Pelantikan Direksi PDAM Tirta Asasta Depok bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 02 Tahun 2016. Surat Edaran Menteri PAN tersebut menegaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih yang baru saja
dilantik, tidak diperbolehkan melakukan penggantian pejabat di
lingkungan pemda yang dipimpinnya dalam jangka waktu enam bulan sejak
tanggal pelantikan. Para kepala daerah yang baru saja dilantik juga tidak boleh mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun sejak pelantikan pejabat tersebut.
Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih yang baru saja
dilantik, tidak diperbolehkan melakukan penggantian pejabat di
lingkungan pemda yang dipimpinnya dalam jangka waktu enam bulan sejak
tanggal pelantikan. Para kepala daerah yang baru saja dilantik juga tidak boleh mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun sejak pelantikan pejabat tersebut.
Demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melalui Surat Edaran No. 02/2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada. Surat Edaran tersebut tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri seperti dikutip melalui website resmi Kemenpan-RB www.menpan.go.id, Sabtu (27/2/2016).
Menurut Yuddy Chrisnandi, surat edaran itu diterbitkan untuk mengingatkan kepada para kepala daerah hasil pilkada serentak yang baru-baru ini dilantik. Hal itu perlu dilakukan demi kesinambungan serta penjaminan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing daerah.
Surat edaran itu mengacu dua undang-undang. Pertama, UU No. 8/2015 tentang Perubahan Atas undang-Undang No. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang, khususnya pasal 162 ayat (03). “Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan,” demikian bunyi pasal tersebut.
Undang-undang yang kedua, adalah UU No. 05/2014 tentang ASN, khususnya pasal 116. Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, menurut ayat (2), dapat dilakuikan setelah mendapat persetujuan Presiden.
“Kami mengimbau kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar tidak melakukan penggantian pejabat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan tersebut,” ungkap Yuddy dalam surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. (menpan.go.id).
Sebelumnya, Walikota Depok Idris Abdul Shomad yang baru dilantik pada 17 Februari 2016, melakukan pelantikan Direksi PDAM Tirta Asasta Depok pada tanggal
Dalam sambutan, Idris Abdul Shomad mengatakan : "Hari ini juga melantik Para Direksi PDAM Tirta Asasta Depok, Semoga Bpk Muhammad Olik Abdul Holik, Ak, MSi (Dir Utama), EE Sulaiman, SE, MM (Dir Umum) dan Supendi, ST (Dir Operasional), bisa amanah, professional dan lebih optimal dalam mengelola, aamiin", tulis Walikota Depok Idris Abdul Shomad dalam akun medsosnya. (cahyo/cy)
