Kamis, 23 Mei 2013

RENCANA JAHAT PKS BOBOL KAS NEGARA DUA TRILIUN RUPIAH UNTUK DANA KAMPANYE PARTAI TAHUN 2014 TERUNGKAP.


CEC : Rencana Jahat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membobol kas Negara sebanyak Rp. 2 triliun TERUNGKAP. Tersangka pembobol Bank Jabar Banten Yudi Setiawan mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi Partai Keadilan Sejahtera lewat Ahmad Fathanah. Mereka mengatakan Yudi mengejar target dana partai triliunan rupiah untuk kampanye Pemilu 2014.

"Kami menargetkan bisa menghimpun Rp 2 triliun," ujar Yudi kepada Tempo pada Jumat pekan lalu, menirukan pernyataan Luthfi Hasan Ishaaq. Hal itu terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".

Pernyataan Lutfi itu disampaikan kepada Yudi pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, di Jalan Cipaku I Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah. 

Yudi yang kini ditahan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai tersangka perkara korupsi, menuturkan pertemuan dibuka Luthfi dengan membicarakan sejumlah proyek yang bisa digarap. Luthfi mengatakan partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana. 

Ketiga orang itu pun larut dalam diskusi serius. Papan tulis di samping meja rapat dijadikan alat untuk merangkum seluruh pembicaraan. "Saya yang menulis," ujar Yudi. Sebelum pertemuan bubar, seorang karyawan Yudi memotret papan untuk dijadikan dokumen notulen rapat. 

Isinya beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom paling atas tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya, pada tiga kolom tertulis masing-masing Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp 0,5 triliun, Kementerian Pertanian Rp 1 triliun, serta Kementerian Sosial Rp 0,5 triliun. (Lihat wawancara selengkapnya dengan Yudi Setiawan di majalah Tempo versi cetak, web, atau iPad).

Mendapat lampu hijau, Yudi mulai bergerak dengan membawa bendera PT Cipta Terang Abdi. Yudi menyiapkan sejumlah proyek pengadaan di Kementerian Pertanian, di antaranya pengadaan benih kopi dan teh senilai Rp 189 miliar serta alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 miliar.

Ketika Yudi mengurus proses tender, permintaan uang mulai datang dari Luthfi dan Fathanah. Pada 7 Juli 2012, Fathanah meminta uang tunai Rp 250 juta. Luthfi juga pernah meminta Rp 1,45 miliar untuk keperluan partai. Sebagian besar uang itu diterima Fathanah, tapi ada juga yang diberikan ketika Fathanah bersama Luthfi.

Luthfi menolak berkomentar. "Beliau belum mau menanggapi soal itu," ujar kuasa hukumnya, Zainudin Paru. Sedangkan A. Rozi, kuasa hukum Fathanah, mengakui kliennya mengenal Yudi. Namun, Fathanah membantah ada aliran dana yang diterimanya. 

Presiden PKS Anis Matta hingga berita ini diturunkan menolak permohonan wawancara. Namun, juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, membantah ada target pengumpulan dana Rp 2 triliun untuk Pemilu 2014. "Keperluan dana partai tidak sebesar itu," katanya. 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan lembaganya tak bisa mempermasalahkan dana Rp 2 triliun. Menurut Hadar, yang bisa dilakukan KPU adalah melakukan audit dana untuk melihat apakah ada donatur yang mengeluarkan dana melebihi ketentuan sebesar Rp 1 miliar per orang, atau Rp 7,5 miliar per kelompok atau badan perusahaan. SETRI YASRA | ARYANI | NUR ALFIYAH | SUBKHAN | ERWAN | MUHAMAD RIZKI | EFRI R - (cec)

Roni Ghufroni : Anggaran Proyek Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas BMSDA Kota Depok sebesar Rp 153.306.580.500,-.


CEC : Kepala Bidang Jalan dan Jembatan (Kabid Jajem) Dibimasda, Ir. Roni Ghufroni kepada "wartawan" mengatakan : Keterlambatan pelaksanaan lelang kegiatan pada tahun ini tidak lain dikarenakan bahwa pihaknya harus terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan -kelengkapan dalam pelaksanaan tender, yang diantaranya adalah penunjukkan panitia lelang, SK Penunjukkan KPA dan PPTK serta Konsultan Supervisi. “Kita akan segera memulai pelaksanaan lelang pada bulan Mei ini karena kepanitiaannya sudah lengkap”, ujarnya.
Roni Ghufroni menambahkan : "Secara global, rangkaian kegiatan di bidang yang ditanganinya terdiri dari Peningkatan Jalan sebanyak 61 lokasi dengan anggaran Rp 39,8 miliar, Pembangunan sebanyak 4 lokasi dengan anggaran Rp 16,1 miliar, pembangunan Jembatan sebanyak 16 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,1 miliar dan Kegiatan Rehab jembatan sebanyak 10 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 4,3 miliar. Selain itu, untuk kegiatan rehab jalan sebanyak 12 lokasi mendapat kucuran dana sebesar Rp 10,8 miliar, untuk pembangunan drainase atau saluran di 21 lokasi mendapat alokasi dana sebesar Rp 13,2 miliar, untuk Penataan Fasilitas Jalan di 8 lokasi mendapat alokasi dana sebesar Rp 4 miliar, Pemeliharaan Jalan di 11 Kecamatan mendapat alokasi dana sebesar Rp 4,5 miliar, Penataan Jalan Margonda Rp 28,8 miliar dan pembangunan jembatan Terminal Jatijajar mendapat alokasi dana sebesar Rp 14,1 miliar. “Kebanyakan dari kegiatan tersebut bersumber dari dana APBD Kota Depok. Namun demikian, ada juga kegiatan yang merupakan bantuan dari Provinsi Jawa Barat yakni Pembangunan Jembatan Pasir Gunung (yang tembus ke Srengseng Sawah) dengan alokasi dana sebesar Rp 2.178.700.000,- serta Peningkatan Jalan Lingkar Jatijajar dengan alokasi dana sebesar Rp 2.682.150.000,-. Untuk itu, kami berharap, mudah-mudahan tidak terjadi kenaikan harga BBM, karena jika hal itu terjadi, maka sejumlah kegiatan dipastikan akan terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM tersebut”, kata Roni Ghufroni.

Sebagai informasi, berdasarkan data rekapitulasi lokasi kegiatan proyek fisik di Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2013 jumlah total kegiatan tender (lelang) di Bidang Jalan dan Jembatan adalah 150 ruas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 153.306.580.500,-.

Berikut Rekapitulasi Kegiatannya:
1. Kecamatan Beji (15 ruas) : Rp 36.853.035.000,-
2. Kecamatan Limo (17 ruas) : Rp 11.212.370.000,-
3. Kecamatan Cipayung (9 ruas) : Rp 4.580.665.000,-
4. Kecamatan Cimanggis (18 ruas) :Rp 15.528.700.000,-
5. Kecamatan Tapos (18 ruas) :Rp 46.612.410.000,-
6. Kecamatan Sukmajaya (18 ruas) : Rp 7.870.000.000,-
7. Kecamatan Cilodong (13 ruas) : Rp 7.260.000.000,-
8. Kecamatan Limo (8 ruas) : Rp 3.450.000.000,-
9. Kecamatan Cinere (6 ruas) : Rp 2.650.000.000,-
10. Kecamatan Sawangan (15 ruas) : Rp 10.290.000.000,-
11. Kecamatan Bojongsari (13 ruas) : Rp 7.000.000.000,-

Rabu, 22 Mei 2013

PKS TARGETKAN RP. 2 TRILIUN BOBOL KAS NEGARA


CEC : Tersangka pembobol Bank Jabar Banten Yudi Setiawan mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi Partai Keadilan Sejahtera lewat Ahmad Fathanah. Mereka mengatakan Yudi mengejar target dana partai triliunan rupiah untuk kampanye Pemilu 2014.
"Kami menargetkan bisa menghimpun Rp 2 triliun," ujar Yudi kepada Tempo pada Jumat pekan lalu, menirukan pernyataan Luthfi Hasan Ishaaq. Hal itu terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".
Pernyataan Lutfi itu disampaikan kepada Yudi pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, di Jalan Cipaku I Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah. 
Yudi yang kini ditahan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai tersangka perkara korupsi, menuturkan pertemuan dibuka Luthfi dengan membicarakan sejumlah proyek yang bisa digarap. Luthfi mengatakan partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana. 
Ketiga orang itu pun larut dalam diskusi serius. Papan tulis di samping meja rapat dijadikan alat untuk merangkum seluruh pembicaraan. "Saya yang menulis," ujar Yudi. Sebelum pertemuan bubar, seorang karyawan Yudi memotret papan untuk dijadikan dokumen notulen rapat. 
Isinya beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom paling atas tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya, pada tiga kolom tertulis masing-masing Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp 0,5 triliun, Kementerian Pertanian Rp 1 triliun, serta Kementerian Sosial Rp 0,5 triliun. (Lihat wawancara selengkapnya dengan Yudi Setiawan di majalah Tempo versi cetak, web, atau iPad).
Mendapat lampu hijau, Yudi mulai bergerak dengan membawa bendera PT Cipta Terang Abdi. Yudi menyiapkan sejumlah proyek pengadaan di Kementerian Pertanian, di antaranya pengadaan benih kopi dan teh senilai Rp 189 miliar serta alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 miliar.
Ketika Yudi mengurus proses tender, permintaan uang mulai datang dari Luthfi dan Fathanah. Pada 7 Juli 2012, Fathanah meminta uang tunai Rp 250 juta. Luthfi juga pernah meminta Rp 1,45 miliar untuk keperluan partai. Sebagian besar uang itu diterima Fathanah, tapi ada juga yang diberikan ketika Fathanah bersama Luthfi.
Luthfi menolak berkomentar. "Beliau belum mau menanggapi soal itu," ujar kuasa hukumnya, Zainudin Paru. Sedangkan A. Rozi, kuasa hukum Fathanah, mengakui kliennya mengenal Yudi. Namun, Fathanah membantah ada aliran dana yang diterimanya. 
Presiden PKS Anis Matta hingga berita ini diturunkan menolak permohonan wawancara. Namun, juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, membantah ada target pengumpulan dana Rp 2 triliun untuk Pemilu 2014. "Keperluan dana partai tidak sebesar itu," katanya. 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan lembaganya tak bisa mempermasalahkan dana Rp 2 triliun. Menurut Hadar, yang bisa dilakukan KPU adalah melakukan audit dana untuk melihat apakah ada donatur yang mengeluarkan dana melebihi ketentuan sebesar Rp 1 miliar per orang, atau Rp 7,5 miliar per kelompok atau badan perusahaan. SETRI YASRA | ARYANI | NUR ALFIYAH | SUBKHAN | ERWAN | MUHAMAD RIZKI | EFRI R - (cec)

Minggu, 19 Mei 2013

"Tanah dan Bangunan Ini Telah Disita KPK"


CEC : detikNewsDepok - Mantan penyanyi dangdut yang juga istri Ahmad Fathanah, Sefti Sanustika (25), mengadakan temu pers di area kediamannya. Rumah itu sendiri telah disita KPK ditandai dengan "Tanah dan Bangunan Ini Telah Disita KPK".

Sefti mengadakan jumpa pers di kediamannya di Permata Depok, Jl Raya Citayam,Cipayung, Depok, Minggu (19/5/2013). Dia melayani pertanyaan wartawan sambil duduk di teras rumah. Sedangkan papan penyitaan KPK tampak mencolok di lantai dua.
Wartawan bertanya kepadanya mengapa masih tinggal di rumah itu padahal sudah disita KPK. "Ya karena belum ada putusan pengadilan," jawab Sefti.



Dia akan meninggalkan rumah itu bila ada perintah untuk mengeksekusi rumah tersebut. " Kalau dieksekusi ya saya mau nggak mau harus meninggalkan rumah ini. Saya siap," imbuhnya.
KPK telah menyita harta benda Fathanah setelah ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang dan suap pengaturan impor daging sapi. Selain rumah yang kini dihuni Sefti, rumah yang disita lainnya terletak di Pesona Khayangan bernilai Rp 6,5 miliar. Juga ada Honda Jazz dan perhiasan. (nrl) - cy

"Annukhud arbain milyar cash (Rp. 40 miliar tunai)"


CEC : TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, menjanjikan tambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10 ribu ton kepada PT Indoguna Utama. Janji tersebut terungkap dalam sadapan percakapan telepon yang, menurut jaksa, dilakukan Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, pada 9 Januari 2013. Rekaman percakapan tersebut diputar dalam persidangan dengan terdakwa dua Direktur Indoguna, yakni Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Rekaman diputar karena Fathanah, yang menjadi saksi, berkelit dengan mengatakan pembicaraan dengan Luthfi tidak serius membahas kuota impor. Dalam rekaman terdengar Fathanah mengawali pembicaraan sambil bergurau. "Istri-istri antum (kamu) sudah menunggu semua," kata dia kepada Luthfi, yang berada di Riau. Luthfi pun membalas ucapan Fathanah dengan berkata, "Yang mana saja?" Seterusnya, pembicaraan di antara keduanya dilakukan dalam bahasa Arab dan Indonesia. Dalam berbagai pertemuan, Luthfi-Fathanah terbukti menggiring Menteri Suswono untuk menyetujui tambahan kuota. Tema pembicaraan adalah perihal permohonan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 yang diajukan Indoguna. Luthfi dalam pembicaraan itu berencana mengajak Direktur Utama Indoguna Maria Elizabeth Liman bertemu dengan Menteri Pertanian Suswono.
Luthfi berpesan kepada Fathanah agar meminta Elizabeth membawa data yang dapat mematahkan data Badan Pusat Statistik tentang kebutuhan daging sapi. "Pertama, dia harus bisa yakinkan Menteri bahwa data BPS tidak benar, bahwa swasembada mengancam ketahanan daging kita. Kalau bisa, dia bawa data," kata Luthfi.
Menurut Fathanah, Indoguna meminta tambahan kuota sebanyak 8.000 ton daging sapi. Dengan demikian, fee yang disediakan Indoguna adalah Rp 40 miliar, karena fee per kilogram daging sapi sebesar Rp 5.000. "Annukhud arbain milyar cash (Rp 40 miliar tunai)," kata Fathanah.
Namun Luthfi justru menyatakan akan mengupayakan agar tambahan kuota untuk Indoguna menjadi 10 ribu ton. "Ana akan minta full-lah, ya," ucap dia. Fathanah pun menimpali, jika kuota yang diajukan 10 ribu ton, fee yang mereka terima menjadi Rp 50 miliar. Bersaksi dalam sidang yang sama, Menteri Pertanian Suswono mengaku pernah tiga kali bertemu dengan Fathanah. Pertemuan pertama terjadi dalam kampanye pemilihan Bupati Takalar, Sulawesi Selatan, pada akhir 2012. Pertemuan kedua saat acara sarapan pagi bersama di rumah dinas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Sedangkan pertemuan ketiga berlangsung di Medan. Suswono mengatakan, ia sebelumnya mengenal Fathanah dengan nama Olong. Saat pertemuan di Medan, barulah ia mengetahui nama Ahmad Fathanah. Suswono berkukuh tidak pernah membicarakan kuota impor daging dalam ketiga kesempatan itu. Kasus suap impor daging sapi menggelinding setelah penyidik KPK menangkap Fathanah di Hotel Le Meridien, Jakarta, 29 Januari 2013, bersama barang bukti uang yang diduga suap sebesar Rp 1 miliar. Fathanah menyebut uang Rp 1 miliar 'Daging Busuk'. (cy)