TRAGEDI BERDARAH ANTARA SYIAH DENGAN SUNNI DI MADURA.

CEC : Reporter merdeka.com Andrian Salam Wiyono melaporkan : "Tragedi berdarah antara Syiah-Sunni di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Minggu (26/8) kemarin, dinilai oleh tokoh-tokoh Madura karena pemerintah setempat tidak tanggap terhadap isu SARA yang terjadi sebelum kerusuhan pecah. Hal ini dibeberkan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Madura (FKMM), Achmad Zaini, Senin (27/8). Dia menilai kejadian Sampang disebabkan karena pemerintah daerah tidak tanggap dengan keberadaan Syiah di Sampang. "Kejadian ini bukan kali pertama, tetapi sudah yang kali keduanya. Kalau saja pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Sampang tanggap dengan keberadaan Syiah di Sampang, tentu saja kejadian ini tidak sampai terjadi," keluh Zaini menyesalkan peristiwa yang menyebabkan dua korban jiwa itu. Apalagi, lanjut dia, kasus Syiah-Sunni di Sampang tersebut, bukan termasuk karakter budaya masyarakat Madura. "Seminggu sebelum tragedi Syiah-Sunni pecah di Sampang, ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar Madura sempat menyampaikan keluh kesahnya kepada Bupati Sampang dan Gubernur Jawa Timur, bahwa keberadaan Syiah di Sampang, kondisi gawat. Namun tidak ditanggapi serius," cerita dia. Zaini menceritakan, beberapa bulan sebelumnya, juga sudah terjadi perselisihan antara dua kelompok agama tersebut. "Namun, lagi-lagi, pemerintah tidak serius menangani persoalan tersebut, akhirnya terjadi konflik lagi hingga terjadi kebakaran dan pembantaian seperti kemarin." Untuk itu, dalam waktu dekat, FKMM, akan mempertemukan para tokoh-tokoh besar di Madura dan tokoh lintas agama guna membahas masalah tersebut. Diharapkan, dalam pertemuan itu nantinya, bisa memberikan kesepakatan, bahwa peristiwa di Sampang adalah kejadian yang terakhir. Menanggapi kemungkinan adanya relokasi bagi penganut Syiah di Sampang, Zaini menyatakan, keputusan itu berada di tangan pemerintah. Namun, Zaini berharap, lebih baik tidak ada relokasi, sebab penganut Syiah di Sampang merupakan warga asli Sampang. "Dan lagi kalau sampai ada relokasi, itu berarti sama halnya pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah. Lebih baik biarkan mereka di sana, tetapi harus ada perhatian dari pemerintah," pungkas dia berharap. (cy)