"Penataan Taman Lembah Mawar Disoal"

CEC : Proyek Taman Lembah Mawar di Kelurahan Depok Jaya, Pancoranmas, Kota Depok, "DISOAL". Pasalnya, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) "Nomor 06/PPK/PTLM-Taman/2014, tertanggal 22 November 2013" diterbitkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok yang diberikan kepada Kontraktor CV. Hartasan Jaya Mandiri selaku pelaksana pekerjaan penataan Taman Lembah Mawar. 

Berdasarkan pantauan CEC, Proyek Taman Lembah Mawar itu disebut bersumber dana APBD Kota Depok TA 2013. Surat Pemberitahuan Mulai Kerja yang dikeluarkan oleh CV. Hartasan Jaya Mandiri (HJM) Nomor : 020/CV.HJM-SPMK/DPK/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014, menyebutkan : Pekerjaan Penataan Lahan Taman Lembah Mawar, dilaksanakan oleh CV. HJM berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/PPK/PTLM-Taman/2014. Waktu Pelaksanaan 60(enam puluh) hari kalender. Pengguna Jasa Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Depok yang beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 34,5-Kota Depok.

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Seksi (kasi) Pembangunan Bidang Pertamanan pada Dinas Kebersihan & Pertamanan ARGA ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Arga ST mengatakan : "Surat  CV. Hartasan Jaya Mandiri (HJM) Nomor : 020/CV.HJM-SPMK/DPK/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014 tersebut salah tulis. Surat itu akan ditarik dan diperbaiki. Sumber dana proyek Penataan Taman Lembah Mawar itu bersumber APBD Kota Depok tahun anggaran 2014. Jadi tidak benar bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2013. Sedangkan silpa tahun anggaran 2013 akan dikerjakan di ABT Perubahan menjelang akhir tahun 2014", kata Arga. (cec)

Menurut Sumber CEC,  Desita Rikaro

12 Juni pukul 21:35

Nich salah satu bukti kongkang lingkong pihak DKP dengan Kontraktor dan aparat2 pemerintahan demi menguber THR mereka rela membuat warganya tidak nyaman demi sisa anggaran 200.000.000 an buat bancakan aparat yg tak punya moral.........korupsi berjamaah.......bahkan lurah pancoran mas rela jual diri menghadapi warga demi THR. (*)

"HENK NGANTUNG MERUPAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA YANG NON MUSLIM"

Chief Editor's Club (CEC) Depok :

CEC : Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi mengatakan : "Kampanye hitam yang sedang dilancarkan dan ditujukan kepada pasangan Jokowi-JK adalah menghembuskan isu bahwa internal PDIP tidak solid mendukung Jokowi. Isu SARA juga sedang dilancarkan di Jakarta, selain fitnah yang beredar melalui Tabloid Obor Rakyat bahwa Jokowi beragama Kristen. Tujuan menyebar isu SARA di Jakarta agar pemilih Jakarta yang pada pemilu legislatif lalu dimenangkan PDI-P mengalihkan dukungan mereka ke Prabowo. "Misalnya, saat ini sedang kencang diwacanakan, Ahok (Basuki Tjahja Purnama, wakil gubernur DKI Jakarta-red) yang beragama Kristen bakal berkuasa kalau Jokowi jadi presiden. Padahal DKI Jakarta pernah punya gubernur nonmuslim, yaitu Henk Ngantung," ujar Muradi.

HENDRIK HERMANUS JOEL NGANTUNG :

Satu-satunya mantan Gubernur DKI yang non muslim, Henk Ngantung atau yang bernama lengkap Hendrik Hermanus Joel Ngantung, tidak pernah mengalami tindakan berbau SARA sampai akhir hayatnya. Pada masa orde baru, Henk sempat disingkirkan. Tetapi dia diangkat kembali oleh Gubernur DKI Ali Sadikin. "Pak Henk juga disenangi oleh yang Islam. Dulu itu tidak ada SARA," kata istri Henk, Evie Mamessa yang ditemui 'Vivanews' di kediaman, Gang Jambu, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Kamis 9 Agustus 2012, Evie tidak habis pikir mengapa saat ini sangat gencar isu SARA. Berbeda pada saat Henk menjabat Gubernur DKI pada 27 Agustus 1964 sampai 15 Juli 1965. Henk yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI pada 1960-1964 itu juga tidak pilih kasih terhadap warga yang seiman dengan dirinya. "Selama menjabat, Pak Henk tidak pernah membeda-bedakan dari mana golongannya," kata Evie yang menikah dengan Henk pada tahun 1964 itu. Meski tidak ada serangan isu SARA, Henk jatuh oleh isu lain. Pria Manado kelahiran Bogor, Jawa Barat pada 1 Maret 1921 itu dituduh terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Henk dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur DKI pada 1965. "Dikarenakan dia sebagai seniman yang tergabung dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat)," kata Evie. 

Lekra merupakan lembaga kesenian yang dikaitkan erat dengan aktivitas PKI saat itu. 

Henk memang bukan birokrat. Dia seorang seniman. Jejaknya terlihat di monumen Tugu Tani. Dialah yang membut sketsanya sebelum bangunan monumen di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, itu berdiri tegak. "Tapi Pak Henk bukan PKI. Pak Henk ikut saja (Lekra)," jelas Evie. 

Saat Orde Baru berkuasa, stigma PKI terus melekat kepada Henk. Henk bahkan sempat ditahan tanpa pengadilan. Sampai pada satu titik, pemerintah provinsi DKI menolak memasang foto Henk di deretan foto gubernur DKI Jakarta. Foto Henk diturunkan. Namun pada masa Ali Sadikin menjabat, foto Henk kembali disejajarkan dengan Gubernur DKI lainnya. "Bang Ali mau Pak Henk sejajar posisinya. Walau Pak Henk pernah dituduh sebagai PKI," ungkap Evie.

DAFTAR NAMA GUBERNUR DKI JAKARTA : 

1. Suwirjo - periode tahun 1945 - 1951

2. Sjamsuridjal - periode tahun 1951 - 1953

3. Sudiro - periode tahun 1953 - 1960

4. Soemarno Sosroatmodjo - periode tahun 1960 - 1964 dan 1965 - 1966

5. Henk Ngantung - periode tahun 1964 - 1965 (*)

6. Ali Sadikin - periode tahun 1966 - 1977

7. Tjokropranolo - periode tahun 1977 - 1982

8. Soeprapto - periode tahun 1982 - 1987

9. Wiyogo Atmodarminto - periode tahun 1987 - 1992

10. Surjadi Soedirja - periode tahun 1992 - 1997

11. Sutiyoso - periode tahun 1997 - 2002 dan 2002 - 2007

12. Fauzi Bowo - periode tahun 2007 - 2012

13. Joko Widodo - periode tahun 2012 - 2017

SUMBER : Dari Berbagai Sumber.

"Potensi Pendapatan Negara Sebesar Rp. 7.200 Triliun, Hilang Setiap Tahun Karena Penyelewengan"

Abraham Samad (7/9/2013) : "Potensi Pendapatan Negara Sebesar Rp. 7.200 Triliun, Hilang Setiap Tahun Karena Penyelewengan. Bila dibagi ke Seluruh Rakyat, maka Pendapatan Rakyat Indonesia per bulan bisa Mencapai Rp 20 juta".

CEC : Dalam perhitungan KPK, Potensi Pendapatan Negara Sebesar Rp 7.200 Triliun Hilang Setiap Tahun Karena Penyelewengan Tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel pada setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan. "Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka Pendapatan Rakyat Indonesia per bulan bisa Mencapai Rp 20 juta," ujarnya saat itu.

KETIKA DEBAT CAPRES PRABOWO MELAWAN JOKOWI :

Prabowo Subianto dalam debat calon presiden melawan Joko Widodo sempat mengutip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, bahwa kebocoran anggaran mencapai Rp 7.200 triliun. Jumlah itu lebih besar dari angka yang dipegang oleh tim sukses pasangan capres-cawapres nomor 1 itu, yaitu sebesar Rp 1.000 triliun. Akan tetapi, setelah pernyataan kebocoran anggaran Rp 7.200 triliun muncul, muncullah polemik. Ada yang menyebut angka itu tidak masuk akal karena terlalu besar, dan ada yang menyatakan Prabowo dinilai tak paham masalah itu. Tim sukses pasangan Prabowo-Hatta buru-buru memberikan klarifikasi mengenai angka yang disebutkan Prabowo tersebut. 

Lantas, apakah memang demikian pernyataan Abraham Samad? Bahwa kebocoran anggaran mencapai Rp 7.200 triliun?

PENDAPATAN RAKYAT BISA Rp 20 JUTA SEBULAN :

Saat memberikan materi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyebutkan bahwa banyak kebijakan impor yang tak jelas. Selain itu, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel pada setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

"Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta," ujarnya saat itu. (*)

Sumber : Kompas.com