KABID PERDAGANGAN KOTA DEPOK, SJAIFUDIN, TIDAK TAKUT TERHADAP WALIKOTA DEPOK

CEC DEPOK : Tardip Panggabean - KABID PERDAGANGAN PADA DISPERINDAG KOTA DEPOK, SJAIFUDIN MENGATAKAN ; "SAYA TIDAK TAKUT TERHADAP WALIKOTA DEPOK, APALAGI TERHADAP WARTAWAN", UJARNYA DENGAN PENUH EMOSI DI KANTOR WALIKOTA DEPOK PADA HARI JUMAT, 30 MARET 2012.

ENTAH KENAPA MAKSUD DAN TUJUAN DARIPADA KABID PERDAGANGAN SJAIFUDIN ITU MENGATAKAN DEMIKIAN. TAPI DARI RAUT WAJAHNYA TERLIHAT ADA SUATU SIKAP DENDAM TERHADAP WALIKOTA DEPOK. KEJADIAN ITU DISAKSIKAN OLEH DUA ORANG REKANNYA SESAMA PNS DARI DISKOMINFO KOTA DEPOK. MENURUT REKANNYA ITU; "BAHWA SJAIFUDIN TERSEBUT SEDANG KESAL, HAL ITU MENYANGKUT ISTERINYA YANG JUGA ADALAH PNS YANG SEDANG DIPERIKSA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT SAAT INI.

SEMENTARA, KETIKA HAL ITU DIKONFIRMASI KEPADA PIMPINANNYA, YAITU KEPALA DISPERINDAG KOTA DEPOK "FARAH MULYATI", KENAPA ANAK BUAHNYA ITU BEGITU EMOSI TERHADAP WALIKOTA DEPOK NUR MAHMUDI ISMA'IL, KEPALA DISPERINDAG KOTA DEPOK, FARAH MULYATI TERSEBUT ENGGAN BERKOMENTAR, TIDAK ADA ADA JAWABAN SAMA SEKALI.

Muttaqin Syafi’i, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

CEC DEPOK : SUARADEPOK - KOTA KEMBANG, "Meski pelaksanaan tender (lelang) proyek tahun 2012 ini belum digelar lantaran masih menunggu rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun dikalangan kontraktor dan LSM Kota Depok sudah gencar tersiar kabar bahwa terjadi plotingan proyek yang dilakukan oleh tim sukses partai ‘penguasa’, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa Dinas / Instansi di Kota Depok, didapatkan kabar bahwa ada beberapa oknum yang mengatasnamakan tim sukses Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan meminta ‘jatah’ proyek. Hal itu dilakukan oknum-oknum tersebut tentunya dengan berbekal daftar plotingan proyek yang entah dari mana didapatkannya. Tak hanya itu, oknum-oknum yang mengaku tim sukses tersebut kabarnya juga berani menawarkan daftar plotingan proyek ke pengusaha. Jika pengusaha yang dituju sudah memilih daftar proyek yang diinginkan, maka oknum-oknum tim sukses itu kemudian meminta sejumlah uang dengan alasan untuk tanda jadi dan sekaligus untuk ‘membiayai’ dinas yang dimaksud dalam menghadapi pemeriksaan".

Menanggapi informasi ini, anggota DPRD Kota Depok, Muttaqin Syafi’i mengatakan bahwa bisa jadi plotingan proyek itu dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku tim sukses Walikota. “Biasalah, mereka mau jual nama”, ujarnya menanggapi.Tapi yang jelas, lanjut Muttaqin, oknum-oknum itu bukanlah dari PKS ataupun tim dari PKS. “Fraksi maupun DPD PKS tidak menugaskan kepada siapapun untuk membagi-bagi proyek”, lanjutnya menegaskan.

Terhadap adanya oknum-oknum yang membawa daftar peruntukan proyek ke dinas-dinas dan pengusaha, Muttaqin juga membantahnya. Menurut Muttaqin, hal itu merupakan isu untuk menjatuhkan PKS. “Itu bohong. Saya berpesan kepada siapapun, jika ada oknum-oknum yang mengaku sebagai utusan dari Fraksi atau anggota Fraksi, dari struktur PKS, dari tim sukses Walikota Depok terkait dengan proyek, tolong jangan percaya !”, himbaunya.

Ketika ditanya mengenai kabar yang mengatakan bahwa proyek-proyek di Kota Depok ‘dikuasai’ oleh kader PKS, Muttaqin justru tertawa. “Bagaimana mungkin menguasai proyek yang jumlahnya segitu banyak. Rata-rata, kader PKS yang jadi pengusaha itu hanya ikut tender proyek yang di bawah Rp 1 miliar. Kalaupun dapat, cari modalnya setengah mati. Dan jika sudah mulai bekerja, semua mata mengawasi dan berlomba-lomba mencari kesalahan. Kalau bisa memperkarakannya, seolah-olah orang PKS tidak boleh mendapatkan proyek. Hal ini kan tidak adil”, papar Muttaqin panjang lebar. Sebelum menutup perbincangan dengan suaradepok.com, Muttaqin berpesan kepada Kepala Dinas, Kabid dan Panitina lelang untuk tidak mudah percaya kepada oknum-oknum yang menjual nama ataupun rekomendasi yang mengatasnamakan tim sukses. Sementara kepada para pengusaha dari luar Depok, Muttaqin juga mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan oknum/broker/calo yang ‘menjual’ proyek seolah-olah sudah pasti dapat. “Biasanya, pengusaha yang kena tipu oknum-oknum itu adalah pengusaha baru dari luar Kota Depok yang tentunya belum berpengalaman ikut proyek di Depok. Mereka gampang percaya dengan oknum yang mengatasnamakan PKS atau Walikota. Jika mau menang lelang, ya lengkapi dokumen dan tawar dengan harga yang bagus !”, himbau Muttaqin mengakhiri perbincangan. Sebagai informasi, lelang kegiatan proyek APBD tahun 2012 yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan Maret, ternyata mundur digelar lantaran adanya rencana kenaikan harga BBM. Lelang akan dilaksanakan pada akhir bulan April 2012 mendatang. (ferry sn/cy)

DEAD LINE GIANT TOLE ISKANDAR, 4 APRIL 2012

CEC : SUARADEPOK > TOLE ISKANDAR - Terus disorotnya perijinan Giant Supermarket yang berlokasi di Jl. Tole Iskandar, Cilodong, ternyata berhasil mendorong Komisi A – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Hal itu dibuktikan dengan pemanggilan manajemen Giant ke Komisi A, siang tadi, Jumat (30/1). Dari pantauan wartawan, pertemuan manajemen Giant Cilodong dengan Komisi A DPRD Depok berlangsung sekitar kurang lebih satu jam dan berlangsung tertutup di dalam ruang Komisi A. Usai bertemu dengan manajemen Giant, Komisi A yang membidangi masalah perijinan kemudian melanjutkan rapat koordinasi dengan Komisi C yang membidangi soal pembangunan. Inti rapat itu masih membahas masalah keberadaan Giant Supermarket Cilodong. Usai rapat koordinasi, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Septer Edwar Sihol yang akrab disapa Edo mengatakan bahwa inti pertemuan dengan pihak Giant adalah untuk mempertanyakan ihwal perijinan yang belakangan ini ramai diberitakan media. “Tetapi karena pada pertemuan tadi pihak Giant belum membawa data-data kelengkapan izinnya, maka kami memberikan batas waktu hingga hari Rabu (4/4) untuk menunjukkan bukti-bukti kelengkapan ijinnya”, ujar Edo di ruang kerjanya. Jika sampai hari Rabu mereka tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perijinan yang telah dimiliki, lanjut Edo, maka kami (Komisi A dan Komisi C, red) akan membuat rekomendasi untuk menutup sementara operasional Giant hingga seluruh perijinannya dipenuhi.

Terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan dan Peningkatan Terhadap Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup (BLH), Sonny Triyarmin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ukl-upl) Giant belum dapat direkomendasi karena mereka belum melaksanakan saran yang harus dilaksanakan dari komisi pemeriksa ukl-upl. “Padahal kami sudah dua kali melakukan teguran ke manajemen Giant, tetapi hingga kini belum dilaksanakan”, ungkap Sonny tanpa merinci saran-saran yang belum dilaksanakan oleh pihak Giant Cilodong. (ferry sn)

KAMBING HITAM

CEC DEPOK : Tardip Panggabean - SAAT INI RUMOR BEREDAR DI PEMKOT DEPOK, BAHWA YANG AKAN DIKORBANKAN DALAM KASUS KORUPSI PEMBEBASAN KEDUA LAHAN KANTOR KECAMATAN CINERE DAN KECAMATAN BOJONGSARI ADALAH "IBU AGUNG SUGIH ARTI", MANTAN KABAG UMUM SETDA KOTA DEPOK. SEDANGKAN HARY PRIHANTO (MANTAN KABAG UMUM YANG MENANGANI MASALAH PEMBEBASAN LAHAN KANTOR KECAMATAN CINERE DAN BOJONGSARI) KATANYA AKAN TERLEPAS DARI JERATAN HUKUM. MAKANYA KAMBING HITAM AKAN TERUS BERKELIARAN DI PEMKOT DEPOK. HATI-HATI PARA PEJABAT YANG LOYALITAS NYA SEMU. (cy)

KETUA KOMISI C, DPRD DEPOK, Hj. ENTHY SUKARTI

CEC DEPOK : Hantu Laut - KETUA KOMISI C H. ENTY SUKARTI LEMAH SYAHWAT ? Anggota DPRD Depok terkesan lepas tanggung jawab, dengan melempar masalah pembangunan GIANT Tolle agar Dinas terkait yg putuskan dan ambil tindakan terhadap penghentian dan penyegelan GIANT , padahal fungsi DPRD adalah wakil rakyat yg seharusnya bisa membawa aspirasi rakyat . Ketua Komisi C H .Enthy Sukarti bersama " Gerombolan " Komisi C pernah melakukan sidak ke lokasi , namun berbagai kalangan masyarakat menilai mereka seperti Sirkus yang hanya dapat menyedot perhatian Masyarakat saja . " Ketua Komisi C hanya menjadi " Boneka Kayu " ketua DPRD Depok " ujar ujang warga Cilodong kepada wartawan (29/3 )

Ujang menambahkan bahwa telah terjadi pengangkangan terhadap Ketua Komisi C , terkait Ketua DPRD telah memotong persoalan dengan bertemu pihak Giant jam 10 Pagi di Gedung DPRD Kota Kembang ." Komisi C tak tau ada pertemuan , mereka yg menangani masalah pembangunan , Komisi A juga telah di bodohi oleh Rintis Yanto, karena Komisi A menangani perijinan , namun mereka hanya bisa diam , dan terlihat Tolol " Ujar Ujang sedih.

MEGAWATI PUTRI SOEKARNO USULKAN KENAIKAN BBM

CEC DEPOK : TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Usul ini berkaitan dengan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz.

"Menaikkan harga BBM paling realistis," kata Presiden RI ke-5 ini seusai acara peringatan ulang tahun PDI Perjuangan di kantor pusatnya di Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa 10 Januari 2012.

Ketua Umum PDI Perjuangan ini menilai, ketegangan di antara kedua negara itu bisa berdampak pada harga bahan bakar minyak di Indonesia. "Harus dilihat dari realitas internasional tersebut, karena masalah energi benar-benar menyentuh rakyat," ucapnya.

Dalam acara peringatan ulang tahun ke-39 itu, Megawati didampingi para petinggi partainya, seperti Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo dan Ketua Bidang Politik Puan Maharani. Puan juga menjadi inspektur upacara peringatan. Megawati rencananya menyampaikan pidato politik dalam acara puncak peringatan pada 29 Januari nanti di Provinsi Bangka-Belitung.

Megawati pun mengomentari rencana pemerintah mengkonversi bahan bakar minyak ke gas. Ia berpendapat rencana itu masih setengah-setengah. Jika pemerintah memang serius, proyek konversi harus disosialisasi dengan baik. "Jangan masyarakat dijadikan percobaan," katanya. Ia juga menyebut pemerintah tebang pilih dalam penegakan hukum. "Jangan cuma kasus pencurian sandal AAL yang diproses dengan baik," ujar Megawati.

Mengenai calon presiden, ia mengatakan partainya masih menyeleksi sejumlah calon. "Terbuka untuk umum." Ia berharap pemilihan kepala daerah dan Pemilihan Umum 2014 akan berjalan dengan jujur dan adil. Media massa diminta mengawal proses pemilihan dengan mensosialisasi calon-calon yang dinilai mampu memimpin.

Menurut Puan Maharani, ketua umum memiliki pemikiran yang bijak untuk menetapkan calon presiden. "Harus visi-misi dan ideologi yang sesuai dengan partai," kata putri Megawati ini. (cy)

BUKU MERAH TOLAK KENAIKAN BBM

CEC : VIVAnews – Fraksi PDIP teguh pada sikap mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Fraksi banteng moncong putih ini bahkan membagi-bagikan buku berwarna merah berjudul ‘Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM’ di Gedung DPR RI, Jumat 30 Maret 2012. Buku merah itu dibagi-bagikan kepada para anggota DPR, pers, maupun pengunjung rapat paripurna DPR, menjelang dimulainya rapat paripurna membahas usul pemerintah menaikkan harga BBM. Tak ayal lagi aksi PDIP ini cukup menarik perhatian dari peserta rapat paripurna.

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani menegaskan, aksi PDIP itu bukankah politik pencitraan, namun bentuk konsistensi mereka dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. “PDI Perjuangan mencoba berjuang tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi menggunakan data, fakta, dan tindakan riil. Ini salah satu fungsi partai dalam mencerdaskan bangsa,” kata Puan usai memimpin rapat internal Fraksi PDIP pagi ini.

Puan menjelaskan, buku merah itu berisi berbagai keterangan dan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait APBN Perubahan 2012. Buku itu menurutnya juga memuat data sensus nasional, data Badan Pusat Statistik, data World Bank, dan data hasil survei PDIP di wilayah Jabodetabek.“Ini cara PDI Perjuangan agar sikapnya bisa dilihat masyarakat luas dan konstituen kami,” tegas Puan. Ia menambahkan, buku itu diterbitkan PDIP supaya semua pihak bisa memahami alasan kuat partainya dalam menolak kenaikan harga BBM. Minimal, kata Puan, kader PDIP sendiri bisa lebih memahami duduk persoalan sehingga dari jajaran atas sampai bawah bisa solid satu suara. Buku itu pun dibagikan kepada semua anggota Fraksi PDIP agar saat reses nanti, mereka bisa menjelaskan alasan penolakan kenaikan harga BBM kepada publik dan konstituen mereka secara komprehensif. “Ini ibarat buku panduan bagi anggota fraksi maupun struktur partai dari tingkat pusat dan daerah,” terang putri Megawati Soekarnoputri itu. Buku merah itu baru saja diterbitkan 28 Maret 2012 kemarin dan dicetak sebanyak 40.000 eksemplar.

KASUS KORUPSI DAMKAR KOTA DEPOK

CEC DEPOK : Radar Online > Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) terus memperdalam kasus dugaan penyalahgunaan angaran APBD Kota Depok tahun 2008/2011. Termasuk memperdalam dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok (Kadis. Misbahul Munir-red).

