DPR Akan Bahas Provinsi Tapanuli dan Nias.

CEC : Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, menyatakan, DPR setuju akan membahas pemekaran Provinsi Sumatera Utara, sehingga kelak akan ada daerah otonomi baru bernama Provinsi Tapanuli dan Provinsi Nias. "Persetujuan/pengesahan DPR itu ditetapkan melalui RUU dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (24/10)," katanya, di Medan, Jumat. Menurut Gubernur, pengesahan DPR itu cukup mengagetkan karena usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara tidak disahkan. Padahal, kata dia, rekomendasi pemekaran Sumatera Utara yang diusulkan itu meliputi pembentukan tiga provinsi, yakni Provinsi Tapanuli, Nias, dan Sumatera Tenggara. "Saya sudah tanya ke anggota Komisi II DPR yang berasal dari Sumatera Utara, mengapa hanya dua daerah yang disahkan untuk dibahas," katanya. Keterangan DPR, kata dia, usulan Daerah Otonomi Baru Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Kabupaten Pantai Barat Mandailing, dan Kabupaten Simalungun Hataran, usul inisiatif DPR yang akan dibahas di Badan Legislasi DPR. "Dari keterangan anggota DPR itu, saya simpulkan pemekaran Sumatera Tenggara masih bisa dibahas. DPR akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi DPRD Sumut yang diusulkan ke pemerintah pusat", ujar Gubernur. 

Walaupun begitu, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho,  menegaskan, "Pemekaran Provinsi Sumatera Utara itu prosesnya masih sangat panjang." 

Sumber : ANTARA News, Editor: Ade Marboen.

"WADEGUL menyambut WADEGAL"

CEC : @[100000837811413:2048:Walikota Depok Gaul] alias WADEGUL menyambut 'rekannya' Walikota Depok Ilegal alias WADEGAL. Mereka berdua tampak cerah dan ceria. Selanjutnya mereka bicara 'bukan empat mata' ditempat yang sudah disediakan. Seusai acara pembicaraan 'bukan empat mata', para awak MEDIA (cetak, elektronik & online) segera menggeruduk seperti 'nyamuk' dan 'semut'. Ketika dikonfirmasi, wadegul mengatakan : "Saya, selaku Walikota Depok Gaul alias WADEGUL akan mengadakan Jumpa Pers, disana akan saya beberkan semuanya apa yang saya ketahui tentang @[100000755472771:2048:Depok] dalam 'pergaulan' sehari-hari dengan para warga masyarakat kota Depok selama ini", ujar Wadegul. 

Sementara itu secara terpisah, Walikota Depok Ilegal alias WADEGAL berkomentar : "Saya tidak perlu berkomentar, nanti akan semakin berpanjang-panjang", ujar Wadegal berkomentar. 

Seorang awak Media yang turut menggeruduk, Jhonny Kuron (57) menanggapi komentar Wadegul dan Wadegal. Dikatakannya ; "Maksud Wadegul tentang Program Enak selama seratus (100) hari itu maksudnya apaan ya ?. Terus, Wadegal mengatakan tidak perlu berkomentar, tapi ternyata ia berkomentar dan mengatakan nanti akan semakin berpanjang-panjang. Memang unik Depok ini, selain berpredikat Kota Terkotor dan Terkorup, ternyata Depok Walikotanya ada dua (2) orang. Yang satu disebut Walikota Depok Gaul alias WADEGUL, dan yang satu lagi disebut Walikota Depok Ilegal alias WADEGAL, katanya. (cy)

Nurmahmudi Mengganjal 20 CPNS Depok.

CEC : Waktu penerimaan CPNS Kota Depok tahun 2010 - 2011, Nurmahmudi secara terang terangan telah menipu 20 CPNS Kota Depok. Hal tersebut diketahui oleh DPRD, bahkan ketika itu sempat muncul wacana bahwa DPRD Kota Depok akan menggunakan Hak Interpelasi terhadap Nurmahmudi. Kasus perilaku Nurmahmudi yang melakukan penipuan terhadap 20 orang CPNS Kota Depok tersebut dimanfaatkan oleh pihak DPRD sebagai senjata untuk melengserkan Nurmahmudi dari Jabatan Walikota Ilegal. Ketika itu, 30 anggota DPRD Kota Depok mengajukan Hak Interpelasi terhadap Nurmahmudi terkait nasib 20 orang CPNS Depok yang terkatung-katung. Hak Interpelasi tersebut disampaikan para anggota dewan dalam Sidang Paripurna pembahasan 13 Perda. Sekretaris Komisi A, Karno, kepada 'wartawan' (1/6), ada empat fraksi yaitu ; Demokrat, Golkar, PDIP dan Gerindra sebanyak 30 orang yang sudah menandatangani draft interpelasi, kata Karno ketika itu. Hal senada dikatakan Ketua DPRD Depok, Rintisyanto, "Pengajuan hak interpelasi tersebut akan dibahas dalam Badan Musyawarah untuk menentukan masa persidangan. Ini hak anggota dewan, nanti akan kami bahas dulu, sedikitnya harus ada 7 orang anggota dewan yang mengajukan Hak Interpelasi", kata Rintisyanto waktu itu.

