PEJABAT KARBITAN PEMKOT DEPOK

CEC DEPOK : LSM Hanura, Tardip Panggabean SH mengatakan; "Bagi semua pejabat Pemkot Depok, khusunya bawaan orang-orang Walikota Depok Nur Mahmudi Isma'il yang telah 'dikarbit' kariernya dengan begitu cepat menduduki Eselon II dan III. Diharapkan mereka-mereka itu tahu diri, dan jangan aji mumpung. Jangan bergaya elitis dengan sekelompok orang yang pergaulannya hanya untuk mereka-mereka saja (Rulling Clas). Setelah pejabat-pejabat yang dikarbit itu mendominasi di Pemkot Depok menjadi pola tauladan para PNS lainnya, padahal kinerjanya jelek, bahkan langkahnya mengarah terhadap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).
Para pejabat yg dikarbit itu rata-rata berkarier di Kota Depok ini baru selama 5 tahun, paling lama 6 tahun, awalnya mereka itu pindah ke Kota Depok dengan status sebagai staf pelaksana, kemudian baru beberapa bulan langsung jadi Kepala Seksi (kasi), 6 bulan kemudian langsung jadi Kabid. Seperti Fenty Novianti dan Hary Prihanto awalnya hanya staf di Kantor Arsip dan Perpusataakan, beberapa bulan kemudian langusng jadi Kasubbag, 6 bulan kemudian langsung jadi Kepala Kantor Arsip Kota Depok. Setahun kemudian jadi Kabag Umum, Kabag Kepegawaian, dan setelah 5 tahun lamanya langsung jadi Eselon II, Kepala Badan Kepegawaian (BKD)Kota Depok.
Selanjutnya Herry Pansila, kurang lebih 5 tahun langsung jadi Eselon II yaitu saat ini menjabat sebagai Kadis Kominfo Kota Depok.

dr. Novarita pindahan dari Jakarta, langsung menjabat sebgai Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), dimana 6 bulan kemudian langsung menjabag eselon II Kepala BPPKB Kota Depok. Fitirawan, kurang lebih 5 thn langsung jadi Kepala kantor Kesbangpollinmas, dr Hardiyono Kadis Kesehatan Kota Depok, juga kurang lebih baru 5 tahun langsung eselon II, dr Kun langsung mejabat sebagai Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok, Topan Halilintar meroket kariernya langsung jadi Camat Tapos, tadinya merupakan staf Kantor BKKBN, tidak pernah menjabat Lurah atau Sekcam, langsung jadi Camat, Camat Cinere Safruddin, sebentar jadi lurah di Cimpaeun, Kec, Cimanggis langsung jadi Camat di Cenere, Edy Juhendy, yang tadinya staf KUA Kec. Jagakarsa, kemudian langsung jadii lurah Kemiri Muka, lalu tiga bulan kemudian langsung jadi Camat Cilodong, katanya sih merupakan saudara dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dari pihak isteri gubernurnya. Kemudian saat ini sedang terjadi pergolakan diantara sesama PNS Pemkot Depok, kebanyakan mereka itu sakit hati, sebab sudah menjadi PNS puluhan tahun, jadi Kepala Seksi pun tidak diangkat. Kini banyak pejabat Depok sudah mulai hengkang, alias pindah ke daerah lain karena dizolimi oleh Walikota Depok, misalnya Tutun Supian mantan Kadis Pasar pindah ke Garut, Rumanul Hidayat mantan Kadis Pertanian pindah ke Depdagri, khabarnya Khamid Wijaya Kepala Bappeda Kota Depok juga akan pindah tugas ke tempat lain, karena tidak tahan dengan tekanan Walikota Depok. Ada apa gerangan di Kota Depok ?, katanya. (cy)

WARTAWAN 'POKJA' KOTA DEPOK

CEC DEPOK : MENURUT LSM HANURA, TARDIP PANGGABEAN SH ; "WARTAWAN POKJA DEPOK DIUNDANG OLEH KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 'IR. HARY PANSILA' DI SAUNG FITRI JLN. KARTINI KOTA DEPOK. ENTAH APA MAKSUDNYA KITA TIDAK TAHU. NAMUN YANG JELAS DALAM KASUS BANSOS GATE RP.87 MILIAR, DIMANA SEKDA KOTA DEPOK ETY SURYAHATI KEMAREN DIPERIKSA DI KEJATI JABAR. TIDAK SATUPUN KORAN DEPOK (MONITOR DEPOK, RADAR DEPOK DAN JURNAL DEPOK) YANG MEMBERITAKAN TENTANG PEMERIKSAAN SEKDA KOTA DEPOK TERSEBUT. APA YANG TELAH TERJADI ? APAKAH WARTAWAN POKJA DEPOK IKUT MELINDUNGI KORUPTOR DEPOK" ? (cy)

‎"Apakah ada pemberitaan dari Surat Kabar ?? apalagi Surat Kabar lokal (maaf MONITOR DEPOK, JURNAL DEPOK, RADAR DEPOK) apakah kita menemukan berita" ?

CEC DEPOK > Lacoste Lian : "Kita menyadari sesungguhnya problematika negeri ini, ada pergeseran nilai sebagai warga Indonesia, sebagai akibat perilaku pemimpinnya, yang tidak memberikan panutan. Seolah-olah jika tidak terlibat didalamnya, maka tidak mendapat apa-apa. Akibatnya berbagai cara juga dilakukan untuk bisa mengambil bagian. LSM, berteriak, yang pada akhirnya teriakan berhenti setelah mendapat sesuatu, insan pers juga demikian, temuan-temuan kesalahan dari para pejabat dijadikan sebagai lahan untuk mendapat sesuatu, pemberitaan sesungguhnya mestinya control untuk tidak mengulangi, akhirnya sang pejabat mengulangi perbuatannya. salah satu contoh, informasi banyak kita dapatkan dari media online tentang kesalahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, tetapi jujurlah.... apakah ada pemberitaan dari Surat Kabar ?? apalagi Surat Kabar lokal (maaf MONITOR DEPOK, JURNAL DEPOK, RADAR DEPOK) apakah kita menemukan berita ? itulah pandangan saya bang, terhadap pers sekarang. nah lewat forum ini, barangkali seluruh wartawan di Depok bersatu, dalam satu pemikiran menciptakan pemerintahan yang bersih". (cy)

RENUNGAN DAN HARAPAN HARI PERS

CEC DEPOK > Lacoste Lian : "Sebagai warga masyarakat yang mengharap ketenangan, ketenangan berusaha, ketenangan bermasyarakat, adalah dambaan semua lapisan masyarakat. bertambahnya usia, semestinya bertambah pula pemikiran, bertambah pula kesadaran para pemimpin dan yang dipimpinnya. Bagaimana pun saya tidak akan nyenyak tidurnya, jika tetangga saya masih ada yang menangis. Saya tidak akan dapat menikmati santapan saya, jika tetangga saya belum dapat makan. Kita mendambakan keinginanan untuk mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi tidaklah harus kemunafikan yang mesti kita pelihara, bukanlah mesti menutupi borok-borok yang senantiasa dijalankan, sehingga orang yang menutupi hanya sesaat terpuaskan, sementara yang melakukan perbuatan ketidak benaran , larut memperkaya diri, larut berfikir dan menempatkan kroni-kroni (meminjam bahasa politik_, maupun saudara-saudara dekatnya bekerja untuk persekongkolan. Demikian juga pertambahan usia dari Pers Indonesia. Momentum Hari Pers ini sebagai renungan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering menulis atau profesi sebagai wartawan, marilah menatap ke depan agar kelak anak-anak dan generasi kita dapat merasakan kenikmatan walaupun harus kita bayar lewat penderitaan, lewat kesesakan akibat perilaku dari para pemimpin yang tidak benar mengelola. Sebagai renungan, bahwa semua mengetahui bahwa Kota kita Kota Depok tercinta ini adalah hunian paling banyak wartawan. dan bahkan beberapa Pemda di seluruh Indonesia. Wartawan uyang paling banyak berada adalah i Pemda Depok. Tetapi, menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menyentuh lubuk hati, sanubari, kenapa koran-koran tersebut tidak ada memuat berita-berita yang menyangkut penyalah gunaan wewenang ? Jika kota kita ini sudah mendapat status predikat Kota Terkotor, Kota Terkorup atau kota apapun yang akan muncul. TETAPI kami tidak juga mau menginginkan para wartawan yang ada di Depok, menambah predikat, KOTA WARTAWAN BODONG, KOTA WARTAWAN BUNGLON, KOTA WARTAWAN PENJILAT, KOTA WARTAWAN PENYEDOT PARA PEJABAT, KOTA WARTAWAN PROPAGANDA, KOTA WARTAWAN PENGEMIS PROYEK.......kami mengharapkan itu tidak akan terjadi , mudah-mudahan keberanian itu muncul dari Kota Depok, mudah-mudahan Wartawan Depok adalah menjai pionir pemberitaan yang sesungguhnya..... akhir kata saya memohon maaf, tidak ada niat untuk menyinggung, tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niat untuk mendikte........ sekali lagi terima kasih, buat bapak-bapak dan ibu-ibu insan Pers..... "Selamat Hari Pers". (cy)

PT. TUNGGAL JAYA SATYA "TERANCAM CUT-OFF DAN BLACK-LIST"

CEC DEPOK > Jakarta Timur : Proyek Pengembangan Sistim Penurapan Kali Baru Timur, Dinas Pekerjaan Umum DKI, Nilai HPS Rp 4.780.650.000,- dikerjakan oleh Kontraktor PT. Tunggal Jaya Satya selama 120 hari kalender (15 Juli 2011 s/d 20 Desember 2011). Namun, sampai berita ini diturunkan, pekerjaan belum selesai. Ketika dikonfirmasi (23/12/2011) Projek Manager PT. Tunggal Jaya Satya, PRAPTO, mengatakan; “Seharusnya kita bersinerji sajalah, saya tidak bisa memberi keterangan, temui saja Daus pengawas lapangan”, ujar Prapto.
Menurut Danang (8/1/2012) selaku pihak Pengawas Lapangan dari PT. Tunggal Satya Jaya, pekerjaan sudah harus selesai tanggal 20 Desember 2011. Namun, selama pelaksanaan pekerjaan sering hujan dan aliran air di Kali Baru Timur ini cukup deras, sehingga progress pencapaian pekerjaan sampai batas waktu masa kontrak habis hanya mencapai 45 %. Setelah ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dinas Pekerjaan Umum, maka disepakati penambahan waktu sampai tanggal 30 Januari 2012. Jika tidak selesai juga, pekerjaan tersebut akan di cut-off alias dihentikan. Tidak menutup kemungkinan PT. Tunggal Satya Jaya akan masuk Daftar Hitam atau Black-List sebagai rekanan Dinas PU DKI”, ujar Danang.

Sementara itu, menurut ASEP (7/2/12) dari pihak Konsultan Perencana, dikatakannya; “Menurut ketentuan kontrak, pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 15 Juli 2011 dan harus selesai pada tanggal 20 Desember 2011. Volume pekerjaan adalah sepanjang 300 meter kiri-kanan Kali Baru Timur dengan ketinggian 9 meter. Memang, secara teknis pelaksanaan pekerjaan Proyek Penurapan Kali Baru Timur agak lambat. Penyebab keterlambatannya karena curah hujan cukup tinggi, sehingga debit aliran air cukup besar. Karena sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 pekerjaan belum selesai, maka disepakati perpanjangan waktu (addendum I) hingga tanggal 30 Januari 2012. Namun, pekerjaan masih juga belum selesai, sehingga terpaksa diperpanjang lagi (addendum II) sampai pertengahan Maret 2012. Jika PT. Tunggal Satya Jaya masih tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, maka pekerjaan akan di cut-off atau dihentikan. Kemudian, perusahaan kontraktor tersebut akan masuk Daftar Hitam atau Black-List dari rekanan Dinas Pekerjaan Umum DKI”, ujar Asep. (DM,CY)

TERKAIT RUNNING TEX ELECTRONIC "Lahandi Baskoro dan Herry Pansila harus diperiksa oleh KPK"

CEC DEPOK : Pengadaan Running Tex Electronic berjalan yang terletak di tiga (3) titik wilayah yakni Jln. Margonda, Jl. Raya Bogor, dan Jln. Alternatif Cibubur Kota Depok, dipersoalkan. Nilai pagu dari pengadaan barang/jasa tersebut adalah sebesar Rp. 3,2 miliar bersumber dari APBN. Namun dalam pelaksanan pembelian barang harganya per unit adalah sebesar Rp. 400 juta X 3 ...unit yakni hanya sebesar Rp. 1,2 Miliar.Simpul Komunitas Depok Digital, Lahandi Baskoro, 'meminta' Pemkot memfasilitasi kota dengan rumah komunitas, ujarnya.Kadis Kominfo Kota Depok, Herry Pansila, mengatakan; "Pemkot Depok sudah memiliki rencana gedung bersama, namun belum disetujui oleh DPRD, katanya. (cy)

SEKDA KOTA DEPOK, ETY SURYAHATI, DIPERIKSA KEJATI JABAR "terkait kasus korupsi bansos tahun 2008 sebesar Rp. 87 milliar"

CEC DEPOK : Sekretaris Daerah Kota Depok, Ety Suryahati (8/2) diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait Kasus Korupsi Bansos (bantuan sosial) tahun 2008 sebesar Rp. 87 milliar.
Ety Suryahati diperiksa terkait kasus korupsi bansos 2008 tersebut, ketika ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok pada tahun 2008. Sejak tanggal 14 Oktober 2010 hingga sekarang, Ety Suryahati, menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Depok.

Sekretaris Daerah Kota Depok, Ety Suryahati, terdengar ada konflik pendapat dengan Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto. Konflik tersebut terdengar alot mengenai adanya temuan kasus pidana dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan masalah DPO (Daftar Pencarian Orang)

SEJARAH BADAN INTELIJEN NEGARA

CECDEPOK : Paska kemerdekaan, Agustus 1945 Pemerintah Indonesia mendirikan badan intelijen republik yang pertama, yang dinamakan Badan Istemewa. Kolonel Zulkifli Lubis kembali memimpin lembaga itu bersama sekitar 40 mantan tentara Peta yang menjadi penyelidik militer khusus.

Setelah memasuki masa pelatihan khusus intelijen di daerah Ambarawa, awal Mei 1946 sekitar 30 pemuda lulusannya menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani). Lembaga ini menjadi payung gerakan intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasi luar negeri. Juli 1946, Menteri Pertahanan (Menhan) Amir Sjarifuddin membentuk Badan Pertahanan B yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi. Alhasil 30 April 1947 seluruh badan intelijen digabung di bawah Menhan, termasuk Brani menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B. Di awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Tahun itu Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menerima tawaran Central Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA) untuk melatih calon-calon intel profesional Indonesia di Pulau Saipan, Filipina. Akibat persaingan di tubuh militer, sepanjang tahun 1952-1958, seluruh angkatan dan Kepolisian memiliki badan intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional. Maka 5 Desember 1958 Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dengan Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala.
Selanjutnya, 10 November 1959, BKI menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang bermarkas di Jalan Madiun, yang dikepalai oleh DR Soebandrio. Di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orde Lama, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi Komunis dan non-Komunis di tubuh militer, termasuk intelijen. Intel Orde Baru Setelah gonjang-ganjing tahun 1965, Soeharto mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berikutnya di seluruh daerah (Komando Daerah Militer/Kodam) dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI). Kemudian 22 Agustus 1966 Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) dengan Brigjen. Yoga Sugomo sebagai kepala yang langsung bertanggung jawab kepadanya. Sebagai lembaga intelijen strategis, maka BPI dilebur ke dalam KIN yang juga memiliki Operasi Khusus (Opsus) di bawah Letkol. Ali Moertopo dengan asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto. Kurang dari setahun, 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Mayjen. Soedirgo merupakan Kepala Bakin pertama. Pada masa Mayjen. Sutopo Juwono, Bakin memiliki Deputi II di bawah Kolonel Nicklany Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS. Sebenarnya di awal 1965 Nicklany menciptakan unit intel PM, yaitu Detasemen Pelaksana Intelijen (Den Pintel) POM. Secara resmi, Den Pintel POM menjadi Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel), lalu tahun 1976 menjadi Satuan Pelaksana (Satlak) Bakin dan di era 1980-an kelak menjadi Unit Pelaksana (UP) 01. Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi Bakin dengan tambahan Deputi III pos Opsus di bawah Brigjen. Ali Moertopo. Sebagai inner circle Soeharto, Opsus dipandang paling prestisius di Bakin, mulai dari urusan domestik Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat dan kelahiran mesin politik Golongan Karya (Golkar) sampai masalah Indocina. Tahun 1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, L.B. Moerdani memperluas kegiatan intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (Bais). Selanjutnya Bakin tinggal menjadi sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru. Setelah mencopot L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), tahun 1993 Soeharto mengurangi mandat Bais dan mengganti nama menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA).
Tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengubah Bakin menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang.
Sejak 1945 s/d sekarang, organisasi intelijen negara telah berganti nama sebanyak 6 (enam) kali

1. BRANI (Badan Rahasia Negara Indonesia).
2. BKI (Badan Koordinasi Intelijen).
3. BPI (Badan Pusat Intelijen).
4. KIN (Komando Intelijen Negara).
5. BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara).

6. BIN (Badan Intelijen Negara).

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA

CEC DEPOK : Letnan Jenderal TNI, Marciano Norman, (putra Mayjen Norman Sasono, mantan Pangdam Jaya) merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1978. Ia mengawali karir di Kesatuan Kavaleri TNI Angkatan Darat sebagai Komandan Peleton Yonkav 7 Kodam Jaya, Komandan Kompi Serbu 73 Yonkav 7 Kodam Jaya, Komandan Kavaleri Batalyon 7 Kodam Jaya dan kemudian menjadi Komandan Kompi Serb...u 73 Yonkav 7 Kodam Jaya. Marciano Norman, kemudian dipercaya menjabat posisi penting di berba gai kesatuan TNI AD, yaitu Komandan Kodim 1633/Nainaro, Wakil Asisten Operasi Kaskargartap I/Jakarta,Wakil Asisten Operasi Kasdam Jaya, Asisten Operasi Kasgartap I Jakarta, Asisten Operasi Kasdam Jaya, Danrem 121/ABW Kodam Tanjungpura, Direktur Analisis Lingkungan Strategis DItjen Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden sejak tahun 2008, Pangdam Jaya (dilantik pada 29 Juni 2010), dan Komandan Kodiklat TNI-AD sejak 26 April 2011.

Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Letnan Jenderal TNI Marciano Norman sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Jenderal Pol. (Purn) Sutanto. Keesokan harinya, pada 19 Oktober 2011 Marciano resmi dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. (cy)

TERKAIT DENGAN PENGADAAN BARANG RUNNING TEX IKLAN ELEKTRONIK KEPALA DINAS KOMINFO KOTA DEPOK, IR. HERRY PANSILA PRABOWO, M.Eng, HARUS SEGERA DIPERIKSA

CEC DEPOK : LSM Hati Nurani Rakyat (HANURA) kepada wartawan mengungkap; "Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Ir. Herry Pansila Prabowo, harus segera diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga ada mark-up harga dari barang elektronik Running Tex Elektronik berjalan yang terletak di tiga (3) titik wilayah yakni Jln. Margonda, Jl. Raya Bogor, dan Jln. Alternatif Cibubur Kota Depok. Nilai pagu dari pengadaan barang/jasa tersebut adalah sebesar Rp. 3,2 Miliar dari APBN Pemerintah Pusat. Namun dalam pelaksanan pembelian barang harganya per unit adalah sebesar Rp. 400 juta X 3 unit yakni hanya sebesar Rp. 1,2 Miliar. Berarti dana bantuan Pemerintah pusat tersebut masih ada sisanya sebesar Rp. 2 miliar, lalu dikemanakan ???
Kemudian yang dipermasalahkan oleh kalangan kontraktor Kota Depok adalah tidak adanya suatu transparansi dari Pemkot Depok khususnya dari Diskominfo tentang adanya proyek tersebut pada tahun 2011 yang lalu. Yakni kapan pengumumannya, serta kapan ditenderkan, serta siapa-sipa pererta tender dan siapa pemenang dari tender tersebut. Kenapa hal itu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi ???

Bahkan mengenai prosedur tentang adanya bantuan keuanagn atau hibah dari Pemerintah Pusat atau dari Kementerian Kominfo. Kalau hal itu diberikan dalam bentuk hibah bantuan keuangan tentu hal itu harus dimasukkan dulu terhadap APBD Kota Depok, tidak langsung dibelanjakan. Kecuali kalau Pemerintah Pusat memberikannya dalam bentuk barang, maka Pemkot Depok hanya sebagai penerima dan pengguna barang tersebut", ujarnya. (cy)

ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK DILANTIK OLEH WALIKOTA DEPOK

CEC DEPOK : Pada hari Senin 06 Februari 2012, Joice Lalamentik (istri Ketua DPC PDS Kota Depok, Gerald Lalamentik) dilantik oleh Walikota Depok 'UNLEGITIMATED ALIAS TIDAK SAH KARENA CACAT HUKUM", Nur Mahmudi Isma'il. Joice Lalamentik dilantik sebagai anggota DPRD Kota Depok menggantikan Dr. Todung Lumbantoruan yang "dipecat" melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) yang cacat hukum.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH", MENGAMANATKAN : Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus dilantik oleh Gubernur atas nama Mendagri.
Namun, Depok yang bergelar Kota Terkotor dan Kota Terkorup, menambah gelarnya dengan Kota Terlucu. Mantan anggota DPRD Kota Depok, Togu Sibuea SE MM, mengatakan; "Depok merupakan Kota Terlucu di Indonesia. Karena anggota DPRD Kota Depok dilantik oleh Walikota Depok. Sungguh memalukan", kata Togu. (ray)

PENYELESAIAN KASUS KORUPSI DEPOK LAMBAN

CEC DEPOK : Kasus Korupsi Kota Depok yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sbb :
1. Pembangunan gedung KONI dan pembuatan pagar tahun 2006 senilai Rp.4,7 Miliar.

2. Program Peningkatan Kompetensi Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Tahun 2007 sebesar Rp.25 Miliar.

3. Bantuan Sosial (bansos) dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 87 miliar tahun 2008.

4. Pengadaan lahan pembangunan gedung pemerintahan dan pengadaan lahan jaringan pipa air bersih tahun 2009 sebesar Rp.121,1 miliar.

5. Aset tetap pengadaan alat angkutan, pengadaan bangunan, pengadaan jaringan, jembatan dan jalan, pengadaan lahan jaringan pipa air

bersih tahun 2010 sebesar Rp. 128 miliar.

6. Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Depok tahun 2010 sebesar Rp. 24,7 miliar.

7. Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, kepada Badan, Lembaga Organisasi Swasta melalui Pemerintah Kota Depok tahun 2010 sebesar

Rp.11,1 miliar. (cy)

KOMANDAN POLANTAS MAIN PUKUL

CEC DEPOK : Kepolisian Daerah Metro Jaya memeriksa Kepala Bagian Bidang Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bonaparte Silalahi terkait laporan penganiayaan yang dilayangkan dua anggotanya. Pemeriksaan ditangani langsung Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).
"Dia sedang diproses di Propam Polda Metro. Kalau mutasi kan sebuah proses yang sudah ada sebelum kejadian, nanti kami buat suratnya. Mungkin saat dipemeriksaan akan ditanyakan kasus-kasus sebelumnya," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto.
Rikwanto menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan Propam terhadap Bonaparte sampai sekarang masih berjalan dan belum diketahui hasilnya. Namun biasanya pemeriksaan akan berkembang untuk mencari tahu apakah Bonaparte pernah melakukan hal serupa sebelumnya.
"Seperti informasi yang mengatakan Bonaparte diduga pernah melakukan pemukulan di Bekasi? Tentu nanti dalam pemeriksaan akan ditanyakan juga soal itu," kata dia.
Rikwanto belum dapat menyebutkan sanksi disiplin dan kode etik apa yang tepat buat mantan Kasat Lalu Lintas Wilayah Jakarta Utara ini. "Untuk sanksi, tunggu hasil pemeriksaan, bisa disiplin dan lain-lain," kata juru bicara yang baru 1,5 bulan menjabat ini.
Bonaparte Silalahi dilaporkan oleh dua anak buahnya dengan tuduhan melakukan penganiayaan. Kedua anggota polisi lalu lintas (polantas) itu sama-sama mengalami luka memar di bagian pipi karena ditonjok oleh atasannya itu.
Brigadir EDN, 30 dan Briptu MY, 35, melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya. Mereka tercatat dari satuan penegakkan pengaturan (gatur) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Peristiwanya terjadi di kolong jembatan Semanggi, Kamis siang. Dilaporkannya baru Jumat kemarin.

Rikwanto menduga kejadian itu akibat salah paham. Awalnya Bonaparte memanggil EDN dan MY yang sedang berada di kolong jembatan Semanggi. Bukannya menghampiri, namun kedua anggota tersebut bergegas pergi. Bonaparte langsung menemui kedua anak buahnya itu. Setelah ditegur, Bonaparte langsung memukul kedua anggota lantas itu. (ray)

CAGUB JABAR DARI PDI PERJUANGAN

CEC DEPOK : Hasil Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIPerjuangan Jawa Barat memutuskan enam kader partai akan disurvei untuk melihat elektabilitas dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Salah satunya adalah anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka yang dikenal dengan nama Oneng. Selain Rieke, lima nama lainnya yakni Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Gatot Tjahjono, Bupati Cirebon Dedi Supardi, Bupati Subang nonaktif Eep Hidayat, Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda, dan Bupati Sumedang Don Murdono.
"Mereka adalah kader terbaik PDIP di Jawa Barat", kata Ketua DPD PDIP Jabar, Ruddy Harsa Tanaya.

Menurut Ruddy, enam nama itu mempunyai kesempatan yang sama untuk maju. Maka itu, keenam nama tersebut harus mengikuti mekanisme survei, baik popularitas dan elektabilitas. Kami Lihat hasilnya pertengahan Februari ini, karena itu akan diputuskan oleh DPP bukan oleh DPD lagi. Setiap calon gubernur harus melakukan sosialisasi ke tiap DPC yang ada di Jawa Barat. Jadi, dia menjelaskan, tidak ada satu pun cabang yang mengklaim untuk mendukung bakal calon tertentu. Semuanya secara merata harus bisa difasilitasi oleh DPC secara adil. Artinya, semua enam bakal calon memiliki hak dan kesempatan yang sama. Sosialisasi sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh DPD. katanya. (ray)

RACHMAT YASIN BALON GUBERNUR JABAR

CEC DEPOK : Bupati Bogor Rachmat Yasin maju dalam bursa calon Gubernur Jawa Barat. Rachmat Yasin yang merupakan Ketua Dewan Pembina Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat dianggap figur mumpuni dari PPP untuk maju menjadi Gubernur Jawa Barat. Saat menghadiri kegiatan Peringatan Hari Lahir PPP ke-39 di DPC PPP Kota Sukabumi, Rachmat Yasin akhirnya angkat bicara. DPW PPP Jabar juga siap memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 mendatang. “Saya sudah siap maju maju sebagai Gubernur Jawa Barat. Partai berlambang Ka’bah ini akan mendapatkan 15 kursi pada Pemilu Legislatif di Jawa Barat mendatang. Jumlah kursi ini akan memperkuat posisi PPP di legislatif termasuk menepis isu sebagai partai tua yang ke hilangan pamor. Untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat, PPP harus berkoalisi dengan partai lain. PPP tidak mungkin maju sendiri mengingat jumlah kursi di DPRD Jawa Barat tak mencukupi. Saat ini kami sudah melakukan koalisi dan membangun kemitraan dengan partai lain di Jawa Barat di antaranya, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, Demokrat dan PAN", katanya. (ray)

KASUS KORUPSI KOTA DEPOK 2006 - 2010

CEC DEPOK : Kasus Korupsi Kota Depok yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sbb :
1. Pembangunan gedung KONI dan pembuatan pagar tahun 2006 senilai Rp.4,7 Miliar.

2. Program Peningkatan Kompetensi Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Tahun 2007 sebesar Rp.25 Miliar.

3. Bantuan Sosial (bansos) dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 87 miliar tahun 2008.

4. Pengadaan lahan pembangunan gedung pemerintahan dan pengadaan lahan jaringan pipa air bersih tahun 2009 sebesar Rp.121,1 miliar.

5. Aset tetap pengadaan alat angkutan, pengadaan bangunan, pengadaan jaringan, jembatan dan jalan, pengadaan lahan jaringan pipa air

bersih tahun 2010 sebesar Rp. 128 miliar.

6. Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Depok tahun 2010 sebesar Rp. 24,7 miliar.

7. Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, kepada Badan, Lembaga Organisasi Swasta melalui Pemerintah Kota Depok tahun 2010 sebesar

Rp.11,1 miliar.

MEDIA MERUPAKAN INSTITUSI TERPERCAYA DI INDONESIA

CEC DEPOK : Perusahaan public relations, Edelman, melakukan survei Edelman Trust Barometer 2012 untuk mengetahui peranan media sebagai watchdog. Sebanyak 80 persen responden Indonesia menyatakan percaya terhadap media. Angka ini tertinggi dibanding 25 negara lain yang disurvei.

Chairman IndoPacific Edelman, Chadd McLisky, mengatakan persentase ini lebih tinggi dibandingkan tingkat kepercayaan masyarakat dunia terhadap media yang hanya mencapai 53 persen dan Asia Pasifik (63 persen). "Bagi kalangan elit informasi di Indonesia, media merupakan institusi paling terpercaya selama empat tahun berturut-turut," kata McLisky, dalam konferensi pers di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin, 6 Februari 2012. Edelman Trust Barometer merupakan survei tahunan global ke-12 dan ke-4 bagi Indonesia yang mengukur kepercayaan dan kredibilitas terhadap dunia usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media. Survei ini melibatkan lebih dari 30 ribu responden di 25 negara. Termasuk sembilan negara di kawasan Asia Pasifik yaitu Indonesia, China, India, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Malaysia, dan Australia. "Ini untuk pertama kalinya menyertakan masyarakat umum sebagai sampel setelah sebelumnya hanya melibatkan kalangan elit informasi," ungkapnya. (ray)

Pergantian Antar Waktu (PAW) PDS

CEC DEPOK : Terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Depok dari Partai Damai Sejahtera, Dr. Todung Lumbantoruan yang digantikan oleh Joice Lalamentik yang merupakan istri dari Ketua DPC PDS Kota Depok, menurut mantan anggota DPRD Kota Depok, Togu Sibuea SE MM, dikatakannya; "Saya tidak masuk dalam persoalan internal PDS (Partai Damai Sejahtera), walau ada aturan yang memungkinkan induk partai melakukan sanksi terhadap anggotanya, namun ada rasa keprihatinan dengan diberlakukannya PAW tersebut. Sebagaimana kita ketahui, berbagai sorotan dan penilaian dari masyarakat yang barangkali negatif kepada para anggota Parlemen, terlebih di Kota Depok, sebagai akibat kurang atau tidak berfungsinya para anggota Dewan menyikapi menyangkut kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Semestinya Induk partai lah yang lebih ber inisyatif (maaf tidak dengan PAW), melakukan kritisi terhaadap anggota nya yang duduk di Parlemen, untuk melakukan kritisi, mengusung kepentingan masyarakat terhadap pemerintahan. Sehingga harapan berjalannya Demokrasi, terjadinya pendidikan politik dapat terwujud, lewat mata rantai bersinambungan antara masyarakat pemilih (konstituen) dengan wakilnya, tentunya lewat peran induk partai. Pertanyaanya, adakah jaminan partai bahwa yang akan menggantikan lebih baik ? Terlepas dari rasa keprihatinan, ada sisi positif dari PAW tersebut, bahwa induk partai sudah memiliki keberanian untuk melakukan prosesi tersebut, artinya partai-partai manapun dapat melakukan hal yang sama untuk menggantikan anggotanya yang tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. (ray)

KUALITAS WARTAWAN-WARTAWAN PELIPUT DEPOK KOTA TERKORUP

"Menjelang Peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2012"
CEC DEPOK : Hingar-bingarnya berita Hasil Survey KPK tentang Depok merupakan Kota Terkotor se Indonesia, ternyata wartawan-wartawan Kota Depok, baik Harian Nasional, Harian Lokal, maupun Mingguan, seolah-olah "TUTUP MATA & TUTUP TELINGA". Mereka jadi bahan perbincangan dan pergunjingan berbagai kalangan.
Baktiar Butar Butar Butar, berpendapat; Kasus di Pemerintah Kota Depok begitu banyak tapi di Media Massa kayak nya datar datar aje ada apa yah... Teman-teman Wartawan Nasional, Lokal dan Mingguan, kayak nya berita nya yang biasa biasa saja, atau,,,,. terjadi reformasi berita apa mungkin yah,,, Apa bagaikan kondektur saja manggil penumpang "depok depok depok depok". Apa mungkin teman teman wartawan bagaikan kondektur yang melamun sehingga di tegur supirnya. Panggil penumpang itu kata sang supir kepada kondekturnya. Apa mungkin si kondektur pun berteriak depok depok depok depok, tau tau nya di tempat sepi di kuburan lewat kampus UI. arah ke Pasar Minggu. Siapa yang naik ? Soalnya tidak ada penghuni nya disana. Apa mereka tidak mau tau masalah KASUS ?? Karena mereka pada dekat ke Pemerintah Kota Depok? atau Malu-Malu tapi Mau ? Nggak tau lah kata 'jurtul' nya 303. Kesal memang kenapa jurtul? Kalau kasus 303 cepat bangat wartawan Nasional, Lokal dan Mingguan menulis beritanya, bahkan ke Media Elektronik, kata Jurtul nada kesal.
Didid Indiartata, berkomentar; hahaha.....kwalitas wartawan Depok mencerminkan kepribadian dirinya bukan anak bangsa kali ya.......
David Malau Raja Raja, menanggapi; wkwkwkwkwkwkww...di kondisikan..
Tardip Panggabean, mengungkap; wartawan-wartawan harian, mereka itu dikurung di Polres Depok, karena menggunakan tempat yg disediakan oleh Kapolres Depok, sehingga lupa membela rakyat kecil dalam hal memberitakan ketidak adilan oleh penguasa.

Andreas Jonathans, menilai; Kl ruangan dikondisikan pakai alat namanya AC = air conditioner, kl wartawan dikondisikan pakai alat namanya "WARKON" kwkwkwkwkwkkw.

Gatot Ario Bimo, selaku Pendiri POKJA Wartawan Depok, mengatakan bahwa Pers sebagai pilar keempat saat ini semakin sering di intervensi, dan hal ini mengancam kebebasan Pers serta tidak menghormati UU Pers. “UU Pers adalahLex Spesialis, karena memang untuk itulah UU tersebut dilahirkan. Kita semua harus terus mengingatkan berbagai kalangan khususnya aparat hukum dan pemerintahan untuk turut menjunjung UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujar Bimo. (cy)

HASBULLAH NGEBET JADI DIREKTUR PDAM

CEC DEPOK : Panggung Politik Kota Depok pernah mengalami suatu peristiwa yang sangat memalukan, penyebabnya adalah akibat Pemilihan kepala daerah Kota Depok Tahun 2010 yang berakibat sampai ke proses pengadilan, walaupun akhirnya kubu Nur Mahumudi Ismail yang di dukung PKS , PAN, akhirnya menjadi Walikota Depok dengan menimbulkan semjumlah persoalan dan cacat Hukum. PAN sebagai salah satu partai pengusung kini bagai " Srigala Tanpa Bulu " bayangkan saja , janji Nur Mahmudi Ismail waktu itu adalah menjadikan Bos PAN Hasbuloh Rahchmad sebagai Direktur PDAM, namun hingga kini hanya mimpi belaka . Sementara itu, Nur Mahmudi Ismail mengatakan secara administrasi hingga kini tidak ada masalah tentang pendirian PDAM Kota Depok. Karena Pemkab Bogor sudah siap menyerahkan jaringan PDAM Tirta Kahuripan yang berada di Depok untuk dikelola.

Siti Nurjanah (anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat), mengatakan; "Untuk menjadi Direktur PDAM ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang tertera di Perda pendirian PDAM. Menurut Perda tentang pendirian PDAM tersebut, kalau ga salah di bagian ketiga, Direksi, paragraf 1, pengangkatan Direksi, pasal 26. Salah satu syaratnya adalah : - mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Kota Depok atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan ( referensi ) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik. - lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri. dll dll, ujarnya. (cy,adi)

YETI WULANDARI MASUK ANGIN

CEC DEPOK : Ketika Cimanggis Square akan dibangun, seorang anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Gerindra, bernama Yeti Wulandari SH, sesumbar dengan mengatakan; "Sampai kapanpun, saya tidak setuju dengan Pembangunan Cimanggis Square, karena dibangun di dekat Pasar Tradisional", katanya.

Namun, pembangunan Cimanggis Square tetap berlangsung, dan pada tanggal 30 Januari 2012 kemaren, diresmikan oleh Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il.
Seorang kader Partai Gerinda Depok mengatakan;"Sesumbar Yeti Wulandari pada waktu itu cuma untuk menaikkan nilai bargeningnya, dia masuk angin", ujarnya. (cy)

KONSPIRASI JAHAT PDS KOTA DEPOK

CEC DEPOK : Anggota DPRD Depok dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) Dr. St. Todung Lumbantoruan, mengatakan; "Ada konspirasi jahat di Internal PDS terkait isu Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menimpa dirinya, bahkan menurutnya surat yang dikirim ke DPP PDS itu dirinya sama sekali tidak mengetahuinya. " Bahkan, Surat PAW tersebut tidak ditembuskan kepada saya", ujar Todung Lumbantoruan.
Politisi muda yang baru satu periode menjadi anggota dewan ini menengarai ada permainan politik yang sudah disetting untuk sengaja menjatuhkan karier politiknya. Todung menuding bahwa ada orang luar yang terlibat dalam konspirasi jahat ini .

Sementara itu melalui siaran persnya kuasa hukum Todung, Rencrist Sihombing SH, mengatakan; "Bahwa surat yg dikirim ke DPP PDS telah dibuat oleh Ketua DPC PDS Depok tanpa diketahui oleh pengurus lainnya. Hanya diketahui oleh pasangan suami istri yang kebetulan menjabat sebagai ketua DPC PDS Depok, karena Joice Lalamentik yang terlalu bernafsu ingin menggulingkan Todung dari Kota Kembang . "Ada konspirasi yang ingin menyingkirkan Todung. Salah satu aturan yang dilanggar DPC PDS adalah tidak adanya Surat Tembusan kepada DPD PDS Jawa Barat. Pihak DPC PDS langsung memberikan Surat Tembusan kepada DPP PDS tanpa tembusan kepada DPD PDS Jawa Barat. Jelas hal itu sudah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera. Surat PAW tersebut dibuat sendiri oleh Gerarld Lalamentik selaku Ketua DPC PDS Kota Depok" ujar Rencrist Sihombing. (cy,adi)

SKU PILAR KOTA

CEC DEPOK : Pemimpin Redaksi SKU Pilar Kota, Rahmadi Hakim, mengatakan: “Saat ini, SKU Pilar Kota terbit dengan format 16 halaman. Untuk sementara, kami akan hadir dalam tempo mingguan. Adapun rubrikasi yang kami tawarkan bagi para pembaca juga sangat beragam. Dari pilar Megapolitan, Parlemen, Hukum, Pendidikan, Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Depok, Budaya dan Pariwisata”, katanya.

PT.MARTINA MARTON RAYA "CEDERA JANJI"

CEC DEPOK : Kepala Bidang Jalan Raya dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pemkot Depok, Ir. Roni Ghufroni, kepada CEC (2/2) mengatakan; "Kontraktor PT. Martina Marton Raya, yang seharusnya mengerjakan Proyek Peningkatan dan Pelebaran Jalan Citayam Raya Kota Depok, ternyata lalai dan cedera janji. PT. Martina Marton Raya akan masuk Daftar Hitam atau Black-List. Alasannya, kontraktor tersebut melakukan perbuatan lalai/cedera janji dengan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan progres pekerjaan hanya mencapai 0% (nol persen) karena proyek tidak dikerjakan", kata Roni Ghufroni.

PT. Martina Marton Raya adalah perusahaan kontraktor yang beralamat di Jln. Raya Penggilingan No. 07, Rt 12, Rw 11, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, (NPWP : 02.489.457.8-004.000) Perusahaan kontraktor ini 'dipinjam bendera' oleh seorang bernama Yulius yang merupakan adik dari anggota Komisi A di DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat yang bernama Septer Edward Sihol. (cy)

NUR MAHMUDI ISMA'IL MENITIP HARGA TANAH PERUMAHAN PESONA KHAYANGAN DEPOKRP.100 RIBU/M2

CEC DEPOK : Lambatnya pembebasan Lahan Jalan Tol CIJAGO Kota Depok, menurut Tardip Panggabean, dikatakannya; "Pihak Perumahan Pesona Khayangan Kota Depok menolak pembebasan lahan mereka seluas 7 ha. Alasan penolakan, karena Walikota Depok, NUR MAHMUDI ISMA'IL, selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T), MENITIP harga sebesar Rp. 100 ribu untuk setiap meter persegi", ujarnya. (cy)

TERANCAM HUKUMAN 5 TAHUN PENJARA

CEC DEPOK : Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ABRAHAM SAMAD, mantan Putri Indonesia 2001, ANGELINA SONDAKH yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, akan dikenakan Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 atau 12 huruf A, Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk Pasal 5 dan 11, ancaman hukuman 1 s/d 5 tahun penjara. Sedangkan untuk Pasal 12 huruf A, ancaman hukuman paling lama 3 tahun penjara", katanya. (cy)