"CORNELIS CHASTELEIN, Merupakan Tokoh Sejarah Awal Depok"

CEC DEPOK : Nama Cornelis Chastelein tidak bisa lepas dari sejarah kota Depok. Pada abad ke-18, orang Belanda ini menjadi tuan tanah dari Depok, Lenteng Agung, Pasar Minggu, hingga kawasan Gambir Jakarta. Jejaknya kini diteruskan oleh para keturunan bekas budak-budak atau pekerja yang sudah dibebaskannya pada 1715. Mereka dihadiahi tanah dan dibagi dalam 12 marga. 2014 nanti, sebuah museum mini tengah digagas untuk mengenang Chastelein sebagai bagian dari sejarah negeri ini. Reporter KBR68H Nanda Hidayat melihat persiapan museum mini Chastelien yang dikenal sebagai " Belanda Depok".

YLCC

Meindert Frederick Isach sudah 15 tahun setia menjaga makam leluhurnya. Dia adalah bagian dari 3000 keturunan bekas budak Cornelis Chastelein yang sudah dibebaskan. Pemakaman tua untuk keturunan orang-orang Belanda itu sudah berusia lebih dari 200 tahun. Di bawah Yayasan Lembaga Cornelies Chastelein atau YLCC, Isach, usia 70 tahun, bertugas menjaga warisan sejarah komunitas yang dikenal dengan sebutan Belanda Depok. Menurut Frederick, di pemakaman ini juga ada orang Sunda, Jawa dan suku-suku Indonesia lainnya.

"Karena memang Cornelis membentuk 12 marga ini citranya adalah untuk saling mengasihi sesama dan saling berbagi rasa dan tidak ada besar atau kecil, makanya saya berani terjun di sini."  Untuk tugasnya itu, Isach pernah mendapat bantuan dana dari keturunan Kapelein, tentara Belanda pertama yang datang ke Depok. Keahlian Fderick bermain musik kroncong juga dikemas dalam bentuk VCD dan dijualnya ke Belanda untuk memperoleh uang.

BANTUAN BELANDA :

Selain itu, sesekali Yayasan Lembaga Cornelies Chastelien atau YLCC menerima bantuan dana dari keturunan 12 marga Chastelien yang tinggal di Belanda. "Bantuan pemerintah Belanda secara langsung tidak ada, jadi orang Depok yang tinggal di Belanda kemudian mereka buat reuni dan pasar malam dan dana itu langsung diberikan ke kita. Saya lihat cukup baik masuknya dana itu untuk keperluan yayasan." Gedung Yayasan Lembaga Cornelies Chastelien YLCC terletak di Jalan Pemuda Depok. Gedung tua berarsitektur Belanda dengan tiang dan atap yang tinggi dan masih terlihat kokoh, meski berusia lebih dari 200 tahun. Di dalamnya terpampang sejumlah lukisan dan foto Abraham Schurkogell, pendeta yang datang ke Depok pada era 1817-1827. Namun tidak terlihat foto Cornelis Chastelien.

Menurut Ketua Dewan Pembina YLCC Edward Arnold Loen, sampai kini tidak ada yang memiliki foto atau lukisan wajah Chastelein. Namun jejaknya bisa dilihat dari surat wasiat kematiannya.

MEMERDEKAKAN BUDAK :

"Pada tanggal 28 Juni 1714 Chastheline meninggal, dalam surat wasiatnya itu tertulis dia memerdekakan para budak-budaknya. Serta memberikan hak tanah miliknya kepada para budak-budak yang sudah dimerdekakan tersebut. Para hamba sahaya atau bunda-bunda yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang dibagi 12 marga: Laurenz, Loen, Leander, Jonathans, Toseph, Yakob, Sudira, Samuel, Sadok, Isac, Bakas dan Tholence."

Mangkatnya Chastelein pada 28 Juni 1715 juga dijadikan sebagai lahirnya sebuah"Masyarakat Merdeka" dan hari jadi kota Depok versi YLCC, lanjut Edward. Sementara versi Pemerintah Kota Depok pada tanggal 27 April lalu baru berumur 13 tahun. Warisan yang tersisa dari kekayaan Chastelein kini dijadikan ladang mencari dana oleh yayasan.

Edward mengatakan, yang masih tersisa asetnya yaitu gedung ini kantor YLCC, kemudian SMP Kasih dan SMK Pemuda yang dikelola yayasan. "Kemudian SD Pancoran Mas yang disewa dan RS Harapan Depok tanah milik YLCC, kemudian lapangan sepakbola kamboja itu juga milik yayasan, tempat pemakaman dan di seberang tempat pemakaman itu."

ANAK TIDAK MAMPU :

Untuk anak-anak ketururan Belanda Depok yang tidak mampu dan bersekolah di bawah yayasan, diberikan hak istimewa. Juru bicara Bidang Pendidikan YLCC Budhiyanti Irma Samuel, menjelaskan, untuk siswa yang tidak mampu ataupun anak-anak karyawan dberikan pengurangan atau potongan khusus, baik itu uang bangunan atau SPP.

Sekolah di bawah YLCC adalah lembaga pendidikan pertama yang berdiri di daerah Depok. Keturunan Belanda Depok di bawah naungan YLCC kini tengah sibuk mengumpulkan sejarah Cornelis Chastelien. Mereka berencana membangun museum mini untuk mengenang dan melestarikan Chastelein. Harapannya, jejak sejarah Chastelien sebagai salah satu bagian sejarah bangsa ini bisa selalu dikenang dan menjadi objek wisata. Wanda, salah seorang keturunan Chastlien menyayangkan, anak muda hanya tahu sedikit tentang sejarah nenek moyang mereka.

MONUMEN MINI :

Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein memang tengah menggagas terbentuknya sebuah monumen mini pada 2014 nanti. Juru bicara Bidang Pendidikan YLCC Budhiyanti Irma Samuel mengatakan, gedung YLCC yang dulu digunakan sebagai tempat tinggal 25 pendeta dari Belanda pun kini tengah dikembalikan seperti bentuk aslinya. Namun, YLCC kesulitan mengumpulkan dokumen dan tulisan asli dari Chastelien. Menurut Budhiarti, mengumpulkan dokumen cukup sulit. "Karena sudah dari 1714 Cornelis Chastelien meninggal. Bahkan kita sudah testamen yang aslinya bahwa tulisan aslinya kita juga sudah tidak ada. Arsip nasional pernah kami coba tapi ternyata ketumpahan kopi, jadi rusak. Ahli sejarah UI pernah tanya memang di arsip nasional ada tapi itu ketumpahan kopi." Untunglah, sejumlah kolega di Belanda masih memiliki sejumlah foto bersejarah soal sepak terjang Chastelein dan para pengikutnya. Secara bertahap, foto-foto itu telah dikirim dan sudah didokumentasikan.

Sejarawan dari Universitas Indonesia JJ Rizal mengusulkan agar para peneliti, dan tokoh masyarakat di Depok diikutsertakan dalam proses pembuatan musim mini tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi klaim sejarah siapa yang menjadi penduduk asli Depok. Menurut Rizal, museum seperti album keluarga.

ALBUM KELUARGA :

"Seharusnya menjadi album keluarga orang Depok, bukan menjadi album keluarga orang Belanda Depok. Kita banyak ahli dan peneliti sejarah di Depok seharusnya mereka dilibatkan dan dimasukkan unsur-unsurnya, jadi kita jangan takut sudah kehabisan ahli sejarah." Pelibatan peneliti dan tokoh masyarakat Depok, kata JJ Rizal, untuk menghindari munculnya konflik antara masyarakat. "Menurut saya tidak cocok dikatakan sebagai museum Belanda Depok tapi harus menjadi musium masyarakat Depok," katanya.

JJ Rizal menambahkan, sebagai pelestarian sejarah dan objek informasi, museum itu harus bisa membuka fakta-fakta sejarah lain terkait Kota Depok. Bagi keturunan Cornelis Chastelein, pelestarian sejarah penting untuk generasi muda keturunan tuan tanah Belanda itu. "Memang itu harus dilestarikan dan harus dijaga, karena sudah jarang dan sudah hampir punah dan bahkan tidak ada penerusnya. Kebanyakan yang kawin sama dengan orang luar dan tidak tahu benar," kata Wanda.

Terakhir Frederick, penjaga makam, mengungkapkan harapannya. "Harapan kami jangan sampai pemakan sejarah ini hilang. Tetapi yang saya dengar bakal ada museum, banyak menghimbau agar sejarah yayasan ini tetap ada dan tetap dilestarikan." (Cyrellus)

Sumber : Radio Nederland Wereldomroep.

Proyek Penataan Margonda Senilai Rp. 28 miliar, Merubah Margonda Menjadi Seperti Sungai.

Jalan Margonda Dikepung Banjir, Banyak Kendaraan Mogok, 

Sabtu, 22 Februari 2014, Ketinggian Air Mencapai Hampir 1 meter.

CEC DEPOK : Proyek drainase dan gorong-gorong yang menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah (Rp. 28 miliar-red) dan sedianya dilakukan untuk menangkal debit air di Jalan Margonda, Kota Depok, nyatanya justru menambah parah kondisi saat ini. Terbukti, karena diguyur hujan beberapa jam sejumlah titik jalan di kota itu mengalami banjir cukup parah. Sabtu 22 Februari 2014, salah satu titik lokasi yang paling tinggi terkena genangan air ialah di depan Restoran Mang Kabayan atau di seberang Apartemen Margonda. Ketinggian air mencapai lebih dari 50 centimeter. Akibatnya, banyak kendaraan yang mogok dan arus lalu lintas pun menjadi semrawut alias macet total. "Baru kali ini kaya gini. Mana, kok proyek Margonda malah bikin parah. Dulu enggak pernah banjir seperti ini," ucap Hendro salah satu warga di lokasi banjir. Berdasarkan hasil penelusuran, sedikitnya ada lima titik di jalan tersebut yang mengalami genangan. Tak hanya Jalan Margonda, di Jalan Juanda juga terjadi genangan. Kondisi ini semakin diperparah lantaran banyaknya lubang yang tak terlihat karena tertutup air. Guna mengurai kemacetan, sejumlah personel dari Satuan Lalu Lintas Polresta Depok telah dikerahkan ke lokasi. "Kami mengimbau agar para pengendara lebih berhati-hati mengingat kondisi saat ini. Saat ini, sejumlah personil telah kami kerahkan untuk mengurai kemacetan akibat adanya genangan air," kata Kasat Lantas Polresta Depok Komisaris Kristanto Yoga.

Genangan di Jakarta :

Sejumlah ruas jalan di Jakarta juga tergenang akibat hujan yang mengguyur sejak Jumat malam hingga Sabtu siang. Berdasarkan informasi dari Twitter Traffic Management Center Polda Metro Jaya, genangan sudah terjadi di Jalan Karet, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di depan Menara Jamsostek, Jalan Gatot Subroto juga terdapat genangan setinggi 10 cm. Kondisi serupa juga terjadi di depan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Beralih ke kawasan Jakarta Selatan, di Jalan Intan Cilandak juga terdapat air genangan. Bukan hanya di situ, air juga membasahi jalan arteri Pondok Indah, dari arah Pondok Indah Mal menuju Bundaran. Depan Kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat juga tergenang setinggi 30-40 sentimeter. (cy)

Sumber : Perhimpunan Margonda Residence di Apartemen MARGONDA RESIDENCE, 

Jl. Margonda Raya No. 462, Depok.

DONOR DARAH ANGGOTA SATGAS BANJIR

Ir. Herry Gumelar : "Donor Darah Merupakan Perbuatan Mulia"

CEC DEPOK : Pada hari Jum'at, 21 Februari 2014, dilingkungan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pemkot Depok, para anggota Satgas Banjir, melakukan donor darah. Seorang pendonor darah yang bernama Sadar, kepada CEC (21/2) mengaku merasa enak dan lega setelah mendonorkan darahnya. Memang ada terasa sakit sedikit ketika darahnya diambil dengan menggunakan alat suntik, tapi nggak apa-apa kok, karena sesudahnya saya merasa enak dan lega, ujar Sadar.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid. SDA) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Ir. Herry Gumelar, kepada CEC (21/2), mengatakan : "Bahwa para anggota petugas ProBanjir BMSDA, selain mengerahkan tenaga mereka untuk menanggulangi banjir di Kota Depok ketika curah hujan sangat tinggi baru-baru ini, mereka juga mendonorkan darah kepada sesama manusia. Perbuatan para anggota petugas ProBanjir tersebut termasuk perbuatan yang mulia, karena mereka rela dan bersedia menyumbangkan dan mendonorkan darahnya untuk digunakan oleh orang lain sesama manusia", ujar Herry Gumelar.

Menurut informasi dari pihak Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Depok, mendonorkan darah adalah perbuatan mulia. Darah yang di donorkan dapat menyelamatkan jiwa orang lain. Sebagai seorang donor, tentunya perlu yakin kalau pendonor memberikan darahnya yang sehat dan aman kepada penderita yang membutuhkannya. 

Tetapi, kadang-kadang darah tersebut tidak dapat diberikan pada penderita. Hal ini terjadi karena meskipun pendonor merasa sehat, darahnya dapat membawa virus/kuman penyebab penyakit, sehingga dengan tidak sengaja dapat menularkan penyakit tersebut kepada penerima darah pendonor. Oleh karena itu, sebelum pengambilan darah, perlu dilakukan seleksi donor dan pemeriksaan pendonor dengan tujuan menjaga kesehatan donor dan mencegah resiko penularan penyakit kepada penerima darah. (cy)

DUGAAN REKAYASA DAN PEMALSUAN DOKUMEN JUAL BELI ATAS TANAH MILIK "ALMARHUM AMAR APUN" YANG TERLETAK DI RT 002, RW 003, KELURAHAN KEMIRI MUKA, KECAMATAN BEJI, KOTA DEPOK, YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA DEPOK.

 LSM Kapok, KASNO, kepada Media Online CEC DEPOK, 15/01/2014 17:57

CEC DEPOK : Perihal > Adanya dugaan Rekayasa ataupun Pemalsuan Dokumen Jual Beli Tanah

serta tindakan sewenang-wenang dari Pejabat Pemerintah Kota Depok

atas Tanah Hak milik Bapak Amar Apun atau H. Amar (Alm) yang terletak di RT 002/RW 003 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok. 

Disusun oleh : LSM – KOMITE AKSI PEMBERANTASAN ORGAN KORUPSI (KAPOK)

Bahwa berdasarkan informasi dan pengaduan masyarakat kepada kami, bersama ini kami sampaikan bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan PERBUATAN melawan Hukum terkait proses Pemalsuan Dokumen Jual beli tanah yang berlokasi di Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, sesuai dengan surat kuasa yang kami terima tertanggal 6 Januari Tahun 2014.

Bahwa selanjutnya kami melakukan investigasi di lapangan dan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber serta mendapatkan alat bukti dan Dokumen pendukung diantaranya adalah:

1. Adanya Penyerobotan, Rekayasa, dan Pemalsuan dokumen-dokumen Aset Tanah milik H. Amar Apun atau H. Amar yang terletak di RT 002 / RW 003 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok dengan “Alas Hak” berupa Girik atas nama Amar Apun, leter C No 49 Persil No 570 kelas Desa II seluas kurang lebih ± 4700 meter persegi, yang di atas tanahnya (saat ini) berdiri SDN Kemiri muka II, SDN Kemiri muka III dan Puskesmas Kemiri Muka, yang diduga dilakukan oleh Rosid bin Sanip alias H. Abd Rasyid dan HM Suhaemi (Alm) mantan Kepala Desa Kemiri Muka beserta H. Sanip (Alm) mantan Kepala Desa Kemiri Muka Depok-Bogor. Bahwa saat ini tanah tersebut terkena pembebasan proyek jalan Tol Cijago (Cinere Jago Rawi).

2. Bahwa Kertas segel yang di pakai untuk proses perjanjian jual beli mutklak, teryanggal, Senin 1 Oktober, Tahun 1960 terindikasi adalah kertas segel tahun 1963, sedangkan proses jual beli palsu tersebut mutlak dilakukan sebelum tahun 1963 yaitu tertulis pada hari senin tanggal 1 Oktober tahun 1960. Maka jelas jual beli Tanah ini adalah jual beli palsu atau rekayasa 

(dibuat dengan tanggal mundur), dan oleh karenanya, apapun yang disebabkan dan mengakibatkannya haruslah BATAL DEMI HUKUM. (Bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah terlampir) 

3. Bahwa sebagai fakta penguat adanya rekayasa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah diatas yang diduga dilakukan oleh Rosid Bin H. Sanip yang sekarang bernama H.Abd Rasyid, bahwa tanggal proses Jual Beli yang tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut adalah “Senin, 1 Oktober 1960”. Jika kita hitung mundur dengan kalender Nasional, ternyata tanggal 1 Oktober 1960 adalah hari Sabtu bukan hari senin, fakta ini jelas membuktikan dugaan rekayasa atau pemalsuan dokumen yang di lakukan oleh Rosid Bin H. Sanip, yang sekarang bernama H.Abd Rosyid jelas adalah jual beli PALSU maka jual beli tersebut haruslah BATAL DEMI HUKUM.

4. Bahwa dalam jual beli mutlak tertanggal senin 1 oktober 1960 juga tidak menerangkan atau menyebutkan perihal luas objek tanah yang di transaksikan kepada Rosid Bin H. Sanip, suatu hal yang sangat tidak mungkin di dalam proses jual beli tanah.

5. Bahwa adanya penambahan tulisan di atas surat perjanjian jual beli mutlak dengan tulisan dan tinta yang berbeda berupa tulisan No. C 49 Persil 570 II, jelas ini bukti dugaan penyerobotan dan pemalsuan yang di lakukan oleh Rosid Bin H. Sanip karena No. C 49 Persil 570 II adalah tanah milik Amar Apun seluas ± 4700 meter persegi yang sampai saat ini belum pernah di jual belikan atau dijadikan sebagai jaminan/borg kepada pihak manapun juga. Maka surat perjanjian jual beli mutlak yang diduga di rekayasa oleh Rosid Bin H .Sanip haruslah Batal demi Hukum.

6. Bahwa didalam surat perjanjian jual beli mutlak tertanggal 1 oktober 1960 yang di tandatangani oleh saksi tertulis. Bahwa saksi dalam penjualan ini Sanip, fakta ini menambah bukti adanya rekayasa yang diduga di lakukan oleh Rosid Bin H.Sanip didalam perjanjian jual beli dimaksud. Karena pada tahun 1960, Lurah atau Kepala Desa Kemiri muka adalah Sanip yang di dalam perjanjian jual beli ini setatusnya sebagai saksi, maka jual beli ini haruslah Batal Demi Hukum.

7. Bahwa didalam jual beli mutlak tertanggal senin 1 oktober 1960 tertulis mengetahui Kepala Desa Kemiri Muka di lengkapi setempel Desa, tanda tangan dan nama jelas yaitu: Suhaemi. maka ini bukti nyata bahwa jual beli mutlak yang dimaksud adalah PALSU. Mengapa?? karena pada tahun 1960 Suhaemi belum menjabat sebagai Kepala Desa Kemiri Muka, sebab Kepala Desa kemiri muka saat itu (tahun 1960) adalah Sanip, dan tentunya jelas tanda tangan Suhaemi yang ada pada perjanjian jual beli tertanggal senin 1 Oktober 1960 berbeda dengan tanda tangan Suhaemi pada saat menjabat Kepala Desa kemiri muka, di sini semakin jelas adanya perbuatan rekayasa dalam jual beli mutlak yang di lakukan oleh Rosid Bin H.Sanip yang sekarang bernama H. Abd Rosyid maka perjanjian jual beli mutlak tertanggal Senin 1 Oktober 1960 tersebut, haruslah Batal Bemi Hukum

8. Bahwa fakta lainnya adalah, didalam jual beli mutlak tertanggal senin 1 oktober 1960, tertera pada pihak penjual tertulis kemiri muka Senin 1 Oktober 1960, pada tanda tangan penjual terlihat 2 kali cap jempol penjual dengan tinta yang berbeda, jelas jual beli ini jelas palsu yang di lakukan oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid haruslah batal demi Hukum.

BUKTI TAMBAHAN LAIN

1. Bahwa bukti lain di luar penyerobotan dan pemalsuan jual beli mutlak tertanggal senin 1 oktober 1960 yang di lakukan oleh Rosid Bin H.Sanip yang sekarang bernama H. Abd Rosyid serta diduga turut serta dilakukan oleh M .Suhaemi (Alm), selaku mantan kepala Desa kemiri muka pada saat masih menjabat pada tahun 1977, yaitu dengan menerbitkan IPEDA (IURAN PEMBANGUNAN DAERAH) yang sekarang menjadi SPPT tahun 1977 -1981-1982-1984 dengan No. 579 IPEDA tertulis Rosid Bin H. Sanip, hal ini dilakukan diduga untuk “menyempurnakan” dasar- dasar pemalsuan dan atau “mengaburkan” pada Buku leter C Desa Kemiri Muka yang tertulis nama wajib IPEDA Rosid Bin H.Sanip Persil 570 – luas - 372 (3720) Sebab dan tanggal perolehan 7 – bulan 8 – 1976 dari No C 49. Maka jelas fakta-

fakta ini bisa dijadikan bukti kuat bahwa jual beli mutlak tertanggal senin 1 oktober 1960 tersebut adalah cacat hukum, dan Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid haruslah batal mendapatkan Haknya dan sekali lagi….. BATAL DEMI HUKUM !!

2. Bahwa kemudian Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid dan HM. Suhaemi (Alm) mantan kepala desa kemiri muka beserta H .Sanip, patut diduga secara bersama-sama telah bersiasat dengan mengeluarkan IPEDA (IURAN PENDAPATAN DAERAH) atas nama H. Sanip dengan No. C 579 PERSIL No 570 luas 372 (3720), sebab dan perubahan tanggal 7 Agustus 1976, dari C 49 yang berarti sama dan cocok dengan wajib pajak atau IPEDA (iuran pendapatan daerah) atas nama Rasid bin H.Sanip. maka jelas ini adalah rekayasa untuk menghilangkan hak atas tanah milik Amar Apun oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid dan HM Suhaemi (Alm) mantan kepala desa kemiri muka beserta H Sanip (Alm).

3. Bahwa Bukti penyerobotan dan rekayasa selanjutnya yang di lakukan oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid beserta HM Suhaemi (Alm) mantan kepala desa kemiri muka terhadap tanah hak milik Amar Apun dengan cara membuat surat keterangan palsu dan tidak di beri nomor, menyatakan bahwa lokasi tanah milik Amar Apun yakni C 289 No 13 dengan luas 2955 meter persegi sejak tahun 1983 di pergunakan oleh SDN Kemiri Muka II, rumah penjaga dan perumahan guru-guru dan dinyatakan asal tanah tersebut adalah tanah milik desa serta di lengkapi 2 (dua) buah gambar yang berbeda yakni diukur pada tanggal 29 Desember 1992 dan di gambar tertanggal 31 Desember 1992. Bahwa kedua gambar tersebut masih dijelaskan pada ke 2 gambar tersebut berbatasan dengan kebun Bapak H. Amar (Amar Apun).

4. Bahwa Leter C No.289 Persil 13 didalam Buku Leter C Dessa Kemiri Muka – Bogor dengan masa Pajak Tahun 1975/76 bahwa C No.289 tertulis atas nama Sibudjar kotong dan yang tertulis Persil No. 4, No. 60 dan No. 83 dan tidak tertera Persil No. 13. Di sini jelas pernyataan yang di buat oleh 

HM Suhaemi adalah untuk menghilangkan jejak tanah milik Amar Apun , yang anehnya, didalam Gambar tertera dalam keterangan masih dijelaskan batas kebun Bp H. Amar Apun. Jadi bagaimana mungkin tanah tersebut milik Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid??? Yang kemudian dilakukan pelepasan Hak kepada PEMEMERINTAH KOTA DEPOK sementara dasarnya adalah penuh REKAYASA DAN PEMALSUAN. 

KETERANGAN TAMBAHAN

Bahwa Rosid bin H. Sanip atau yang sekarang bernama H. Abd Rosyid dengan H. Suhaemi adalah kakak beradik dari anak H. Sanip, tetapi yang pernah menjadi kepala desa kemiri muka yaitu H. Sanip dan H.Suhaemi, keduanya diduga menjadi pendukung atas penyerobotan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid (penyerobotan sekeluarga). Terapi Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid lupa bahwa girik C No 49 atas nama Amar Apun masih ada sebidang tanah pada persil 570 seluas kurang lebih 4700 meter persegi yang belum dibagikan kepada ahli warisnya (masih utuh), dan persil 570 belum termasuk di dalam AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN Amar Apun No. 468/593.2/I/1986 oleh PPAT Camat beji tertanggal kamis 30 Oktober 1986. maka untuk bisa menikmati hasil penyerobotan dan pemalsuan tanah milik Amar Apun tersebut, maka Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid melakukan penjualan atau pelepasan Hak kepada PEMERINTAH KOTA DEPOK, dengan bukti, adanya Surat Pelepasan Hak No 593.8/01/XII/SPH/2003.

BUKTI PENYEROBOTAN

Bahwa bukti penyerobotan pemalsuan dan rekayasa Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid dalam surat pernyataan untuk kepentingan Pelepasan Hak atau penjualan tanah milik Amar Apun C No.49 persil 570 kepada PEMKOT DEPOK yang di ketahui Lurah Kemiri muka, Hendi Rohendi tertanggal 26 Maret 2003 terdapat kejanggalan-kejanggalan, diantaranya yaitu: 

1. Di dalam pernyataan Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid tidak menerangkan alas Hak kepemilikannya, hanya tertulis jumlah luas 2978 meter persegi, Maka dengan dasar apa Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid bisa menerangkan luas tanah tanpa adanya bukti alas Hak tanah yang di maksud.

2. Rosid bin H. Sanip alias H. Abd Rosyid Hanya menyatakan akan menjual tanah, dengan harga penjualanua senilai Rp 250.000,00 per meter per segi. 

3. Tidak menerangkan batas-batas tanah yang di mohonkan untuk proses Pelepasan Hak kepada PEMKOT DEPOK.

4. Di tanda tangani oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid sebagai pihak yang membuat pernyataan dan Hendi Rahendi lurah kemiri muka kecamatan beji tertanggal Depok 26 Maret 2003.

KESIMPULAN

Jelas bahwa di dalam hal ini adanya Persengkokolan antara Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid dengan Hendri Rohendi (Lurah Kemiri Muka tahun 2003) didalam rencana adanya pelepasan Hak atau penjualan kepada PEMERINTAH KOTA DEPOK karena jelas surat pernyataan yang di buat oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid adalah melawan atau bertentangan dengan standar operasional dan prosedur (SOP) perihal Proses Pelepasan Hak yang ada dan diatur oleh PEMERINTAH KOTA DEPOK. Maka seharusnya Hendi Rohendi selaku Lurah kemiri muka menolak atau tidak di tandatangani Permohonan Pelepasan Hak atas tanah yang diajukan oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid dimaksud.

BUKTI –BUKTI REKAYASA PELEPASAN HAK KEPADA PEMKOT DEPOK

Bahwa Bukti adanya Dugaan Rekayasa serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan pejabat PEMERINTAH KOTA DEPOK dalam proses pelepasan hak atau penjualan tanah milik Amar Apun No. C 49 PERSIL 570 kelas/Desa II di kelurahan kemiri muka kecamatan Beji Kota Depok yang diserobot dan dipalsukan oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid kepada PEMKOT DEPOK yang di bantu oleh:

1. Hendi Rohendi menjabat Lurah kemiri muka pada tahun 2003;

2. Drs. Supayat (Alm) menjabat Camat beji pada tahun 2003.

3. Eti Suryahati, SE atas nama Walikota Depok dengan mengaku sebagai Pejabat Sekretaris Daerah pada Tanggal 26 Maret 2003 

BUKTI-BUKTI

Adanya dugaan rekayasa dan menyalahgunakan wewenang atau jabatan di dalam pelepasan Hak atau penjualan tanah milik Amar Apun oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid kepada PEMKOT DEPOK dengan alas Hak girik C No. 49 pensil 570 II yang terletak di RT 002 / RW 003 Kelurahan Kemiri Muka

Kecamatan Beji Kota Depok yang lokasinya sekarang sebagian di gunakan SDN Kemiri muka II, SDN Kemiri muka III dan Puskesmas Kemiri Muka pada surat pernyataan atas, pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan pemerintah No. 593.8/01/XII/SPH/2003 tertera kebohongan sebagai berikut:

1. Di dalam surat pernyataan pelepasan Hak kepada kepentingan pemerintah tidak memerangkan alas Hak, hanya terisi milik adat No. C 579. dari

rekayasa Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid dengan M Suhaemi (Alm) mantan kepala Desa kemiri muka pada tanggal 7/8/1976 yang menjabat saat itu tetapi dengan tertulis No. C 579 Persil No. 570 yang di maksud adalah dasar mendapatkan Hak-nya dari No C 49 Persil No. 570 milik Amar Apun, dengan cara Pemalsuan jual beli mutlak tertanggal hari senin 1 Oktober Tahun 1960. 

2. Pada surat pernyataan pelepasan Hak untuk kepentingan pemerintah yang akan dipergunakan pembangunan sekolah, padahal di lokasi tersebut sudah berdiri SDN Kemiri muka II sejak tahun 1983 di atas tanah Hak milik Amar Apun, jadi bagaimana mungkin PEMKOT DEPOK melakukan hal ini dengan Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid.

3. Surat pernyataan pelepasan hak yang di tanda tangani oleh Eti Suryahati SE selaku Sekretaris Daerah atas nama Walikota Depok, Drs.Supayat (Alm) selaku camat beji, serta Hendi rahendi selaku Lurah kemiri muka dan Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid tertanggal rabu tanggal 26 Maret 2003, yang mana pada tanggal tersebut juga dibuat surat pernyataan menjual yang di tanda tanganinya oleh Hendi Rohendi selaku Lurah kemiri muka proses permohonan surat pernyataan dan proses pelepasan hak pada hari dan Tanggal yang sama.

4. Di dalam surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan pemerintah No.593.8/01/XII/SPH/2003 yang di tandatangani oleh Rosid Bin H.Sanip 

alias H. Abd Rosyid sebagai PENJUAL, serta Drs. Supayat (Alm) camat beji, Hendi Rohendi lurah kemiri muka, dan Eti suryahati SE dengan NIP 440-026-302 selaku Sekretaris Daerah atas nama Walikota Depok Tertanggal Rabu tanggal 26 maret 2003.

5. Bahwa Eti Suryahati, SE pada tahun 2003 atau pada saat proses Pelepasan Hak atas tanah tersebut dilakukan, bukanlah Sekretaris Daerah kota Depok. Bahwa Eti Suryahati, SE baru dilantik menjadi Sekretaris Daerah pada Rabu, 14 Oktober 2009. Maka atas dasar apa dirinya bisa atau memiliki wewenang untuk menandatangani Surat Pelepasan Hak atas nama Walikota Depok dengan jabatan Sekretaris Daerah dimaksud. Untuk itu Surat Pelepasan Hak tersebut haruslah BATAL DEMI HUKUM.

KESIMPULAN AKHIR

Penyerobotan dan pemalsuan yang di lakukan oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid terhadap tanah milik Amar Apun dengan alas Hak girik dengan No C 49 Persil 570 kelas/Desa ll yang terletak di RT 002 /RW 003 Kelurahan kemiri muka kecamatan beji kota depok, sudah jelas dapat kita buktikan secara hukum baik hukum perdata maupun pidana, sampai kepada perbuatan Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid melakukan pelepasan hak atau penjualan kepada Pemkot Depok haruslah batal demi hukum.

