POLRESTA DEPOK MENANGKAP DAN MENAHAN AGUS BUSTAMI dan PRIHARTONO

CEC DEPOK : Terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana proyek bantuan Gubernur DKI Jakarta untuk pengadaan bibit tanaman dan penataan Taman Kota Lembah Gurame Kota Depok, Kepolisian Resor Kota (polresta) Depok menahan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok Agus Bustami dan Direktur CV Ryuga Abadi Mandiri, Prihartono, sebagai kontraktor pada Rabu sore, 19 Maret 2014. 

Mereka ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana proyek bantuan Gubernur DKI Jakarta untuk pengadaan bibit tanaman dan penataan Taman Kota Lembah Gurame. 

"Keduanya sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan ditahan," kata Kepala Satuan Reskrim Polresta Depok Komisaris Polisi (kompol) Agus Salim kepada wartawan, Rabu, 19 Maret 2014. 

Keduanya ditahan seusai diperiksa oleh penyidik pada sekitar pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Kompol Agus Salim mengatakan penahanan terhadap keduanya karena terindikasi korupsi. "Mereka terlibat dalam penyelewengan dana bantuan Gubernur DKI Jakarta dalam kegiatan penataan dan penghijauan taman kota," katanya. 

Penyidikan kasus itu, kata Agus, masih terus dilakukan. "Kasus ini masih terus kami dalami agar penyelidikannya tuntas". Agus Bustami ditahan karena merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan itu. Artinya, Agus merupakan orang yang bertanggung jawab atas keluarnya dana bantuan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kegiatan dinasnya. Adapun Prihartono sebagai kontraktor pelaksana terbukti menyelewengkan anggaran peruntukan pembelian 1.039 bibit dan penataan taman. "Barang bukti dokumen kegiatan serta aliran dana sudah kami dapatkan. Kami juga sudah punya hasil audit BPK DKI Jakarta terkait dengan aliran dana itu," katanya. (*)

Sumber : ILHAM TIRTA - TEMPO.CO

Rp. 451 miliar untuk mengeruk Situ/Rawa di Depok.

Kepala Dinas BMSDA, Yulistiani Mochtar : "Sudah ada kami, jadi para anggota Dewan nggak perlu turun tangan ke lapangan".

CEC DEPOK : Kementerian Pekerjaan Umum akan menggelontorkan dana sebesar Rp. 451 miliar kepada Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Depok untuk kegiatan normalisasi 20 situ/rawa yang ada di kota Depok. Pasalnya, selama tujuh tahun belakangan ini, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak tercapai, akibatnya, sejumlah perumahan di Kota Depok terendam banjir saat musim hujan bahkan Jalan Margonda yang selama ini tidak pernah, kini menjadi langganan banjir sekarang. Kegiatan normalisasi situ/rawa berupa pengerukan sedimen di puluhan situ itu seyogyanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, maka tentunya pemerintah kota Depok harus melaksanakan sepenuh dan sebenar-benarnya kegiatan tersebut.

“Ini anggaran dari pusat dan harus diserap, jadi jangan sampai di-mark up. Kami pastikan tidak ada penyelewengan saat melaksanakan kegiatan itu nanti. Setiap minggu nanti tim akan melaporkan perkembangan pengerukan situ yang dilakukan,” jelasnya”, tegas Kepala Dinas BMSDA Kota Depok, Yulistiani Mochtar. 

Karena, pihak BMSDA Depok sendiri pun sudah menyiapkan tim monitoring independen untuk memantau pelaksanaan pengerukan 20 situ itu. “jadi buat apa legislatif turun tangan ke lapangan, toh sudah ada tim monitoring independen. Lagi pula nanti pengawas kegiatan ini juga datang dari Kementerian PU juga, jadi DPRD Depok cukup memantau dari kejauhan, gak usah turun tangan”, tutur Yulistiani Mochtar mengingatkan terkait adanya pernyataan dari Komisi C DPRD Kota Depok yang akan mengawal penggunaan dana sebesar Rp. 451 miliar tersebut. “Untuk pengerukan 20 situ/rawa di Depok, anggarannya sebesar Rp. 451 miliar. Kami hanya bertugas melakukan pemeliharaan dan kondisi darurat, makanya pengerukan kami ajukan ke sana,” ungkap Yulistiani Mochtar
.

Sebelumnya secara terpisah, DPRD Kota Depok melalui Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Enthy Sukarti menegaskan, pengawalan Dewan akan dilakukan pihaknya segera mungkin, yakni dengan membentuk tim monitoring yang beranggotakan anggota komisi keuangan sendiri. Tim tersebut pun nantinya akan mengawasi setiap kegiatan pengerukan sedimentasi di puluhan situ itu. “Saat ini kami sedang membentuk tim monitoring kegiatan pengerukan situ. Anggaran kegiatan ini sangat besar, jadi butuh pengawasan ketat. Jika terjadi kegagalan kami akan evaluasi kinerja BMSDA,” tegas Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Cilodong-Tapos ini.

Untuk diketahui anggaran Rp. 451 miliar itu didapatkan pihak BMSDA Kota Depok setelah melayangkan surat permohonan anggaran kepada Kementrian PU sejak satu bulan lalu. Pengajuan anggaran itu telah sesuai dengan kewenangan pengerjaan setu yang mengacu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air. Pengerukan 20 situ itu tidak hanya bisa mencegah banjir di Depok semata. Melainkan mengurangi banjir di Jakarta, pasalnya 20 situ itu terintegrasi dengan Kali Ciliwung yang mengalir ke Jakarta. Saat ini luas total situ di Depok sekitar 150 hektare. Rencananya, pengerukan akan dilakukan sedalam 3 sampai 4 meter. Diprediksi pengerukan itu bisa mengurangi sekitar 6 juta kubik air yang masuk ke Jakarta.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemeliharaan pada Bidang Sumber Daya Air di Dinas BMSDA Kota Depok, A. Zaki Mubarak, SE, M.Si menyatakan siap mendukung dan menjalankan kegiatan rehabilitasi Setu/Rawa ini. 

“Siap....laksanakan perintah!” ujar Zaki dengan senyum khasnya. (cpb) - cec.

"Merasa tak Pantas tapi ternyata Pantas, katanya Pantas padahal ternyata tak Pantas"

CEC DEPOK : Kristo Sinambela > Ternyata, TUHAN ALLAH mengabulkan Doa Rakyat Indonesia yang sudah sekian puluh tahun Ditipu oleh para Politisi, Jenderal Bengis dan Ulama penipu yang hanya pandai mempelintir ayat ayat suci untuk kepentingan pribadi.

Sang Revolusioner sudah datang,Takdir Jokowi sudah terpatri, dengan wajah sejuknya, dengan kurus keringnya,dengan Kromo Englishnya, dia dibebani zaman dengan tugas maha berat mengentaskan Bangsa Indonesia yang sudah mulai gila itu agar menjadi waras kembali. Meringankan beban para rakyat miskin yang mencintainya dengan pendidikan dan kesehatan inklusif, dan meretas jalan bagi generasi berikutnya agar setara dengan negara-negara maju. Memimpin 17 ribu pulau dengan 240 juta jiwa penduduk yang sangat sarat dengan permasalahan yang datang bertubi-tubi agar segera menjadi negeri yang nyaman ditinggali.

Jokowi, dia bukan satria piningit atau ratu adil, tetapi dia hanya seorang rakyat jelata Jawa yang dicintai rakyat Indonesia, mulai dari Aceh hingga sampai ke Papua, yang sangat berbeda dengan raja-raja Jawa sebelumnya. Tanpa menjadi raja, dia sudah menjadi raja. Dengan menjadi rakyat jelata, dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia Raya. (kristo - cec).

"DUKUNG JOKO WIDODO PRESIDEN 2014-2019"

CEC DEPOK : Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani membacakan surat perintah harian yang ditulis Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat kepada Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Surat perintah ini dibacakan Puan di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Berikut ini adalah tiga poin pada surat perintah harian tersebut:

"Perintah Harian: Merdeka!"

"Saya, selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati, keadilan, dan kejujuran di mana pun kalian berada!

1. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

2. Jaga dan amankan jalannya pemilu legislatif terutama di TPS-TPS dan proses penghitungan yang berjalan dari segala bentuk kecurangan dan intimidasi.

