CEC DEPOK, Depok Interaktif : Setelah Proyek Running Text Rp 3,2 M Disoal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Ir. Herry Pansila Prabowo, membuat program diseminasi dengan menganggarkan biaya doktrin Informasi Pembangunan Kota Depok senilai Rp 700 juta lebih. Ditengah sulitnya ekonomi masyarakat dan juga masih banyaknya masyarakat Kota Depok yang menderita kekurangan gizi, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika justru terkesan ingin menghambur-hamburkan uang rakyat. Setelah ramai disorot oleh berbagai media lokal dan nasional serta media online terkait dengan proyek papan informasi Running Text (tulisan berjalan) yang dipasang di tiga titik lokasi berbeda, kali ini Dinas yang dipimpin Herry Pansila itu dikabarkan telah menganggarkan dana APBD tahun 2012 untuk mendoktrin masyarakat terkait informasi pembangunan-pembangunan yang dilakukan pada era kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail & KH. Idris Abdul Shomad. Dana yang diajukan untuk kegiatan diseminasi (doktrin) informasi pembangunan Kota Depok tahun 2012 tersebut dikabarkan menelan dana sekitar Rp 700 juta lebih. Namun jika diamati dari alokasi program kegiatan di Diskominfo, ada beberapa kegiatan yang hampir sama fungsinya dengan program diseminasi, yakni layanan siaran informasi di media elektronik sebesar Rp 247 juta lebih dan juga pengembangan kemitraan dengan media massa Rp 384 juta lebih. Program yang terkesan tumpang tindih tersebut tentu saja sangat disayangkan banyak pihak, baik itu dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga para pimpinan organisasi Pers yang getok menyoroti program-program Pemkot Depok yang dinilai tidak pro rakyat.
Menurut salah seorang wartawan senior yang juga pernah memimpin Asosiasi Wartawan Kota (AWK), Dasmir Ali Malayoe, Kepala Diskominfo Kota Depok dinilai tidak perduli dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat kita saat ini. Buktinya, program-program yang kurang bermanfaat bagi masyarakat terus dilaksanakannya. Untuk itu, Dasmir meminta agar Walikota Depok segera ‘menjewer’ Kadiskominfo sebelum emosi dan kemuakan masyarakat Kota Depok bergolak. “Seharusnya, pucuk pimpinan di Kota sejuta Belimbing ini tanggap dengan kepedihan dan derita yang dialami masyarakat, bukan malah merestui jajarannya untuk menggerogoti duit APBD. Jangan sampai emosi masyarakat meluap sehinggat menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan. Untuk itu, segera copot Kadiskominfo dan ganti dengan pemimpin yang pro rakyat”, tegas Dasmir mengingatkan, Minggu (26/2).
Sebelumnya, Ketua DPC Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kota Depok, Tardip Panggabean menyatakan bahwa jika di Jepang, pejabat seperti itu sudah mengundurkan diri karena mereka sadar diri dan malu kalau mereka makan sehari- harinya pakai uang hasil pajak rakyat, tapi tidak becus bekerja apalagi sampai menghamburkan uang rakyat.
Sejumlah LSM Kota Depok pun sudah mulai kasak-kusuk akan beramai-ramai me nuntut agar Kepala Diskominfo segera mundur atau dicopot karena tidak memahami tupoksinya dan terkesan lebih sering menghamburkan uang rakyat. “Awas jika nanti sampai terbukti maling uang rakyat, kami tidak akan tinggal diam”, tegas Boges Suryadi, Aktivis REPDEM yang konsisten menyuarakan aspirasi rakyat. (ferry/TRO)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar