PERCALOAN DAN PEMOTONGAN GAJI TENAGA HONORER DISOAL

KARENA KANTOR IMIGRASI DEPOK SANGAT MARAK DENGAN PERCALOAN MAKA :

DIRJEN IMIGRASI KEMENHUKHAM HARUS TURUN TANGAN. KEPALA KANTOR IMIGRASI KOTA DEPOK "JAMARULI MANIHURUK" HARUS SEGERA DIGANTI.

CEC DEPOK : Tardip Panggabean - Habib Idrus Algadri, salah seorang ulama di Kota Depok, yang juga merupakan Ketua FPI Kota Depok, sangat kesal melihat kinerja daripada Kepala kantor Imigrasi Kota Depok JAMARULI MANIHURUK.

Masalahnya ketika Isteri daripada Ketua FPI Kota Depok tersebut mengurus Pasport di Kantor Imigrasi Kota Depok beberapa waktu lalu, terkesan dirasakannya sangat berbelit-belit, selanjutnya ada oknum calo yang menawarkan jasa untuk mengurus paspornya dengan jalur cepat. Calo tersebut meminta dana untuk mengurusnya kurang lebih Rp.700 ribu, dengan waktu yang sikgkat paspornya sudah jadi, kata calo tersebut. Karena merasa dipermainkan, akhirnya Isteri Habib Idrus tersebut melaporkannya kepada Suaminya yang merupakan Ketua FPI Kota Depok tersebut. Akhhirnya Habib Idrus datang ke Kantor Imigrasi Kota depok untuk melakukan protes, kenapa isterinya itu dipermainkan dalam hal pengurusan paspor. Kemudian dengan kesal Habib Idrus bercerita kepada Wartawan, tentang kinerja daripada Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, JAMARULI MANIHURUK tersebut. Bahkan Habib Idrus mengatakan kepada wartawan, karena kinerja daripada Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, JAMARULI MANIHURUK tersebut tidak becus, maka sebaiknya Dirjen Imigrasi Kemenhukham diharapkan segera menggantikan Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok tersebut. Warga Depok butuh pejabat yang benar-benar melayani masyarakat, tanpa ada embel- embel lainnya, seperti percaloan yang marak di Kantor Imigrasi Kota Depok, ujar Habib Idrus Algadri.

Sementara itu, sebelumnya beberapa waktu lalu, hal yang sama pernah terjadi salah seorang warga Beji yang bernama Wan Abud, salah seorang artis sinetron, mencak-mencak di kantor Imigrasi Kota Depok saat itu Kantor Imigrasi masih di Margonda Raya. Penyebabnya sama yaitu adanya percaloan yang merugikan warga masyarakat. Dimana ketika itu Wan Abud ditawari oleh oknum calo dalam hal proses pembuatan Paspor, dengan jalur cepat sebesar Rp.800 ribu, saat itu Kepala Kantor Imigrasinya adalah Harmanto yang sudah pindah ke wilayah Bali. Sekarang ini timbul lagi masalah dengan hal yang sama yaitu adanya calo yang mengaku dari BIRO JASA yang sengaja dipelihara oleh Kantor Imigrasi Kota Depok.

Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Jamaruli Manihuruk, baru-baru ini mengundang kalangan wartawan di salah satu saung sambil makan siang untuk mengklarifikasi masalah yang dikeluh kan oleh Habib Idrus tersebut, serta adanya masalah pemotongan uang gaji tenaga honorer di Kantor Imigrasi Kota Depok. Intinya semua yang dikeluhkan oleh warga dan tenaga honorer tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Jamaruli Manihuruk.

"Berita tentang maraknya percaloan dan pemotongan gaji tenaga honorer di Kantor Imigrasi Depok, semuanya tidak benar. Di Kantor Imigrasi Depok tidak ada percaloan dan pemotongan gaji", kata Jamaruli Manihuruk membantah. (cy)

KLARIFIKASI TENTANG BIRO JASA PASPOR DAN PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN

CEC DEPOK : Maraknya pemberitaan yang menuding Kantor Imigrasi Depok menge nai kehadiran Tiga Biro Jasa Paspor sehingga biaya pengurusan paspor menjadi mahal dan masalah pemotongan gaji karyawan honorer, semakin berkembang dan menjadi rumor yang berkepanjangan. Klarifikasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Depok terkesan hanya se...kedar untuk meredam pemberitaan, bukan untuk melurus kannya. Ketiga Biro Jasa tersebut antara lain adalah PT. Sasmita Brother, CV. Bosya dan CV. Soraya.

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Jamaruli Manihuruk kepada 'wartawan' (5/4) mengatakan; “Keberadaan ketiga biro jasa tersebut sudah sesuai dengan peraturan kemen terian Hukum dan HAM serta Dirjen Imigrasi Nomor F.393-PR.07.03 tahun 1987 tentang pengaturan pengurusan dan jasa ke-imigrasi-an point 1,2 dan 4. Terkait keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya pengurusan paspor dan sering terjadi pungutan liar (pungli), Manihuruk menambah; informasi itu tidak kami abaikan, kegiatan mereka sempat kami hentikan sambil dilakukan evaluasi. Sejauh ini ketiga biro jasa itu masih bekerja sesuai prosedur dan masih bisa ditolelir, sehingga masih layak dijadikan mitra. Mengenai praktek pungli, Manihuruk menjelaskan; "Kepada masyarakat agar tidak memberi peluang dan kesempatan. Artinya, dalam hal pengurusan paspor ikutilah prosedur yang berlaku. Keinginan untuk mendapat pelayanan ekstra atau cepat, membuat tumbuhnya praktek pungli dan negosiasi harga serta percaloan,” ujarnya.

Berbicara mengenai pemotongan gaji pegawai honorer, Jamaruli Manihuruk mengata kan; "Di Kantor Imigrasi Kelas II D Kota Depok tidak ada pegawai honorer, yang ada adalah Tenaga Sukarela yang mulai bekerja tahun 2009 - 2011. Mereka bekerja sebagai petugas keamanan, sopir, cleaning service, data entry serta tenaga sukarela yang membantu berbagai bidang lain. Pengupahannya bukan diambil dari Anggaran Pemerintah, melainkan dari koperasi dan sumbangan sukarela dari pegawai Kantor Imigrasi Depok", ujar Manihuruk berkilah.

MAU MURAH PROSESNYA AGAK LAMA, KALAU MAU CEPAT TENTU AGAK MAHAL.

Sementara itu, seorang penghubung pengurusan paspor sejak Kantor Imigrasi Depok masih di Jl. Margonda yang tidak berkenaan ditulis namanya, kepada CEC DEPOK baru-baru ini mengungkap; "Untuk mengurus paspor di kantor Imigrasi Depok, warga masyarakat yang berkepentingan, punya dua pilihan yaitu murah dan mahal. Kalau mau biaya yang murah sesuai tarip yang resmi, proses pembuatan paspor agak lama atau agak di lama-lamain, tapi kalau mau cepat, tentu biaya tambahan harus ada untuk orang dalam termasuk untuk saya sebagai uang jasa". ujarnya. (cy)

LEGISLATOR PDI PERJUANGAN DI CEKAL

CEC DEPOK : VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan larangan keluar negeri untuk Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko. Pencegahan ini terkait kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2003-2004. "Surat permintaan larangan keluar negeri telah dikirimkan kepada pihak Imigrasi tertanggal 19 Maret 2012," kata Johan Budi di Jakarta, Kamis 4 April 2012. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Humas dan TU Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham Asasi Manusia, Maryoto Sumadi membenarkan informasi pencegahan ke Politisi PDI Perjuangan itu. "Murdoko, Ketua DPRD Jawa Tengah sudah dicegah ke luar negeri," ujar Maryoto. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Murdoko sebagai tersangka pada Senin 26 Maret lalu, atas dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal. Kasus ini berawal dari pengembangan penyidikan kasus penyelewengan dana APBD Kendal yang menjerat mantan bupati sekaligus saudara kandung Murdoko, Hendy Boedoro. Murdoko bersama Hendy diduga telah menyalahgunakan dana APBD di rekening giro Pemerintah Kabupaten Kendal. Dana kas daerah yang dikorupsi berasal dari pos dana tak terduga dan dana alokasi umum. Murdoko diduga ikut menikmati dana APBD Kendal senilai Rp3 miliar pada Mei 2003 untuk kepentingan pribadi.

BENDERA PKS DI TURUNKAN.

CEC DEPOK : VIVAnews - Sekelompok orang yang mengatasnamakan "Aliansi Rakyat untuk SBY" atau ARUS, menggelar unjuk rasa menuntut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikeluarkan dari koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Unjuk rasa itu digelar hari ini, Rabu 4 April 2012, di kantor Sekretariat Gabungan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sekretariat Gabungan itu adalah kantor bersama sejumlah partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. "Penurunan bendera PKS itu sebagai bentuk kekecewaan kami, pendukung SBY, terhadap ulah PKS. Kami menilai, pada dasarnya PKS tidak berniat baik untuk bersama-sama membangun bangsa," kata Akhmad Suhaimi, koordinator nasional ARUS, kepada VIVAnews.com Rabu 4 April 2012.

Sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengaku belum mendengar kabar penurunan bendera itu. "Kalau ini benar, PKS tanda tanya besar. Sampai saat ini PKS masih menunggu keputusan Pak SBY, yang katanya akan mengeluarkan PKS," kata dia di Gedung DPR RI, Rabu siang. "Sepanjang Pak SBY belum memberi keputusan, kami merasa masih punya kewajiban sebagai anggota koalisi. "Mahfudz justru mewaspadai indikasi adanya provokasi terkait penurunan bendera PKS itu. "Takutnya ada provokasi di sini, mungkin ada pihak-pihak yang ingin menabuh genderang perang," katanya.

Sementara, terkait keputusan rapat Setgab soal nasib PKS, Mahfudz mengatakan, pihaknya tidak akan mengambil langkah apapun. "Karena kami tidak diundang. Kami nggak perlu bertanya, kami justru menunggu supaya jelas," kata dia.

KOORDINATOR SATGAS P2KPB KOTA DEPOK, CAHYO PUTRANDO BUDIMAN.

CEC DEPOK : CAHYO PUTRANDO BUDIMAN, selaku Koordinator Satgas P2KPB Kota Depok, dalam Surat yang di tanda tanganinya menyatakan;

"Bersedia untuk mensinergiskan kapasitas dan fungsi yang dimilikinya dalam rangka menjaga tetap selaras, tertib dan nyaman seluruh proses kegiatan yang sedang dilaksanakan Giant Supermarket".

"Dengan kata lain asal ada dana pengganti operasional untuk demontrasi. Padahal diketahui pelaksanaan pembangunan Giant sejak awal belum lah lengkap perijinannya seperti Amdal, Feil banjir, IMB, Ijin reklame termasuk pajak air bawah tanah diduga juga belum lah dibayarkan pajaknya", ujarnya. (cy)

HATI NURANI YANG TERBELI

CEC DEPOK : Radar Online - Beredarnya selebaran surat kesepakatan bersama antara LSM yang tergabung dalam Satgas pemantau dan penjaga ketertiban penyelenggara an bangunan (P2KPB) dengan pihak Giant Supermarket yang berlokasi di jalan raya Tole Iskandar Depok, tertanggal 12 Maret 2012 , yang isinya tentang dana konpensasi pengganti oprasional pembatalan demontrasi, menuai pergunjingan baru berbagai kalangan.

“Sebagai warga, kami turut prihatin setelah membaca surat itu. Ternyata LSM yang selalu menjadi corong masyarakat untuk membela ketidak adilan dan ketidak beresan, sudah tidak murni lagi dalam menyampaikan aspirasi, karena hanya mementingkan perut semata. Hati nurani LSM telah tergadai” kata Rohiman Ramlan, warga Kelurahan Sukamaju kepada Radar Online Selasa sore (3/4/2012).

Kata Rohiman, tadinya saya tidak yakin dan tidak percaya kalau LSM yang selama ini , getol mengkritisi pemerintah bisa disuap dengan sejumlah uang demi kepentingan sesaat.Tetapi setelah membaca isi surat ternyata benar, meski tidak tersirat uang suap berkedok penganti operasional itu ada, dan ini fakta tidak terbantahkan. “Sekali lagi pemerintah kota Depok tidak tegas dalam hal ini. Jika memang belum ada ijinnya kenapa tetap dibiarkan berdiri dan beroperasi. Kalau memang salah harus berani dong membongkarnya,” kata Rohiman menyarankan. Sebagaimana Surat kesepakatan bersama,yang ditanda tangani Ir.Muklis selaku Project Director Giant Supermarket menyebutkan pihaknya bersedia memberikan dana konpensasi sebagai penganti dana operasional demontrasi, asalkan rencana demontarsi yang akan digelar pada Rabu 21 Maret 2012, itu batal dilakukan. Sementara LSM yang tergabung dalam Satgas P2KPB, yang ditandatangani oleh Cahyo Putranto Budiman selaku Koordinator Satgas, bersedia untuk mensinergiskan kapasitas dan fungsi yang dimilikinya dalam rangka menjaga tetap selaras, tertib dan nyaman seluruh proses kegiatan yang sedang dilaksanakan Giant Supermarket, dengan kata lain asal ada dana penganti operasional untuk demontrasi. Padahal diketahui pelaksanaan pembangunan Giant sejak awal belum lah lengkap perijinannya seperti Amdal, Feil banjir, IMB , Ijin reaklame termasuk pajak air bawah tanah diduga juga belumlah dibayarkan pajaknya. Masyarakat berharap pemerintah Kota Depok dengan stakeholder yang ada, harus segera melakukan upaya atau tindakan tegas bagi setiap pelangar baik itu Perda maupun peraturan lainnya, jika tidak ingin disebut dilecehkan atau sama sama tergadaikan sama seperti LSM. (Asep Nasrudin/cy)

DISEBUT PARTAI PENGHIANAT, PKS SIAP KELUAR DARI KOALISI

CEC DEPOK : VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. PKS menyatakan siap keluar dari koalisi pemerintahan sebagai risiko sikap tersebut. Ketua DPP PKS, Refrizal mengatakan tekad itu sudah disampaikan oleh Presiden Partai, Lutfi Hasan Ishaaq. "Presiden PKS dalam orasi politiknya pada penutupan Mukernas di Medan menegaskan kembali kesiapan PKS untuk menempati posisi apapun," kata Refrizal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 29 Maret 2012. Menurut Refrizal, Luthfi mengatakan agar kader PKS tetap menerapkan keputusan mukernas, baik di dalam maupun jika harus berada di luar koalisi. "Presiden juga menyampaikan bahwa kita bekerja untuk rakyat, demi kejayaan bangsa, tak perlu terpengaruh dengan sekelompok orang yang berkutat dengan angka-angka," kata dia. Refrizal mengatakan, PKS tak takut berada di luar pemerintahan. Dia mengklaim PKS telah siap beroposisi. "Dalam membangun bangsa ini PKS pernah berada dalam posisi koalisi maupun di luar," kata dia. "Bila memang harus menyudahi posisi dalam koalisi, itu adalah sebuah realitas yang harus dipilih. Presiden menyampaikan sudah cukup kita menjadi teman yang baik, sudah tuntas tugas kita dalam menjaga musyarokah, PKS harus lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat diatas semuanya." Sejatinya, bukan kali ini saja PKS mengancam akan keluar dari koalisi. Pada saat perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKS juga mengeluarkan ancaman yang sama jika ada menterinya yang dibuang. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi satu jatah menteri PKS, yaitu Suharna Surapratana sebagai Menristek. Namun, hingga saat ini PKS masih berada dalam koalisi pemerintahan di bawah SBY.

PKS DISEBUT SEBAGAI PARTAI PENGHIANAT

CEC DEPOK : VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyampaikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan anggota partai koalisi dalam waktu dekat. Namun, kata Ruhut, PKS tidak akan diundang dalam pertemuan itu. “PKS tidak diundang dalam pertemuan dua atau tiga hari lagi. Sahabat-sahabat koalisi pun gerah dengan PKS, karena mereka selalu ‘main’ dengan dua kaki dan menggunting dalam lipatan,” kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 2 April 2012. Ruhut menegaskan, keberadaan PKS dalam koalisi tinggal menghitung hari. “Saya baca PKS akan dikeluarkan dari koalisi,” katanya. Apabila PKS dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, maka menteri-menteri PKS di kabinet pun tinggal menunggu waktu untuk dicopot. “Tapi tentu Bapak Presiden yang punya hak prerogatif untuk itu,” imbuh Ruhut.

Demokrat memang mendesak PKS untuk keluar dari koalisi pasca sikap fraksi partai itu di DPR yang menentang kenaikan harga bakan bakar minyak dalam rapat paripurna DPR pekan lalu. “Kesetiaan mendukung Presiden SBY seharusnya bukanlah kesetiaan dua kaki, di mana berbeda antara janji dan kenyataan,” kata ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Menurutnya, jika PKS melanggar komitmen sebagai koalisi, maka tidak ada gunanya lagi mereka berada dalam koalisi. “Bila ada partai politik yang tidak at home di koalisi dan seringkali berbeda pendapat, maka akan sangat terhormat jika mereka mundur dan bersikap sebagai oposisi tulen yang solutif,” tegas putra Menteri Hukum dan HAM itu Amir Syamsuddin itu.

PKS sendiri membantah disebut sebagai partai pengkhianat terkait langkah mereka menetang kenaikan harga bahan bakar minyak. “Itu bukan pengkhianatan atau mbalelo. Itu merupakan upaya kontrol PKS terhadap pelaksanaan koalisi dan pemerintahan,” kata Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera, beralasan.

