CEC DEPOK : VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyampaikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan anggota partai koalisi dalam waktu dekat. Namun, kata Ruhut, PKS tidak akan diundang dalam pertemuan itu. “PKS tidak diundang dalam pertemuan dua atau tiga hari lagi. Sahabat-sahabat koalisi pun gerah dengan PKS, karena mereka selalu ‘main’ dengan dua kaki dan menggunting dalam lipatan,” kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 2 April 2012. Ruhut menegaskan, keberadaan PKS dalam koalisi tinggal menghitung hari. “Saya baca PKS akan dikeluarkan dari koalisi,” katanya. Apabila PKS dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, maka menteri-menteri PKS di kabinet pun tinggal menunggu waktu untuk dicopot. “Tapi tentu Bapak Presiden yang punya hak prerogatif untuk itu,” imbuh Ruhut.
Demokrat memang mendesak PKS untuk keluar dari koalisi pasca sikap fraksi partai itu di DPR yang menentang kenaikan harga bakan bakar minyak dalam rapat paripurna DPR pekan lalu. “Kesetiaan mendukung Presiden SBY seharusnya bukanlah kesetiaan dua kaki, di mana berbeda antara janji dan kenyataan,” kata ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Menurutnya, jika PKS melanggar komitmen sebagai koalisi, maka tidak ada gunanya lagi mereka berada dalam koalisi. “Bila ada partai politik yang tidak at home di koalisi dan seringkali berbeda pendapat, maka akan sangat terhormat jika mereka mundur dan bersikap sebagai oposisi tulen yang solutif,” tegas putra Menteri Hukum dan HAM itu Amir Syamsuddin itu.
PKS sendiri membantah disebut sebagai partai pengkhianat terkait langkah mereka menetang kenaikan harga bahan bakar minyak. “Itu bukan pengkhianatan atau mbalelo. Itu merupakan upaya kontrol PKS terhadap pelaksanaan koalisi dan pemerintahan,” kata Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera, beralasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar