Depok Terkini mengabarkan > Genderang perang kembali berkumandang di Kota Kembang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagai penabuhnya. Mereka murka lantaran Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memilih menghadiri pelaksanaan orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi bupati/ wali kota dan wakil bupati/Wakil wali kota angkatan ke-3 Tahun 2013 ketimbang menghadiri Sidang Paripurna Istimewa Penyampaian Laporan Keputusan dan Catatan-catan serta rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Depok tahun 2012. Padahal, jauh-jauh hari jadwal sidang sudah diberikan ke wali kota. "Kita dilecehkan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail. Makanya, sidang paripurna istimewa ini dibatalkan. Sekalipun Wakil Wali Kota Depok sudah hadir di gedung dewan," tegas Ketua DPRD Rintis Yanto di gedung DPRD Depok, Senin (29/4).
Rintis menegaskan, paripurna bukan sekadar formalitas untuk mengesahkan anggaran. Jangan sekalipun wali kota menganggap dan memiliki pikiran kalau paripurna hanya sebagai forum stempel. "Saya ingatkan, paripurna bukan sekadar formalitas. Kita sudah jadwalkan bahwa hari ini dilakukan paripurna pukul 10.00 WIB. Setelah kita berkumpul, baru pada pukul 10.18 menit wali kota ngasih tau kalau dia tidak hadir. Ini kan pelecehan," katanya.
Selama ini, ungkap Rintis, rekomendasi Dewan tidak pernah diperhatikan. Bahkan, tidak pernah dijalankan eksektif. Padahal, Dewan memiliki hak untuk memberi masukan dan kritikan pada wali kota. "Kalau wali kota takut dikritik, apa gunanya pemerintahan. Kritik yang kita berikan selalu kritik membangun," ujarnya.
Sekretaris DPC Demokrat Depok itu menambahkan, banyak rekomendasi Dewan yang hanya dijadikan catatan kaki oleh wali kota, lalu dibuang ke tempat sampah. Bila begini caranya, kata Rintis, Dewan harus bertindak agar tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran. "Selama ini Kepala Dinas selalu beralasan melakukan diskresi. Saya tegaskan apa yang dilakukan kepala dinas bukan diskresi. Tapi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Wali kota harus tau itu," kata Rintis.
Rintis mencontohkan, pembangunan gedung dinas, badan, lembaga, kantor (Dibaleka) II senilai Rp182 miliar masih bermasalah. Belum lagi Dinas Pasar melakukan MoU dengan pihak swasta untuk pengelolaan parkir. "MoU itu apa dasarnya. Wali kota harus datang ke paripurna agar mengerti dan memahami. Anak buahnya harus dievaluasi. Ini lah yang saya sebut reformasi birokrasi menjadi penting," ujarnya.
Pernyataan Ketua DPRD diamini Wakil Ketua DPRD I Prihandoko. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengerti dan memahami penundaan Sidang Paripurna terkait LKPj Wali Kota. "Kita sudah menyepakati agar sidang ditunda karena wali kota memilih hadir ke acara Kemeterian Dalam Negeri," kata dia.
Prihandoko sama sekali tidak mengetahui alasan wali kota memilih hadir ke acara tersebut ketimbang menghadiri Sidang Paripurna Istimewa LKPj. "Saya tidak tahu alasan wali kota," kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail hadir dalam acara kementerian sebagai persiapan menjadi nara sumber bagi para peserta (kepala daerah) se-Indonesia. Nur Mahmudi terpilih menjadi nara sumber karena, pengalaman, prestasi, dan reputasi yang baik selama menjadi kepala daerah. Serta pengalamannya sewaktu menjadi menteri pada era Presiden Gusdur. Pada saat menjadi nara sumber Nur Mahmudi nantinya akan membagikan sedikit ilmu dan pengalamannya kepada para peserta. (cy)
CEC : Darles Torang Siagian, mengabarkan > Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Depok tahun 2012 belum ada tanda-tanda mau selesai. Seperti SDN Tugu 3 Kec. Cimanggis dimana di sekolah ini mendapat DAK senilai Rp 187 jt untuk rehabilitasi gedung sekolah.
CEC : Terkait dengan berita tentang Rapat Paripurna Istimewa membahas catatan dan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungan Jawaban (LKPJ) Walikota Depok tahun 2012. Rapat yang dilaksanakan di Kota Kembang itu dihadiri Walikota Nur Mahmudi Ismail, Pimpinan DPRD, 41 orang anggota legislatif, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan tamu undangan. Suasana terasa membosankan, para anggota Dewan keluar masuk ruangan. Saat Nurmahmudi membacakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), tampak 2 (dua) orang Camat tampak tertidur. 
