Sebelumnya, sekitar 500 massa menolak perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung ke Pasir Putih. Sebagai protes, mereka membuang sampah didepan kantor Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, di Balai Kota Depok (26/09).
Pembuangan sampah ini dilakukan, kata salah satu pengunjuk rasa, agar Nur Mahmudi merasakan hal yang sama dengan warga. Saat ini setiap hari warga terpaksa menghirup udara kotor akibat gas metan dari tumpukan sampah. "Kami membawa oleh-oleh untuk Wali Kota dan jajarannya. Ayo, teman-teman kita berikan sampah," kata koordinator aksi masyarakat, Ade Irza, dalam orasinya di depan Balai Kota Depok.
Pemerintah Kota Depok berencana akan memperluas lahan TPA Cipayung seluas 6 hektar hingga ke Kelurahan Pasir Putih, Sawangan. Perluasan dilakukan karena TPA Cipayung tidak bisa menampung sampah lagi pada 2014 mendatang. Selain membuang sampah di Balai Kota, massa juga menebarkan sampah di DPRD Kota Depok. Mereka diterima oleh beberapa orang anggota DPRD. Dalam pertemuan di DPRD, persetujuan penolakan itu dituangkan dalam sebuah surat yang ditandatangani sejumlah anggota Dewan, yakni; Naming Bothin dari Partai Golkar, Enthy Sukarti dari PAN, Otto Leander dari PDIP.
"Isi draftnya menerima penolakan warga untuk tidak ada perluasan TPA di Kelurahan Pasir Putih, Sawangan," kata Naming.
Menurut Naming, dia berjanji tidak akan menggelontorkan dana yang digembar-gemborkan mencapai Rp 25 miliar untuk perluasan itu. "Sampai kapan pun tidak akan dianggarkan jika masyarakat menolak," kata Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini.
Sementara, Ketua Komisi C di DPRD Kota Depok, Enthy Sukarti, mengatakan : "Adanya penolakan warga disebabkan tidak adanya sosialisasi pada masyarakat. Padahal, konsep perluasan itu dilengkapi dengan buffer zone sehingga TPA tidak menghasilkan udara yang bau. Hanya saja, kata dia, konsep itu tidak diketahui masyarakat. "Tidak transparan dalam sosialisasi sehingga ada penolakan seperti ini. Kalau pun direlokasi, maka harus ada kajian dan sosialisasi yang baik," kata Enthy. (Cyrellus/DBS)
CECDepok.com : Menanggapi "statement" Ketua dan Sekretaris Komisi C di DPRD Kota Depok, Enthy Sukarti dan Ghopar, di 'Monitor Depok' yang mengatakan "Kontraktor Jangan Cuma Cari Untung", Direktur CV. Surya Mandiri, Gita Kurniawan, kepada CECDepok.com (23/10) berkomentar. Dikatakannya ; "Jangan hanya kontraktor yang disalahkan dan di sudutkan kalau ada masalah di lapangan. Pada saat pelaksanaan di lapangan, banyak sekali kendala yang harus di hadapi kontraktor. Terkadang, ada gambar rencana kerja yang kurang sesuai karena ada tuntutan warga setempat yang melebihi 'bestek'. Kemudian, ada juga tekanan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang 'meminta jatah', itu tentu di luar Rencana Anggaran Biaya (RAB). Apakah para anggota dewan yang terhormat mengetahui akan hal itu atau tutup mata dan telinga ?", ujar Gita Kurniawan.
Selanjutnya, Caleg Partai Nasdem ini menambahkan; "Kalau ada kontraktor yang meninggalkan pekerjaan alias kabur tidak menyelesaikan proyeknya, ya itu ulah oknum kontraktor yang tidak bertanggung jawab. Pihak Dinas Teknis terkait sudah punya kebijakan yang jelas, di Black List saja biar ada efek jera. Selama 2(dua) tahun atau seumur hidup tidak boleh mengikuti pelelangan di Pemkot Depok. Black List jangan hanya perusahaannya, tapi orangnya juga harus di Black List. Karena, kalau yang di Black List hanya perusahaannya saja, orangnya bisa cari perusahaan yang lain. Saya berharap kedepan, Komisi C sering-seringlah 'hearing' dengan kontraktor agar dapat masukan yang akurat sehingga bisa mengeluarkan statement yang terukur", kata Ketua Koalisi Kerakyatan Pendukung Nur-Idris ini. (Cyrellus)
.jpg)
