APA KAPASITAS HILMI AMINUDDIN TERKAIT QUOTA IMPOR DAGING SAPI ?

KOMITMEN FEE KETUA MAJELIS SYURO PKS HILMI AMINUDDIN RP. 17 MILIAR ?
 

CEC : Pengacara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainuddin Paru membantah ada komitmen fee sebesar Rp. 17 miliar dari PT Indoguna Utama kepada Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Komitmen tersebut diungkap saksi Elda Deviane Adiningrat terkait pengurusan kuota impor daging sapi. "Tidak pernah ada komitmen apapun dari Indoguna kepada Pak Hilmi. Lagipula, apa kapasitas Hilmi dan Elda?" kata Zainuddin dalam pesan singkat kepada VIVAnews, Kamis 22 Agustus 2013. 

Dia menambahkan, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin tidak punya kewenangan apapun dalam memutuskan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Meskipun Kementerian Pertanian ini dipimpin kader PKS, Suswono. Sebab, kata dia, putusan mengenai kuota dan impor daging harus diputuskan melalui rapat. "Dan ini di bawah koordinasi menko ekuin (ekonomi, keuangan, dan industri)," imbuhnya. Saat bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, Kamis 22 Agustus 2013, Elda sempat mengaku tidak mengetahui perihal komitmen uang Rp.17 miliar yang ditanyakan Fathanah padanya. Namun, setelah majelis hakim membacakan berita acara pemeriksaan Elda pada 19 Maret 2013, yang menyatakan bahwa uang tersebut terkait dengan pengurusan kuota impor daging sapi, Elda tidak membantahnya. "Dia (Fathanah) bilang ada komitmen yang tidak beres," ujarnya. Elda kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada Elizabeth Liman, bos Indoguna Utama. Dia membantah ada komitmen yang belum diselesaikan dengan Hilmi Aminuddin. "Ibu Elizabeth hanya mengatakan 'no no no'," terang Elda. Meski begitu kata Elda, Maria Elizabeth pernah menyampaikan kepada Fathanah untuk dipertemukan dengan siapapun yang bisa mengintervensi Menteri Pertanian dalam hal mengurus masalah penambahan kuota impor daging. "Kata terdakwa (Fathanah), Ustaz Luthfi," ucap Elda. Hakim Made menyebut, bukan hanya Luthfi Hasan yang diminta membantu soal impor daging itu, tapi juga petinggi PKS lainnya, yaitu Hilmi Aminuddin. Pernyataan itu diamini Elda. Pada 14 Mei lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah memeriksa Hilmi Aminuddin. Saat itu, Hilmi membantah menerima jatah Rp.15 miliar dari Ahmad Fathanah. "Nggak tahu (soal uang Rp15 miliar)," kata Hilmi. Dia juga berkilah anaknya, Ridwan Hakim, sebagai perantaranya meminta uang Rp.15 miliar ke Ahmad Fathanah. "Nggak-nggak," bantahnya. (umi)

Sumber : VIVAnews