3. Teguh dan tegarkan hati dalam mengawal demokrasi di Republik Indonesia tercinta.

Pesan harian ini kami harap disebarkan pada seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan siap menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dia mengaku sudah menerima mandat dari Megawati.

"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan," kata Jokowi saat melakukan blusukan di Rumah Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).

"Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi lagi, sekitar pukul 14.49 WIB.

Pada Rabu (12/3/2014), Megawati bersama Jokowi sempat berziarah ke makam Proklamator RI Ir Soekarno di Blitar.

Dukungan Megawati ini disampaikan dua hari menjelang kampanye rapat umum terbuka untuk pemilu legislatif yang mulai berlangsung pada Minggu (16/3/2014). Pada Minggu mendatang, PDI Perjuangan akan memulai kampanye di sejumlah kota di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua. (*)

Sumber : PDI Perjuangan

"JOKOWI TA'AKAN TINGGALKAN JAKARTA"

CEC DEPOK : - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basara mengatakan ; "Tidak ada pasal atau norma hukum yang dilanggar dalam penCapresan Joko Widodo atau Jokowi kendati nantinya melepaskan amanat jabatan Gubernur DKI Jakarta yang baru setahun dilaksanakannya. Menurutnya, jika terpilih menjadi presiden, justru Jokowi akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, yang belum tuntas ia selesaikan selama menjadi Gubernur. Mengenai tanggung jawabnya di DKI Jakarta, kita harus ingat DKI adalah ibukota Negara, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dalam posisi sebagai ibukota Negara, kalau Jokowi menjadi presiden, tentu kewenangannya lebih besar untuk membenahi Jakarta ini," kata Basara di Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Masih menurut Ahmad Basara, tidak ada alasan untuk menilai Jokowi bila menjadi presiden dan melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta, maka tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ibukota ditinggalkan. 

"Itu pandangan dan pemikiran yang keliru. Justru dengan jabatan presiden, kewenangan untuk membenahi Jakarta ini akan lebih besar lagi," tandasnya.

Basara mencontohkan seorang presiden atau wakil presiden punya kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan suatu kebijakan secara nasional. "Contoh konkret, ketika Jokowi mengambil kebijakan memprioritaskan transportasi massal di Jakarta, tiba-tiba Wakil Presiden men-launching mobil murah, yang mana mobil murah itu akan menambah macet di jakarta. Artinya, kewenangan pemerintah pusat lebih tinggi untuk membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta, termasuk macet dan banjir," tuturnya.

Basara menambahkan, Jokowi mencetak sejarah jika terpilih menjadi presiden. "Maka untuk pertama kalinya dalam sejrah Republik Indonesia, seorang Gubernur atau mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden Republik Indonesia. Pasti semangat membangun Jakarta itu akan muncul dalam diri Jokowi jika kelak Tuhan memberkati dia menjadi presiden," kata Basara yang juga Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi I DPR RI itu. (*)

Sumber : Abdul Qodir, TRIBUNNEWS.COM

" SUPERSEMAR 2014 "

SUPERSEMAR 2014, Merupakan Surat Perintah yang diterbitkan tanggal 11 Maret 2014 dari Ketua Umum PDI Perjuangan, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI kepada Gubernur DKI Jakarta, JOKO WIDODO (JOKOWI), menjadi Presiden Republik Indonesia 2014 - 2019, yang bertugas dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi INDONESIA RAYA. 

CEC DEPOK : Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerbitkan Surat Perintah kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Surat Perintah yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2014 tersebut dikenal sebagai "Supersemar 2014". Dalam Surat Perintah itu, Joko Widodo diperintahkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2014 - 2019, yang bertugas dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan selanjutnya menjadi INDONESIA RAYA.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dia mengaku sudah menerima mandat dari Megawati Soekarnoputri.

"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan," kata Jokowi saat melakukan blusukan di Rumah Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).

"Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi lagi, sekitar pukul 14.49.

Kemudian, Jokowi mencium bendera Merah Putih yang ada di belakangnya. Para wartawan dan warga yang ada di sekitar tersebut langsung bertepuk tangan. "Alhamdulillah," kata mereka. (kompas.com) - cec.