PROYEK PENATAAN FASILITAS JALAN BAHAGIA - KEADILAN, DEPOK DUA TIMUR TERKESAN ASAL DIKERJAKAN !?

CEC : Darles Torang Siagian melaporkan > Proyek Penataan Fasilitas Jalan Bahagia - Keadilan, Depok Dua Timur di Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kota Depok TERKESAN ASAL DIKERJAKAN. Proyek penataan fasilitas Jalan Bahagia ini berlokasi di Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tahun 2013 tersebut adalah merupakan proyek lanjutan. Proyek di Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air bernilai Rp. 417.966.000,- bersumber dari dana APBD Kota Depok TA 2013. Proyek penataan fasilitas jalan ini dikerjakan oleh CV. PANCA HAFRITA REKSA AGUNG dengan pagu Rp. 498.971.000, waktu pelaksanaan fisik 60 Hari Kalender, mulai 16 Agustus 2013 s/d 14 Oktober 2013, dan Konsultan Pengawas/Supervisi PT. MARINA WIDYA KARSA. Dilapangan para pekerja tidak bekerja sesuai dengan tahapan yang ada, hasil galian dari dudukan Cansteen dijadikan langsung untuk dudukan Paving Block tidak menggunakan tanah merah dan tanpa pemadatan ?. Ketika dikonfirmasi dengan mandor Kamis (26/9) dilokasi, bahwa mandor pekerjaan hanya senyum dan akan menyampaikan masukan ini ke pelaksana, kata mandor.

Ketika wartawan CEC. Darles Torang Siagian, melakukan kunjungan kelokasi kegiatan ternyata Konsultan Pengawas/Konsultan Supervisi tidak ada, demikian juga dengan tim monitoring dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Ketika dicoba konfirmasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Agus Sofyan, ia tidak mau menjawab pertanyaan wartawan, seakan menghindar. Ia hanya mengatakan saya lagi terburu-buru mau rapat dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Ir. Enco Kuryasa-red), ujar Agus Sofyan.

Sementara itu, Kabid Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air, Ir. Roni Ghufroni, tidak ada di ruangannya. "Pak Ir. Roni Ghufroni sedang rapat di Balaikota Depok", kata seorang staf yang tak mau ditulis namanya. (darles/cec)

WELMAN NAIPOSPOS MEMUKUL SEORANG ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK

CEC : Kepala Bidang Operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Kabid Operasi Sat Pol PP) Kota Depok, WELMAN NAIPOSPOS dikabarkan  "memukul" seorang anggota DPRD Kota Depok, Rojali Haji Cilud. Pasalnya, ketika anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Rojali Haji Cilud tersebut, sengaja mengawal aksi unjuk rasa rencana Pengembangan TPA Cipayung ke Kelurahan Pasir Putih, yang dilakukan warga Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan ke Balai Kota Depok. Ketika aksi unjuk rasa itu berlangsung, Rojali Haji Cilud dipukul oleh Welman Naipospos. Kontan aksi yang semula berjalan damai menjadi beringas. Ratusan massa yang melihat tindakan Welman Naipospos itu menjadi marah, bentrok antara massa dan petugas pun tidak dapat dihindari. Aksi damai kami justru dipicu perilaku sok dia (Welman Naipospos - red)," kata Rojali Haji Cilud, yang akrab dipanggil Bang Juned asal Fraksi PAN daerah pemilihan Sawangan, kepada wartawan Kamis (26/9/2013), dilokasi. Massa meminta Kepala Satpol PP Gandara Budiana memperingati aksi Welman Naipospos yang sudah in-toleransi. Apalagi, kata Jujun seorang warga RW02 menambahkan, seorang Welman Naipospos berani memukul anggota Dewan. "Anggota Dewan saja berani dipukul sama dia, apalagi kita yang tidak memiliki kekuatan apa pun. Kepala Satpol PP Kota Depok, GANDARA BUDIANA harus memberi sanksi keras terhadap Welman Naipospos", kata Jujun.

Sebelum melakukan aksi ke Balai Kota Depok, massa yang berasal dari RW02 dan RW04 melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Depok. Mereka minta dewan mengkaji ulang rencana pemerintah yang akan melakukan pelebaran TPA Cipayung. Aksi kemudian dilanjutkan dengan long-march menuju Balaikota Depok. Namun, Satpol PP melarang massa aksi masuk ke lingkungan Balai Kota Depok. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Anggota DPRD Kota Depok, Rojali Haji Cilud, berhasil melobi pihak kepolisian dan Satpol PP, dengan kesepakatan massa hanya melakukan aksi damai dan melempar beberapa sampah organik ke arah Balaikota. Saat massa memasuki gerbang dan melempar sampah, Welman Naipospos marah sambil memerintahkan bawahannya menutup kembali gerbang. "Jangan biarkan warga itu masuk ke wilayah balai kota," teriak Welman lantang. 

Keributan pun pecah, Rojali mencoba melobi Welman, namun dengan emosi Welman langsung mendaratkan pukulan ke badan anggota DPRD itu. Melihat pimpinannya dihajar akhirnya warga menyerbu pemicu keributan. Tak ingin atasannya jadi bulan-bulanan massa, para anggota Satpol PP dan kepolisian mencoba menghalangi massa. Kericuhan itu berhasil dibuat reda oleh aparat kepolisian karena massa berhasil dibujuk. Setelah emosi massa mereda, sejumlah perwakilan warga diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Eka Bachtiar, dan Asisten Tatapraja Sayid Kholid. Aspirasi mereka akan di-akomodir untuk dipertemukan dengan Walikota Depok. (Syaiful RM) - cec

Sumber : Berimbang.com

WARGA BUANG SAMPAH DIDEPAN KANTOR WALIKOTA DEPOK

CEC : Sekitar 500 massa menolak perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok. Sebagai protes, mereka membuang sampah didepan kantor Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, di Balai Kota Depok, Kamis, 26 September 2013. Pembuangan sampah ini dilakukan, kata salah satu pengunjuk rasa, agar Nur Mahmudi merasakan hal yang sama dengan warga. Saat ini setiap hari warga terpaksa menghirup udara kotor akibat gas metan dari tumpukan sampah. "Kami membawa oleh-oleh untuk Wali Kota dan jajarannya. Ayo, teman-teman kita berikan sampah," kata koordinator aksi masyarakat, Ade Irza, dalam orasinya di depan Balai Kota Depok, Kamis, 26 September 2013. Pemerintah Kota Depok akan memperluas lahan TPA Cipayung seluas 6 hektar hingga ke Kelurahan Pasir Putih, Sawangan. Perluasan dilakukan karena TPA Cipayung tidak bisa menampung sampah lagi pada 2014 mendatang. Ratusan massa yang demo pagi ini adalah kebanyakan warga RT 6 RW 4 Pasir Putih yang merasa paling merasakan dampak dari keberadaan TPA itu. Mereka membawa sampah dengan kain putih yang diikat ibarat mayat siap dikuburkan. Sempat terjadi ketegangan antara Satpol PP Depok saat pendemo merangsek masuk sambil melempar sampah dari balik pagar besi. Setelah massa berhasil masuk pun sempat terjadi perkelahian. Namun, polisi yang sudah berjaga sejak pagi melerai kedua kekuatan massa. Ketua RT 6 RW 4 Pasir Putih, Haerudin, yang juga menjadi koordinator lapangan aksi itu meminta Nur Mahmudi dan wakilnya, Idris Abdul Somad, menemui mereka. Namun, hingga pukul 11.30, orang nomor satu di kota Depok itu tak muncul. Akhirnya massa ditemui oleh perwakilan pemerintahan. "Pak Nur Mahmudi dan Idris enggak mau nemuin, jadi ketemu sama asisten saja," katanya. Menurut Haerudin, tidak ada kesepakatan apa-apa dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah itu. Merasa tak puas, massa pun mengancam pemerintah. "Tadi enggak ada keputusan apa-apa karena mereka tak ada di tempat," katanya. Mereka memberi waktu satu pekan kepada pemerintah untuk memberikan pernyataan kepada media bahwa TPA tak jadi diperluas. "Soalnya, Pak Idris (wakil wali kota) menyatakan sudah sosialisasi ke masyarakat pada 16 September. Di mana sosialisasinya, kok, kami enggak tahu," katanya. (Baca : Massa Tolak Perluasan TPA Depok). Sebelum membuang sampah di Balai Kota, massa juga menebarkan sampah di DPRD Kota Depok. Mereka diterima anggota DPRD. Menurut Haerudin, anggota DPRD Depok mendukung tuntutan mereka. "DPRD sudah mendukung," katanya. Dalam pertemuan di DPRD, persetujuan penolakan itu dituangkan dalam sebuah surat yang ditandatangani sejumlah anggota Dewan, yakni, Naming Bothin dari Partai Golkar, Enthy Sukarti dari PAN, Otto Leander dari PDIP. "Isi draftnya menerima penolakan warga untuk tidak ada perluasan TPA di Kelurahan Pasir Putih, Sawangan," kata Naming. Menurut Naming, dia berjanji tidak akan menggelontorkan dana yang digembar-gemborkan mencapai Rp 25 miliar untuk perluasan itu. "Sampai kapan pun tidak akan dianggarkan jika masyarakat menolak," katanya.

Sementara, anggota Komisi C DPRD Depok, Enthy Sukarti, mengatakan adanya penolakan disebabkan tidak adanya sosialisasi pada masyarakat. Padahal, konsep perluasan itu dilengkapi dengan buffer zone sehingga TPA tidak menghasilkan udara yang bau. Hanya saja, kata dia, konsep itu tidak diketahui masyarakat. "Tidak transparan dalam sosialisasi sehingga ada penolakan seperti ini. Kalau pun direlokasi, maka harus ada kajian dan sosialisasi yang baik," kata Enthy Sukarti. ILHAM TIRTA - Sumber : TEMPO.CO

JOKO WIDODO VERSUS AMIEN RAIS

CEC : Pernyataan merendahkan terhadap Gubernur DKI Joko Widodo (jokowi) dinilai sebagai bentuk frustrasi daripada Amien Rais yang dipertontonkan kepada publik. Demikian disampaikan Ketua DPN Repdem, Masinton Pasaribu dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (25/9/2013). "Seluruh rakyat Indonesia masih ingat betul rekam jejak politik ambisiusnya Amien Rais sejak pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1995 yang dimodali oleh Soeharto," kata Masinton.

Masinton mengatakan Amien Rais pernah meminta uang dari Soeharto sebesar Rp.500 juta, dan Rp.250 juta dari Probosutedjo. Perilaku buruk Amien Rais ini, kata Masinton, dibeberkan oleh Probosutedjo dalam buku 'Habis Manis Sepah Dibuang'. "Tahun 1998 Amien Rais mengklaim sebagai tokoh reformasi. Padahal mahasiswa yang bergerak saat itu tidak pernah mendaulatnya," katanya.

Tahun 1999 menjelang sidang umum MPR, lanjut Masinton, Amien Rais, meminggirkan suara rakyat yang menghendaki Megawati sebagai Presiden. Menurut Masinton, manuver Amien Rais menjegal Megawati dengan menaikkan Gus Dur yang dua tahun kemudian dilengserkan kembali atas manuver busuk Amien. "Latar belakang sebagai akademisi yang terjun ke politik, Amien Rais tidak menampakkan kualitas politik yang mencerdaskan rakyat Indonesia," ujarnya.

