Sabtu, 26 April 2014

Pengamat : "Prabowo Terancam Gagal Jadi Capres"

“Kejadian pada Pemilu 2009 akan menimpa Prabowo lagi,” kata Nico Harjanto, Ketua Yayasan Populi Centre, kepada Tempo pada Jumat, 25 April 2014.
"SAYONARA SAMPAI JUMPA TAHUN 2019"
CEC : Prabowo Subianto terancam tak bisa berlaga dalam pemilihan presiden pada 9 Juli nanti. Musababnya, tak ada partai politik yang mau berkoalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai pengusung mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI Angkatan Darat itu.
“Kejadian pada Pemilu 2009 akan menimpa Prabowo lagi,” kata Nico Harjanto, Ketua Yayasan Populi Centre, kepada Tempo pada Jumat, 25 April 2014.
Ia menjelaskan, kala itu Prabowo sebenarnya ingin menjadi calon presiden. Ambisi ini terhalang fakta politik tak ada partai lain yang mau menyokong dia. Walhasil, Prabowo menurunkan target politiknya dengan berkolaborasi dengan PDI Perjuangan. Ia lantas menjadi calon wakil presiden untuk Megawati Soekarnoputri, ketua umum sekaligus calon presiden dari partai banteng itu.
Menurut Nico, pada tahun ini kondisi tadi bisa terjadi lagi. Kalau itu terjadi, Prabowo akan mengajukan diri menjadi calon wakil presiden atau ikut menyokong calon presiden dan wakil presiden dari partai lain.
Lalu, mengapa Prabowo bisa dijauhi partai lain? Nico punya penjelasan. Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) periode 2013-2016 ini menduga itu lantaran gaya komunikasi politik Prabowo yang terkesan intimidatif. “Main klaim dan lain-lain,” ucapnya. Prabowo juga memiliki patokan tinggi yang tak bisa ditawar. Hal itu membuat calon kawan koalisi menjadi tak nyaman.
Sejauh ini, Gerindra, yang menangguk 11 persen dalam pemilu legislatif lalu, baru menjalin kerja sama dengan Partai Persatuan Pembangunan yang didorong oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Belum sepekan usia kesepakatan, koalisi dibatalkan karena ditentang pengurus PPP lain.
Lewat Musyawarah Kerja Nasional PPP pada Rabu-Kamis lalu, koalisi dengan Gerindra dianggap tak ada. “Urusan dengan Gerindra biar menjadi urusan pribadi SDA (singkatan nama Suryadharma Ali),” kata Sekjen PPP Romahurmuziy, Rabu, 23 April 2014. Partai berlambang Kabah ini akan menentukan calon presiden yang akan didukung pada rapat pimpinan nasional pada awal Mei nanti.
Gerindra lantas mengincar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Prabowo sudah bertemu dengan Amien Rais, pendiri PAN, serta Ketua Majelis Syuro PKS Hilmy Aminuddin. Amien memastikan PAN akan berkoalisi dengan Gerindra.
Namun, elite PAN masih terbelah karena sebagian menginginkan bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mengusung calon presiden Joko Widodo. Sedangkan Sekjen PKS Muhammad Taufik Ridho mengatakan partainya baru sebatas menjajaki kemungkinan koalisi. (*)
Sumber : TEMPO.CO

Jumat, 25 April 2014

Peneliti LIPI : "Kaum Minoritas Terancam Jika Prabowo Presiden"

"Manifesto Perjuangan Partai Gerindra" dalam bidang agama "Pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama".
CEC : Peneliti dari Pusat Litbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Ahmad Najib Burhani, menegaskan negara akan semakin terlibat menjadi hakim dalam penentuan keyakinan/kelompok jika Prabowo Subianto nanti terpilih jadi Presiden RI.
"Kita harapkan ke depan kaum minoritas mendapatkan harapan yang lebih cerah. Kecuali presidennya berasal dari yang saya sebut tadi (Prabowo) maka akan bahaya terhadap komunitas minoritas yang akan datang," kata Najib dalam Talk Show DPD RI bertopik "Peta Politik di Senayan PascaPemilu" di gedung DPD/MPR RI Jakarta, Jumat (25/4/2014).
Najib mengutip "Manifesto Perjuangan Partai Gerindra" dalam bidang agama "Pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama".
Lalu apa konsekuensi manifesto ini jika Prabowo terpilih jadi Presiden? Menurut Najib maka peran negara akan semakin terlibat dan menjadi hakim dalam penentuan keyakinan/kelompok keagamaan yang ortodok (benar) dan heterodok (sesat) di Indonesia.
"Dia bisa bergerak melampaui SBY dalam intervensi keyakinan keagamaan," kata Najib.
Menurut Najib kelompok yang senang dengan ini adalah kelompok sekarang yang menjadi mainstream atau sering mengklaim mewakili suara mayoritas seperti MUI, FPI, dan FUI.
"Jika mengikuti logika ini maka partai berideologi Islam seperti PPP, PKS, dan PBB akan bergabung dengan Gerindra," kata Najib. (*)
Sumber : Tribunnews.com

KENAPA HARUS JOKOWI ???

"JOKOWI MEMANG PRESIDEN PILIHAN RAKYAT"
Pernahkan kita berpikir seandainya normalisasi dan pengerukan sungai-sungai di DKI Jakarta itu dilakukan sejak 20 tahun yang lalu?
KENAPA HARUS JOKOWI yang memulainya?

Pernahkan kita berpikir seandainya pengerjaan Rail BUS itu dilakukan 50 tahun yang lalu?
KENAPA HARUS JOKOWI yang memulainya?

Pernahkan kita berpikir seandainya pengerjaan monorel dilakukan 40 tahun yang lalu?
KENAPA HARUS JOKOWI yang meneruskan dan memulainya?

Pernahkan kita berpikir seandainya pengerjaan MRT dilakukan 25 tahun yang lalu?
KENAPA HARUS JOKOWI yang memulainya?

Pernahkan kita berpikir seandainya peremajaan angkutan massal (bus/minibus) dilakukan sejak 25 tahun yang lalu?
KENAPA HARUS JOKOWI yang memulainya?

Pernahkan kita berpikir seandainya pengerjaan/pengerukan waduk dan bendungan di DKI Jakarta dilakukan sejak 40 tahun yang lalu?
KENAPA HARUS JOKOWI yang memulainya?

Pernahkan kita berpikir seandainya pembangunan terminal di seluruh wilayah DKI Jakarta dilakukan sejak 30 tahun yang lalu?
KENAPA HARUS JOKOWI yang memulainya? - (*)

Sumber : Sebastian Sihombing.

Robert Tantular : "Rp 6,7 Triliunnya ke Mana?"

CEC : Pemegang Saham PT Bank Century, Robert Tantular bersaksi dalam sidang terdakwa mantan Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (24/4/2014). Pemegang saham Bank Century Robert Tantular mempertanyakan aliran dana talangan (bail out) Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Menurut Robert, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran dana itu.
"Rp 6,7 triliunnya ke mana dong? Ini yang enggak pernah dibuka. Kan, harus ada pertanggungjawabannya, penyelesaiannya ke mana Rp 6,7 triliun itu," ujar Robert saat bersaksi di sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Robert mengaku tak tahu ke mana "perginya" uang sebanyak itu. Saat pencairan bail out Bank Century, ia telah ditangkap oleh Bareskrim Polri pada 25 November 2008. Sementara itu, bail out yang disebut untuk penyelamatan Bank Century itu dicairkan 24 November 2009 hingga Juli 2009.
"Tapi celakanya dibilang sayalah perampoknya," kata Robert.
Robert mengaku hanya mengetahui adanya pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dari Bank Indonesia sebesar Rp 689,394 miliar.
Dalam kasus ini, Budi didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar dari Robert. Ia juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar. Perbuatan Budi juga dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar.
Selain itu, Budi selaku Deputi Gubernur BI Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa saat itu diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. Dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Bank Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.
Dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi juga didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi, serta Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang 8, dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK.
Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (*)
Sumber : KOMPAS.com

Kamis, 24 April 2014

Meraih 11 Kursi, PDI Perjuangan Juara di Depok

"HENDRIK TANGKE ALLO MERUPAKAN CALON KETUA DPRD KOTA DEPOK"
CEC : Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, kepada CEC baru-baru ini di Kantornya, menyatakan :  "Jika Perolehan Kursi di DPRD Kota Depok, PDI Perjuangan berhasil meraih 10 (sepuluh) kursi saja, tidak menutup kemungkinan, posisi Ketua DPRD Kota Depok, adalah dari Fraksi PDI Perjuangan", ujarnya.
Sementara itu secara terpisah, Hersong "balack" Tambunan, mengatakan : "Dengan Perolehan 11 (sebelas) kursi di DPRD Kota Depok, anggota Fraksi PDI Perjuangan, HENDRIK TANGKE ALLO merupakan Calon Terkuat Menjadi Ketua DPRD Kota Depok untuk Periode Masa Bhakti Tahun 2014 - 2019". kata Hersong selaku Pengamat Politik di Kota Depok.
Berikut Daftar Perolehan Kursi Partai-Partai di Kota Depok :
PDI Perjuangan :
1. Indah Ariani, SH
2. Veronica Wiwin Widarini, SE
3. Maxmilian Arly Supit, SE
4. Rudi Kurniawan 
5. Mad Arif 
6. Yuni Indriyani, SE
7. Sahat Farida Berlian, S.Pd 
8. Hermanto 
9. Rachmin Siahaan 
10. Agustina Simanjuntak 
11. Hendrik Tangke Allo

GERINDRA
1. Yeti Wulandari, SH 
2. Hamzah, SE, MM 
3. Rienova Serry Donie
4. H. Moch. Sakam
5. H. Iing Hilman
6. H. Mohamad HB, SE
7. Hj. Rezky M. Noor 
8. Turiman, SE 
9. Edi Masturo, SE

pks
1. Dra. Sri Utami, MM 
2. Qurtifa Wijaya, S.Ag
3. Zeni Faiziah, S.Ip
4. T. Farida Rahmayanti, SE, M.Si 
5. Muhammad Supariyono, A.Md.Ak
6. H. Moh. Hafid Nasir, Dipl. Inf

PAN
1. Hj. Titik Sumiati, S. Ag
2. Igun Sumarno, S.Pd, MM
3. Lahmudin Abdullah, S.Kom
4. Nurhasan
5. Azhari, S.Ag
6. Fitri Hariono, S.Ip

GOLKAR
1. H. Nurhasyim, S.Ip
2. Babai Suhaimi, SE
3. H. Tajudin Tabri 
4. Hj. Juanah Sarmili
5. Supriatni, S.Ag

DEMOKRAT
1. Ir. Edi Sitorus
2. Mochamad Taufik
3. Prananda Mulyoyunanda, S.Sos
4. Hj. Endah Winarti, SH 
5. Dra. Hj. Siti Nurjanah

PPP
1. Hj. Sri Kustiani, SE
2. Hj. Qonita Luthfiyah, SE, MM
3. Ma'mun Abdullah, ST
4. Mazhab Hm

HANURA
1. Bernhard, SH
2. Nurjaman

PKB
1. Drs. Slamet Riyadi HS

NASDEM
1. Sasmita

Sumber : Sang Gelombang.