunggu keperak-perakan atau juara kedua dan ketiga. 

Idris Abdul Shomad, mengatakan: "Gagalnya Kota Depok meraih piala Adipura disebabkan kurangnya nilai dari titik penilaian yaitu pasar kemiri muka dan pasar Cisalak. Karena ada kekurangan nilai, kita hanya mendapatkan piagam adipura. Piagam itu seolah-olah perunggu keperak-perakan atau juara kedua dan ketiga". kata Idris kepada wartawan di Balaikota Depok, Kamis (13/6). [cec]

KPK AKAN MENAHAN ANAS DAN ANDI

ANAS URBANINGRUM DAN ANDI MALLARANGENG AKAN DITAHAN KPK

CEC : Platmerahonline.com – Setelah menahan tersangka pertama kasus Hambalang Deddy Kusdinar, KPK juga akan melakukan penahanan kepada ketiga tersangka lainnya. Yakni mantan Menpora Andi Mallarangeng, pejabat Adhi Karya Teuku Bagus M Noor dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. “Terhadap tersangka lain tentu juga akan dilakukan penahanan, tapi kapan persisnya tentu penyidik yang tahu,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Kamis (13/6).

Namun, untuk kapan waktunya ketiga tersangka itu ditahan, Johan mengaku tidak tahu. Biasanya, penahanan dilakukan sebelum berkas perkara para tersangka naik ke tahap penuntutan. “Sebelum naik ke penuntutan, semua tersangka itu akan dilakukan penahanan. Jadi akan ditahan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Johan, sambil menunggu berkasnya naik ke tahap penuntutan, KPK juga menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPK. Nantinya, hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus ini akan digunakan untuk menyusun surat dakwaan. Meski demikian, Johan menegaskan untuk upaya penahanan tidak harus menunggu laporan penghitungan negara dari BPK. “Untuk penahanan tersangka itu tidak berkaitan secara langsung dengan penghitungan kerugian negara. Kemarin memang ada pernyataan bahwa masa penahanan itu terbatas, sementara belum diketahui sejauh mana selesainya penghitungan kerugian negara itu. Jadi bukan karena belum selesai dihitung kemudian belum ditahan. Seseorang ditahan itu tentu tergantung dari subjektifitas penyidik, bukan karena belum selesainya penghitungan kerugian negara,” papar Johan. KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus mega proyek pembangunan olahraga senilai Rp 2,5 triliun itu. Yaitu, Mantan Kabiro rumah tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, Mantan Menpora Andi A M, dan Teuku Bagus M Noor. Sementara itu, terkait penerimaan hadiah, mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan tersangka. (*) - [cec]

PENGORBANAN SEORANG IBU TERHADAP ANAK NYA

SEORANG BAYI BERUSIA 3 BULAN DISELAMATKAN IBU NYA

CEC : Herupotteritucilay Heru melaporkan > Ini adalah kisah nyata Pengorbanan seorang Ibu ketika Gempa dan Tsunami di Jepang. Setelah Gempa dan Tsunami mereda, para penyelamat mencapai reruntuhan rumah seorang wanita muda, mereka melihat mayat-nya melalui celah-celah. Tapi wanita tersebut berpose begitu aneh, dia berposisi seperti melindungi sesuatu. Tubuhnya condong ke depan, dan kedua tangannya mendukung sesuatu benda. Rumah yang roboh telah menimpa punggung dan kepalanya. Dengan begitu banyak kesulitan, pemimpin tim penyelamat meletakkan tangannya melalui celah sempit di dinding untuk mencapai tubuh wanita itu. Dia berharap bahwa wanita ini bisa jadi masih hidup. Namun, tubuh dingin dan kaku menandakan bahwa wanita tersebut pasti telah meninggal. Pemimpin tim dan seluruh anggota tim lalu meninggalkan rumah ini dan akan mencari gedung yang runtuh berikutnya. Namun karena alasan tertentu, pemimpin tim terdorong untuk kembali ke rumah hancur dari wanita tadi. Pemimpin tim ini lalu berlutut lagi dan menggunakan kepalanya melalui celah-celah sempit untuk mencari sedikit ruang di bawah mayat wanita tersebut. 

Tiba-tiba, ia berteriak dengan gembira, “Anak kecil! Ada anak kecil!”

Lalu seluruh tim bekerja bersama-sama, dengan hati-hati mereka menyingkirkan tumpukan benda hancur di sekitar wanita yang sudah meninggal. Ada seorang anak kecil berusia 3 bulan terbungkus selimut bunga-bunga di bawah mayat ibunya. Jelas, wanita itu telah membuat pengorbanan untuk menyelamatkan anaknya. Ketika rumahnya jatuh, ia menggunakan tubuhnya untuk membuat penutup untuk melindungi anaknya. Anak itu masih tidur pulas ketika pemimpin tim mengangkatnya. Para dokter datang cepat untuk mengevakuasi anak kecil itu. Setelah ia membuka selimut, ia melihat sebuah ponsel di dalam selimut. Ada pesan teks pada layar.

Dikatakan, “Jika kamu dapat bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu.”

Ponsel ini berkeliling dari satu tangan ke tangan yang lain pada tim itu. Setiap tubuh yang membaca pesan tersebut menangis. “Jika kamu dapat bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu.” Itu artinya cinta ibu untuk anaknya!

Inilah Perjuangan / Cinta / Kasih Sayang Ibu yang tak bisa dihargai dengan apapun. [heru/cec]

PKS MOHON MENTERI NYA JANGAN DIAPA-APAIN

SOAL COPOT MENCOPOT MENTERI KEWENANGAN PRESIDEN

CEC : Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tidak masalah bila Partainya ditendang dari koalisi, namun PKS memohon Menteri-nya jangan “diapa-apain”. Karena menurut penafsiran PKS soal copot mencopot Menteri itu kewenangan Presiden, bukan merupakan bagian dari komitmen Koalisi. "Kami khawatir Pasal 17 UUD, yang menyebutkan sebagai konsekuensi dari presidensialisme bahwa menteri adalah hak prerogatif presiden. Jadi, tidak boleh ada pihak luar yang intervensi soal menteri dalam kabinet karena secara langsung bertentangan dengan konstitusi kita," ujar Fahri Hamzah.

"Tidak bisa menarik dan cabut menteri secara lisan, bisa dianggap menyerang secara konstitusi," tandas Fahri, bagaimanapun Menteri-Menteri ini menurut Fahri adalah Presiden di bidangnya. Bagi Fahri Hamzah, soal koalisi beda dengan soal Menteri karena garis politik Presidensial, maka hak copot itu ada di Presiden. . "Sehingga presiden punya hak prerogatif pilih menterinya, presiden tidak boleh diintervensi. Kami akan konsisten pada itu, ini bukan main-main," kata Fahri. [cec]

TIGA MENTERI PKS, TERANCAM DIPECAT PRESIDEN

SALIM ASSEGAF, TIFATUL SEMBIRING DAN SUSWONO TERANCAM DIPECAT

CEC : TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrian menegaskan tiga menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang tidak diundang menghadiri "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012" oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hadi Poernomo di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/6/2013), pukul 14.00 WIB. "Memang (menteri PKS) tidak diundang," kata Julian di kantor Presiden Jakarta.

Dalam acara Kenegaraan itu hampir seluruh menteri anggota Kabinet Indonesia (KIB) Jilid II hadir. Saat ini ada tiga menteri dari PKS yakni Menteri Sosial Salim Assegaf, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, dan Menteri Pertanian Suswono.

Nah sekitar pukul 15.00 WIB, rapat kabinet paripurna kembali diselenggarakan di kantor Presiden yang letaknya berdekatan dengan Istana Negara. Dalam rapat itu ketiga menteri PKS juga tidak hadir. Soal agenda rapat ini, Julian mengakui para menteri PKS itu memang tidak bisa hadir dan telah meminta izin untuk tidak hadir dalam rapat paripurna para menteri itu. "Rapat ini memang terbuka untuk seluruh anggota kabinet dan kami dapat info mereka (menteri dari PKS) izin," kata Julian. Apa alasan ketiga menteri itu tidak hadir, Julian tidak tahu. "Silakan tanya mereka saya tidak tahu," kata Julian. Seperti diutarakan Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah bahwa ada sinyal dari SBY selaku ketua Setgab akan mengeluarkan PKS dari koalisi. Jika PKS keluar dari koalisi maka kemungkinan besar 3 menteri PKS di koalisi juga akan ditarik. Menteri ESDM Jero Wacik ketika ditanya soal kabar PKS akan keluar koalisi mengaku tidak tahu informasi tersebut. "Belum tahu saya. Ya itu kan urusannya pak Presiden," kata dia. [cec]

