CEC : Murthada Sinuraya dari LSM Forum Riset Ekonomi Sosial Humanity (FRESH) mengatakan : "Kasus Dugaan Korupsi Dana APBD Kota Depok Sebesar Rp.422 Miliar Dipertanyakan. Lebih dari setahun, kasus dugaan korupsi pejabat SKPD Pemkot Depok dari dana APBD Kota Depok Tahun 2008-2011 senilai Rp 422,76 miliar, telah masuk ranah pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Namun, lanjutan pengusutan kasus yang awalnya ditangani dengan cepat tersebut, namun hingga kini tidak menemui titik yang jelas, bahkan terkesan mandek alias berhenti. Kasus yang sudah disidik Kejati Jabar sejak Maret tahun 2012 lalu, hingga kini tidak ada kejelasan pemeriksaan kasus dugaan korupsi tersebut", Ujar Murthada Sinuraya. Selanjutnya Murthada Sinuraya menambahkan, "Sejak awal pihak Kejati Jabar sangat getol untuk membongkar kasus tersebut. Oleh sebab itu kini public warga masyarakat Depok mempertanyakan kredibilitas Kejati Jabar yang tidak serius mengusut kasus yang melibatkan 10 kepala dinas di Pemerintahan Kota Depok tersebut. Direktur FRESH, Murthada Sinuraya, mendesak Kejati segera membeberkan hasil penyidikan kasus korupsi tersebut. Kalau memang Kejati Jabar tidak mampu untuk mengusutnya, maka lebih baik penanganan kasus tersebut diserahkan saja kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab kalau pihak KPK yang menangani kasus dugaan korupsi tidak ada yang di SP3 kan," tambah dosen Universitas Pancasila ini.
Sementara itu, bahwa kasus korupsi di Kota Depok tersebut yaitu meliputi pengadaan lahan untuk lima kantor kecamatan baru di Depok senilai Rp 17,6674 miliar, pembangunan gedung KONI Depok berikut pagarnya senilai Rp 4,7 miliar, program peningkatan kompetensi indeks pembangunan manusia (IPM), dan bantuan social (bansos) tahun 2008 senilai Rp 40,9 miliar. Kemudian pengadaan lahan untuk pembangunan gedung pemerintahan dan pengadaan lahan jaringan pipa air bersih pada 2009 senilai Rp 121,1 miliar, aset tetap pengadaan alat angkutan, pengadaan bangunan untuk gedung pemerintahan 2010 senilai Rp 128 miliar, hibah pemerintah pusat ke Kota Depok pada 2010 senilai Rp 24,7 miliar. Kemudian hibah pemerintah pusat kepada badan, lembaga organisasi swasta melalui Pemerintah Kota Depok 2010 sebesar Rp 11,1 miliar. Hingga kini Kejati Jabar belum berhasil menangkap Bendahara Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar (KUMKMP) Depok, Suhendra, yang diduga sengaja disuruh melarikan diri. Adapun pejabat yang sudah ditangkap dan telah menjalani pemeriksaan adalah Kepala Kepala Dinas KUMKMP Depok berinisial Herman Hidayat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Depok, Misbahul Munir, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Depok, Yayan Arianto. Mereka telah diperiksa tim yang diketuai Asisten Kejati bidang Intelijen, Sampeh Tua Ginting tahun 2012 yang lalu.
Menurut Murthada Sinu¬raya, bukan hanya empat Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang disidik Kejati Jabar. “ Bahkan enam lagi pejabat Depok yang masuk daftar pemeriksaan di dinas dan badan yang tersangkut kasus korupsi dana Bansos di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Pemerintah Kota Depok,” ungkap Murthada.
Murthada adalah merupakan mantan anggota DPRD Kota Depok periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Demokrat, yang kini menduduki kepengurusan di DPP Partai Demokrat. Bahkan melaporkan kasus dugaan korupsi dana APBD Depok 2008-2011 tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kejati Jabar. Bahkan surat yang dilayangkan kepolisian kepada Kejaksaan Agung agar kasus itu ditindaklanjuti, tidak pula direspons Kejati Jabar dengan cepat, tapi kasus tersebut terkesan dipetieskan,?. [tardip/cec]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar