CEC DEPOK : VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. PKS menyatakan siap keluar dari koalisi pemerintahan sebagai risiko sikap tersebut. Ketua DPP PKS, Refrizal mengatakan tekad itu sudah disampaikan oleh Presiden Partai, Lutfi Hasan Ishaaq. "Presiden PKS dalam orasi politiknya pada penutupan Mukernas di Medan menegaskan kembali kesiapan PKS untuk menempati posisi apapun," kata Refrizal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 29 Maret 2012. Menurut Refrizal, Luthfi mengatakan agar kader PKS tetap menerapkan keputusan mukernas, baik di dalam maupun jika harus berada di luar koalisi. "Presiden juga menyampaikan bahwa kita bekerja untuk rakyat, demi kejayaan bangsa, tak perlu terpengaruh dengan sekelompok orang yang berkutat dengan angka-angka," kata dia. Refrizal mengatakan, PKS tak takut berada di luar pemerintahan. Dia mengklaim PKS telah siap beroposisi. "Dalam membangun bangsa ini PKS pernah berada dalam posisi koalisi maupun di luar," kata dia. "Bila memang harus menyudahi posisi dalam koalisi, itu adalah sebuah realitas yang harus dipilih. Presiden menyampaikan sudah cukup kita menjadi teman yang baik, sudah tuntas tugas kita dalam menjaga musyarokah, PKS harus lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat diatas semuanya." Sejatinya, bukan kali ini saja PKS mengancam akan keluar dari koalisi. Pada saat perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKS juga mengeluarkan ancaman yang sama jika ada menterinya yang dibuang. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi satu jatah menteri PKS, yaitu Suharna Surapratana sebagai Menristek. Namun, hingga saat ini PKS masih berada dalam koalisi pemerintahan di bawah SBY.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar