PROYEK SALURAN JL. SILIWANGI TERBENGKALAI

"ARUS LALU-LINTAS DI JL. SILIWANGI JADI BERTAMBAH MACET KARENA BANYAK TUMPUKAN TANAH GALIAN DAN PUING-PUING BERSERAKAN"

CEC : Proyek pembuatan Saluran Drainase di Jln. Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok "TERBENGKALAI". Proyek di Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air itu bernilai Rp. 692 juta bersumber APBD Kota Depok TA 2013. Proyek tersebut seharusnya dikerjakan oleh PT. PRIMA JAYA PERKASA yang dipimpin oleh EDIYANTO. Namun, sampai saat ini proyek tidak dilanjutkan alias terbengkalai. Menurut pantauan CEC dilapangan, para pekerja proyek tidak dibayar UPAH nya, sehingga para pekerja "MARAH" dan merusak "BEDENG" sebelum meninggalkan lokasi. Akibat dari proyek yang terbengkalai itu menimbulkan kemacetan di sepanjang Jln. Siliwangi karena banyak tumpukan tanah galian dan puing-puing berserakan.

Ketika CEC mengkonfirmasi kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, IR. RONI GHUFRONI, ia hanya mengatakan terimakasih atas informasinya dan berjanji akan mengecek ke lapangan. "Terimakasih, nanti akan saya cek ke lapangan, sekarang saya lagi rapat di Margonda", ujar Roni Ghufroni.

Sementara, PPTK alias Pemimpin Kegiatan/PIMPRO, AGUS SOFYAN, selalu tidak ada di kantornya, sedangkan Pengawas Proyek alias tim monitoring, SA'AMUN, hanya mengatakan pihak kontraktor yaitu PT. PRIMA JAYA PERKASA yaitu EDIYANTO sudah dipanggil. Mereka berjanji akan melanjutkan pekerjaan setelah OPNAME. "Setelah dilakukan opname, pekerjaan pembuatan Saluran Drainase Jln. Siliwangi akan dilanjutkan. Semua para pekerjanya berikut mandor akan diganti", kata Sa'amun.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, IR. ENCO KURYASA, tidak dapat di konfirmasi, ajudan Kepala Dinas tersebut, yang bernama ASEP, mengatakan Pak Ir. Enco Kuryasa selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kota Depok lagi sibuk, beliau tidak dapat ditemui sekarang. "Pak Ir. Enco Kuryasa selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kota Depok lagi sibuk menanda tangani surat-surat, beliau tidak dapat ditemui sekarang", ujar Asep. (cec)

KONSPIRASI PROYEK GEDUNG DIBALEKA II DEPOK

CEC : Sekelompok warga masyarakat Kota Depok menamakan dirinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 11 MARGA, yakni : (1). Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok), (2). Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang), (3). Gerakan Regenerasi Nasional (GRN), (4). Gerakan Pemuda Kerakyatan, (5). Pemuda Tani Kota Depok, (6). Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Depok, (7). Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak) Kota Depok, (8). Koalisi Grassroot, (9). Barindo Kota Depok, (10). Beras Kota Depok, (11). LAKRI Kota Depok, (12). Pijar Keadilan, (13).LPPNRI, (14). HKTI Depok, (15). Masyarakat Cinta Asset Negara, (16). Gerakan Masyarakat-PL. Pada awalnya, mereka sangat getol menyoroti dugaan kasus rekayasa dan kongkalikong pada proyek pembangunan gedung Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor (Dibaleka) Tahap II di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Namun, sekarang mereka nampaknya telah bungkam dan dibungkam. Ketua Barisan Benteng Raya Pajajaran (BBRP) Kota Depok, Muryanto, kepada Radar Online Kamis (19/9/2013), mengungkap: “Disinyalir antara elemen Kelompok 11 Marga, dan PT PP serta Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok telah terjadi upaya "saling suap", Lalu bagaimana dengan temuan masalah yang selama ini digembar-gemborkan LSM tersebut. Bahkan kasusunya sudah dilaporkan ke KPK dana Mabes Polri". Selanjutnya, Muryanto menjelaskan, sebelumnya gencar sorotan dan kritikan dari sejumlah elemen LSM yang tergabung di dalam kelompok 11 Marga tersebut, terkait dengan dugaan kongkalikong dan rekayasa Proyek Pembangunan Gedung Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor (Dibaleka) Tahap II Pemerintah Kota Depok, kini telah menghilang, sudah menjadi macan ompong. Sebab telah terjadi komunikasi antara LSM 11 Marga dengan FN, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek yang didanai oleh APBD Kota Depok dengan pagu anggaran sebesar Rp 182 miliar tersebut,” ujar Muryanto. 
Senada dengan Muryanto, diungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Hati Nurani Rakyat (Hanura), Tardip Panggabean, bahwa sebelumnya salah seorang pentolan dari di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok pun menjadi fasilitator untuk mendamaikan kisruh antara elemen Kelompok 11 Marga dengan PT PP dan Distarkim. Bahkan salah satu Oknum LSM itu mengaku, bahwa pihak Kejari Depok tersebut ingin membantu menjembatani antara elemen Kelompok 11 Marga dengan PT PP dan Distarkim sehingga terjaliin komunikasi yang baik. Bahwa kasus proyek pembangunan Kantor Dibaleka Tahap II dilingkungan Pemkot Depok menjadi perhatian masyarakat. Bahkan pihak PP sudah mempersiapkan dana berupa surat berharga yang tinggal mengisi waktu pencairannya saja. “Ini jelas yang dinamakan korupsi berjamaah, yang tak luput atas perintah penguasa. Sebab telah terjadi konspirasi antara Kelompok LSM 11 Marga, Distarkim dan PT PP, serta pihak hukum wilayah Kota Depok. Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) harus turun tangan dan bekerja secara objektif, serta transparan dalam proses penyelidikannya. Sebab diduga korupsi ini berjamaah, bahkan menyeret banyak pejabat pemerintah daerah. Selain melibatkan pejabat, juga melibatkan beberapa non-PNS pemerintah daerah,” ujar Tardip Panggabean. (Maulana Said) - cec

Sumber : Radar Online

JOKOWI : MOBIL MURAH ITU NGGAK BENAR

CEC : Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (jokowi) kembali menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Saya tegaskan, mobil murah itu enggak benar. Apa lagi?" kata Jokowi di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9/2013) pagi.

Jokowi menegaskan, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah transportasi yang nyaman, aman, dan murah. Transportasi itu harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, persoalan polusi udara maupun kemacetan lalu lintas dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Jokowi yakin, dengan adanya PP tersebut, masyarakat akan tergiur untuk membeli mobil karena harganya lebih terjangkau. Akibatnya, impian jalan-jalan di kota besar yang bebas dari kemacetan dipastikan tidak bisa terlaksana. "Lihat saja nanti pelaksanaannya, siapa yang paling banyak beli, pasti warga di Jabodetabek. Saya tahu karena kita ini orang lapangan," ujarnya.

Meski menolak, Jokowi tidak dapat berbuat banyak. Ia hanya bisa mengantisipasi efek negatif dari peraturan tersebut melalui kebijakan di Pemerintah Provinsi DKI. Jokowi memastikan sejumlah program tersebut akan dilaksanakan segera. Secara berurutan, Jokowi akan menambah bus umum, pembatasan operasional kendaraan berdasarkan nomor ganjil-genap, dan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Pengadaan bus mulai dilaksanakan akhir 2013 hingga awal 2014. Adapun kebijakan ganjil-genap dan ERP masih dalam tahap kajian.

Sumber : Tribunnews.com

PENYIDIK PBB BUKTIKAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI SURIAH

CEC : Penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) buktikan penggunaan senjata kimia di Suriah. Hasil laporan penyidik senjata kimia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membenarkan penggunaan zat sarin yang membunuh lebih dari 1.400 orang di wilayah Ghouta, Suriah. Penjabaran laporan pada Senin waktu New York, Amerika Serikat, ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa rezim Bashar al-Assad yang telah meluncurkan serangan brutal tersebut. Diberitakan New York Times, ini adalah kali pertama laporan ini dipublikasikan sejak diserahkan hari Minggu lalu. Laporan ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa senjata kimia telah digunakan, bukan mencari siapa pelakunya. Namun, fakta-fakta forensik membuat Assad tidak bisa lagi berkelit.

"Laporan ini sangat mengerikan. Temuan ini tidak diragukan lagi. Ini adalah kejahatan perang," kata Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki-moon, dalam konferensi pers usai rapat dengan Dewan Keamanan.

Kesimpulan dari laporan itu, "senjata kimia digunakan pada konflik antara beberapa pihak di Republik Arab Suriah, terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, dalam skala besar".

Menurut penyelidik PBB yang mengunjungi Ghouta, berbagai sampel lingkungan, kimia dan medis yang mereka kumpulkan secara gamblang menunjukkan bahwa wilayah itu telah dihantam roket darat-ke-darat yang mengandung gas syaraf sarin.

