Kota Depok menduduki peringkat terakhir dalam penilaian tahap pertama Adipura 2015 Kementerian Lingkungan Hidup kategori kota di Jawa Barat. Deputi IV Bidang Pengolalaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, dan Sampah, Muhammad Ilham Malik, mengatakan dari 14 kota yang termasuk dalam penilaian tahap awal itu, ada tiga kota yang menduduki peringkat terendah.
Kota itu adalah Depok (peringkat 14), Bandung (13), dan Bekasi (12). “Saya tidak bilang terkotor, tapi berada di ranking rendah,” kata Ilham saat dihubungi Tempo, Senin, 23 Februari 2015.
Ilham menjelaskan, penilaian itu mencakup soal kebersihan, keteduhan, dan kualitas air. Ilham enggan menyebut berapa nilai yang didapat ketiga kota terendah itu dan kota mana yang berada di peringkat pertama. “Ini kan masih berlangsung penilaiannya, baru tahap pertama,” ujarnya. Namun, Ilham memastikan tiga kota yang menduduki peringkat terendah itu tidak masuk dalam pemantauan untuk penilaian tahap berikutnya. “Depok, Bandung, dan Bekasi sudah gugur. Ibarat pertandingan, mereka tidak lolos masuk ke semifinal,” kata dia.
Pada anugrah Adipura 2013-2014, Kota Surabaya mendapat anugrah Adipura Kencana, karena berada di peringkat pertama Adipura Kota Metropolitan dengan nilai 75,12. Peringkat kedua diraih oleh Kota Tangerang dengan perolehan nilai 74,93 dan mendapat anugrah Adipura Kencana. Palembang, yang juga mendapat Adipura Kencana, berada di peringkat ketiga dengan perolehan nilai 73,54. Sedangkan peringkat terakhir dari 14 kota metropolitan yang menjadi peserta Adipura adalah Bekasi, dengan nilai 68,75. Kota Bandung yang menduduki peringkat 12 dengan nilai 70,55 mendapat sertifikat. Sertifikat diberikan karena Bandung memiliki peningkatan penilaian dari tahun sebelumnya, yakni 67. [TEMPO.CO]
NURMAHMUDI DINILAI TAK BERPRESTASI DI DEPOK ?
Akademisi Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, menilai, tidak ada kemajuan di Depok selama dua periode pemerintahan Wali Kota Nur Mahmudi. Atas dasar itu, ia menilai, Nur tidak punya modal untuk bertarung dalam bursa pencalonan gubernur DKI Jakarta.
Hamdi melontarkan pernyataan tersebut menanggapi wacana Nur yang berkeinginan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Tidak ada prestasi yang mengesankan selama Nur Mahmudi memerintah di Depok. Depok dua periode di bawah dia bukannya makin maju, malah makin mundur. Apa modal dia maju di DKI?" ujar Hamdi kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2015).
Indikator tidak adanya kemajuan yang Hamdi sebut adalah tidak adanya fasilitas publik yang terbangun oleh pemerintah, seperti ketiadaan ruang terbuka hijau ataupun sarana olahraga. "Semuanya itu praktis tidak ada di zaman dia. Jadi, apa pantas-pantasnya Nur Mahmudi maju di Pilgub DKI? Apa yang mau dia jual?" ujar Guru Besar Universitas Indonesia ini. Hamdi kemudian menyoroti rencana Pemerintah Kota Depok terhadap sebagian lahan yang ada di Terminal Depok, yang menggusur banyak bangunan. Salah satunya Sekolah Masjid Terminal. "Dulu saya berpikir bekas Terminal Depok dijadikan alun-alun kota. Ini malah yang saya dengar-dengar mau dijadikan mal," kata Hamdi.
Meski demikian, Hamdi menyatakan keinginan maju di pilkada merupakan hak semua warga negara, tak terkecuali Nur Mahmudi. Hamdi pun mengaku tidak berhak melarang apabila Nur Mahmudi nekat maju di Pilkada DKI 2017. "Siapa saja kan berhak asal memenuhi syarat, apalagi pemilih di Pilgub DKI bukan warga Depok. Tapi, yang pasti, warga Depok sudah pasti tidak terkesan." "Saya yakin hampir semua warga Depok punya penilaian yang sama dengan saya," ujarnya. [KOMPAS.com]