CEC : VIVAlife - Setelah batal mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Adi Bing Slamet, hari ini, Kamis 2 Mei 2013, delapan istri Eyang Subur merealisir pernyataan mereka sebelumnya. Mereka tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, tepat pukul 11.20 WIB. Namun, saat ditanya juru warta, istri-istri Subur yang mengenakan pakaian serba hitam dan didampingi pengacara memilih diam seribu bahasa. 
Rabu kemarin, saat ditemui habis diwawancarai di Studio ANTV di Epicentrum Kuningan, Jakarta, kuasa hukum istri-istri Subur, Made Rahman Marasabessy, mengungkapkan klien-kliennya ini, di bawah pimpinan istri pertama yang biasa dipanggil "Ibu Heri" akan melaporkan Adi Bing Slamet cs atas tuduhan pencemaran nama baik. Kebetulan, Adi dijadwalkan datang ke Polda di hari yang sama. Soal kemungkinan bertemu Adi, istri-istri Subur mengaku tak takut. Mereka siap menghadapinya. "Kami tidak akan mengubah rencana untuk melapor. Kami tetap akan hadapi, tidak ada alasan," ucap Made.
CEC : Berimbang.com, mengabarkan, > Sejumlah kasus di Pengadilan Negeri Kota Depok rawan pemerasan terhadap terdakwa yang di sidangkan dengan dalih menawarkan kepada terdakwa agar kasus yang menjeratnya di ringankan. Kejadian ini jelas tidak sesuai dengan moto “ Melayani dengan sepenuh hati ,jujur,tulus,ikhlas “. Seperti contoh kasus Product kosmetik Arliva atas terdakwa HR di Jalan Nusantara Raya , Beji Depok pada bulan september 2011 di di lakukan penggerebekan oleh Poda Metro Jaya atas pengaduan masyarakat karena mengandung bahan berbahaya,tidak mempunyai ijin edar dan tidak bernotifikasi di vonis 10 bulan percobaan dengan denda 3 juta rupiah dan kasus kosmetik A DHA atas terdakwa Wardah Hamidah yang dilakukan penggerebekan atas pengaduan masyarakat oleh Balai POM Jabar dan Polda Metro Jaya pada bulan Oktober 2011 di Kecamatan Beji dengan barang bukti 8000 cream dan produk cream Lacos dari Amerika yang di palsukan di vonis 1 tahun percobaan dengan denda 5 juta rupiah.
CEC : RKFD mengabarkan > Setelah ditunda karena Nurmahmudi tidak hadir, Selasa (30/4/13) DPRD Kota Depok melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa membahas catatan dan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungan Jawaban (LKPJ) Walikota Depok tahun 2012. Rapat yang dilaksanakan di Kota Kembang itu dihadiri Walikota Nur Mahmudi Ismail, Pimpinan DPRD, 41 orang anggota legislatif, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan tamu undangan. Suasana terasa membosankan, para anggota Dewan keluar masuk ruangan. 
CEC : Karena Rintisyanto merasa dilecehkan oleh Nurmahmudi, maka suhu politik di Kota Depok jadi menghangat. Pasalnya dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD tentang Penyampaian Laporan Keputusan dan Catatan-Catatan serta Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Depok tahun 2012. Nurmahmudi memilih menghadiri pelaksanaan orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi bupati/ wali kota dan wakil bupati/Wakil wali kota angkatan ke-3 Tahun 2013 ketimbang menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Depok tersebut. 
CEC : Upacara peringatan Hari Jadi Depok ke -14 pada tanggal 27 April 2013 hari ini, diwarnai demo aksi unjuk rasa. Terjadi aksi dorong-mendorong antara polisi dengan para pendemo. Peristiwa tersebut dinilai "kontroversial" dengan topik acara yang sesungguhnya, karena menimbulkan korban daripada warga masyarakat Depok. Biasanya, bila ada acara peringatan dan memperingati, apalagi yang disebut peringatan "Hari Jadi" seseorang atau sebuah kota, suasana selalu meriah dan dalam keadaan senang dan gembira. Namun, dalam acara tersebut di era kepemimpinan periode kedua Nurmahmudi, suasana tampak mencekam bahkan menyeramkan. 