Ake Sellstrom, ketua penyidik PBB yang turut dalam rapat dengan Dewan Keamanan mengatakan, sarin yang digunakan bukan sembarangan, melainkan memiliki kadar tinggi yang sangat mematikan. Zat ini tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Warga kebanyakan tewas di tempat tidur, tidak menyadari gas mematikan telah masuk ke paru-paru mereka. Dalam laporan lainnya, sebuah hulu ledak yang ditemukan di Ghouta menunjukkan bahwa sarin yang digunakan diperkirakan mencapai 56 liter, per serangan. Jumlah ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.

ROKET CANGGIH :

Penyidik belum bisa menentukan amunisi yang digunakan. Namun, mereka berhasil mencari tahu soal beberapa komponen roket penyerang. Menggunakan teknik identifikasi lapangan dan analisis kawah roket, penyidik menyimpulkan sedikitnya ada dua tipe roket yang digunakan, yaitu roket artileri M14 dan roket 330-milimeter yang belum diketahui namanya. Selain itu, senjata-senjata ini diluncurkan menggunakan peluncur besar yang canggih. Persenjataan canggih semacam ini tidak pernah dimiliki oleh para pejuang Suriah maupun kelompok-kelompok sempalan al-Qaeda di negara tersebut. Selain itu, jika pun memiliki senjata ini, sulit bagi mereka memindahkan peluncur besar tanpa terdeteksi. Lagipula, mereka belum tentu dapat menggunakannya. Walaupun tidak menuding secara langsung, namun bukti-bukti jelas menunjukkan bahwa rezim Assad berada di balik serangan. Sebelumnya, Assad menuduh serangan tersebut dilakukan oleh kelompok militan.

Bukti lainnya yang semakin memperkuat tudingan terhadap Assad adalah analisis peluncuran roket atau data azimuth. Menurut analisis kemiringan serangan, kawah dan pecahan roket, gabungan antara PBB, Human Right Watch dan New York Times, serangan ke Ghouta diluncurkan dari kompleks militer Suriah. "Rincian tambahan dan objektivitas dari penyidik menunjukkan bahwa pemerintah Suriah Bashar al-Assad yang bertanggungjawab," kata pernyataan organisasi pengendalian senjata asal Washington, Arms Control Association, yang mempublikasikan laporan PBB di situs mereka. (umi)

Sumber : VIVAnews

KPK : TIGA LEMBAGA PALING KORUP

CEC : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pengadilan, secara berurutan menjadi Lembaga Negara terkorup di Indonesia. Hal itu, dibeberkan sendiri oleh komisioner KPK Adnan Pandu Praja, saat memberikan ceramah Political Corruption di depan 150 pegawai dan pejabat KPU di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2013). "Korupsi paling tinggi terjadi di kepolisian, nomor dua di parlemen, dan nomor tiga di pengadilan," kata Adnan.

Menurut Adnan, terdapat perubahan tren lembaga terkorup pada periode 2012-2013 dibandingkan rentang 2010-2011. Sejak tahun lalu, lembaga kepolisian menjadi lembaga terkorup. Sementara pada dua tahun silam, parlemen menjadi lembaga terkorup.

Sementara tiga lembaga yang menjadi sarang koruptor terbanyak pada tahun 2009 adalah parlemen, pengadilan, dan partai politik. Adnan menyayangkan anggota DPR yang mengaku wakil rakyat, tapi masih memakan uang rakyat lewat cara korupsi. "Parlemen kita kreatif, hasil survei di ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations), parlemen kita paling jago (korupsi)," ungkap Adnan. Alhasil, sambung Adnan, tidak sedikit polikus Senayan itu masuk penjara lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, korupsi juga kerap terjadi di kalangan hakim. "Paling banyak 'disekolahkan' (dipenjara) anggota parlemen," sindirnya. Berdasarkan penelitian, lembaga paling korup di negara-negara Asia Tenggara, tidak terlepas dari tiga sektor di atas yakni polisi, parlemen dan pengadilan. Untuk kasus Indonesia, sejak 2004-2013, KPK sudah menangani 65 anggota dewan yang terbukti korup.

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

KETIDAKBECUSAN NURMAHMUDI MENGELOLA DEPOK

"SAMPAI SEKARANG, TIDAK ADA CETAK BIRU AKAN DIBAWA KEMANA ARAH PENGEMBANGAN KOTA DEPOK KEDEPAN"

CEC : Sejak ditetapkan sebagai Kotamadya sesuai UU No. 15 tahun 1999, kota Depok telah berubah, mengikuti dinamikanya. Pusat perbelanjaan, ruko, apartemen, dan perumahan berdiri nyaris di setiap sudut kota. Kenyamanan mana lagi yang bisa diharapkan dari sebuah entitas yang punya relasi erat dengan Jakarta ini ?. Depok berubah menjadi kota yang kian kompleks seiring pembangunan fisik, terutama properti dan pertumbuhan populasi yang melebihi daya dukungnya. Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari, banjir di beberapa lokasi, gersang dan semrawut. Masalah kian berat kala jumlah populasi mengalami pertumbuhan pesat, meleset dari proyeksi tahunan. Menurut hasil Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2012, jumlah penduduk kota ini telah mencapai 1.898.576 jiwa dengan densitas pada angka 9.479 jiwa per kilometer persegi. Terdapat pertambahan penduduk sebanyak 159.997 jiwa dari tahun 2010. Sementara tahun 2005, kota ini dihuni oleh 1.374.522 orang dengan kepadatan mencapai 6.863 jiwa/km2. Ini artinya, selama lima tahun jumlah penduduk membengkak sebanyak 364.048 orang. Dengan mengabaikan berbagai faktor dan hanya melihat dari data, rerata pertumbuhan penduduk selama lima tahun tersebut adalah 72.809 orang setiap tahunnya. Sementara, sejak 2010 hingga 2012, rerata pertambahan sebanyak 79.998 orang. Dengan penambahan sebanyak ini, sesaknya Kota Depok memang terkonfirmasi. Pemerintah Kota Depok dalam situs resminya mencatat, peningkatan jumlah penduduk disebabkan oleh tingginya arus migrasi urban. Hal ini tampak dari pesatnya pembangunan hunian berikut ruang komersialnya yang dilakukan secara sporadis, cenderung tidak tertata.

Periode pertama Nurmahmudi sebagai Pengelola Depok (2005-2010) Depok berpredikat sebagai Kota Terkotor di Indonesia, dan Sungai Ciliwung yang melintasi wilayah Kota Depok disebut sebagai Keranjang Sampah Terbesar se Dunia. Kemudian, pada periode keduanya (2010-2015) Nurmahmudi "Menorehkan tinta emas dalam sejarah Kota Depok", sehingga pada tahun 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dan menyebut Depok merupakan Kota Terkorup dan Kota Terburuk dibanding Kota-Kota lainnya diseluruh Indonesia. Ketika dikonfirmasi pada waktu itu, Nurmahmudi mengatakan : "Saya tidak perlu berkomentar, nanti akan semakin berpanjang-panjang", kata Nurmahmudi ketika itu.

Sementara, pengamat perkotaan, Marco Kusumawijaya, menilai, Depok dalam tataran realita telah mengalami diskoneksi (keterputusan) dengan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Kota ini terlalu berorientasi pada Jakarta, namun abai mengelola potensi yang justru bisa dijadikan nilai tambahnya. Salah satu potensi tersebut tergambar pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2012 IPM kota dengan 11 kecamatan ini sebesar 79,49. Angka ini merupakan IPM tertinggi di Jawa Barat dan urutan ke-3 di tingkat nasional. "Siapa yang tidak kenal Universitas Indonesia (UI)? Perguruan Tinggi terbesar dan paling populer di Negara ini, menyimpan periset-periset dan dosen andal. UI harusnya bisa menghasilkan lebih dari sekadar periset, melainkan pekerja-pekerja kreatif. Merekalah yang seharusnya berkontribusi menyumbangkan gagasan, pemikiran sekaligus produk yang ramah industri dan kapital sehingga bernilai ekonomis," ujar Marco Kusumawijaya kepada Kompas.com, Jumat (13/9/2013).

Bila itu dilakukan sejak lama, lanjut Marco, sudah dari dulu Depok tumbuh sebagai kota modern yang dapat menghidupi dirinya sendiri sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya. Kota ini bisa berlari pesat lebih dari sekadar memiliki sepuluh 21 pusat belanja, 12 perguruan tinggi, 26 situ maupun angka partisipasi kerja yang mencapai 63 persen (data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Depok 2011).

Secara terpisah, menurut Staf Pengajar Departemen Geografi FMIPA, Universitas Indonesia, Tarsoen Wiryono, Depok dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan desain lebih besar ketimbang sebagai "Kota yang Maju dan Sejahtera" sebagaimana slogan yang kerap didengungkan. "Kota yang dilengkapi economic base yang sesuai dengan kapasitas sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang harus dikembangkan Pemerintah Kota. Sayangnya, Depok tidak cerdas melihat potensi ini. Sampai sekarang tidak ada cetak biru akan di bawa kemana arah pengembangan Depok ke depan," kata Tarsoen.

Sumber : KOMPAS.com/dbs