KETUA KPU DEPOK, MOHAMMAD HASAN DENGAN WAKIL KETUA DPRD KOTA DEPOK, PRIHANDOKO TELAH BERSEKONGKOL UNTUK MELAKUKAN "PEMBOHONGAN PUBLIK"

CEC DEPOK : Menyikapi permohonan kasasi banding KPU Depok kepada Mahkamah Agung, karena KPU Depok telah dinyatakan kalah dan bersalah di PTUN Bandung dan PT TUN Jakarta, maka KPU Depok mengharapkan "bantuan" berupa "kasasi" dari Mahkamah Agung. Namun, permohonan KPU Depok tersebut, ditolak oleh Mahkamah Agung dan malahan Mahkamah Agung "menghukum" KPU Depok karena bersalah. Ironisnya, KPU Depok dan para pendukungnya mengatakan putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilukada tahun 2010. Jadi, untuk apa KPU Depok mengajukan permohonan kasasi banding kepada Mahkamah Agung jika KPU Depok tidak mengharapkan apa-apa dari Mahkamah Agung..????
Kemudian, Ketua KPU Depok, Mohammad Hasan dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Prihandoko mengatakan bahwa mereka belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung tersebut, padahal putusan itu dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2012.
Hal senada, Ketua Koalisi Kerakyatan, Gita Kurniawan, selaku pendukung pasangan Nurmahmudi – Idris Abdul Shomad (Nur Berkhidmad), menyambut baik putusan tersebut, namun menurutnya hal itu tidak akan mempengaruhi apa yang sudah berjalan sekarang ini, terlebih lagi tidak adanya amar putusan Mahkamah Agung, sebab keputusan tertinggi mengenai sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah keputusan Mahkamah Konstitusi, katanya.

Putusan Mahkamah Agung No. 14 K/TUN/2012 hari Selasa tertanggal 06 Maret 2012 tersebut, oleh Ketua Majelis Hakim Agung, yaitu ; Marina Sidabutar, SH, MH, bersama-sama dengan Hakim-Hakim Agung ; Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA, dan H. Yulius, SH, MH, sebagai anggota majelis hakim agung, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung, memerintahkan: Kepada KPU Depok agar segera melakukan Rapat Pleno Ulang untuk mengeluarkan/menerbitkan keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode tahun 2011 - 2016. Dengan kata lain, karena Nurmahmudi dengan Idris Abdul Shomad sudah terlanjur menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok secara tidak syah dan cacat hukum untuk periode tahun 2010 - 2015, maka dalam putusannya, Mahkamah Agung memerintahkan kepada KPU Depok agar segera menyelenggarakan dan melaksanakan pemilukada ulang Walikota dan Wakil Walikota Depok untuk Periode tahun 2011 - 2016. (cy)