Masinton mengatakan sikap politik frustrasi yang dibangun oleh Amien Rais adalah perilaku buruk yang menyesatkan. "Apalagi pernyataan Amin Rais yang menganalogikan Jokowi dengan Joseph Estrada mantan presiden Philipina disampaikan dalam mimbar akademis yang sesungguhnya harus bersih dari noda politik frustrasinya Amien Rais," katanya. (cec)

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

JOKOWI : DIBANDINGKAN ESTRADA ? JELAS SAYA LEBIH GANTENG

CEC : Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak ingin berpolemik menanggapi kritik yang dilontarkan oleh tokoh politik, Amien Rais. Jokowi justru bercanda menanggapi ucapan Amien yang menyebut Jokowi hanya mengandalkan popularitas seperti mantan Presiden Filipina, Joseph Estrada. "Saya dibandingkan dengan Estrada? Ya, jelas saya lebih ganteng, dong. He-he-he...," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Menurut Jokowi, tidak ada hasil positif jika dirinya menanggapi kritik dari mantan Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat itu. Jokowi memilih melaksanakan tugasnya dengan baik. "Enggak ngerti saya soal-soal popularitas-popularitas. Urusan saya cuma kerja," kata Jokowi.

Sebelumnya, Amien Rais menyamakan Jokowi dengan Estrada dalam hal popularitas. Menurut Amien, Estrada dan Jokowi dipilih rakyat karena sama-sama populer. Hal itu disampaikan Amien saat memberi kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2013).

Amien mengatakan, Estrada terpilih sebagai presiden karena popularitasnya sebagai bintang film di Filipina. Namun, kata Amien, Estrada hanya bertahan beberapa bulan memimpin Filipina setelah digulingkan melalui kudeta dan digantikan oleh Gloria Macapagal Arroyo. "Joseph Estrada setiap malam kerjanya hanya mabuk, dan dia dipilih hanya berdasarkan popularitasnya," ujar Amien.

Ia berharap Indonesia tidak memilih Jokowi sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 hanya karena popularitasnya. "Jokowi memang tidak separah Joseph Estrada, tapi jangan memilih dia karena popularitasnya saja," kata Amien.

Sumber : KOMPAS.com

5 PREMAN TERMINAL DEPOK DITANGKAP POLISI

DIJERAT PASAL 368 KUHP, ANCAMAN KURUNGAN LIMA TAHUN

CEC : Lima preman yang sering malak sopir angkot di Terminal Depok ditangkap Polresta Depok, Rabu (25/9/13) malam. Selain menahan kelima preman itu, polisi juga mengamankan golok dan samurai. Kedua jenis senjata tajam itu diamankan dari kelima preman tersebut. “Kami mendapatkan laporan dari warga bahwa ada lima preman di Terminal Depok yang kerap memeras sopir. Mereka bisa mendapatkan ratusan ribu setiap harinya. Dalam operasi cipta kondisi ini kami tangkap mereka,” kata Kabag Operasional Polresta Depok, Kompol Suratno.

Suratno menyatakan bahwa kelima preman itu dijerat dengan UU darurat dan pasal 368 KUHP tentang tindak pemerasan dengan ancaman lima tahun kurungan. Menurut Suratno, dalam dua hari operasi cipta kondisi digelar sebanyak 61 preman diamankan. Lima di antaranya preman Terminal Depok. Sisanya dari wilayah Bojonggede, Sawangan, Limo, Sukmajaya, dan Cinere. “Mereka kami bina. Ada orangtuanya kami panggil dan juga ada pengurus lingkungan yang kami panggil. Tujuannya agar mereka tidak kembali lagi ke jalan,” katanya. (Akbar) foto: ilustrasi

Sumber : depoknews.com

RUHUT SITOMPUL DITOLAK JADI KETUA KOMISI III DPR KARENA TERLIBAT KASUS KUMPUL KEBO

Fraksi PPP masih ungkit kasus kumpul kebo Ruhut Sitompul

Yang jelas Ruhut tidak disukai rakyat secara umum...

CEC : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu fraksi yang menolak penunjukan Ruhut Sitompul sebagai ketua Komisi III DPR. Ruhut dinilai tak layak menjadi ketua karena terbelit kasus kumpul kebo.

