KOMUNITAS WARTEG DUKUNG JOKOWI - AHOK

CEC : ”Kami memilih pemimpin yang mau melindungi pedagang kecil seperti kami. Bukan pemimpin yang mau mencekik leher rakyat lewat pengenaan pajak untuk warteg. Kami berangkat dari keprihatinan yang sama, utamanya terkait dengan kebutuhan akan pemimpin yang mau mengayomi kami,” kata Pendiri dan Penasihat Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni. (Okezone)
Oleh: Joko Widodo dan Basuki T Purnama untuk Jakarta Baru. (cy)

PASAR IKAN JAKARTA

CEC : Museum Bahari dan Pasar Ikan difoto dari atas Menara Syahbandar tahun 1940-an. Perhatikan, di depan museum dahulu adalah perairan/laut, tempat kapal2 pengangkut rempah-rempah bersandar. Kini area tersebut menjadi daratan yang penuh sesak pedagang dan penduduk. Tanya kenapa? :D Hehehe. Sumber foto: UPK Kota Tua. Oleh: Wisata Kota Tua Jakarta. (cy)

KEPALA SEKOLAH SMAN 6 DEPOK, AMAS FARMAS, DIANGGAP PROVOKATOR.

CEC : Kepala Sekolah SMAN 6 Depok, AMAS FARMAS, di "anggap Provokator" kaitannya selalu berbicara Politik,,ujar Budi Dalimunte Praktisi pendidikan,,kaitan kisruh PPDB harusnya dia bicara langsung dengan Walikota,,Sekda ataupun Disdik bukan malah mengkritisi Koalisi LSM sbg Calo PPDB,dia harus paham adanya Koalisi LSM akibat adanya kisruh PPDB,tambah Mas Budi sapaan akrab Budi Dalimunte,, (ak.kfd)-cy.

HIDAYAT NUR WAHID DINILAI TIDAK KONSISTEN

CEC : Matanews.com - PERNYATAAN mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid yang mengaku kecewa dengan Jokowi, mendapat tanggapan dari pakar politik dari Universitas Indonesia, Dr Ari Junaedi, yang mengatakan Hidayat juga tidak konsisten dalam menjalankan tugas. “Hidayat Nur Wahid juga tidak konsisten dalam menjalankan tugas. Kalau memang dia konsisten, seharusnya beliau menyelesaikan tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR, baru mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI,” ujar Ari di Jakarta, Senin 13 Agustus 2012.
Dia menilai pernyataan yang dilontarkan Hidayat Nur Wahid, seakan tidak bercermin pada diri sendiri. “Jika itu yang dijadikan alasan untuk tidak mendukung Jokowi, maka itu seperti menjilat ludah sendiri,” katanya.
Hidayat yang gagal maju ke putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta, mengaku kecewa dengan calon gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).
Hidayat yang merupakan salah satu juru kampanye Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, merasa kecewa lantaran Jokowi di tengah masa jabatannya mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta. Padahal saat itu, dia percaya Jokowi akan menjabat hingga akhir jabatan.(ant/hms)-cy.

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA DEPOK TIDAK DILIBATKAN.

CEC : Pekerjaan Rehabilitasi Setu Pengasinan dan Setu Bojongsari di Kota Depok dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane, dilaksanakan oleh Kontraktor PT. KARUNIAGUNA INTI SEMESTA, KONSULTAN SUPERVISI PT. VITRAHA CONSINDOTAMA , No. Kontrak : HK.02.03/PPKPKSDA-SNVT PJSACC/III/338 Tanggal mulai 28 Maret 2012 , Sumber Dana APBN dengan NILAI KONTRAK Rp 4.146.007.000,00 Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender. Berdasarkan investigasi di lapangan, pemasangan beton jepit (memakai besi tulangan) diragukan ? dan pemasangan paving block menggunakan tanah lumpur hasil galian pundasi, dan pengamatan dilapangan baik itu tim monitoring maupun konsultan supervisi belum pernah ada selama dilakukan kunjungan. Diduga kuat bahwa di pekerjaan ini minim pengawasan dan direksikit( bedeng) selalu kondisi tertutup demikian juga di pekerjaan Situ Bojongsari ketika dkunjungi sedang tidak ada aktivitas dimana pembuatan bronjongan tersebut tukang sedang tidak ada dalam arti kondisi belum rampung.
Kepada wartawan CEC, Darles Torang Siagian, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Depok, Ir. Enco Kuryasa mengatakan : "Biasanya kalau pekerjaan dari pusat selalu kordinasi dengan kita. Jadi Balai Ciliwung Cisadane minimal minta bantuan tim monitoring atau tenaga teknis. Tetapi untuk kali ini dalam pekerjaan Rehabilitasi Setu Pengasinan dan Setu Bojongsari di Kota Depok ini, pihak Dinas BMSDA tidak dilibatkan. Jadi bagaimana perkembangan kegiatan itu, Dinas BMSDA tidak mengetahui", ujar Enco Kuryasa.
Selanjutnya, Enco Kuryasa menyarankan agar wartawan pergi ke Balai Besar Ciliwung Cisadane untuk menemui pejabat terkait di Jakarta Timur Kalimalang.