PROYEK RUNNING TEX ELECTRONIC KOTA DEPOK SENILAI Rp. 3,2 MILLIAR DIDUGA SARAT KORUPSI

CEC : SUARADEPOK - KOTA KEMBANG – Dugaan praktek korupsi dalam proyek running text Rp 3,2 miliar di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, nampaknya semakin tidak jelas upaya penanganannya. Meski beberapa waktu lalu pemberitaan media dan tuntutan LSM sangat gencar disuarakan, namun hingga kini penegak hukum yang berwenang, dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok seolah tak mau merespon dugaan mark up yang terjadi. Ada dengan Kejari Depok? Tak hanya itu, beberapa anggota DPRD Kota Depok yang beberapa waktu lalu turut menyayangkan dugaan mark up yang kabarnya dilakukan Diskominfo dan panitia lelang proyek running text pun terkesan tak berkutik.

Menanggapi hal ini, Ketua LSM Komite Pemantau Peradilan Kota Depok (KPPKD), Yohannes Bunga mengaku sangat prihatin dengan lambannya upaya penanganan serta respon dari pihak Kejari Kota Depok. Dikatakan Bunga (sapaan akrab Yohannes Bunga, red), seharusnya pihak Kejari Depok pro aktif dalam hal pemberantasan korupsi di Kota Sejuta Belimbing ini sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. “Tetapi yang kita lihat saat ini, Kejari Depok justru terkesan lamban dalam merespon dugaan praktek korupsi yang terjadi di Diskominfo. Ada apa ini ?”, ujar Bunga menyayangkan.

Lebih jauh dikatakannya, proyek running text yang digelar Diskominfo dengan menelan dana APBD Kota Depok tahun anggaran 2011 sebesar Rp 3,2 miliar tersebut penuh dengan kejanggalan. “Selain masalah ukuran yang di duga tidak sesuai dengan spesifikasi (spek) yang diminta, harga satuan dari papan running text tersebut juga terindikasi telah di mark up oleh panitia lelang”, lanjut Bunga menduga.

Secara terpisah, sumber Suara Depok yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan lelang proyek running text tersebut juga di duga tidak melibatkan pihak konsultan sebagaimana mestinya. Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail sebagai orang nomor satu di kota inipun nampaknya tak mau ambil pusing dengan gencarnya pemberitaan terkait dugaan mark up yang dilakukan aparaturnya.

Jika sudah demikian, lalu kepada siapa lagi masyarakat akan berharap adanya suatu keadilan di kota sejuta belimbing ini? Jika maling-maling kecil cepat diadili, tetapi kenapa oknum-oknum pejabat yang menggerogoti uang rakyat (APBD) justru terkesan dilindungi??

Sebagai informasi, pagu anggaran dalam lelang proyek papan running text yang menggunakan dana APBD Kota Depok tahun 2011 itu adalah sebesar Rp 3,2 miliar, sementara HPS nya adalah Rp 3.169.111.526,00. Lelang tersebut akhirnya dimenangkan oleh CV. Pintu Rejeki dengan penawaran sebesar Rp 3.160.000.000,-.

Pengadaan papan running text tersebut terpasang di tiga titik lokasi dengan jumlah keseluruhan (banyaknya papan yang terpasang, red) sebanyak 5 buah papan running text, dengan rincian: di jalan Margonda Raya, tepatnya di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) depan Depok Town Square (Detos) – Margo City (2 buah); di jalan raya Bogor -Jakarta (2 buah) dan di jalan alternatif Cibubur (1 buah).

BERIKUT NAMA PERUSAHAAN DAN HARGA PENAWARAN DARI PESERTA LELANG PROYEK RUNNING TEXT DI DISKOMINFO KOTA DEPOK:

1. PT. HUTAMA MANGGALA PERSADA Rp 900.000.000,-
2. PT. SATRIA SURYA PRATAMA Rp 1.000.000.000,-
3. CV. ANDINI Rp 1.100.000.000,-
4. CV. Pintu Rejeki Rp 3.160.000.000,-

HENDRA KURNIAWAN MEMBANTAH DISEBUT-SEBUT SEBAGAI CALO PERIJINAN DI KOTA DEPOK

CEC DEPOK : Intelegen Semut Gatel ;

HENDRA KURNIAWAN MENGELAK DIRINYA DI TUDUH SEBAGAI CALO PERIJINAN DI KOTA DEPOK. Saat di tanya soal Calo perijinan, Hendra Kurniawan menjawab; "Soal tersebut bukan urusan saya karena masalah Perijinan di Depok saya bukan ahlinya. Pahampun tidak, jadi tak ada alasan saya di tuduh sebagai Calo Perijinan", ujarnya.

Terkait adanya laporan yang menyebut dirinya bersama Bambang Juniarto (BJ) di sebut sebut sebagai MAFIA Perijinan di Depok, adapun kapan rencana klarifikasi di lakukan Hendra Kurniawan enggan menjawab. (koran fesbuk depok)