Menurut Ketua LSM KAPOK, Kasno Kapok : "Wacana Hak Interpelasi tersebut hanyalah isapan jempol belaka, yang diduga telah terjadi Perselingkuhan dan Politik Transaksional antara Eksekutif dan Legislatif yang menghasilkan pundi pundi kekayaan. Yang menjadi korban adalah masyarakat yang benar benar mencari keadilan. Kemudian, sekarang, mengenai penerimaan CPNS tahun 2013, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok, SARAT dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Depok yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 disinyalir sarat dengan KKN. Contoh kasus dan bukti pengaduan dari salah satu Tenaga Kontrak/tenaga pengajar yang tidak diberikan kartu/No peserta Test CPNS dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok, tanpa alasan yang jelas. Padahal, nama nama peserta test CPNS untuk wilayah Kota Depok sudah di umumkan dan di publikasikan oleh BAKN/Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok. Adapun peserta test yang diduga menjadi korban KKN Pemkot Depok, yaitu :

Nama : SUPARMAN (HP 081314353796)

Diangkat sebagai tenaga Kontrak : 01 Juli 2004

Penempatan : SDN 3 Sawangan & SDN 03 Bojongsari

No urut peserta Tes : 1047

No Peserta Test dari BAKN/BKD : 617612002152

Terkait dengan kasus tersebut sudah dilaporkan kepada, Septer Edward Sihol Silalahi selaku Anggota/Ketua Komisi A DPRD Kota Depok pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013, beserta bukti bukti dokumen pendukung lainnya. Namun disinyalir laporan masyarakat tersebut hanya sekedar ditampung tanpa ada informasi lebih lanjut apalagi tindakan kongkrit dari Komisi A DPRD Kota Depok" , kata Kasno Kapok. (cec)

Suhu Politik di Depok Mulai Memanas.

CEC : Analisa Hersong Institute,
"PARPOL 5 BESAR BAKAL PILIHAN RAKYAT DEPOK".

Jika Pemilu yang lalu merupakan tahun keemasan Partai Demokrat di Kota Depok, maka Pemilu 2014 terjadi persaingan ketat antara 3 Parpol Besar,, survey terhadap 1000 perempuan depok non Partisan atau non anggota parpol mendapatkan Gerindra PDI Perjuangan dan PKS bakal menguasai Parlemen Depok,  Yang paling mengejutkan adalah tingkat kepercayaan publik pada pemenang pemilu 2009 Demokrat sangat rendah dan Hanura mampu masuk 5 besar partai yg paling sedikit Korupsi, Inilah analisanya ..: 1,Pertanyaan Berdasar tokoh Nasional Siapa Parpol yang bakal anda pilih...? 

Jawaban 5 terbesar adalah ' 1, PDI Perjuangan dengan Jokowi ,,2,,Gerindra dengan Prabowo ..3,PKS dengan Nurmahmudi,,4,PAN Hatta Rajasa Fans,, 5 Golkar dengan Aburizal Aburizal Bakrie Dengan alasan bahwa parpol parpol tersebut masih bisa di harapkan dan masih lebih baik di banding parpol lain,, 2,Pertanyaan Berdasar Tokoh lokal Depok Siapa Parpol yg ,bakal anda Pilih ...? Jawabannya 

1,Gerindra,dengan Pradi Depok nya ,,,2,PKS,dengan Muttaqin Syafi nya ,3,PAN dengan Hasbullah Rahmad nya 4,Golkar dengan Wenny Haryantodan ,,5,,,PDI Perjuangan dengan Hta Hendrik nya ,,,

3,Pertanyaan berdasar Partai yg paling sedikit Korupsi .Siapa parpol yang bakal anda pilih ... ? Jawabannya .. 1,,Gerindra ,,2,,PKS ,,3,,PDI Perjuangan ,,4,, PAN ,,5,, Hanura ...