Wakil Ketua Fraksi PPP, Ahmad Yani menegaskan, pimpinan DPR sebaiknya mengkonfirmasi kepada Badan Kehormatan (BK) DPR soal kasus kumpul kebo Ruhut. Sebab hal ini, kata dia, berkaitan dengan etika dan moral anggota parlemen. "Saya minta konfirmasi dari pimpinan DPR terkait anggota dewan yang pernah kena sanksi, jadi ini harus dijelaskan karena berkaitan moral," jelas Yani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9).

Yani tak ingin isu kumpul kebo menjadi fitnah liar. Apabila kasus tersebut benar terjadi menimpa Ruhut, Fraksi PPP tambah yakin, jika Ruhut benar tak layak menjadi ketua komisi hukum DPR. "Kalau betul yang diucapkan oleh kawan-kawan di Komisi III kemarin tentang kumpul kebo, maka PPP tidak akan menolerir," pungkasnya.

Sumber : MERDEKA.COM

KISRUH PPDB DEPOK TAHUN AJARAN 2013

CEC : Terkait kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013 di Depok, Gerakan Pro NurBerkhidmad, "MELAPORKAN" > Di antara para Kepala Sekolah Negeri di Depok, Amas Farmas Kepsek SMA 3 yg paling munafik, mengaku nggak terima duit tapi buat jalur khusus, di duga acara Republik Facebook di danai dana siswa titipan. Kemudian, anggota DPRD Depok yg terlibat siswa titipan yg santer terdengar : Edi Sitorus, Lilis Latifah, Sutopo, Edmon Johan, Rintisyanto. @Wawan Setiawan Real : anda juga terlibat siswa titipan juga kok, mau di buka juga?. Caleg 2014 yg terlibat siswa titipan : Yusuf Trilis, Anwar, Urip Santoso, Sutikno, Benhard. Beberapa wartawan jg main siswa titipan, Feri Indo update, Maulana, Holidi, Cilung. Feri bermain dgn pasword khusus dari Kadisdik Heri Pansila. Didi Suryadi sudah di amankan Kasno, kalau ada yg sentuh Didi, pasti Kasno yg turun jadi mediator, mangkanya siswa titipan Kasno lancar. Hehehe .. Terima kasih yg sudah ingatkan masalah Didi Suryadi, ingat Didi ingat Kasno, ingat kisah para kepala sekolah SMA Negeri yg di hardik pulang saat di undang Komisi D sebelum lebaran kemarin", ujarnya. (GPN/cec)

NURMAHMUDI "DIDUGA" KAMPANYE PAKE APBD DEPOK

DEMI AMBISI MENJADI RI 2 (WAPRES) MENJELANG PILPRES 2014 MENDATANG, NURMAHMUDI "DIDUGA" MENGGUNAKAN APBD KOTA DEPOK UNTUK KAMPANYE POLITIK ODNR & ODNC

CEC : Sang Gelombang MELAPORKAN > Dengan "menenteng" program unggulannya yakni One day No Rice (ODNR) dan One Day No Car (ODNC), Nurmahmudi melakukan "roadshow" dan muncul sebagai Nara Sumber program unggulannya tersebut di berbagai daerah di Indonesia. Dalam 1 bulan, minimal 1 s/d 2 minggu Nurmahmudi tidak ada di Kota Depok karena melakukan kegiatan "kampanye terselubung" tsb. Beberapa yg tercatat sejak awal 2013 hingga saat ini, sdh lebih dari 10 Daerah diantaranya Bali, Medan, Jogja, Batam, Manado, beberapa kota di Jawa Tengah dan jawa Timur telah dikunjunginya dgn menggunakan Uang Rakyat APBD kota Depok. Kampanye Politik terselubung dgn menggunakan uang rakyat kota Depok tsb jelas tidak tercantum dalam perencanaan dan Program Anggaran APBD kota Depok Tahun Anggaran 2013. Hal itu semata-mata dilakukan dalam upaya mencapai target Politik pribadinya yaitu posisi "RI-2" di Pilpres 2014 nanti. (gel/cec)