Direktur Eksekutif LSM Forum Research Economy Social dan Humanity(FRESH), Murhtada Sinuraya, kepada Radar Online di Kantor Sekretariatnya Jl. Margonda Raya No. 45 Kota Depok Rabu (28/3/2012). mengungkap; "Khusus penyimpangan di Dinas Damkar terjadi pada tahun 2009 lalu. Dalam Laporan pertanggung jawaban Walikota Depok tahun 2009, disebutkan bahwa ada bantuan dana dari anggaran belanja tak terduga APBD 2009 sebesar Rp. 5.715.316.750. Anggaran tersebut digunakan untuk menangani bencana kebakaran sebanyak 100 kali dengan rincian 42 kali penanggulangan kebakaran pada bangunan dan 58 kali di tempat usaha dan lokasi lain,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Murthada; "Pos anggaran untuk penanggulangan diDinas Damkar sudah ada sebesar Rp. 1.578.029.450. Jadi jumlah anggaran yang digunakan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp. 7.293.346.200 pada tahun 2009. Dari jumlah tersebut, digunakan untuk pengadaan peralatan APRA untuk OPD, pelatihan penanggulangan, pengadaan jaket tahan panas juga pembangunan gedung UPT Cimanggis juga pembuatan sistem komunikasi informasi kebakaran smart alram juga pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar). Anehnya, dalam laporan realisasi penggunaan anggaran oleh SKPD Dinas Kebakaran dinyatakan nihil dalam pos belanja tak terduga.Tentu saja ini sangatlah janggal, mengingat dalam Laporan Pertanggung Jawaban Walikota btahun 2009 lalu, ternyata disebutkan adanya penggunaan dari pos anggaran tak terduga APBD sebesar Rp. 5.715.316.750. Ini kan jelas penyimpangan. Karena itu, pihaknya meminta pihak kejaksaan tinggi Jawa Barat untuk mengusut secara tuntas dugaan penyelewengan penggunaan anggaran tersebut. Dalam DPA Dinas Kebakaran tahun 2009 disebutkan adanya realisasi penggunaan anggaran dari APBD untuk penanggulangan bencana sebesar Rp. 1.703.974.509. Bagaimana bisa dikatakan nihil anggaran, jika kemudian di laporan realisasi penggunaan anggaran di Dinas tersebut terdapat realisasi penggunaan dana untuk penanggulangan bencana sebesar hampir Rp. 1,8 milyar. Ini jelas sangat janggal, apalagi juga disebutkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Depok tahun 2009 sekitar Rp. 5.715.316.750 ditujukan untuk penanggulangan bencana kebakaran,” ujarnya.

KAJARI DEPOK YANG BARU DITANTANG OLEH WARGA DEPOK "Terkait dengan Kasus Pengadaan Kantor Kecamatan Cinere dan Bojongsari"

CEC DEPOK : Tardip Panggabean ; WARGADEPOK MENANTANG KAJARI UNTUK MENGUSUT DUGAAN KASUS KORUPSI PEMBEBASAN LAHAN KANTOR KECAMATAN CINERE DAN KECMATAN BOJONGSARI KOTA DEPOK.

Kajari Depok yang baru dilantik kurang lebih 2 minggu yang lalu ditantang oleh warga masyarakat Cinere yang bernama Abdullah, yang juga merupakan tokoh masyarakat setempat. Abdulah mengatakan bahwa masalah pengadaan lahan kantor kecamatan Cinere dan kecamatan Bojongsari saat ini menjadi suatu tanda tanya besar bagi publik Kota Depok yang terindikasi adanya dugaan korupsi yg dilakukan oleh pejabat Pemkot Depok sewaktu proses pembebasan lahan tersebut. Selanjutnya Abdullah mengatakan sebaiknya Kajari Depok segera turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut, dengan maksud agar tidak terjadi salah paham dan adanya unsur fitnah nantinya.

Sebelumnya hal yang sama sudah dilontarkan oleh warga Cinere yang bernama Ankorry Leoza selaku kordinator Warga Cinere Peduli, masalah pengadaan lahan kantor kecamatan Cinere dan kecamatan Bojongsari sudah pernah disorot oleh media massa beberapa waktu lalu, saat itu Kajari Depok dipimpin oleh Zulkipli Siregar. Pemeriksan pernah dilakukan di Seksi Intel Kejari Depok. Tuntutan dari warga Cinere itu, agar Kajari Depok yang baru segera menindaklanjuti kasus dugaan korupsi tersebut, dengan maksud agar mengetahui yang sebenarnya duduk permasalahan yang sesungguhnya.

Kata Ankorry Leoza, bahwa kami tidak serta merta melakukan vonis dalam pengadaan lahan tersebut bermasalah. Akan tetapi jika hal itu sudah merupakan sorotan publik, maka aparatur penegak hukum, khususnya masalah bidang korupsi yaitu Kejari Depok, segera melanjutkan penyelidikan dan penyidikan guna menjernihkan persepsi yang terlanjur marak berkembang.

Sementara itu salah seorang staf dari Kejari Depok mengatakan, bahwa masalah kasus pengadaan lahan kantor kecamatan Cinere dan Bojongsari saat ini pemerik saannya sudah ditangani oleh Pidsus Kejari Depok, bukan lagi di Seksi Intel,jadi tanyakan saja nanti ke Seksi Pidsus, ujarnya.

SURAT EDARAN MENPAN NO. 3 THN 2012 TENTANG PENGANGKATAN CPNS

CEC DEPOK : KETUA LSM HANURA, TARDIP PANGGABEAN; "AGAR TIDAK TERJADI KISRUH SOAL PENGANGKATAN CPSN, PEMKOT DEPOK WAJIB MEMPUBLIKASIKAN SEMUA DATA HONORER YANG ADA DI PEMKOT DEPOK".

SE Menpan No. 3 thn 2012; Seluruh Instansi Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang digaji dari APBN maupun dari APBD harus segera mempublikasikannya. Baik sebagai pemberitahuan dengan Surat Edaran Walikota, maupun lewat pembertaan di Media Massa.

Termasuk Pemkot Depok, juga harus segera mengumumkannya tentang daftar-daftar nama tenaga honorer K1 maupun K2, paling lambat tanggal 31 Maret 2012. Masalah tenaga honorer hal itu pula berdasarkan PP nomor 48 tahun 2005 Jo PP No.43 Tahun 2007 tentang klasifikasi tenaga honorer.

Penjelasan tesebut disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta Tumpak Hutabarat. Sebab selama ini sering terjadi benturan masalah pengangkatan CPNS ditingkat daerah, dimana data-data ttg honorer tesebut dipalsukan sehingga menimbulkan kekisruhan diantara sesama tenaga honorer. Seperti halnya kejadian tahun 2008 di Pemkot Depok, dimana adanya tenaga honorer yg dipalsukan masa kerjanya, dbuat seolah-olah sudah lima tahun bekerja sebagai honorer di Pemkot Depok, padahal baru bekerja kurang lebih dibawah satu tahun. Ketika terjadi penerimaan CPNS tenaga honorer yg merupakan kerabat dari Walikota Depok tersebut dipaksakan utk diangkat jadi CPNS, tapi oleh Tim Panitia penerimaan CPNS Depok digagalkan. Akhirnya yg menjadi bulan-bulanan Walikota Depok saat itu adalah mantan Asisten Umum Pemkot Depok Bambang Kudsi, yg di non-jobkan menjadi staff Kelurahan Depok Jaya. (cy)

MENAIKKAN HARGA BBM PALING REALISTIS

CEC DEPOK : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Usul ini berkaitan dengan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz. "Menaikkan harga BBM paling realistis, ketegangan di antara kedua negara itu bisa berdampak pada harga bahan bakar minyak di Indonesia. Harus dilihat dari realitas internasional tersebut, karena masalah energi benar-benar menyentuh rakyat," ujarnya. (cy)

PENYEBAB RUNTUHNYA EKONOMI INDONESIA

PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ; PENYEBAB RUNTUHNYA EKONOMI INDONESIA BUKAN KARENA KORUPSI, SUAP MENYUAP & PERAMPOKAN UANG NEGARA, TETAPI KARENA TIDAK MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 1 APRIL 2012 MENDATANG.

CEC DEPOK : Sudirman Kadir > DOKTOR SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, dalam persepsinya mengatakan; "EKONOMI INDONESIA akan segera runtuh kalau tidak menaikkan harga BBM bulan depan", ujar SBY.
Pendapat citeris paribus (mengabaikan asumsi faktor2 ekonomi lainnya) sama saja ingin menegaskan, bahwa KORUPSI, SUAP-SOGOK & PERAMPOKAN UANG RAKYAT tidak akan meruntuhkan ekonomi Indonesia. Sudah sedemikian parahkah jalan pikiran DOKTOR SUSILO BAMBANG YUDHOYONO? Mudah2an tidak sampai dirawat di RSPAD karena indikasi GANGGUAN JIWA...! (cy)

PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

CEC DEPOK : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”. (cy)