.jpg)
Adi menilai Menteri Tifatul akan kooperatif bila Kejaksaan membutuhkan keterangannya dalam kasus ini. Namun mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan itu belum bisa memastikan kapan pemeriksaan dilakukan. Ia juga tak mau menyebutkan apakah jaksa menemukan bukti soal peran politikus PKS tersebut dalam praktik korupsi itu. Kasus layanan internet ini sudah menjerat dua tersangka yakni Direktur PT Multi Data Rancana Prima, Doddy Nasiruddin Ahmad dan Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI), Santoso.
Kasus ini bermula saat Kementerian Komunikasi menganggarkan Rp 3 triliun untuk perluasan internet di daerah. Instansi yang dipimpin Tifatul itu lantas bekerjasama dengan sejumlah perusahaan layanan internet seperti PT Multi Data Rancana, PT Telkom, PT AJN Solusindo, WIN, Lintas Arta, dan Radnet. Belakangan Kejaksaan menemukan pengadaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan operasional yang tak sesuai dengan dokumen kontrak. TRI SUHARMAN - cec
Sumber : TEMPO.CO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar