TUNJANGAN KESRA GURU SWASTA DEPOK AKAN DI RAPEL TAHUN 2013

CEC : Ketua LSM KaPok, KASNO, "berkicau" - Kamis 13 Sep 2012 jam 10.00, DPRD Kota Depok melakukan negoisasi dgn BMPS yg mewakili 20407 guru-guru swasta, namun br menghasilkan kesepakan dgn Ket DPRD bhw dana Kesejahtraan/Insentif guru-guru swasta th 2012 akan dirapel/ditambahkan di thn 2013, jelas! Kebijakan trsbt diduga tdk sesuai dan menabrak PERMENDAGRI No 39 th 2012 BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 43. Dengan berlakunya Permen ini penganggaran, pelaksanan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan pemberian hibah dan bantuan sosial mulai th anggaran 2013 berpedoman pada Permen ini. Tercantum di Pasal 39, Ayat, 11 poin 2, DIHAPUS.
Apakah DPRD Depok akan melanggar dan Menabrak Permendagri trsbt dan sm dgn Nur Mahmudi Ismail si MUKA TEMBOK? Dan apakah Ket BMPS akan dpt emperjuangkan nasib 20407 guru-guru swasta ataukah Ket BMPS akan mengedepankan kepentinganya Pribadi dgn kata lain mengamini kebijakan DPRD untk mengurungkan niatnya memperjuangkan 20407?

(KASNO/Ket LSM KaPoK) - cy.

JOKOWI GUBERNUR BARU DKI JAKARTA

CEC : HASIL survei yang dilakukan Indonesia Network Elections Survey (INES) memperkirakan pasangan Jokowi Widodo-Basuki Tjahaja Purnama akan memenangi putaran kedua pilkada gubernur DKI Jakarta pada 20 September 2012.
“Hasil survei menyebutkan 72,48 persen akan memilih pasangan Joko Widodo dan Basuki. Sementara yang memilih pasangan Fauzi Bowo -Nachrowi Ramli hanya 27,52 persen,” ujar Direktur Eksekutif INES Sutisna Tri Sasono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 14 September 2012.
Survei yang dilakukan 28 Agustus hingga 9 September dilakukan terhadap masyarakat DKI Jakarta dengan berbagai latar belakang. Disebutkan survei dilakukan terhadap 10.000 responden penduduk Jakarta, tetapi yang berhasil dianalisa hanya 9.720 responden. Pemilihan responden dilakukan dengan metode “multistage random sampling” (acak bertingkat). Responden berasal dari 82 Kelurahan di seluruh Provinsi DKI Jakarta yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Dengan jumlah 10.000 responden, katanya, dan menambahkan toleransi kesalahan sebesar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 98 persen.
Koordinator Bidang Komunikasi dan Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki Budi Purnomo Karjodihardjo menyambut baik hasil survei tersebut. Warga Jakarta, katanya, mengharapkan figur baru dalam memimpin Jakarta lima tahun ke depan. Ia mengharapkan warga Jakarta tidak terpecah belah dengan isu-isu yang bisa menimbulkan provokasi. Budi juga mengharapkan masyarakat Jakarta cerdas dalam memilih gubernur pada putaran kedua nanti.(ant/hms) - cy.

FOKE TIDAK MAU DI INTERUPSI

CEC : Debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran kedua dimulai. Cagub incumbent Fauzi Bowo (Foke) mendapat giliran pertama menyampaikan pemaparan soal rencana pembangunan infrastruktur. Namun, saat memberi pemaparan dan menjawab pertanyaan panelis, Foke tidak mau diinterupsi.
"Mohon jangan diinterupsi dulu, waktu saya terbatas," kata Foke kepada panelis, Yayat Supriyatna, dalam debat cagub-cawagub DKI di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, Jumat (14/9) malam.
Saat itu, Foke sedang menjawab pertanyaan Yayat sebelumnya soal tertundanya proyek monorel. Menurut pria berkumis itu, kendala pembangunan monorel adalah pada investor. "Kegagalan pada investor," ujar Foke, yang mengenakan baju koko warna putih. Dalam kesempatan itu, Foke juga memaparkan sejumlah hal yang menurutnya adalah prestasi selama dia menjabat lima tahun terakhir. Salah satunya adalah berkurangnya banjir. [ren] - cy.

KARTU SEHAT DAN KARTU PINTAR

CEC : Reporter MERDEKA.com, Baiquni - Dalam debat cagub-cawagub DKI malam ini, Joko Widodo (Jokowi) kembali membawa 'kartu sehat' dan 'kartu pintar' yang diklaim sebagai prestasinya membangun Solo. Jokowi mengatakan, karena kartu itu pulalah dia bisa memenangkan kembali Pilkada Solo dengan 91 persen suara.
"Saya terpilih pertama dengan 37 persen, karena dua kartu ini saya mendapat 91 persen. Kalau Jakarta punya dua kartu ini dari dulu, mungkin Pak Fauzi Bowo bisa menang di putaran pertama dengan 91 persen juga," kata Jokowi dalam debat cagub-cawagub DKI di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Jumat (14/9) malam.
Jokowi menjelaskan kartu sehat yang ia sudah diterapkan di Solo tidak hanya bisa untuk berobat penyakit biasa. "Cuci darah dan kemoterapi kanker juga dilayani," kata Jokowi yang berjanji menerapkan hal yang sama jika ia terpilih menjadi gubernur DKI. Dalam pemaparannya, Jokowi mengatakan, tidak akan memprioritaskan pembangunan mal-mal dan pusat perbelanjaan. Kader PDI Perjuangan ini akan lebih fokus membangun usaha-usaha produktif. "Saya muter-muter 70 persen pasar di Jakarta, becek, bau, kotor. Kita harus bangun sebuah pasar tradisional dengan manajemen profesional, yang semuanya berorientasi pada pelayanan masyarakat," kata Jokowi dengan kemeja kotak-kotaknya. [ren] - cy.

TERORIS DI DEPOK... TERORIS bersarang di DEPOK..TERORIS NYAMAN DI DEPOK...

CEC : Kamilah Setyaningsih, melaporkan :  Baru sekarang Depok digemari sebagai tempat persembunyian para teroris. Setelah di Taman Anyelir GDC (Perumahan yg msh sepi dan belum punya IBM dan Piel Banjir itu : Perijinan di caloin orang Walikota bernama BJ itu ) dan Semalam di jalan Kecipir, Depok Utara.

Depok Makin subur dengan kelompok kanan garis keras. Padahal di Depok , si Walikota Jor ...joran kasih gaji ( uang insentif ke RT dan RW).. tetap saja pengawasan dan pendataan penduduk masih tak dilakukan. Atau jangan jangan, insentif ke RT dan RW malamh ditujukan utk memperlemah pengawasan penduduk ditingkat bawah.. Depok kini, jadi subur dengan kelompok ekstrem kanan.

Apa karena sejarah dari sang walikota, yang dahulunya adalah termasuk kelompok garis keras itu ( Lihat kelompok Tarbiyah yang merubah diri menjadi PArtai Keadilan dan kini PKS).

Lihat saja kasus ketika dirinya menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Nurmahmudi berani menabrak berbagai aturan untuk sekedar meloloskan Soeripto lolos jadi Sekjendnya dan APALAGI CUMA DI DEPOK.. ATURAN APAPUN DIA TABRAK untuk kepentingan dirinya.

YANG DISAYANGKAN.. PENYIDIKAN terkait KELAKUAN NURMAHMUDI berthenti.. SETELAH PEMERIKSAAN terhadap SOERIPTO... NURMAHMUDI MELENGGANG dan belum diperiksa hingga kini..

DAHULU...Polda Metro Jaya menahan Soeripto seorang mantan anggota intelejen yang kemudian menjabat menjadi sekjen Dephutbun pada masa pemerintahan Presiden K.H Abdurrahman Wahid.Tuduhan yang dikenakan terhadapnya adalah berkaitan dengan dugaan korupsi dan mark up pembelian dua helikopter bekas tipe Bell 412 pada tanggal 14 Desember 2000 sebesar Rp 84,69 miliar yang kemudian menggelembung lagi menjadi 93 miliar padahal harga helikopter baru sejenis sebuahnya cuma seharga 39 miliar rupiah. Sekitar tiga bulan kemudian, salah satu helikopter tersebut jatuh di Gunung Burangrang , Subang.

Kejanggalan lainnya adalah tender senilai 50 miliar keatas berdasarkan Kepres no 18/2000 seharusnya dilakukan oleh pejabat setingkat Mentri tidak bisa oleh seorang pejabat eselon satu.Tapi mengapa tender itu dilakukan oleh Soeripto , ada kesan bahwa Nurmahmudi berusaha melindungi dirinya sendiri dengan bertindak di balik layar.

Dugaan ini diperkuat oleh penomoran registrasi kedua helikopter tersebut yang menggunakan nomor registrasi pribadi yaitu PK-NMI (singkatan Nurmahmudi Ismail) dan PK-SPT (singkatan Soeripto) , hal ini merupakan sebuah keanehan karena kedua helikopter itu dibeli untuk keperluan operasional dinas/instansi bukan pribadi.Selain itu helikopter yang dibeli tersebut juga ditengarai digunakan Tommy Soeharto untuk melarikan diri (lihat Kompas , 17 Maret 2001).

Suripto seorang mantan pejabat intelejen di BAKIN yang juga merupakan salah seorang deklarator Partai Keadilan diangkat menjadi SekJen Dephutbun pada tanggal 31 Desember 1999 saat Nurmahmudi Ismail yang juga Presiden Partai Keadilan diangkat menjadi Mentri Kehutanan dan Perkebunan pada masa pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid.Ia kemudian akhirnya diberhentikan pada tanggal 27 Maret 2001.

Pengangkatan Suripto sendiri menebarkan aroma KKN serta memancing protes bebrbagai kalangan mulai dari para karyawan Dephutbun juga sejumlah LSM. Nurmahmudi dituding menabrak sejumlah peraturan demi menempatkan Suripto dalam posisi itu.Diantaranya adalah UU Pokok Kepegawaian No 43/1999 yang memberi aturan bahwa pejabat eselon satu seharusnya diambil dari pejabat karier dan berdasarkan PP No.15/1994 untuk pengajuan pejabat eselon satu seorang mentri harus mengajukan tiga nama calon dan kemudian baru diputuskan oleh tim evaluasi jabatan sementara Nurmahmudi langsung menetapkan sendiri satu nama tunggal yaitu Soeripto yang bukan pejabat karier di lingkungan dephutbun selain itu ia juga tidak memiliki latar belakang dan kualifikasi memadai dalam bidang kehutanan dan perkebunan untuk memegang jabatan tersebut , aturan lain yang ditabrak Nurmahmudi adalah menyangkut usia sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No 43/1999 dimana usia pejabat eselon satu itu maksimal adalah 60 tahun sementara ketika diangkat usia Suripto sudah 63 tahun.

Pria kelahiran Cirebon, 20 November 1936 merupakan salah seorang aktivis GMSOS (Gerakan Mahasiswa Sosialis) sejak tahun 1957 .Pada masa penggulingan Orla , Soeripto terlibat sebagai tukang “bakar” mahasiswa untuk menghancurkan PKI. Ia kemudian direkrut dan dilatih menjadi anggota intelejen dan akhirnya bertugas di BAKIN (Badan Administrasi dan Koordinasi Intelejen Nasional) dan sempat duduk sebagai staf Kepala Bakin dan Sekretaris Lembaga Studi Strategis/Wanhankamnas , pada tahun 1981 ia memimpin delegasi ke China untuk normalisasi hubungan China dan Indonesia.Dan sejak tahun 1986 sampai tahun 2000 ia menduduki posisi sebagai Ketua Tim Penanganan Masalah Khusus DIKTI/Depdikbud yang menangani masalah kemahasiswaan , dimana ia kemudian terlibat sebagai salah satu tokoh di balik layar yang melakukan operasi intelejen di masjid masjid kampus untuk menjinakkan dan menyeragamkan organisasi-organisasi dakwah kampus melalui Gerakan Tarbiyah yang dikemudian hari bertransformasi menjadi Partai Keadilan dan KAMMI. Keterlibatan Soeripto dalam Gerakan Tarbiyah sejak awal 80 an sendiri dibenarkan oleh Fahri Hamzah Ketua Umum KAMMI pusat (Republika , 28 November 2002).

Gerakan Tarbiyah sendiri merupakan sebuah rekayasa operasi intelejen sejak akhir 70 an untuk “mempersatukan” kelompok-kelompok Islam radikal dan menjinakkannya serta menempatkannya dalam kontrol dan kendali pemerintah .Keberhasilan operasi inilah yang mengantarkan Soeripto menduduki jabatan di DKTI/Depdikbud tersebut selama 14 tahun.Dan selama Soeripto menduduki jabatan itulah Gerakan Tarbiyah yang bergerak dengan sistim sel khas operasi intelejen dengan cepatnya berhasil mengembangan sistim jaringan yang kuat di organisasi organisasi dakwah kampus bahkan secara total menguasainya pada awal 90 an , diantaranya adalah kudeta di Salman ITB Bandung pada tahun 1994 yang melibatkan sejumlah tokoh-tokoh intelejen. Jadi tidaklah terlalu mengherankan kalau tokoh-tokoh Islam Fundamentalis termasuk para pimpinan Partai Keadilan dan KAMMI dekat dengan kalangan militer dan intelejen.

Kerusuhan Sampit

Kejahatan duet Nurmahmudi – Suripto sebetulnya bukan cuma kasus korupsi dan mark up pembelian helikopter.Kasus itu cuma kasus kecil saja dan tidak ada apa-apanya dibanding kejahatan mereka yaitu menumpahkan darah ribuan orang tidak berdosa dalam kerusuhan Sampit dan beberapa kasus pengeboman.

Nurmahmudi Ismail dari jabatannya oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 16 Maret 2001 , alasan pemecatannya sendiri diakibatkan oleh penolakannya untuk memecat Suripto yang dituding merencanakan perbuatan makar serta mengemukakan bahwa salah satu alasannya adalah karena Nurmahmudi Ismail berada di belakang aksi KAMMI untuk mendongkel dirinya. Beberapa hari kemudian ketika Soeripto dipecat Gus Dur pun juga mengungkapkan alasan pemecatatannya yaitu karena terlibat upaya makar dan yang paling penting lagi Gus Dur menuduh Suripto berada di balik kasus Sampit (Media Indonesia , 24 Maret 2001)

Kasus Sampit sebagaimana kerusuhan-kerusuhan lain di berbagai daerah seperti Maluku , Poso , Papua , Aceh dll sebetulnya bukan konflik horizontal murni melainkan buntut pertikaian elite politik di Jakarta yang menjadikan nyawa ribuan rakyat yang tidak berdosa sebagai tumbalnya.

Kasus Sampit pada dasarnya bukanlah dipicu oleh konflik antar etnis Dayak dan Madura melainkan oleh perebutan lahan HPH oleh elite-elite politik dan militer di Jakarta. Izin HPH merupakan tambang emas bagi siapa saja yang memilikinya karena bisa menghasilkan uang sampai puluhan miliar rupiah per bulannya. Karena itulah menguasai lahan HPH bisa berarti juga memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan nasib Republik ini.

Karena itulah seiring dengan jatuhnya Soeharto , dengan cepat pula para elite politik termasuk kelompok-kelompok Islam radikal berusaha pula menguasai asset-aset tersebut.

Sebagaimana pendahulunya Muslimin Nasution , Nurmahmudi juga sangat royal mengeluarkan izin HPH baru.Rata-rata setiap bulannya Nurmahmudi mengeluarkan 2-5 izin HPH baru yang sebagian besarnya diberikan pada kroni-kroninya dan kalangan militer, sementara pendahulunya Muslimin Nasution yang juga dikenal dekat dengan kelompok radikal Islam mengeluarkan 51 izin HPH baru hanya dalam tempo 90 hari.

Padahal penerbitan HPH baru setidaknya memerlukan waktu 200 hari kerja dengan perincian tahap survey , amdal , penetapan wilayah penebangan dsb.Kerakusan duet Nurmahmudi-Suripto dalam membagi bagi wilayah penguasaan hutan pada kroni-kroninya semakin menambah daftar panjang kerusakan hutan alam di Indonesia. Penerbitan HPH-HPH baru ini juga beriringan dengan meningkatnya arus penyeludupan kayu gelondongan (log) dalam jumlah besar ke luar negri. Presiden Gus Dur waktu itu menuding penyelundupan itu dilakukan oleh Soeripto dan beberapa petinggi militer untuk membiayai operasi untuk memicu kerusuhan di Sampit.

Penerbitan-penerbitan HPH baru ini juga akhirnya menajamkan friksi dengan kelompok-kelompok pemegang HPH lama.Friksi inilah yang kemudian memicu konflik dengan menggunakan isu etnis.