KONFIRMASI HARUS DENGAN SURAT RESMI :
Ketika dikonfirmasi Rabu 8 Agustus 2012 Di Balai Besar, Pejabat Bagian Humas Suharto yang didampingi oleh Putu, mengatakan : "Untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Proyek Rehabilitasi Situ Pengasinan dan Situ Bojongsari di Kota Depok, sebaiknya wartawan agar membuat surat resmi, apa saja yang di perlukan dan nanti akan disampaikan kepada pejabat terkait dan kontraktor", katanya. (darles/cy)

BALAI LELANG DKI JAKARTA MEMANAS

CEC : Merdeka.com - Reporter: Eko Prasetya - Situasi di Balai Lelang DKI Jakarta memanas. Tidak cukup pengamanan dari Polres Jakarta Pusat, sebanyak 30 Brimob bersenjata laras panjang dari Polda Metro Jaya pun ikut diterjunkan ke lokasi. Kedatangan puluhan aparat itu buntut dari ricuhnya pelaksanaan lelang. Awalnya, ada sekelompok pemuda memaksa masuk ke dalam gedung yang terletak di Jalan Prapatan Senen, Jakarta Pusat tersebut. Mereka berteriak-teriak. Mereka langsung menduduki lantai tiga gedung itu. Kehadiran para pemuda bergaya preman itu membuat pengunjung gedung yang sedang mengikuti acara lelang ketakutan. Bahkan 12 orang peserta kabur meninggalkan gedung untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Mereka yang berjumlah 50 orang itu datang ke gedung sekitar pukul 13.30 WIB. Di lantai itu bahkan mereka coba memaksa masuk ke dalam sebuah ruangan. Polisi yang mendapat laporan segera terjun ke lokasi. Sekitar 50 lebih personel gabungan dari Polsek Senen, Polsek Sawah Besar dan Polres Jakarta Pusat ikut mengamankan gedung. Mereka tampak membawa pistol jenis gas air mata. Tampak pula Kapolres Jakarta Pusat Kompol AR Yoyol ikut memantau penjagaan. Menurut keterangan salah satu petugas, para pemuda itu adalah para preman yang menolak lelang tanah di Jalan Wahid Hasyim dan Gajah Mada Jakarta. "Mereka itu menolak ada tanah yang akan dilelang," kata petugas yang enggan disebutkan namanya itu. Saat ini proses lelang masih berlangsung. Sementara lelang tanah di Jalan Wahid Hasyim akan dilakukan di akhir pelelangan. (cy)

LELANG GEDUNG DIBALE II KOTA DEPOK, SENILAI RP. 182.019.482.000,00

CEC : PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI Nomor : 11.8.1/PBJ/DTRP/VIII/2012 Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi paket Pembangunan Konstruksi Gedung DIBALE II (Struktur, Arsitektur, ME, Interior) nomor : 11.6/PBJ/DTRP/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dan hasil pembuktian kualifikasi, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2012, mengumumkan bahwa :

Nama Pekerjaan : Penyusunan Pembangunan Konstruksi Gedung DIBALE II (Struktur, Arsitektur, ME, Interior) Pagu Dana : Rp 182.020.865.000,00 HPS : Rp 182.019.482.000,00
Sumber Dana : APBD Kota Depok Tahun Anggaran : 2012 Dinyatakan memenuhi kualifikasi dan dilanjutkan ketahapan lelang berikutnya. Hasil Prakualifikasi paket tersebut diatas : jumlah perusahaan mendaftar sebanyak 82 (delapan puluh dua) perusahaan, perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan, perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebanyak 7 (tujuh) perusahaan. Perusahaan yang memenuhi persyaratan kualifikasi sebanyak 3 (tiga) perusahaan dan diundang untuk pembuktian kualifikasi. Dengan demikian sebanyak 3 (tiga) perusahaan dinyatakan LULUS Kualifikasi. Rincian hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi sebagai berikut:

YANG LULUS PRAKUALIFIKASI
1. WasKita Karya PT
2. Hutama Karya PT
3. Pembangunan Perumahan PT

(dbs/cy)

RUGIKAN NEGARA RP.40 M, DIREKTUR PT. PAL INDONESIA DIPERIKSA KPK

CEC : Merdeka.com - Reporter: Putri Artika R - Direktur PT PAL Indonesia, Harsusanto kembali dijadwalkan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Petinggi PT PAL Indonesia itu diperiksa terkait penyidikan kasus penjualan aset tanah PT Barata Indonesia. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, Senin (13/8).

Diketahui, hal ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Harsusanto. Namun, hingga saat ini, ia belum tampak di gedung lembaga antikorupsi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Direktur Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Barata Indonesia Mahyuddin Harahap sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam penjualan tanah aset PT Barata Indonesia di Jl Nagel No 109 Surabaya, dengan menjual dibawah harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku tahun 2004. Tanah tersebut seharusnya dijual Rp 122 miliar. Namun dijual oleh tersangka dengan harga Rp 82 miliar. Atas hal ini, negara merugi sekitar Rp 40 miliar. Atas perbuatannya, Mahyuddin disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi. Kasus ini muncul saat relokasi pabrik PT Barata dari Surabaya ke Gresik, Jawa Timur pada 2006. Saat relokasi, dana yang dikeluarkan mencapai Rp 44,7 miliar, diduga terdapat dana 'siluman' sebesar Rp 1,4 miliar. (cy)

KOALISI BERSAMA RAKYAT (KOBAR) MENDUKUNG JOKOWI - AHOK

CEC : Merdeka.com - Reporter: Vincent Asido Panggabean - Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta, Jokowi-Ahok kembali mendapat dukungan dari beberapa tokoh dan warga Jakarta menghadapi putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Bentuk dukungan yang turut digawangi oleh beberapa pengusaha seperti Setiawan Djodi dan Putri Kuswisnuwardhani, politisi Dewi Aryani serta sejumlah nama terkenal lainnya itu nantinya akan mendeklarasikan diri dengan nama Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) Jakarta."Gerakan Kobar Jakarta ini merupakan bentuk kebersamaan rakyat terhadap Jokowi dalam berkoalisi bersama rakyat. Kobar Jakarta merupakan pola dukungan terhadap pasangan Jokowi-Basuki," ujar Sekjen Sekretariat Bersama (sekber) Relawan Jokowi-Ahok, Kris Budihardjo, di Jakarta, Minggu (12/8). Menurutnya, sekber juga akan mengumpulkan ribuan simpul relawan yang terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok komunitas dan sebagainya. "Kami akan memenuhi keinginan warga untuk bergabung dalam Kobar Jakarta untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta yang lebih baik," katanya. Sementara itu, Ketua tim strategis sekber, Nurcahyo Honggowongso akan menargetkan sekitar 10 ribu warga untuk turut bergabung dalam kegiatan tersebut."Koalisi bersama rakyat Jakarta ini akan dideklarasikan dengan penandatanganan bersama ribuan komunitas pendukung Jokowi-Ahok," pungkasnya. (cy)

ABURIZAL BAKRIE SUDAH LUPA SAMA KORBAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO JAWA TIMUR

CEC : Merdeka.com - Korban lumpur Lapindo Hary Suwandi beberapa waktu sempat meminta maaf kepada Aburizal Bakrie lewat stasiun televisi tvOne. Suwandi yang sebelumnya begitu marah pada Aburizal mendadak tak kuasa menahan tangis dan merasa dirinya telah melakukan kesalahan akibat aksi protesnya dengan melakukan jalan kaki Sidoarjo ke Jakarta. Belakangan tayangan permohonan maaf yang disampaikan Suwandi itu muncul dalam sebuah iklan di televisi yang sama. Di iklan berdurasi kurang lebih 30 detik itu, agedan Suwandi menangis diselipi dengan tanggapan Ical. Bahkan diiklan itu, Ical juga mengutip ucapan Mahatma Gandhi yang lebih kurang berbunyi 'orang lemah tidak pernah bisa memaafkan, karena memberi maaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang kuat'. Saat dimintai tanggapan soal itu, Ical membantah dirinya maupun stasiun televisi miliknya itu sudah membuat ucapan permintaan itu menjadi iklan testimoni. "Nggak, nggak pernah ada iklan itu," kata Ical yang ditemui usai penganugerahan Achmad Bakrie Award di Djakarta Theater, Minggu (12/8) malam. Dia terus menegaskan bahwa iklan yang menampilkan dirinya itu tak pernah ada. Bahkan saat ditanya kemungkinan dirinya digugat atas munculnya iklan itu, Ical lagi-lagi bersikukuh permintaan maaf Suwandi itu tak pernah dikomersilkan. "Nggak ada, nggak pernah ada gitu-gituan. Nggak pernah ada iklan seperti itu," ucapnya tegas. Bahkan di akhir pernyataannya Ical malah mengaku tak mengenak Suwandi. "Siapa itu Suwandi," kata Ical sambil meninggalkan kerumunan wartawan. (cy)

PELANTIKAN NURMAHMUDI SEBAGAI WALIKOTA DEPOK SEPI PENGUNJUNG.

CEC : Ruangan Paripurna DPRD Kota Depok tampak kosong melompong ketika Sidang Paripurna Pelantikan Nurmahmudi sebagai walikota Depok berlangsung. Pelantikan tersebut dinilai tidak syah karena anggota sidang/dewan yang hadir hanya 11 orang, sedangkan anggota dewan berjumlah 50 orang. Kemudian, pelaksanaan pelantikan terkesan tergopoh-gopoh, karena hasil pemilukada yang masih dalam proses hukum belum diputuskan. Seharusnya, KPU Depok dan DPRD menangguhkan sambil menunggu putusan yang berkekuatan Hukum Tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 14 K/TUN/2012 tertanggal 06 Maret 2012. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat pada tanggal 06 Mei 2012, putusan MA tersebut harus dieksekusi. Namun, hingga saat ini pihak-pihak yang terkait belum ada rencana akan melaksanakannya.
Fenomena ini ternyata menimbulkan gejolak dikalangan warga masyarakat Kota Depok. Berbagai kelompok warga melakukan unjuk rasa dan berdemo, mereka menuntut agar Nurmahmudi mundur dan keluar dari Balaikota Depok. Segera ditunjuk PLT Walikota Depok yang baru untuk melaksanakan Pemilukada Ulang. (cy)

SURAT PENOLAKAN DPRD KOTA DEPOK TERHADAP NURMAHMUDI SEBAGAI WALIKOTA DEPOK DINILAI HANYA SEHARGA RP. 5 MILIAR SAJA.

CEC : Pengurus LSM Komite Anti Pejabat Organ Korupsi (KAPOK) Kota Depok yang tidak mau ditulis namanya, mengatakan; "WAKIL KETUA DPRD KOTA DEPOK DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN, SUTADI DIPOWONGSO, TERIMA UANG SUAP SEBANYAK RP. 1,5 MILIAR, PELANTIKAN NURMAHMUDI DAN IDRIS ABDUL SHOMAD SEBAGAI WALIKOTA DEPOK DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TELAH "DIREKAYASA" OLEH PIMPINAN DPRD KOTA DEPOK. Unsur pimpinan DPRD Kota Depok diduga te;ah menerima dana sebesar Rp.5 Miliar dari Walikota Depok Nurmahmudi Ismail. Hal itu terkait dengan pelantikan Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016, padatanggal 26 Januari 2010 yang lalu. Semula 4 fraksi yang ada di DPRD Kota Depok yaitu Fraksi Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra Bangsa sepakat untuk menolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok, karena hal itu dianggap cacat hukum atau ilegal. Karena adanya putusan PTUN Bandung yang mengatakan bahwa Pilkada Kota Depok yang dilakukan oleh KPUD Kota Depok tidak syah yaitu harus dilakukan Pilkada Ulang. Maka melihat peluang tersebut 4 fraksi itu sepakat membuat SURAT PENOLAKAN terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jabar. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa SURAT PENOLAKAN dari 4 fraksi tersebut ternyata diduga tidak disampaikan kepada Gubernur Jabar", katanya.

Hal itu sesuai dengan pengakuan dari Embong Rahardjo Wakil Ketua DPC. PDI Perjuangan Kota Depok, yang telah melakukan pengecekan ke Kantor Gubernur Jabar di Bandung “ Surat dari koalisi 4 fraksi tersebut tenyata sudah saya cek tidak ada, mereka itu bohong besar", ujar Embong Rahardjo.

Ketika dikonfirmasi, Sutadi Dipowongso yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, tentang dugaan yang ikut menerima dana sebesar Rp.1,5 Miliar dari bagian jumlah Rp.5 Miliar tersebut. Sutadi Dipowongso langsung seperti orang yang kebakaran jenggot. Dikatakannya, "Berita tersebut adalah berita sampah, tudingan LSM Kapok tersebut adalah tidak berdasar. Kalau memang hal itu ada coba dibuktikan saja faktanya, jangan asal main tuding. Namun ketika wartawan mengatakan kalau Anda merasa keberatan dengan pemberitaan tersebut, lalu kenapa Anda tidak mengklarifikasi atau melakukan hak jawab ?.
Atau kalau merasa tercemar nama baiknya laporkan saja hal itu kepada Polisi dengan pencemaran nama baik. Lalu kemudian Sutadi menjawab hal itu tidak perlu, nanti permasalahannya menjadi besar, ujar Sutadi.
Sementara itu pula, beredar informasi yang mengatakan bahwa masalah adanya dugaan Sutadi menerima dana dari Walikota Depok sebesar Rp.1,5 Miliar. Hal itu sudah dicoba untuk diklarifikasi di internal partai di Kantor DPC. PDIP Kota Depok. Namun Sutadi menjawab bahwa masalah tersebut tidak usah dikembangkan, cukup hanya diketahui oleh internal partai saja, katanya. (tardip/cy)