Parpol parpol yang masuk 5 besar punya kans menduduki kursi ketua DPRD Depok yang bakalan di tinggalkan Demokrat jika Pemilu 2014 gagal menjadi Pemenang, Silahkan analisa survey iini boleh di percaya boleh tidak ,,,  (Foto Hersong & Hta )

Dokter Palsu :

Sementara itu secara terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Studi Media dan Reformasi Depok, Toldo Napitupulu, kepada "Depok Interaktif" menyatakan : "Saat ini ada 95% Caleg Dapil Depok baik Tingkat II maupun Tingkat Pusat yang tidak mengerti permasalahan dan problematika masyarakat Depok. Caleg-caleg itu seharusnya datang kepada masyarakat layaknya seorang Dokter yang mendengar keluhan warga, mengidentifikasi permasalahan mereka, dan mencarikan obatnya. Tapi justru Caleg-Caleg itu terbalik, mereka datang kepada warga dengan membawa permasalahan dan problematika sesuai asumsi mereka sendiri. Ini sangat bahaya, karena bisa-bisa rakyat disuntik mati oleh Caleg-caleg seperti ini," ujar Toldo Napitupulu (5/11). Selanjutnya, kata Toldo Napitupulu menambahkan, "Bahkan, ada Caleg yang pandai sekali mengumbar dan menjual nama RAKYAT, tapi tidak mengerti problematika rakyat itu sendiri. Para Caleg itu hanya mengerti caranya membagi kartu nama dan stiker. Caleg-caleg seperti ini layaknya DOKTER PALSU, bukannya menyembuhkan penyakit tapi bisa membunuh rakyat. Menurut Anda, bagaimana seharusnya para Caleg ini saat bertemu dengan masyarakat" ???, katanya....... (Depok Interaktif)

"Caleg Depok Seperti Dokter Palsu Jual Nama Rakyat"

CEC : Direktur Eksekutif Pusat Studi Media dan Reformasi Depok, Toldo Napitupulu, menyatakan : "Saat ini ada 95% Caleg Dapil Depok baik Tingkat II maupun Tingkat Pusat yang tidak mengerti permasalahan dan problematika masyarakat Depok. Caleg-caleg itu seharusnya datang kepada masyarakat layaknya seorang Dokter yang mendengar keluhan warga, mengidentifikasi permasalahan mereka, dan mencarikan obatnya. Tapi justru Caleg-Caleg itu terbalik, mereka datang kepada warga dengan membawa permasalahan dan problematika sesuai asumsi mereka sendiri. Ini sangat bahaya, karena bisa-bisa rakyat disuntik mati oleh Caleg-caleg seperti ini," ujar Toldo Napitupulu (5/11).

Selanjutnya, kata Toldo Napitupulu menambahkan, "Bahkan, ada Caleg yang pandai sekali mengumbar dan menjual nama RAKYAT, tapi tidak mengerti problematika rakyat itu sendiri. Para Caleg itu hanya mengerti caranya membagi kartu nama dan stiker. 

Caleg-caleg seperti ini layaknya DOKTER PALSU, bukannya menyembuhkan penyakit tapi bisa membunuh rakyat. 

Menurut Anda, bagaimana seharusnya para Caleg ini saat bertemu dengan masyarakat" ???, katanya.

Sumber : Depok Interaktif

Penyadapan AS dan Australia Disoal.

CECDepok.com : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan tindakan penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut. "Pada prinsipnya kalau benar seperti yang diberitakan sungguh ini sangat disesalkan karena suatu hubungan diplomasi tidak boleh terkontaminasi dengan aksi penyadapan," ujar Jubir Presiden, Julian Pasha di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (1/11/2013). 

Julian menambahkan, Indonesia belum mengambil sikap terkait kasus tersebut. Alasannya, Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa masih mencari klarifikasi informasi penyadapan tersebut. "Presiden telah lapor ke Menlu, Presiden minta Menlu berkomunikasi dan minta klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Tentu semua pihak bekerja makanya kita menunggu penjelasan dari pihak resmi," tambah Julian.

Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Indonesia tentunya tidak senang dengan apa yang dilakukan kedua negara, AS dan Australia. "Dan apabila benar tentu kita tidak happy, apabila ada penyadapan, kita pasti akan sampaikan itu adalah tidak profesional dan tidak lazim dilakukan oleh negara manapun," kata Djoko di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (1/11/2013). Namun Djoko menegaskan, pemerintah belum bisa mengeluarkan sikap resmi soal penyadapan tersebut. Menurutnya, sikap pemerintah masih menunggu klarifikasi yang dilakukan Kementerian Luar negeri. Karena pemerintah melalui Kemenlu telah memanggil pihak Kedubes Australia. "Saya belum bisa berandai-andai, kita tunggu jawabannya mereka dulu," jelas Djoko. Soal sikap Uni Eropa yang mengecam AS karena melakukan penyadapan serupa, menurut Djoko hal itu sebagai sikap lumrah. "Jerman juga akan lakukan yang sama ketika dia tahu disadap," pungkasnya.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan tidak seharusnya Australia melakukan operasi spionase dari kantor kedutaannya di Jakarta, sebagaimana dilaporkan di media. Menggunakan istilah lokal Australia, Menlu Marty mengatakan, "it's not cricket to do these kind of things". Dalam "bahasa gaul" di Australia, "it's not cricket" merujuk kepada suatu tindakan yang kurang adil, meskipun tidak dapat dikatakan melanggar aturan main. Menlu Marty kebetulan berada di Perth, Australia Barat untuk suatu konferensi. Kepada wartawan, Jumat (1/11/2013), ia mengatakan prihatin jika Australia benar-benar melakukan apa yang dilaporkan oleh media sebagai kegiatan spionase. Menurut Menlu Marty, ini bukan masalah bahwa sebuah negara memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan mata-mata. "Ini terutama menyangkut masalah saling percaya, bukan?" tegasnya. "Suatu negara mungkin memiliki kemampuan teknis untuk menyadap dan mungkin sudah mendapatkan banyak informasi. Namun ongkosnya dari sisi hilanganya rasa saling percaya, ini yang saya kira perlu dipikirkan," kata Menlu Marty lagi.Ia mengatakan telah menyampaikan permasalahan ini kepada Menlu Australia Julie Bishop. Marty juga mengatakan laporan yang menyebutkan bahwa NSA menggunakan kedutaan Australia di Jakarta untuk memata-matai negara Asia menunjukkan "pelanggaran serius" peraturan diplomatik.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro sempat dengan tegas menyatakan penyadapan itu tidak ada. Namun kini, Menhan akan mericek lagi ke Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). "Saya pastikan dulu apa kita disadap atau tidak," demikian jawab Menhan saat ditanya wartawan mengenai apakah pihak Indonesia sudah mengetahui bahwa negara seperti AS dan Australia menyadap Indonesia. Hal itu dikatakan Menhan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013). Menhan menambahkan sedang menunggu perkembangan hasil pengecekan perihal penyadapan AS dan Australia ke Lemsaneg. Lemsaneglah lembaga yang melakukan enkripsi (membuat sandi) di bawah koordinasi Kemenhan. "Kita minta sistem di Lemsaneg untuk bekerja untuk memastikan. Sebelum ada kepastian, saya belum bisa sampaikan sesuatu. Walaupun di sana-sini sudah ada suara-suara, ehh kita termasuk yang disadap dan lain sebagainya. Tapi lebih baik kita tunggu perkembanganya," jelasnya diplomatis.

Kepala Badan Intelejen Negara (Ka BIN) Marciano Norman telah memanggil pihak intelijen Amerika Serikat di Jakarta. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi penyadapan yangdilakukan Kedubes AS. "Langkah-langkah yang kita ambil sekecil apapun info itu harus ditindaklanjuti. BIN telah panggil perwakilan counter partnya intelejen AS di Jakarta," ujar Marciano di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (1/11/2013). Selain memanggil pihak intelejen AS, BIN juga akan melakukan pendalaman dari beberapa pihak AS di Indonesia. Adapun nanti hasil klarifikasi BIN kepada pihak intelejen AS sebagai bahan rujukan Kemenlu untuk menindaklanjuti kasus penyadapan ini. "BIN dan lainnya akan lakukan langkah terukur dan bisa selesaikan masalah ini dalam batas-batas kewenangan kami dan ke depan bisa jadi bahan untuk Kementerian Luar Negeri untuk tindaklanjut," kata Marciano.

Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Mayjen TNI Djoko Setiadi mengatakan, ada persandian untuk menjaga dan mengamankan semua data informasi rahasia negara. Namun saat ini, baru 60 persen instansi pemerintah Indonesia yang tercover jaringan sandi negara. Sebagian besar masih berada di pulau Jawa. "Kalau masalah disadap, pada masa sekarang ini, tidak ada satupun alat yang tidak bisa disadap. Seluruh peralatan yang menggunakan gelombang elektromagnetik pasti bisa disadap. Di sinilah fungsi adanya sandi kita enkripsi. Silakan disadap, tapi mereka tidak bisa membacanya," kata Djoko Setiadi pada Raker Persandian Nasional di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (30/10/2013). Enkripsi merupakan proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Data yang dienkripsi kemudian diproses lagi agar lebih aman, sehingga terdapat pengamanan ganda. Dengan cara itu, Lemsaneg memastikan tidak ada kebocoran sandi negara sampai detik ini. Penguatan pengamanan dokumen dengan sandi akan terus ditingkatkan. Lemsaneg sedang berusaha meningkatkan pengamanan lewat teknologi kunci dan algoritma. "Semua ancaman bahaya bisa datang dari dalam dan luar. Seperti ancaman kejahatan dunia cyber. Instansi-intansi pemerintah yang telah tercover sandi negara, akan aman dari serangan-serangan tersebut," katanya.

Sumber : detikNews