Keterlibatan unsur-unsur militer dalam kerusuhan Sampit juga terlihat dengan tidak diterjunkannya pasukan khusus dalam mengatasi konflik tersebut.Padahal pengiriman pasukan itu hanya memerlukan waktu 2-3 jam saja.Misalnya saja Skadron Pakshas 461 dan 465 (total 1.000 tentara bersenjata lengkap) yang bermarkas di Lanud Halim hanya sepuluh langkah didepan hanggar Skadron Udara 31 yang memiliki 9 buah pesawat Hercules dimana sebuahnya mampu mengangkut 135 pasukan. Skuadron Udara 31 sendiri memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukan scramble (terbang segera) yang bisa dilakukan dalam tempo 35 menit . Ini termasuk menyalakan mesin-mesin secara serentak dan memanasinya (karena ditenagai mesin turboprop Hercules butuh sekitar 15-20 menit pemanasan sebelum take-off) serta memuat (uploading) pasukan dan peralatan tempur. Proses lepas landas kesembilan Hercules tersebut bisa dilakukan dalam tempo 25-40 menit dan Sampit dapat ditempuh dalam tempo 85 menit. Dan dalam tempo 2 x 85 menit tersebut 1.000 pasukan Kopassus bisa diangkut dari Cijantung ke Halim dengan 28 unit Helikopter NBell-412 dalam dua sorti dimana satu sortinya memakan waktu 35 menit. Ini belum lagi skuadron udara 32 yang memiliki 10 Hercules dan bermarkas di Madiun.

Jadi sebetulnya tidak ada alasan mengenai keterlambatan dan ketidakmampuan TNI untuk mengirim pasukan kesana kecuali mereka sendiri (catatan sejumlah jendral) terlibat dalam peristiwa itu

Sehingga tidak mengherankan kalau Gus Dur langsung menuding Soeripto dan sejumlah petinggi intelejen dan militer lainnya sebagai dalang peristiwa tersebut. Selain itu Gus Dur juga menuding Soeripto sebagai dalang kerusuhan berdarah di wilayah lainnya di Indonesia seperti Maluku , Poso dan Papua.

Pengakuan kelompok Coker baru-baru ini yang menyatakan mereka dilatih dan dibiayai Kopassus dalam membuat dan memicu kerusuhan di Maluku semakin memperkuat keterlibatan intelejen dan rogue elements di dalam TNI AD terutama di dalam tubuh Kopassus dan Kostrad dalam berbagai aksi kerusuhan berbau SARA di Indonesia.

Pemboman di Parkir Timur Senayan

Pada tanggal 29 April 2001 sebuah bom meledak di pintu sektor VII Parkir Timur Senayan ketika sedang dilangsungkan acara Istigotsah Nahdlatul Ulama, delapan orang mengalami cedera. Dan esoknya tim serse Polda Metor Jaya setelah memeriksa sejumlah saksi menangkap tiga orang tamu yang menginap di Hotel Cemara Jl. H.O.S.Cokroaminoto no 1, Menteng, Jakarta Pusat. Ketiganya adalah Asep Saefullah, 38 tahun, Ahmad Paradis, 37 tahun, dan Agus Julianto, 32 tahun.Tiga orang ini bukanlah orang yang dikenal publik, tapi dari penangkapan tiga orang ini polisi mengembangkan penyelidikan dan akhirnya menangkap Fakih Munawar dan Derry yang juga merupakan mantan ajudan dan tangan kanan Nurmahmudi Ismail ketika menjabat sebagai Mentri Kehutanan dan Perkebunan.

Kasus ini akhirnya juga menyeret nama Suripto karena tiga orang pelaku pengeboman tersebut menginap di kamar nomor 311 dan 434 Hotel Cemara yang ternyata disewa atas nama Suripto. Sehingga pada tanggal 1 Mei 2001 dengan dipimpin oleh Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan Ditserse Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Tagam Sinaga, Suripto pun ditangkap.

Tapi Suripto dibebaskan dua hari kemudian dan cuma dikenai wajib lapor setiap hari selasa, dan beberapa jam kemudian Asep dkk pun ikut dibebaskan. Akan tetapi Soeripto pun dikenai tuduhan baru yaitu menjual rahasia negara kepada pihak asing melalui Lesperssi (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia) sebuah lembaga study yang ditengarai banyak berhubungan dengan agen rahasia asing. Walaupun tidak jelas dokumen rahasia apa yang dituduhkan dijual oleh Suripto tapi sejumlah sumber menyebutkan bahwa yang dijual tersebut adalah dokumen-dokumen rahasia militer dan peta udara. Selama kurun waktu 2000-2001 banyak terjadi penyusupan pesawat-pesawat mata-mata militer asing ke dalam wilayah udara Indonesia yang tidak mampu terpantau oleh sistim radar maupun pesawat dan kapal-kapal patroli TNI termasuk penyusupan personel militer asing , kegiatan pelatihan kelompok militan oleh instruktur militer asing dan penyelundupan senjata serta bahan peledak.

Akan tetapi kasus inipun menguap begitu saja seiring dengan semakin menajamnya pertikaian elite politik dan kejatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenannya.

Kedekatan kaum fundamentalis Islam dengan kalangan militer dan intelejen seharusnya mulai diwaspadai oleh kita bersama. Pengikut utama kalangan ini bukanlah kaum santri melainkan kaum abangan yang diarahkan untuk menjadi fanatik dan radikal.Dan mereka lebih pada dasarnya tidak memperjuangkan Islam melainkan cenderung untuk merusak nama Islam melalui aksi-aksi kekerasan maupun terorisme yang dilatarbelakangi oleh kepentingan elite politik dan militer tertentu.

Keterlibatan aktif organisasi-organisasi Islam radikal dalam berbagai aksi kerusuhan berdarah rata-rata ditunggangi oleh militer. Sehingga nampak jelas bahwa mereka hanyalah bidak untuk menjalankan “dirty operation” demi kepentingan militer dan unsur-unsur orba dan agama hanya dijadikan tameng bagi mereka untuk menutupi tangan tangan kotor mereka.(He-Man) - cy.

MANTAN PEJABAT DISTARKIM DEPOK, "DUDI KUSNADI", JADI TERSANGKA KORUPSI REVITALISASI PASAR CISALAK.

CEC : Mantan Kepala Bidang Tata Bangunan dan Permukiman pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Pemkot Depok, DUDI KUSNADI, telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi revitalisasi Pasar Cisalak, Kelurahan Depok, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Kejari Depok telah menetapkan Dudi Kusnadi sebagai tersangka korupsi.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Hendri Siswanto, kepada 'wartawan' mengatakan : "Ada dua orang yang ditetapkan penyidik Kejari Kota Depok sebagai tersangka ialah Dudi Kusnadi, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, serta 'seorang rekanan' Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam kasus korupsi revitalisasi Pasar Cisalak, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
“Berkas perkara pejabat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, Dudi Kusnadi tersebut sudah dinyatakan lengkap. Kedua tersangka juga sudah siap dibawa ke penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat,“ kata Hendri Siswanto. (cy)

TUNJANGAN KESRA 20.407 GURU SWASTA DI KOTA DEPOK DIHAPUS..!?

CEC : Sang Gelombang - Surat Sekretaris Daerah Kota Depok, Etty Suryahati, No: 900/995-dppka, tanggal 14 Agustus 2012, dan Pernyataan di Media Cetak, Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, serta Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad, menambah deretan panjang penderitaan nasib Guru Swasta sebanyak 20.407 orang yang tidak mendapatkan tunjangan kesejahteraan. Surat dan pernyataan 3 pejabat Pemkot tersebut, yang menggunakan PERMENDAGRI No 32 th 2012 tgl 27 Jul 2011 adalah pernyataan yg SALAH dan NGAWUR alias NABRAK ATURAN! Karena sesuai dengan PERMENDAGRI No. 39 th 2012 ttg PERUBAHAN PERMENDAGRI No. 32 th 2012 ttg PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH hal 8 BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 43, dijelaskan dengan berlakunya Per Men No.39 thn. 2012 pada Tgl 21 Mei 2012, maka penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban srt monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai berlaku thn. Anggaran 2013 berpedoman pada Per Men ini.
Dan jelas perilaku dan tindakan 3 Pejabat Depok trsbt, menunjukan betapa solidnya perselingkuhan antara Eksekutif dgn Legislatif, menyengsarakan 20.407 Guru Swasta Kota Depok, blm lg maraknya penggelapan dana Sertifikasi Ribuan Guru se Kota Depok, begitu jg dgn tdk diberikannya tunggakan Dana Santunan Kematian Rp 2 jt X 1500 Jiwa,. Jd jelas sdh, jgn harap Warga Masyarakat untk mendapatkan hak haknya scr utuh, krn tlh terjadi PERSELINGKUHAN antara Eksekutif dan Legislatif Kota Depok!, demikian dikatakan KASNO; Ketua LSM KaPoK Kota Depok. (cy)