CODE OF CONDUCT, PKS MESTI KELUAR DARI KOALISI

SESUAI CODE OF CONDUCT, PKS MESTI KELUAR DARI KOALISI

CEC : PKS tak lagi dianggap di koalisi. Tak perlu beretorika lagi, mestinya PKS meninggalkan Setgab koalisi.

Sesuai code of conduct koalisi, mestinya PKS yang membangkang sudah meninggalkan koalisi. Tapi nyatanya PKS masih beretorika menunggu hitam di atas putih dari SBY. 

"Harusnya mengundurkan diri," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2013). 

Menurut Syarief, semua aturan koalisi sudah jelas. PKS tak perlu banyak alasan lagi, apalagi menunggu-nunggu surat dari SBY. "Tentunya kan semua ada aturannya dalam code of conduct koalisi. Semuanya sudah jelas di situ," tegas Syarief.

PKS memang sudah mendapat pesan langsung dari Istana bahwa dikeluarkan dari koalisi. Namun PKS bergeming, bahkan berdalih menunggu surat resmi 'cerai' dari SBY sebagai ketua koalisi. [cec]

TANTOWI YAHYA MELANCONG KE TEMPAT-TEMPAT SUCI

DI ISRAEL, TANTOWI YAHYA MELANCONG KE TEMPAT-TEMPAT SUCI

CEC : merdeka.com > Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya selama empat hari pergi ke Israel untuk memenuhi undangan Australian-Jewish Association. Meski diundang sebagai pribadi, kepergian Tantowi ke negara Yahudi itu tetap menuai kritik lantaran sikap Indonesia selama ini yang mendukung kemerdekaan Palestina. 

Dari tanggal 27 Mei-1 Juni, Tantowi mengaku tidak hanya melakukan diskusi soal perdamaian antara Palestina dengan Israel. Namun, dia juga menyempatkan jalan-jalan ke berbagai tempat suci. "Selama di sana kami berkunjung ke tempat-tempat suci agama Islam, Kristen dan Yudas," ujar Tantowi kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (11/6).

Politikus Golkar ini juga sadar jika tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Soal kunjungan ke Israel, dia mengatakan, tidak sedikit warga negara Indonesia yang suka melancong ke negara Timur Tengah itu. "Kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi rakyat kita tetap banyak yang ke sana. Jumlahnya sekitar 15.000 pertahun untuk kegiatan keagamaan seperti ziarah dan lain-lain," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, di tengah dukungan Pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, Tantowi secara tiba-tiba berkunjung ke Israel. Tantowi mengaku diundang secara individu, bukan atas nama parlemen. "Ya dan saya lima teman lain dari media, perguruan tinggi dan lembaga think tank diundang oleh Australian-Jewish Association berkunjung ke Israel selama 4 hari," kata Tantowi lewat BlackBerry Messenger (BBM) kepada merdeka.com (11/6). Dalam kunjungan tersebut, politikus Golkar itu dipertemukan dengan petinggi Israel. Mulai dari parlemen, pemerintahan, kalangan kampus, media dan masyarakat biasa.

"Kami diundang untuk mengetahui proses perdamaian dengan Palestina yang sekarang sedang berlangsung," ujar dia. [ren]-cec.

