CEC : Sebanyak 32 orang anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan menggulingkan Gubernur Jokowi dengan menggunakan Hak Interpelasi DPRD. . Padahal, Jokowi menjadi Gubernur berdasarkan atas pilihan rakyat, bukan pilihan DPRD. Jadi TUPOKSI DPRD hanya mengawasi kinerja Pemprov DKI bukan mengawasi Gubernur. Hanya rakyat lah yang berwenang mengawasi Gubernur termasuk DPRD nya.
Berbagai kalangan menilai "ancaman" para anggota DPRD DKI Jakarta tersebut merupakan sikap DPRD yang arogan dengan tujuan meningkatkan nilai bargening Dewan, ujar mereka.
1. Anggota DPRD mengancam pemakzulan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, rupanya masyarakat tidak rela Gubernur yang dipilih oleh warga tersebut diancam.
2. Beberapa kelompok masyarakat pun balik membalas. Mereka berencana menyebarkan foto-foto 32 orang anggota DPRD yang mendukung pemakzulan Jokowi.
3. Demikian disampaikan perwakilan Forum Komunikasi Jakarta Baru dan lembaga sosial kemasyarakatan Halo Jakarta saat aksi unjuk rasa mereka di Bundaran HI pada Minggu.
4. Kami akan menyebarkan foto-foto anggota yang mengancam Jokowi biar rakyat tahu bahwa inilah orang-orang yang tidak prorakyat.
5. Kami yakin rencana pemakzulan hanya karena politisasi, padahal tidak pernah bawa-bawa partai. Jokowi bukan karena partai tapi figur.
6. Jadi hendaknya janganlah kekurangan program KJS dipolitisasi," kata Panji Virgianto, salah seorang anggota Halo Jakarta.
7. Panji menyatakan, program KJS memang memiliki kelemahan dan DPRD memiliki hak interpelasi. Namun, sebaiknya hak interpelasi dilakukan untuk melakukan koreksi dan memperbaiki, bukannya dipakai untuk mempolitisasi dan mengancam.
8. Jangan menilai program itu lemahnya saja, kalau ada kekurangan wajar. Tugas DPRD untuk mengoreksi dan memperbaiki, bukan mempolitisasi.
9. Jadi kami bukan mengancam DPRD, tapi mengingatkan agar mereka menempatkan tugas sesuai fungsinya,"
10. Adapun 32 orang anggota DPRD DKI yang fotonya akan disebar terdiri dari 20 orang dari Fraksi Partai Demokrat, 2 orang dari Fraksi PAN, 1 orang dari Fraksi Partai Golkar, 5 orang dari Fraksi Partai Hanura, dan 4 orang dari Fraksi PPP.
11. Seperti diberitakan, mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.
12. Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.
13. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.
Nama2 anggota DPRD DKI Jakarta yg mengajukan interplasi ;
1, Aliman Aat FPD
2, Taufiqurahman FPD
3, Habib Alaydrus FPD
4, Abdul Mutholib FPD
5, Sandy FPD
6, Neneng hasanah, FPD
7, Siti Sofiah FPD
8, Mujiyono FPD
9, Hidayat ar yasin FPAN
10,Moh. Asyari FPAN
11, Agung haryono, FPD
12, Nawawi FPD
13, Rukun santoso, F HPD
14, Lucky, FPD
15, Berlin, FPD
16, Matnoor tindoor, FPPP
17, Ichwan Zayadi, FPPP
18, Fahmi Zulfikar, F HDS
19, Guntur, F HDS
20, Farel Silalahi, F HDS
21, TS yance, FPD
22, Abdul Aziz, FPPP
23, Ruddin Akbar Lubis, FPG
24, Hendry Ali, FPD
25, Marie Amadea, FPD
26, Mirna Na'Amin, FPD
27, Dr Suprawito, F HDS
28, Belly Bilalusalam, FPPP
29, Santoso, FPD
30, Hardi, FPD
31, DR Marthin, FPD
32, Maria Hernie, FPD
FB matanews.com - [cec]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar