CEC DEPOK : LSM Hati Nurani Rakyat (HANURA) kepada wartawan mengungkap; "Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Ir. Herry Pansila Prabowo, harus segera diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga ada mark-up harga dari barang elektronik Running Tex Elektronik berjalan yang terletak di tiga (3) titik wilayah yakni Jln. Margonda, Jl. Raya Bogor, dan Jln. Alternatif Cibubur Kota Depok. Nilai pagu dari pengadaan barang/jasa tersebut adalah sebesar Rp. 3,2 Miliar dari APBN Pemerintah Pusat. Namun dalam pelaksanan pembelian barang harganya per unit adalah sebesar Rp. 400 juta X 3 unit yakni hanya sebesar Rp. 1,2 Miliar. Berarti dana bantuan Pemerintah pusat tersebut masih ada sisanya sebesar Rp. 2 miliar, lalu dikemanakan ???
Kemudian yang dipermasalahkan oleh kalangan kontraktor Kota Depok adalah tidak adanya suatu transparansi dari Pemkot Depok khususnya dari Diskominfo tentang adanya proyek tersebut pada tahun 2011 yang lalu. Yakni kapan pengumumannya, serta kapan ditenderkan, serta siapa-sipa pererta tender dan siapa pemenang dari tender tersebut. Kenapa hal itu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi ???
Kemudian yang dipermasalahkan oleh kalangan kontraktor Kota Depok adalah tidak adanya suatu transparansi dari Pemkot Depok khususnya dari Diskominfo tentang adanya proyek tersebut pada tahun 2011 yang lalu. Yakni kapan pengumumannya, serta kapan ditenderkan, serta siapa-sipa pererta tender dan siapa pemenang dari tender tersebut. Kenapa hal itu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi ???
Bahkan mengenai prosedur tentang adanya bantuan keuanagn atau hibah dari Pemerintah Pusat atau dari Kementerian Kominfo. Kalau hal itu diberikan dalam bentuk hibah bantuan keuangan tentu hal itu harus dimasukkan dulu terhadap APBD Kota Depok, tidak langsung dibelanjakan. Kecuali kalau Pemerintah Pusat memberikannya dalam bentuk barang, maka Pemkot Depok hanya sebagai penerima dan pengguna barang tersebut", ujarnya. (cy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar