KETUA FRAKSI GOLKAR, ASHRAF ALI : "BIAYA PELANTIKAN GUBERNUR DKI JAKARTA HARUS DIPANGKAS. RP. 822 JUTA TERLALU BESAR, CUKUP RP. 500 JUTA SAJA".

CEC : VIVAnews - Sejumlah Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta alokasi anggaran pelantikan gubernur DKI Jakarta terpilih yang jumlahnya mencapai Rp822 juta, untuk dipangkas. Saat ini memang, berdasarkan hitung cepat calon Gubernur DKI Joko Widodo menang di Pilkada DKI putaran kedua.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Aliman Aat, mengatakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI yang rencananya berlangsung 7 Oktober mendatang, sudah selayaknya digelar secara sederhana. "Pelantikan itu bukan pesta kemenangan. Namun titik landas untuk bekerja sang pemenang," ujar Aliman, di Jakarta, Rabu, 26 September 2012.
Hal senada juga dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar, Ashraf Ali. Menurut dia, pihaknya telah mengajukan permintaan pemangkasan anggaran. "Kami meminta anggaran dipangkas. Sebelumnya mencapai Rp.822 juta kami meminta dipangkas hingga di kisaran Rp.500 juta," katanya.

Ashraf menuturkan, proses pelantikan calon pemimpin Ibukota ini akan menjadi perhatian seluruh warga Jakarta. Maka dari itu, sudah sepatutnya berlangsung secara sederhana. "Ingat, pelantikan ini bukan resepsi pernikahan atau pesta. Yang digunakan adalah uang negara yang merupakan uang rakyat," katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selamat Nurdin, menyatakan pelaksanaan pelantikan yang terlalu mewah akan menyakiti perasaan masyarakat. Terlebih, masih banyak warga Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan. "Pelantikan ini jangan sampai menyinggung perasaan rakyat. Jadi memang harus berlangsung sederhana," ungkap Selamat yang juga merupakan Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis alokasi anggaran pelantikan Gubernur DKI Jakarta terpilih sebesar Rp.822.445.000. Fitra menilai jumlah tersebut terlalu besar. Koordinator FITRA, Uchok Sky Khadafi, menilai ada baiknya jumlah tersebut dikurangi sebesar 50 persen hingga mencapai angka Rp.400 juta. "Ini agar upacara pelantikan tidak boros anggaran, maupun kegiatan upacara pelantikan jadi sederhana, dan hikmah buat publik. Toh Jokowi juga dipilih kebanyakan suara dari rakyat," kata Uchok. (cy)