Penyadapan AS dan Australia Disoal.

CECDepok.com : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan tindakan penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut. "Pada prinsipnya kalau benar seperti yang diberitakan sungguh ini sangat disesalkan karena suatu hubungan diplomasi tidak boleh terkontaminasi dengan aksi penyadapan," ujar Jubir Presiden, Julian Pasha di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (1/11/2013). 

Julian menambahkan, Indonesia belum mengambil sikap terkait kasus tersebut. Alasannya, Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa masih mencari klarifikasi informasi penyadapan tersebut. "Presiden telah lapor ke Menlu, Presiden minta Menlu berkomunikasi dan minta klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Tentu semua pihak bekerja makanya kita menunggu penjelasan dari pihak resmi," tambah Julian.

Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Indonesia tentunya tidak senang dengan apa yang dilakukan kedua negara, AS dan Australia. "Dan apabila benar tentu kita tidak happy, apabila ada penyadapan, kita pasti akan sampaikan itu adalah tidak profesional dan tidak lazim dilakukan oleh negara manapun," kata Djoko di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (1/11/2013). Namun Djoko menegaskan, pemerintah belum bisa mengeluarkan sikap resmi soal penyadapan tersebut. Menurutnya, sikap pemerintah masih menunggu klarifikasi yang dilakukan Kementerian Luar negeri. Karena pemerintah melalui Kemenlu telah memanggil pihak Kedubes Australia. "Saya belum bisa berandai-andai, kita tunggu jawabannya mereka dulu," jelas Djoko. Soal sikap Uni Eropa yang mengecam AS karena melakukan penyadapan serupa, menurut Djoko hal itu sebagai sikap lumrah. "Jerman juga akan lakukan yang sama ketika dia tahu disadap," pungkasnya.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan tidak seharusnya Australia melakukan operasi spionase dari kantor kedutaannya di Jakarta, sebagaimana dilaporkan di media. Menggunakan istilah lokal Australia, Menlu Marty mengatakan, "it's not cricket to do these kind of things". Dalam "bahasa gaul" di Australia, "it's not cricket" merujuk kepada suatu tindakan yang kurang adil, meskipun tidak dapat dikatakan melanggar aturan main. Menlu Marty kebetulan berada di Perth, Australia Barat untuk suatu konferensi. Kepada wartawan, Jumat (1/11/2013), ia mengatakan prihatin jika Australia benar-benar melakukan apa yang dilaporkan oleh media sebagai kegiatan spionase. Menurut Menlu Marty, ini bukan masalah bahwa sebuah negara memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan mata-mata. "Ini terutama menyangkut masalah saling percaya, bukan?" tegasnya. "Suatu negara mungkin memiliki kemampuan teknis untuk menyadap dan mungkin sudah mendapatkan banyak informasi. Namun ongkosnya dari sisi hilanganya rasa saling percaya, ini yang saya kira perlu dipikirkan," kata Menlu Marty lagi.Ia mengatakan telah menyampaikan permasalahan ini kepada Menlu Australia Julie Bishop. Marty juga mengatakan laporan yang menyebutkan bahwa NSA menggunakan kedutaan Australia di Jakarta untuk memata-matai negara Asia menunjukkan "pelanggaran serius" peraturan diplomatik.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro sempat dengan tegas menyatakan penyadapan itu tidak ada. Namun kini, Menhan akan mericek lagi ke Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). "Saya pastikan dulu apa kita disadap atau tidak," demikian jawab Menhan saat ditanya wartawan mengenai apakah pihak Indonesia sudah mengetahui bahwa negara seperti AS dan Australia menyadap Indonesia. Hal itu dikatakan Menhan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013). Menhan menambahkan sedang menunggu perkembangan hasil pengecekan perihal penyadapan AS dan Australia ke Lemsaneg. Lemsaneglah lembaga yang melakukan enkripsi (membuat sandi) di bawah koordinasi Kemenhan. "Kita minta sistem di Lemsaneg untuk bekerja untuk memastikan. Sebelum ada kepastian, saya belum bisa sampaikan sesuatu. Walaupun di sana-sini sudah ada suara-suara, ehh kita termasuk yang disadap dan lain sebagainya. Tapi lebih baik kita tunggu perkembanganya," jelasnya diplomatis.

Kepala Badan Intelejen Negara (Ka BIN) Marciano Norman telah memanggil pihak intelijen Amerika Serikat di Jakarta. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi penyadapan yangdilakukan Kedubes AS. "Langkah-langkah yang kita ambil sekecil apapun info itu harus ditindaklanjuti. BIN telah panggil perwakilan counter partnya intelejen AS di Jakarta," ujar Marciano di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (1/11/2013). Selain memanggil pihak intelejen AS, BIN juga akan melakukan pendalaman dari beberapa pihak AS di Indonesia. Adapun nanti hasil klarifikasi BIN kepada pihak intelejen AS sebagai bahan rujukan Kemenlu untuk menindaklanjuti kasus penyadapan ini. "BIN dan lainnya akan lakukan langkah terukur dan bisa selesaikan masalah ini dalam batas-batas kewenangan kami dan ke depan bisa jadi bahan untuk Kementerian Luar Negeri untuk tindaklanjut," kata Marciano.

Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Mayjen TNI Djoko Setiadi mengatakan, ada persandian untuk menjaga dan mengamankan semua data informasi rahasia negara. Namun saat ini, baru 60 persen instansi pemerintah Indonesia yang tercover jaringan sandi negara. Sebagian besar masih berada di pulau Jawa. "Kalau masalah disadap, pada masa sekarang ini, tidak ada satupun alat yang tidak bisa disadap. Seluruh peralatan yang menggunakan gelombang elektromagnetik pasti bisa disadap. Di sinilah fungsi adanya sandi kita enkripsi. Silakan disadap, tapi mereka tidak bisa membacanya," kata Djoko Setiadi pada Raker Persandian Nasional di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (30/10/2013). Enkripsi merupakan proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Data yang dienkripsi kemudian diproses lagi agar lebih aman, sehingga terdapat pengamanan ganda. Dengan cara itu, Lemsaneg memastikan tidak ada kebocoran sandi negara sampai detik ini. Penguatan pengamanan dokumen dengan sandi akan terus ditingkatkan. Lemsaneg sedang berusaha meningkatkan pengamanan lewat teknologi kunci dan algoritma. "Semua ancaman bahaya bisa datang dari dalam dan luar. Seperti ancaman kejahatan dunia cyber. Instansi-intansi pemerintah yang telah tercover sandi negara, akan aman dari serangan-serangan tersebut," katanya.

Sumber : detikNews