DPRD CIUT DITANTANG AHOK RAPAT DIUNGGAH KE YOUTUBE

CEC : Hari ini Jumat 30 Agustus 2013, DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna. Dalam rapat, Fraksi PPP mengungkit pertikaian lama antara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama dengan Wakil Ketua DPRD, Lulung Abraham Lunggana, yang merupakan politisi senior partai berlambang kabah ini. Fraksi ini menganggap kelakuan Ahok sapaan akrab pria berkacamata ini tidak etis. Pernyataan terbuka ini mendapatkan respons langsung dari Ahok. "Kalau masih tak puas, bikin surat saja ke Mendagri. Bilang suruh pecat saya. Saya tak masalah kok," ujarnya ketus di Balaikota.

Ia menjelaskan DPRD sendiri telah melakukan kesalahan dalam prosedur pemanggilan."Mereka menyurati saya. Mereka memanggil saya langsung. Saya tak datang. Aturannya, surat bukan ke personal, tapi harus ke lembaga," ujarnya.

Masih tidak puas, mereka memanggil saya secara lisan. "Saya mau datang tapi pertemuan terbuka. Saya ingin semua hadir. Ada wartawan termasuk boleh di-upload di Youtube. Bukan takut, ini biar transparan. Semua jadi tahu pertemuannya," katanya.

Pertemuan itu gagal. "Mereka tak menyanggupi pemintaan saya. Ya sudah, tak jadi ketemu. Buat saya masalahnya sudah selesai. Saya tak tahu mereka. Kalau masih penasaran, bikin surat ke Mendagri. Suruh pecat saya," ujarnya.

Sebelumnya anggota Fraksi PPP, Maman Firmansyah, secara terbuka mengatakan Wakil Gubernur telah melanggar Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2011. 

"Di mana Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraann pemerintah daerah," katanya di depan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

"Sebelum penyampaian pemandangan umum fraksi ini, terlebih kami mengingatkan dahulu, bahwa bulan yang lalu fraksi PPP menyampaikan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta yang intinya permintaan fraksi PPP, untuk memanggil saudara Wakil Gubernur berkenaan dengan pernyataan-pernyataannya yang kami anggap melecehkan institusi DPRD," katanya. Maman mengatakan, Ahok telah melanggar undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 27 serta Pemendagri nomor 24 tahun 2011. "Dalam dua aturan itu, mengatakan penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintahan di wilayah Provinsi, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, Ahok beberapa kali melontarkan pernyataan yang menyinggung anggota dewan. Di antaranya pernyataan pembentukan panitia khusus (pansus) monorel yang dinilainya hanya mencari proyek saja. Selain itu fraksi ini juga mengungkit peristiwa pertikayan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana (Lulung) yang juga ketua DPW PPP, terkait permintaan pemeriksaan kejiwaan Ahok yang tetap ngotot menertibkan PKL Tanah Abang. (umi) - *

Sumber : VIVAnews

TANPA INGGRIS, PERANCIS TETAP AKAN GEMPUR SURIAH

CEC : Presiden Perancis, Francois Hollande mendukung rencana Barat "menghukum" pemerintahan Presiden Bashar al-Assad di Suriah, yang dinilai menyerang warga sipil menggunakan SENJATA KIMIA. Meskipun parlemen kekuatan Barat lainnya, Inggris, menentang aksi mliter ke Suriah. Reuters melaporkan pernyataan Presiden Hollande itu pada Jumat, 30 Agustus 2013.

Dalam sebuah wawancara dengan koran Le Monde, Hollande mengatakan Perancis akan tetap melakukan serangan militer meskipun tanpa Inggris. "Ya. Setiap negara berdaulat untuk ikut serta atau tidak dalam sebuah operasi (militer). Itu berlaku bagi Inggris seperti Perancis," Reuters mengutip perkataan Hollande.

Setelah melalui sebuah perdebatan meletihkan pada Kamis, 29 Agustus 2013, Parlemen Inggris akhirnya menolak mosi yang disampaikan Perdana Menteri David Cameron untuk ikut serta dalam perang melawan Suriah.

Hollande dalam hal itu mendukung serangan militer terhadap Suriah yang dianggap telah membahayakan rakyatnya. Oleh sebab itu, Hollande menjelaskan, Perancis akan bekerja sama dengan sekutu dekatnya. Dalam sebuah pertemuan dengan kepala oposisi Suriah, Ahmed al-Jarba, di Paris, Kamis, 29 Agustus 2013, Hollande mengatakan, "Setiap persoalan harus diselesaikan dengan solusi politik." AL ARABIYA | CHOIRUL

Sumber : TEMPO.CO

AMERIKA SERIKAT TETAP AKAN GEMPUR SURIAH WALAU TANPA DUKUNGAN INGGRIS

CEC : Amerika Serikat mungkin harus mengambil tindakan militer terhadap Suriah tanpa dukungan dari salah satu sekutu setianya, Inggris. Hal ini dikemukakan salah seorang pejabat senior AS mengomentari parlemen Inggris yang menolak proposal aksi militer. Washington akan terus berkonsultasi dengan Inggris, namun "Presiden Obama dalam pengambilan keputusan akan dipandu oleh apa yang menjadi kepentingan terbaik Amerika Serikat," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Caitlin Hayden, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kamis malam. "Ia percaya ada kepentingan inti dipertaruhkan untuk Amerika Serikat. Negara-negara yang melanggar norma-norma internasional mengenai senjata kimia harus bertanggung jawab," kata Hayden.

Seorang pejabat senior AS mengatakan tindakan sepihak kemungkinan akan diambil, setelah pemungutan suara parlemen Inggris dilakukan. "Kita peduli apa yang mereka pikirkan. Kita menghargai proses itu. Tapi kita akan membuat keputusan yang perlu," kata pejabat itu.

Parlemen Inggris menolak permintaan Perdana Menteri David Cameron yang ingin melakukan respon kuat untuk mengklaim pemerintah Suriah telah menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri. Sebanyak 272 dari 285 suara menolaknya, dan Cameron mengatakan ia tidak akan melawan suara parlemen.

"Saya sangat percaya pada perlunya respon sulit untuk penggunaan senjata kimia, tapi saya juga percaya dalam menghormati kehendak DPR atas hal ini," katanya. CNN | TRIP B

Sumber : TEMPO.CO

HABIBIE SEBUT TENTARA 'PRABOWO SUBIANTO' BISA BIKIN INDONESIA KAYAK MESIR

CEC : Mantan Presiden RI, BJ Habibie kembali menceritakan lagi alasan pencopotan Prabowo Subianto dari jabatan Pangkostrad. Pada 22 Mei 1998, tepat sehari setelah Soeharto lengser, gejolak politik dan ekonomi sama sekali tidak terkendali. Habibie dituntut untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan membentuk kabinet baru. Berbagai masukan datang silih berganti termasuk dari Pangkostrad, yang saat itu dijabat Prabowo. "Dia (Prabowo) datang malam ngopi-ngopi. Saya dengarkan pendapatnya saya laksanakan menurut saya," ujar Habibie.

Beberapa saat sebelum diumumkannya kabinet, panglima ABRI Jenderal Wiranto melaporkan pada Habibie ada pergerakan yang mengkhawatirkan. "Ada Wiranto dia bilang pasukan Kostrad masuk ke Jakarta, pesawat sudah masuk ke bandara. Perintahkan semua kembali ke pangkalan. Kalau mereka tidak kembali ke pangkalan kita bisa kayak di Mesir, Myanmar, seperti sekarang," terang Habibie semalam di gedung Gedung Pusat perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (29/8).

Lantas, Habibie memerintahkan Wiranto untuk mencopot Pangkostrad, Prabowo. Kemudian meminta waktu untuk mengangkat Pangkostrad baru sebelum matahari terbenam.

Wiranto pun berkali-kali mengingatkan Habibie untuk segera mengangkat Pangkostrad yang baru. Akhirnya, Habibie merelakan siapapun diangkat Wiranto asal pengangkatan dilakukan sebelum matahari terbenam. "Diangkatlah Johny Lumintang sebelum matahari terbenam. Bukan Chaniago, setelahnya baru. Saya enggak kenal itu siapa dia," lanjut Habibie.

Pengangkatan yang terburu-buru ini diputuskan Habibie untuk menghindari ekskalasi negara yang lebih tinggi. Padahal niatan semula Wiranto menyerahkan jabatan Pangkostrad tersebut ke tangan Djamri Chaniago. Namun saat itu, Dajmri sendiri tengah berada di Bandung. Dikhawatirkan tidak terkejar maka Wiranto terpaksa mengangkat siapa pun di lingkungan terdekat istana. "Kalau saya umumkan jam 12 malam, dalam satu jam apapun bisa terjadi. Waktu dilaporkan saya tidak dibenarkan untuk mengambil resiko," tutup Habibie.

Perubahan Pangkostradpun terjadi setelah 17 jam, jabatan Pangkostard diserahkan kepada Pangdam III Siliwangi Mayjen Siliwangi Djamari Chaniago dari Johny Lumintang. [ian] - (*)

Sumber : merdeka.com

ANAK HILMI AMINUDDIN, RIDWAN HAKIM, SEBUT PEMBAWA DUIT RP. 40 MILIAR UTUSAN PRESIDEN SBY

CEC : Pembicaraan Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, dengan terdakwa kasus suap penambahan kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah, tersadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rekaman percakapan yang diputar jaksa di sidang Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Kamis, 29 Agustus 2013, mereka membahas duit Rp 40 miliar. “Empat puluh dikirim lewat Sengman dan Hendra waktu itu,” kata Fathanah dalam rekaman.

"Belum ada yang nyampe, bos," Ridwan menjawab. "Nggak mungkinlah. Udah beres, bener. Engkong sendiri waktu itu pernah ketemu dan tidak ada komentar," jawab Fathanah. Saat ditanya oleh hakim siapa Sengman itu, Ridwan menjawab bahwa ia adalah utusan presiden. "Utusan Presiden kalau datang ke PKS," katanya. 

Ketika ditanya lebih jauh, dia mengatakan Sengman adalah orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Di BAP (berita acara pemeriksaan) ditulis orang dekat SBY," ujarnya. Sedangkan Hendra adalah rekan Sengman. Namun ia tak tahu apakah ia merupakan orang SBY atau bukan. Ridwan pun tak tahu apa kaitan mereka dengan uang tersebut. "Saya tidak tahu. Beliau (Fathanah) bilang angka 40 M itu sudah dibawa oleh Sengman," katanya. 

Dalam rekaman, Ridwan mengatakan bahwa duit Rp 40 miliar itu belum sampai tujuan. Ada juga nama 'Engkong' dan 'El' yang disebut Fathanah. "Eh, Wan. Kewajibannya Ibu El sendiri berapa ke Engkong?" kata Fathanah kepada Ridwan. Ridwan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Engkong dalam rekaman adalah ayahnya, Hilmi Aminuddin. Sedangkan El adalah Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Soal duit Rp 40 miliar ini tercantum dalam dakwaan Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut jaksa, Elizabeth menjanjikan fee Rp 40 miliar untuk Luthfi jika perusahaannya berhasil mendapat izin penambahan kuota impor daging sapi sebanyak delapan ribu ton. NUR ALFIYAH. (*)

Sumber : TEMPO.CO

MENDAGRI GAMAWAN FAUZI LAPOR NAZARUDDIN KE POLISI ?

CEC : Menteri Dalam Negeri (mendagri) Gamawan Fauzi akan melaporkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Polda Metro Jaya, menyusul tudingan menerima fee dari proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). "Saya rencana besok melaporkan langsung ke Polda Metro Jaya tentang kicauan Nazar itu," ujar Gamawan saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (29/8/2013).

Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP. Menurut Nazaruddin, fee tersebut ada yang diterima Mendagri melalui transfer langsung, melalui sekretaris jenderalnya, serta lewat pejabat kementerian lain. Mantan anggota DPR itu bahkan menuding adik Mendagri ikut menerima fee proyek e-KTP. Tudingan disampaikan langsung oleh Nazaruddin setelah sebelumnya dilontarkan pengacaranya, Elza Syarief. Mendagri membantah menerima suap seperti kicauan Nazaruddin.

"Bila Nazar tak mampu membuktikan, saya minta diusut tuntas, karena itu merupakan penghinaan dan fitnah serta pencemaran nama baik saya," tegas Gamawan. Ia menambahkan, proyek e-KTP masih proses tender, sementara Nazar sudah tersangka dan lari ke luar negeri. Gamawan memaparkan, jika Nazar mengaku pelaksana, apakah di penjara Nazar masih jadi pelaksana ?. "Saya minta polisi benar-benar memproses laporan saya, dan menindaklanjuti pengaduan saya. Mestinya aparat hukum bisa langsung memproses Nazar karena dia mengaku menerima sesuai pengakuannya," ujar Gamawan Fauzi. (*)

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

MENDAGRI GAMAWAN FAUZI TERLIBAT KORUPSI E-KTP ?

CEC : Terpidana kasus korupsi wisma atlet Sea Games, M. Nazaruddin, melalui pengacaranya Elza Syarif kembali mengungkapkan sejumlah elite DPR yang diduga terlibat korupsi pengadaan Elektronik KTP (E-KTP). Elza mengatakan bahwa dalam proyek E-KTP bernilai Rp 5,9 triliun tersebut telah terjadi penggelembungan hingga 45 persen. Kendati demikian, Elza Syarif belum mau mengungkap terang siapa-siapa saja yang terlibat perkara tersebut. Dia berdalih baru bisa menyebutkan inisialnya saja, lantaran kasus ini sedang diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang terlibat itu SN dan AU. Lalu dari DPR itu ada MM, Olly DK, MA. Sementara dari pelaksananya AN, terus AS termasuk Nazaruddin juga terlibat. Terus ada GA, EG. Sudah itu dulu. Nanti lagi," kata Elza di kantor KPK, usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan tersangka TPPU Garuda, Selasa (27/8/2013).

Saat Elza membacakan inisial nama-nama tersebut dari selembar kertas, wartawan foto maupun TV sempat menyorot isi kertas tersebut. Kertas itu tidak tebal, dan tidak terlihat seperti hasil tulisan yang menggunakan komputer. Dalam kertas itu, tertulis sebagai pihak pelaksana adalah Nazaruddin dan sesorang bernama Andi Mangong. Dua orang yang disebut sebagai bos proyek E-KTP adalah Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto dan Anas Urbaningrum. Pihak lain yang ikut disebut terlibat adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kemendagri Dian Anggareni selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sugiarto, dan Ketua Panitia Lelang Drajat Wisnu S. Masih berdasarkan kertas itu, disebutkan juga soal pembagian uang ke pimpinan Badan Anggaran DPR. Nama Melcias Marcus Mekeng disebut menerima 500.000 dolar Amerika Serikat, Olly Dondokambey mendapat 1 juta dolar AS, dan Mirwan Amir 500.0000 dolar AS. Sementara dari Komisi II DPR yang tertulis menerima uang adalah Chairuman Harahap sebesar 500.000 dolar AS, Arief Wibowo 500.000 dolar AS, dan Ganjar Pranowo 500.000 dolar AS. Lebih jauh, saat ditanya wartawan apakah ada bukti lagi selain kertas tersebut, Elza mengatakan ada. Bahkan, rencananya, bila tak kelupaan membawa, kata Elza, pagi tadi pihaknya sudah memberikan bukti-bukti itu kepada penyidik KPK. "Ada semua bukti-bukti sudah rapi.Tapi kasusnya masih dalam penyelidikan," ujarnya.(*)

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

PBB DEPOK TIDAK MENCAPAI TARGET ?

CEC : Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan II Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Kota Depok, Sopian Suri, membenarkan, bahwa perolehan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Depok triwulan ke-3 tahun 2013 tidak mencapai target, sebaliknya melebihi target pendapatan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Raihan PBB hanya 70,37 persen dengan nilai Rp 97,50 miliar atau kurang Rp28,58 miliar, sedangkan BPHTB mencapai Rp 116milyar dari target Rp 103 miliar atau 112 persen. Adapun target 2013 untuk PBB sebesar Rp 130 miliar sedangkan BPHTB sebesar Rp 138 miliar. “Target PBB triwulan tiga ini belum terpenuhi, sedangkan BPHTB malah melebihi target. Kita masih terus berupaya agar target PBB sebesar Rp130 miliar terpenuhi,” ujarnya kepada "wartawan" Minggu (25/8/2013).

Menurutnya, minimnya raihan pendapatan dari sektor PBB lantaran adanya sejumlah kendala. Mulai tidak dilaporkannya peralihan dari developer ke penghuni rumah, perubahan lahan kosong menjadi rumah hunian, hingga sosialisasi kepada masyarakat. “Kami memang akan genjot perolehan PBB melalui verifikasi validitas data PBB, yang akan menerjunkan pegawai PBB ke lapangan. Sekarang program validasi tersebut sedang dilelang kepada pihak ketiga,” tutur Sopian.

Sopian menerangkan, bahwa untuk merangsang wajib pajak, pihaknya telah menggulirkan program bervitamin bagi enam wajib pajak pembayar PBB teladan dengan memberinya hadiah Rp 2juta per orang. Program ini memang baru dilakukan pada tiga kecamatan secara bergulir setiap tahun. Hadiah rangsangan itu, bahkan, rencana ditingkatkan dengan pemberian motor. “Hadiah ini sebagai penghargaan terhadap warga yang sadar pajak untuk pembangunan Kota Depok. Rencananya hadiah akan ditingkatkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” terang dia. Dia mengakui, setiap tahun realisasi pajak (PBB-BPHTB) meningkat lantaran mengejar target pembangunan mulai infrastruktur jalan hingga sumber daya manusia (SDM). Karenanya, ia memperkirakan target BPHTB akan ditingkatkan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2013. “Kita tunggu saja sinyal tersebut dari DPRD,” ucap Sopian.

Sementara itu ditempat terpisah, Muhammad HB, selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Gerinda Bangsa, memaparkan, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Pajak harusnya dapat memicu masyarakat proaktif terhadap kewajiban membayar pajak. Perda tersebut mampu menekan tindakan penyimpangan pajak yang mungkin terjadi. “Dalam Perda Pajak Daerah hanya memuat sanksi bagi wajib pajak saja. Seharusnya diberlakukan pula bagi petugas yang nakal,” paparnya.

Muhammad menjelaskan, ada aturan sanksi bagi pelaku penunggak pajak, itu tertera dalam pasal 86 ayat B. Namun pasal itu hanya mengatur sanksi bagi wajib pajak yang nakal. Sedangkan petugas pajaknya yang berpeluang melakukan tindakan serupa diabaikan. Maka ia berharap, Perda Pajak Daerah memuat kembali sanksi bagi petugasnya. Berupa pidana penjara, jika terbukti melakukan penggelapan. Termasuk upaya lain yang dapat merugikan daerah. “Misalnya ada upaya meringankan pajak, tapi tidak memenuhi aturan. Itu berarti tindakan meringankan pajak tersebut merupakan pelanggaran. Karena tidak memenuhi syaratnya,” imbuhnya.

Muhammad menambahkan, pemberlakukaan sanksi itu memang terbilan ringan. Karena tidak seperti sanksi lainnya. Hanya memang aturannya, tidak memungkinkan perda memuat sanksi lebih dari enam bulan. Lebih lanjut, Mohammad mengungkapkan, dalam Perda Pajak diatur pula kemudahan bagi wajib pajak. Diantaranya pengurangan nilai pajak, penghapusan pajak, dan peringanan nilai pajak. Semua itu, sambung dia diupayakan sebagai sarana membangun kesadaran wajiba pajak daerah. Sehingga tingkat pendapatan melalui sektor pajak dapat meningkat. “Kalau ada kemudahan itu kan bisa dilihat wajib pajak layak yang mana, tidak bisa berlakukan sembarangan,” pungkasnya. (Maulana Said) - [*]

Sumber : Radaronline

HACKER PRO PALESTINA HAPUS ISRAEL DARI GOOGLE ?

CEC : Dukungan dunia maya terhadap kedaulatan Palestina masih ada hingga sekarang. Setidaknya, hal ini nampak dari gerakan para hacker. Seperti yang dilansir oleh Haaretz (27/8), hacker pro Palestina baru saja mengambil alih laman Google khusus Palestina dengan alamat google.ps. Disebutkan, laman ini diubah menuju sebuah laman yang isinya menghilangkan berbagai identitas Israel di Palestina. Sebagai contoh di Google Maps, pengguna tak akan menemukan wilayah dengan nama Israel. Tertulis wilayah ini diganti dengan wilayah Palestina.

Sementara, juru bicara Google sendiri menganggap bahwa situs mereka tak diserang sama sekali oleh hacker. Namun, diduga hacker menyerang alamat IP pengakses google.ps sehingga diarahkan ke laman yang sengaja dibuat hacker tersebut.

Hacker yang melakukan serangan ini sendiri diketahui menggunakan identitas Dod, Hij@ker, alzher, Mr_AnarShi-T dan toxico-dz. Belum diketahui apakah mereka sebelumnya pernah terlibat dalam berbagai tindakan peretasan. Sebelumnya, laman google.ps memang sempat memicu protes dari pihak Israel. Israel menganggap bahwa ini merupakan penodaan di tengah pembicaraan damai antara negaranya dengan Palestina. [*]

Sumber : merdeka.com

JOKOWI DILAPORKAN KE POLISI ?, INI KOMENTAR AHOK.

CEC : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menanggapi santai soal pelaporan warga Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam laporan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya itu, masyarakat mengajukan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak terlapor. Alasannya, mereka merasa dibohongi usai terjadi penggusuran menggunakan kekerasan. "Ya bagus, dong, kalau mereka melaporkan kami," kata Ahok, Selasa, 27 Agustus 2013. 

Dalam negara hukum, Ahok melanjutkan, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan siapa pun kepada polisi atau menggugat di pengadilan. Bahkan, Ahok menyatakan siap jika nantinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kalah dan siap membayar ganti rugi, jika memang diharuskan. Menurut Ahok, langkah masyarakat Waduk Pluit yang membawa masalah ini ke ranah hukum sudah tepat, ketimbang mereka menghalang-halangi kerja pemerintah di lapangan. Pemerintah Provinsi DKI pun siap melaporkan balik, bila dibutuhkan. "Biar nanti dibuktikan mana yang benar atau salah," ujarnya.

Pada laporan itu, penduduk Waduk Pluit yang tergusur mendapatkan pendampingan dari Komisi untuk Tindak Kekerasan dan Orang Hilang serta Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka menuduh Pemerintah DKI telah menggusur dengan memakai cara kekerasan. Penggusuran itu sendiri terjadi pada Kamis lalu. Ketika itu, puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan polisi sempat bersitegang dengan penduduk Waduk Pluit. Penggusuran itu sendiri dilakukan karena Pemerintah Provinsi DKI bakal membangun taman di sisi barat waduk. (*)

Sumber : TEMPO.CO

JOKOWI : PENOLAKAN LURAH LENTENG AGUNG, SUSAN JASMINE ZULKIFLI, BUKAN KARENA PERSOALAN AGAMA, TETAPI KARENA ADANYA PERSAINGAN INTERNAL.

CEC : Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menanggapi dengan santai unjuk rasa sejumlah warga terhadap lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Menurut Jokowi, penolakan itu bukan karena persoalan agama tapi karena adanya persaingan internal. Jokowi menduga bahwa tidak semua orang yang melakukan aksi unjuk rasa itu adalah warga Lenteng Agung. Hal itu disampaikan Jokowi kepada para wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2013. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah DKI memiliki prosedur yang baku jika ada keluhan warga seperti di Lenteng Agung itu. Pemda akan selalu mengumpul informasi dari bawah dan dari lapisan terkait atas sebuah masalah, termasuk masalah di Lenteng Agung itu. Hasil pengecekan sementara di lapangan, tegas Jokowi, penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat itu bukan karena agama atau kinerja lurahnya. “Saya sudah cek. Saya sudah tahu lah inti persoalan sebenarnya. Tapi saya tidak mau umumkan dulu karena baru saya proses,” ujarnya.

Meski demikian, Jokowi tidak akan melarang warganya untuk menyampaikan aspirasi. Dan yang terpenting, lanjutnya, adalah penempatan Lurah berdasarkan prestasi dan kemampuannya, bukan didasarkan pada faktor-faktor seperti agama, suku dan sebagainya. Dan hingga kini, Jokowi dan Pemda DKI tidak akan meninjau ulang soal penempatan lurah Lenteng Agung itu. “Ya kalau mau menyalurkan aspirasi nggak ada masalah kan. Tapi saya tegaskan, kita menempatkan seseorang ditempat tertentu karena prestasi dan kemampuan. Untuk tinjauan ulang, sampai saat ini saya belum berfikir kesana,” terang Jokowi.

Soal kinerja Susan sebagai Lurah Lenteng Agung. Jokowi mengaku belum mengetahui secara mendetail, karena Susan menjadi lurah baru dua bulan. Evaluasi kinerja lurah dan camat baru akan dilakukan setelah enam bulan. "Pergantian lurah itu karena masalah prestasi dan kemampuan. Kalau tidak cocok baru akan diganti,”jelas Jokowi. (*)

Sumber : VIVAnews

BEDA AGAMA, LURAH LENTENG AGUNG DIDEMO WARGA

CEC : Keberadaan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, masih mendapat tentangan. Hari ini, Rabu 28 Agustus 2013, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kelurahan. Pantauan VIVAnews, terlihat massa aksi membentangkan spanduk yang berisi: Sosio, kultur, adat istiadat daerah dapat menjadi hukum, patuhilah !!! Aksi ini mendapat kawalan ketat dari aparat kepolisian. Saat ini, aksi tersebut masih berjalan damai.

Kapolsek Metro Jagakarsa, Kompol Herawati, mengatakan pihaknya menyiapkan 434 personel gabungan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengamankan jalannya aksi tersebut. Pengerahan personel sebanyak itu, menurut Herawati, bertujuan untuk memastikan aksi unjuk rasa berjalan tertib dan lancar. "Beberapa petugas akan ditempatkan di bagian depan gerbang dan bagian dalam Kantor Kelurahan. Petugas juga disiagakan di jalan raya untuk mengatur arus lalu lintas dari dan menuju Kantor Kelurahan Lenteng Agung," kata Herawati.

Sebelumnya, Susan sapaan akrab sang Lurah ini mengaku, dirinya tidak mempermasalahkan jika ada warganya yang menyampaikan aspirasi. Ia pun menegaskan, keberadaannya di sini sebagai lurah semata-mata hanya menjalankan tugas untuk melayani masyarakat. "Silahkan saja menyampaikan aspirasi. Saya di sini kan ditunjuk oleh pimpinan (Gubernur melalui SK-nya). Saya tidak akan mundur, karena yang berhak memutuskan saya ialah pimpinan," ujarnya.

Susan menuai kontroversi di kalangan sebagian besar warga lantaran status agamanya yang non muslim. (*)

Sumber : VIVAnews

LURAH SUSAN AKAN DIDEMO WARGA LENTENG AGUNG

CEC : Sekitar 300 warga Lenteng Agung berencana melakukan aksi unjuk rasa menolak Lurah Susan Jasmine Zulkifli pada Rabu, 28 Agustus 2013. Warga berdalih adanya pemimpin non-muslim di wilayah yang penduduknya mayoritas muslim adalah sesuatu yang tidak etis. "Lurah jadi tidak dapat hadir di acara keagamaan. Padahal di sini sering sekali ada acara keagamaan," ujar Mochamad Rusli, salah satu warga penolak Lurah Susan, kepada Tempo, Selasa, 27 Agustus 2013. Rusli mencontohkan kegiatan tarawih keliling yang biasanya diprakarsai Lurah Lenteng Agung dan diadakan selama Ramadan. "Bulan (puasa) lalu tidak ada," ujarnya. Undangan aksi demonstrasi kini sudah disebarkan dari mulut ke mulut. Rusli mengklaim undangan juga disebarkan lewat pengajian yang dilakukan di masjid dan musala. "Kami harap, lebih banyak yang datang, lebih baik," ujarnya. 

Rusli menyebutkan pendukung aksi unjuk rasa besok adalah Haji Sardiman, tokoh agama dari RT 13 RW 02 Kelurahan Lenteng Agung. Namun, saat dikonfirmasi Tempo, Sardiman membantah. Ia malah mengatakan mendukung Lurah Susan selama kinerjanya tidak bermasalah. Beberapa pengurus masjid di sekitar wilayah Lenteng Agung sudah mendengar kabar aksi yang akan digelar esok hari itu. Pengurus Masjid Al-Amin, Aqli, 34 tahun, menyatakan diajak untuk berdemonstrasi esok hari. Namun ia belum memutuskan akan ikut atau tidak. "Masih dipikir-pikir dulu, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya," ujar dia.

Sekretaris Kelurahan, Adhi Suryo, berharap warga tak memperpanjang masalah ini. "Bukan maunya Lurah juga ditempatkan di sini, ini tugas," ujarnya. Lagi pula ia mengatakan masalah ini sudah selesai. Seminggu setelah dilantik, pihak kelurahan mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membahas hal ini. "Di situ sudah selesai, mayoritas warga menerima," ujarnya. Orang-orang yang akan beraksi damai esok hari disebut sebagai warga minoritas yang tak terima dengan hasil pembahasan tersebut. Lurah Susan masih menolak berkomentar soal rencana aksi damai ini. "Saya no comment kalau masalah ini," ujarnya. (*)

Sumber : TEMPO.CO

AHMAD DHANI JADI "JURI X FACTOR AROUND THE WORLD" ?

CEC : Stasiun televisi RCTI ikut disalahkan karena menunjuk Ahmad Dhani sebagai salah satu juri 'X Factor Around The World' yang dihelat Sabtu malam (24/8/2013) lalu. RCTI ikut disalahkan karena faktor kemampuan berbahasa Inggris mantan suami Maia Estianty itu yang dianggap memalukan di depan jutaan penonton acara tersebut. Apalagi Ahmad Dhani bersebelahan dengan sederet juri-juri bule X Factor dari berbagai negara, antara lain Paula Abdul (juri X Factor dari Amerika), Louis Walsh (Juri X Factor Inggris Raya), dan Daniel Bedingfield (Juri X Factor Selandia Baru). Pantauan Tribunnews.com, ungkapan menyalahkan RCTI itu ada dalam komentar-komentar rekaman bahasa Inggris Ahmad Dhani di acara tersebut yang diposting ke Youtube. "Masa iya dimajuin jadi judge tapi gak bisa bahasa inggris? malu-maluin lah, ada nama Indonesia? tuh dipunggungnya and of course lah bule-bule itu gak bisa bahasa indonesia, for what? ada untungnya buat mereka? tapi coba kita, interview kerjaan aja kadang pake bahasa inggris yang pastinya membutuhkan kemampuan bahasa inggris. well, blak-blakan aja sih saya mah yaa..." komentar pengunjung Youtube bernama Aulia Prasetioadi. "Memalukan? Bercontohlah sama Anggun, Inggris lancar, Perancis fasih, tapi tetap fasih Jawa dan Indonesia-nya tidak luntur," tulis pemilik akun youtube v1nc3guan.

Meski demikian, tak semua mengkritik dan menyesalkan performa bos Republik Cinta Management itu. Tak sedikit pula yang bangga padanya. Bagi sebagian orang, kemampuan bahasa Inggris bukanlah keharusan, sebagaimana orang Jepang amat bangga dengan bahasa nasional mereka. "Pertama, salut buat Ahmad Dani memakai kostum Indonesia. Indonesia bangga menjadi tuan rumah. kedua Ahmad Dhani sudah berusaha barangkali karena grogi. Dan memang kemampuan bahasa Inggris yang kurang padahal ini adalah spektakulernya," tulis pemilik akun Dhie Land.

"Kenapa sih ada yg menghina orang hanya karena? orang itu nggak lancar berbahasa inggris...apakah bahasa inggris itu sudah menjadi syarat mutlak bagi kehidupan ya?" tulis Beno Setiawan.

"Ahmad Dhani telah mengajarkan kita semua yang penting mencoba. Orang Inggris juga nggak bisa berbahasa indonesia kan?" tulis Boly Junior.

"Kenapa mesti malu? Orang Inggris itu saja terbata-bata berbahasa Indonesia maka tidak salahnya kalo kita juga terbata-bata berbahasa Inggris," ' sambung Boly.

SEPOTONG-SEPOTONG:

Seperti diketahui, banyak orang menertawakan Ahmad Dhani karena komentarnya yang sepotong-sepotong saat jadi juri X Factor Around The World akhir pekan lalu, dan disiarkan langsung RCTI. "I don't know what I say.karena Inggris saya tidak lancar," kata Dhani ketika diminta komentarnya soal penampilan kontestan X Factor dari Inggris, Jahmene. Dari awal berbicara, Ahmad Dhani memang terbata-bata bahasa Inggrisnya. "I think.... i think......" kata Dhani, saat memulai mengomentari Samantha Jade dari Australia. Karena kalimat 'I think (saya pikir)' tidak segera disambung dengan kalimat berikut, kontan sorakan ledekan penonton membahana. Menyerah dengan bahasa Inggrisnya, saat memberikan komentar untuk Melanie Amaro, dari X Factor Amerika Serikat, Ahmad Dhani akhirnya berbahasa Indonesia. Tentu saja Amaro tidak paham. "Suaramu powerful sekali. Penonton jadi terbengong-bengong. Semua suka suara kamu," kata Ahmad Dhani yang tampil dengan menggunakan blankon. Tentu Samantha hanya tolah-toleh bingung dengan maksud Dhani. Anggun C Sasmi pun menerjemahkan perkataan Dhani untuk Amaro. "He said good things about you," kata Anggun. (*)

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

INI MODAL JOKOWI BUAT 'NYAPRES'

CEC : Sejumlah pengamat politik menilai Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo punya modal terbesar untuk memenangi kursi RI 1. Mereka menilai Jokowi punya keunggulan yang tak dimiliki calon presiden lain. "Dia tidak hanya didukung PDI Perjuangan, tapi juga lintas partai. Dia juga didukung mereka yang berada di luar Jawa," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana, Selasa, 27 Agustus 2013. Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia Kuskrido Ambardi menganggap Jokowi paling disukai oleh publik. Dodi menilai masyarakat suka dengan kepolosan Jokowi, termasuk tak mengutamakan protokoler, dan tak antipati terhadap kelompok masyarakat tertentu. "Itu modal yang melekat di Jokowi untuk maju jadi capres," katanya. 

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menilai elektabilitas Jokowi menjadi modal terbesarnya untuk maju sebagai calon presiden. Hasil survei berbagai lembaga bahkan menempatkan Jokowi di posisi teratas, mengungguli Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia Umar S. Bakry mengiyakan, kepercayaan publik menjadi modal krusial seseorang mencalonkan diri sebagai presiden. Kondisi itu tipikal sebuah negara yang sedang krisis kepercayaan terhadap elite politiknya. Menurut dia, tak semua politikus memperoleh kepercayaan masyarakat seperti yang diberikan kepada Jokowi. "Dan media akan mengiklankan secara gratis orang yang menjadi dambaan publik." (*)

Sumber : TEMPO.CO

ICAL : GOLKAR TAK BANGKRUT

CEC : Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) membantah adanya dana operasional untuk DPD yang masih belum dibayarkan. Soal keuangan Golkar, pria yang biasa disapaIcal ini menyatakan Golkar tak mungkin bangkrut. "Golkar kok bangkrut, kasihan amat. Kalau Golkar bangkrut maka partai yang lain lebih bangkrut duluan," kata Ical di Hotel Shangri La, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Ical menyatakan dana operasional yang dipolemikkan tersebut telah lancar dibayarkan ke kader-kader di daerah. Mereka menerima dana tersebut setiap enam bulan sekali. 

"Orang yang nggak mengerti saja yang ngomong. Itu kan dibayarkan setiap enam bulan. Masa menyelenggarakan acara (di daerah) saja bisa," ujar Ical.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung menyatakan perlunya pengkajian terkait pencalonan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres Golkar. 

Mengamini Akbar, Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai mengatakan memang ada dorongan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja partai, termasuk pencapresan Ical. "Nanti Rapimnas bulan Oktober, daerah-daerah meminta kita untuk evaluasi kinerja partai," kata Yorrys kepada "wartawan" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2013). (dnu/trq)

Sumber : detikNews

APA KAPASITAS HILMI AMINUDDIN TERKAIT QUOTA IMPOR DAGING SAPI ?

KOMITMEN FEE KETUA MAJELIS SYURO PKS HILMI AMINUDDIN RP. 17 MILIAR ?
 

CEC : Pengacara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainuddin Paru membantah ada komitmen fee sebesar Rp. 17 miliar dari PT Indoguna Utama kepada Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Komitmen tersebut diungkap saksi Elda Deviane Adiningrat terkait pengurusan kuota impor daging sapi. "Tidak pernah ada komitmen apapun dari Indoguna kepada Pak Hilmi. Lagipula, apa kapasitas Hilmi dan Elda?" kata Zainuddin dalam pesan singkat kepada VIVAnews, Kamis 22 Agustus 2013. 

Dia menambahkan, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin tidak punya kewenangan apapun dalam memutuskan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Meskipun Kementerian Pertanian ini dipimpin kader PKS, Suswono. Sebab, kata dia, putusan mengenai kuota dan impor daging harus diputuskan melalui rapat. "Dan ini di bawah koordinasi menko ekuin (ekonomi, keuangan, dan industri)," imbuhnya. Saat bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, Kamis 22 Agustus 2013, Elda sempat mengaku tidak mengetahui perihal komitmen uang Rp.17 miliar yang ditanyakan Fathanah padanya. Namun, setelah majelis hakim membacakan berita acara pemeriksaan Elda pada 19 Maret 2013, yang menyatakan bahwa uang tersebut terkait dengan pengurusan kuota impor daging sapi, Elda tidak membantahnya. "Dia (Fathanah) bilang ada komitmen yang tidak beres," ujarnya. Elda kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada Elizabeth Liman, bos Indoguna Utama. Dia membantah ada komitmen yang belum diselesaikan dengan Hilmi Aminuddin. "Ibu Elizabeth hanya mengatakan 'no no no'," terang Elda. Meski begitu kata Elda, Maria Elizabeth pernah menyampaikan kepada Fathanah untuk dipertemukan dengan siapapun yang bisa mengintervensi Menteri Pertanian dalam hal mengurus masalah penambahan kuota impor daging. "Kata terdakwa (Fathanah), Ustaz Luthfi," ucap Elda. Hakim Made menyebut, bukan hanya Luthfi Hasan yang diminta membantu soal impor daging itu, tapi juga petinggi PKS lainnya, yaitu Hilmi Aminuddin. Pernyataan itu diamini Elda. Pada 14 Mei lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah memeriksa Hilmi Aminuddin. Saat itu, Hilmi membantah menerima jatah Rp.15 miliar dari Ahmad Fathanah. "Nggak tahu (soal uang Rp15 miliar)," kata Hilmi. Dia juga berkilah anaknya, Ridwan Hakim, sebagai perantaranya meminta uang Rp.15 miliar ke Ahmad Fathanah. "Nggak-nggak," bantahnya. (umi)

Sumber : VIVAnews

JOKOWI JAWAB FOKE : "JAKARTA TAK AKAN BANGKRUT"

CEC : Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau yang biasa disapa Foke memberikan masukan kepada Pemprov DKI untuk menindaklanjuti arus urbanisasi di Jakarta. Foke menilai, masalah urbanisasi harus segera diatasi agar nantinya Jakarta tidak seperti kota Detroit di Amerika Serikat yang mengalami kebangkrutan.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menerima masukan tersebut dan menepis anggapan bahwa Jakarta akan seperti Detroit.

"Saya kira semua masukan, yang baik akan kita pakai. Tapi jauhlah, kita ini bukan Detroit, income kita juga besar, pertumbuhan ekonomi kita juga baik, dibanding nasional pun kita lebih baik," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/8).

Jokowi menambahkan, nantinya pelayanan perizinan juga akan diperbaiki, yang nantinya bisa berdampak positif dalam dunia usaha dan perekonomian. "Pelayanan perizinan bisa kita perbaiki dan bisa dipersepsikan positif oleh dunia usaha, saya kira itu kita akan lebih bagus lagi," kata Jokowi.

Sehari sebelumnya, Foke mengadakan acara halal bihalal di kediamannya. Jokowi tidak hadir dalam acara tersebut karena ia tidak mengetahuinya. Jika diundang, Jokowi mengatakan ia pasti datang. Dalam kesempatan itu, Foke mengungkapkan Kota Detroit di Amerika Serikat pernah jaya berkat industri otomotifnya. Namun, kota ini mengalami kebangkrutan karena salah urus. "Saya hanya menggambarkan saja, kota Detroit dulu berjaya, namun tanpa perencanaan yang matang, kota ini menjadi bangkrut karena tidak melakukan pembiayaan layanan dengan baik. Saya kira Jakarta jangan mengarah ke sana, harus ada penanganan dengan perencanaan yang matang," katanya.

Sumber : merdeka.com