MPR MENDESAK PEMERINTAH MENERBITKAN SURAT KETERANGAN LUNAS UNTUK BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

SURAT KETERANGAN LUNAS UNTUK BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

CEC : merdeka.com > Mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi mengatakan saat krisis moneter terjadi, pemerintah didesak menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Saat itu, kata dia, Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai mandataris MPR diperintahkan MPR untuk menyetujui penerbitan SKL kepada sejumlah obligor pengemplang BLBI. Bahkan, menurut Laksamana, jika Mega saat itu tidak mematuhi, maka dapat dimakzulkan jabatannya. "Ada Tap MPR yang memberikan perintah kepada Presiden untuk memberikan kepastian hukum. Waktu itu zaman Ibu Mega, Presiden masih mandataris MPR. Jadi ada Tap MPR yang kalau beliau melanggar, beliau bisa dimakzulkan," ujar Laksamana usai diperiksa KPK di Jakarta, Selasa (11/6) malam.

Menurut Laksamana, penerbitan SKL sudah merupakan produk konstitusi. Hal tertuang dalam Tap MPR Nomor 10 Tahun 2000.

"Kalau pemberian SKL itu sudah amanat MPR karena bagi yang selesai Tap MPR No 10 tahun 2000, meminta Presiden untuk mempercepat penjualan aset BPPN dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi yang kooperatif, untuk yang tidak kooperatif ya harus diberikan sanksi hukum juga. Kalau SKL itu sudah merupakan produk konstitusi," paparnya.

Dalam mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002, SKL BLBI dikeluarkan berdasarkan Inpres Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Terkait proses pemberian SKL itu, menurut Laksamana, para obligor harus memenuhi kewajiban yang sudah disepakati. Namun, jika ada kejanggalan, hal itu dapat ditinjau kembali karena terdapat exit-claus (pengakhiran perjanjian). "Tapi kan, Ada exit claus-nya juga. Kalau di kemudian hari diketemukan adanya miss interpretasi, ya itu bisa ditinjau lagi," ujarnya.

Laksamana mengatakan jika ada obligor 'nakal' yang membayar tidak sesuai kewajiban, maka dapat dilihat kembali siapa yang saat itu melakukan evaluasi. Dalam proses pemberian itu, menurut Laksamana, terdapat evaluasi dan instruksi berdasarkan keadaan ekonomi yang normal. "Kalau itunya ya, waktu penyerahan itu kan ada evaluasi. Itu ada instruksi berdasarkan pada kondisi ekonomi yang normal. Normal itu kan yang normal. Tentu yang terjadi over evaluasi waktu diserahkan. Sedangkan waktu penjualan di mana ekonomi sedang hampir sekarat, harganya pasti jatuh cuma kan ada Tap MPR itu mengatakan harus konsisten melaksanakan MSSA. Itu sudah produk konstitusi kita, yang Presiden Megawati juga harus mengikutinya," paparnya.

Hari ini, mantan politisi PDIP itu dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan kasus BLBI. Laksamana mengaku banyak dicecar soal sidang kabinet saat penerbitan dan pemberian SKL kepada sejumlah obligor. Laksamana dipanggil lantaran dirinya juga turut hadir dalam sidang kabinet saat itu.

"Intinya, cuma diminta klarifikasi tentang sidang kabinet dan yang hadir bukan saya saja. Yang lain, entar juga diundang," tutupnya.

Sebelumnya, KPK pernah meminta keterangan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli dan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.

Kasus BLBI terjadi pada krisis moneter 1998 di Indonesia. BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema itu berdasar perjanjian Indonesia dengan IMF untuk mengatasi krisis. Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Pemerintah saat itu Presiden Megawati Soekarnoputri menyetujui penerbitan SKL kepada sejumlah obligor pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemberian SKL dianggap merupakan kebijakan kriminal atau criminal policy. Hasil Audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun. [ren] - cec

BULAN JULI UJI COBA PEKAN RAYA JAKARTA DI MONAS

Ahok : PT. JIExpo tidak fair dan kurang ajar.

CEC : merdeka.com > Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan rencana pemindahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) selalu digaungkan setiap tahun. Pasalnya, DPRD dan masyarakat mendesak untuk mengadakan PRJ sendiri tanpa melalui PT JIExpo, penyelenggara selama ini.

"Iya memang isu ini selalu muncul, ada desakan dari masyarakat juga DPRD untuk membuat sendiri," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/6). 

Mantan anggota DPRD Belitung Timur ini mengaku PT JIExpo tidak fair. Karena setiap kali Pemprov DKI mau membikin stan, selalu disuruh membayar mahal senilai Rp 4 miliar. "Tapi kalau mau jujur PT JIExpo juga kurang ajar. Masa Pemerintah mau bikin stan malah disuruh bayar mahal Rp 4 miliar. Tadinya saya bilang kalau dinas enggak boleh ikut semua. Akhirnya disepakati bahwa tahun ini dapat gratis tapi cuman tahun ini," jelasnya. 

Ahok juga belum bisa memastikan apakah PRJ tahun depan akan diselenggarakan sendiri atau tidak. Hal itu disebabkan oleh kuasanya PT JIExpo yang memiliki tempat luas. "Saat saya di Komisi II (DPR) sebenarnya itu sudah dibahas. Asal tahu saja itu tanahnya punya Setneg (Sekretaris Negara) itu kenapa mereka klaim punya sendiri. Itu kan hasil lelang kenapa bisa milik dia. Akhirnya diakui milik dia. Ini Setneg lagi minta saham di sini. Masalahnya banyak kalau mau diributkan," terangnya.

Namun demikian, Ahok mengatakan Juli nanti akan diselenggarakan uji coba PRJ di Monas. Hal ini diperuntukkan dalam skala kecil-kecil untuk usaha mikro, rumah tangga dan menengah, konsepnya. 

"Setahun sekali lah buat pamer. Saat ini lagi DED (Detailed Engineering Design) ruang bawah tanah di Monas. Itu nanti ada parkir juga ruang pameran besar yang bisa langsung terhubung gambir. Kalau lancar tahun depan bisa bangun," terangnya.

Sementara soal saham Pemprov DKI di JIExpo, Ahok mengaku tidak ada hubungannya dengan PRJ. "Kalau saham tetap tidak ada hubungannya,"tandasnya. [ren] - cec.

GUBERNUR DKI JAKARTA JOKOWI AKAN TERIMA ADIPURA TERBAIK TINGKAT NASIONAL DI ISTANA NEGARA

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan ke Istana Negara untuk menerima penghargaan Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

CEC : merdeka.com > Pagi ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan ke Istana Negara untuk menerima penghargaan Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Acara penghargaan itu akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.

Adipura, adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

"Pukul 10.00 WIB, Jokowi menerima penghargaan Adipura sebagai peraih terbaik tingkat nasional di Istana Negara," demikian dikutip dari agenda Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, Senin (10/6).

Setelah menerima penghargaan Adipura kota Jakarta, mantan wali kota Solo itu akan melanjutkan kerjanya dengan blusukan pada pukul 11.00 WIB hingga sore hari. Kemudian, pada pukul 19.00 WIB, Jokowi pergi ke Kemayoran dalam rangka pembukaan Pekan Raya Jakarta (PRJ). 

Sebelum berangkat ke Istana, Jokowi ada agenda rapat di Balai Kota dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Setelah itu, Jokowi ke Istana, sedangkan Ahok bersama DPRD akan menggelar sidang paripurna. Sementara mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB, Ahok terjadwal menerima tamu yang sudah antre di ruang kerjanya. Namun, di sela-sela menerima tamu, Suami Veronica Tjan ini juga memimpin rapat koordinasi dalam rangka penanganan kebersihan jembatan penyeberangan orang (JPO) di ruang rapat Balai Kota. [has] - cec.

SEBAGAI SAKSI, ANAS SEBUT ANTASARI TELAH DIZALIMI

Anas Urbaningrum sebut Antasari Azhar telah dizalimi.

CEC : merdeka.com > Pagi ini, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hadir sebagai saksi dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar terhadap Mabes Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Antasari adalah terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

"Saya hadir karena diminta untuk hadir untuk menjadi saksi oleh lawyer-nya Pak Antasari. Tentu saja ini sudah mendapat persetujuan Pak Antasari," kata Anas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/6).

Sebelum terjadi pembunuhan, Nasrudin pernah ngobrol dengan Anas. "Ngobrol ngalor ngidul. Tidak ada pembicaraan khusus karena memang bukan pertemuan khusus," jelas Anas.

Anas juga mengaku, Nasrudin tidak pernah cerita soal ada SMS ancaman. "Tidak pernah cerita dan juga tidak ada kegelisahan apa-apa," ujarnya.

Anas telah mengenal Nasrudin sejak lama. Bahkan sudah mengenal baik. "Dibilang dekat tidak, dibilang tidak dekat ya tidak. Ya kenal baiklah," katanya.

Karena itu, dalam kesaksiannya kali ini ia akan mengungkapkan apa yang diketahui. "Saya bersimpati dengan Pak Antasari yang sedang mencari keadilan. Saya melihat Pak Antasari sedang menerima musibah dan dizalimi," tegasnya. [has] - cec.

TKI BAKAR GEDUNG KJRI DI JEDDAH

BELASAN RIBU TKI MENGAMUK DI JEDDAH, ARAB SAUDI.

CEC : merdeka.com > Belasan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengamuk di Jeddah, Arab Saudi. Mereka protes karena lambannya pelayanan yang dilakukan pihak Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) saat memproses paspor mereka terkait program pemberian amnesti pada warga asing yang tidak memiliki dokumen lengkap.

"Jadi sekitar sore hari waktu Jeddah, kondisi antrean para TKI mulai tak terkontrol. Saling dorong," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kepada merdeka.com, Senin (10/6).

Tak hanya itu, lanjut Tene, ribuan TKI itu makin beringas. Beberapa dari mereka ada yang coba merangsek masuk ke dalam gedung KJRI.

"Kemudian sebagian massa yang melakukan pembakaran, tapi bukan di dalam gedung. Melainkan di luar, hanya di pelataran. Jadi tidak benar jika gedungnya yang dibakar," jelasnya.

Saat ini situasi mulai kondusif. Meski demikian, pihak KJRI dan Kementerian Luar Negeri telah meminta bantuan pada petugas keamanan setempat untuk menambah jumlah personel yang berjaga. Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan TKI mengamuk dan membuat kerusuhan di KJRI Jeddah. Mereka geram dengan lambatnya pelayanan petugas KJRI yang memproses dokumen paspor. Kemarin, TKI yang mengantre memang meningkat mencapai 12 ribu orang. Padahal sebelumnya, hanya sekitar 5-6 ribu TKI. Kondisi membeludaknya antrean TKI sejak Pemerintahan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan program amnesti bagi warga negara asing yang tidak memiliki dokumen lengkap di Arab Saudi sejak 11 Mei lalu. Terkait kebijakan itu, maka kantor perwakilan baik di Riyad dan Jeddah ini sudah melakukan antisipasi lonjakan dengan menyiapkan petugas.

"Sampai saat ini sudah 48.000 dokumen yang terlayani," ungkap Tene. [lia] - cec.

MAFIA TANAH BERKEDOK P2T KOTA DEPOK

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk oleh Pemkot Depok cq. Nurmahmudi, hanya merupakan Kedok Sebagai Pembungkus Muka Para Mafia Tanah di Kota Depok.

CEC : Masalah pembebasan dan pengadaan tanah di Kota Depok yang berdalih pembangunan disorot berbagai kalangan karena praktiknya ala mafia. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Depok, cq. Nurmahmudi, hanya berupa kedok sebagai pembungkus muka para pelaku mafia tanah di Depok.

Ketua LSM KAPOK, KASNO KAPOK : "Ada pembangunan Relokasi SDN Mekar Jaya 31 yang terletak di Kavling Perumahan Pelni Kota Depok senilai Rp 3.127.000.000. Pelaksana PT. Bayu Sukses Pratama, lama Pekerjaan 25 April 2013 s/d 18 Januari 2014 = 270 Hari, diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diduga tanah seluas kurang lebih 4.000 meter persegi yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk Relokasi SDN Mekar Jaya 31 di Kota Depok, ternyata lahan seluas 4.000 M2 tersebut masih dikuasai oleh PT Gama Setia (sbg pengelola perumahan Pelni). Lahan seluas 4.000 M2 tersebut belum pernah diperjual belikan atau diserahkan ke pihak manapun termasuk dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Depok sebagai Asset Daerah. Rencana relokasi SDN Mekar Jaya 31 tersebut karena penggusuran SDN Mekar Jaya 31 yang terkena dampak Pembebasan jalan Tol Cijago. Namun, ganti-rugi penggusuran SDN Mekar Jaya 31, diduga masuk ke rekening para pejabat Pemkot Depok sebesar Rp. 31.666.669.668, berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Kepala DPPKA Depok, DODY SETIADI, dengan No.950/51/Perbend/1-2012 tertanggal 16 Januari 2012 dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian, gagalnya pembangunan SDN Center Pancoran Mas senilai Rp.1.200.699.000, karena lahan tersebut masih merupakan milik warga, bukan sebagai asset Pemkot Depok", ujar Kasno. [cec]

"LURAH JUJUR MALAH DITEGUR",

CEC : Sang Gelombang mengungkap > Karena Membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah yang sebenarnya, Lurah Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, HM. Saiun AM, S.Sos, malah "ditegur" oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) DODI SETIADI, AK, MM, CPA, serta Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Cinere - Jagorawi (Cijago), DUDI MIRAZ IMADUDDIN, S.Sos. 

Setelah membuat SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH dengan No.593.2/7-Pem, Lurah Baktijaya Kecamatan Sukmajaya kota Depok, H. M. Saiun. AM, S.Sos "tiba-tiba" dipanggil oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset (DPPKA) kota Depok, Dodi Setiadi, Ak., MM, CPA. Dan sehari kemudian Lurah Baktijaya tersebut juga dipanggil oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda kota Depok yang juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Tol Cijago, Dudi Miraz Imaduddin, S.Sos 

Adapun Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Baktijaya tersebut adalah Surat yang menerangkan dengan sebenarnya perihal tanah pada blok 15 (RW.18) dan Blok 14 (RW.19) seluas 6000 m2 (Jalan Lingkungan komplek Pelni) serta tanah seluas 4000 m2 (eks SDN Baktijaya 31) yang menurut catatan di Kelurahan setempat bahwa tanah-tanah tersebut sejak tahun 1980 sampai sekarang tercatat dan merupakan Tanah milik PT. GAMA SETIA, dan tanah-tanah trsebut tidak dalam sengketa baik kepemilikannya maupun batas-batasnya. Bahwa pemanggilan terhadap Lurah Baktijaya tersebut dilakukan sebabnya adalah adanya sikap Pemkot Depok yang menyatakan bahwa tanah-tanah diatas yang terkena Pembangunan Seksi II Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) tersebut adalah Tanah asset milik Pemerintah kota Depok. Padahal hingga saat ini tidak pernah ada proses Penyerahan Hak (tidak pernah ada Berita Acara Pelimpahan Hak) atas tanah tersebut dari PT.GAMA SETIA kepada Pemerintah kota Depok dan tanah tersebut pun tidak pernah diperjual/belikan kepada pihak manapun oleh PT.GAMA SETIA, namun Pihak Pemerintah Kota Depok khususnya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Tol Cijago tetap memaksakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah Asset Milik Pemerintah kota Depok. Pada kenyataannya, Pemerintah kota Depok tidak pernah bisa menunjukkan bukti bahwa tanah-tanah tersebut adalah Asset Milik Pemkot Depok, karena tanah-tanah tersebut tidak pernah tercatat didalam Daftar Inventaris Barang Pemerintah maupun catatan-catatan lain yang dimiliki oleh Pemkot Depok. Sementara PT. Gama Setia jelas memiliki bukti-bukti yang kuat baik berupa bukti Kepemilikan (Sertifikat Asli HGB No.1), Denah dan Gambar Letak tanah dimaksud serta bukti-bukti kepemilikan lainnya. Jika Lurah Baktijaya yang malah "ditegur" dan "ditekan" karena mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut, ini jelas merupakan tindakan arogan dari para Pejabat Pemerintah kota Depok khususnya yang terkait dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) yang sengaja "bersiasat" agar tanah-tanah yang terkena pembebasan Tol tidak dibayarkan kepada Masyarakat pemilik Asli dan sebenarnya, sehingga uang pembayarannya bisa "dinikmati" oleh Pejabat-pejabat terkait dengan dalih bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah Fasos Fasum yang merupakan asset pemerintah. (TexasL@b) - cec.