Bahwa Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid beserta pihak–pihak yang membantu tindak kejahatan yang di lakukan olehnya haruslah bertanggung jawab secara hukum, baik hukum perdata maupun pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bukti penyerobotan dan pemalsuan serta rekayasa yang di lakukan oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid beserta HM Suhaemi (Alm) mantan kepala desa kemiri muka dan H. Sanip mantan Lurah kemiri muka juga yang tidak terbantahkan. Bahwa dari sejak Amar Apun (Alm) masih hidup hingga meninggal 

dunia pada tanggal 29 November 1980, belum pernah menjual atau mengalihkan Hak atas tanahnya pada alas Hak C No 49 persil 570 Kelas/Desa ll dan Amar Apun terbukti sebagai Wajib Pajak (IPEDA) dengan membayarkan Pajak atas tanah miliknya tersebut pada tahun 1980, tahun 1981, tahun 1985, dan pada tahun 1986 meskipun objek tanahnya pada tahun 1983 telah dibangun SDN kemiri muka ll tetapi Hak atas tanahnya tetap milik Amar Apun (Alm) yang sekarang menjadi milik ahli waris Amar Apun, dan untuk diketahui, bahwa adanya pembangunan SD kemiri muka ll diatas tanah milik Amar Apun, dilakukan tanpa seizin atau meminta izin sebelumnya kepada ahli waris Amar Apun. Bahwa Pembangunan SDN kemiri muka II hanya berdasarkan penunjukan serta izin secara lisan lokasinya oleh M.Suhaemi yang menjabat kepala desa pada saat itu.

Bahwa jelas fakta –fakta yang bisa dibuktikan dalam permasalahan penyerobotan, pemalsuan dan rekayasa yang dilakukan oleh Rosid Bin H.Sanip alias H. Abd Rosyid beserta HM .Suhaemi (Alm) mantan kepala desa kemiri muka dan H.Sanip (Alm) yang juga mantan kepala desa kemiri muka di dalam mendapatkan hak atas tanah dengan bukti No. C 579 Persil 570 kelas/Desa II. Desa Kemiri Muka yang sekarang menjadi kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji kota Depok pada tanah yang terletak di RT 002 / RW 003 serta Surat Pelepasan Hak tertanggal Rabu 26 Maret 2003 kepada PEMERINTAH KOTA DEPOK haruslah BATAL DEMI HUKUM. Maka PEMERINTAH KOTA DEPOK wajib mengembalikan hak Atas Tanah milik Amar Apun atau H. Amar (Alm) atau kepada Ahli Warisnya yang sah secara Hukum.

Bahwa bagi para pelaku yang disangkakan melakukan tindak kejahatan, Rekayasa dokumen dan penyerobotan serta pemalsuan atas tanah Hak milik Amar Apun atau H. Amar (Alm) agar segera mengakui perbuatannya serta siap untuk menghadapi gugatan pidana dan perdata sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku dari pihak kami selaku Penerima Kuasa beserta para Ahli Waris Amar Apun atau H. Amar (Alm) jika tetap bertahan dan tidak mau mengakui perbuatannya. 

DUGAAN PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 385: KUHP Ayat (1) dan (2)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

(1) barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani 

dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya;

(2) barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, suatu hak tanah yang belum bersertifikat, atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di alas tanah yang juga telah dibebani credietverband, tanpa pemberitahuan adanya 

Pasal 263: KUHP

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di. ancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. (KUHPerd. 1865, 1867 dst.; Rv. 148 dst.; KUHP 35, 52, 64, 276, 486; Sv. 231 dst.)

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001/Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 

Pasal 9:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Pegawai negri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan seuatu jabatanya umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daptar-daptar yang khususnya untuk pemeriksaan admistrasi.

Kota Depok, 8 Januari 2014

LSM – KOMITE AKSI PEMBERANTASAN ORGAN KORUPSI (KAPOK)

K A S N O

K e t u a

"Sekda Kota Depok, Ety Suryahati, 'Diduga' Menggelapkan Dana Pembebasan Lahan Jalan Tol Cijago Depok"

CEC DEPOK : Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Depok, Ety Suryahati, 'DIDUGA' menggelapkan Dana Pembebasan Lahan Jalan Tol Cinere - Jagorawi (Cijago) Kota Depok. Bekerjasama dengan Tim Pembebasan Tanah (TPT) dan Kantor Badan Pertanahan Tanah (BPN) Kota Depok, 'diduga' Sekda Kota Depok menggelapkan dana hasil pembebasan lahan Jalan Tol Cijago Depok. Dengan adanya dugaan rekayasa ataupun pemalsuan dokumen akte Jual-Beli Tanah, serta tindakan sewenang-wenang dari pejabat Pemkot Depok terhadap Amar Apun selaku pemilik tanah yang terletak di RT.002, RW.003 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, yang saat ini akan dijadikan akses Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago), dengan luas tanah kurang lebih 8.000 Meter Persegi. Dikawasan tanah Amar Apun tersebut sudah dibangun Sekolah SDN 2 dan SDN 3 Kemiri Muka, serta Kantor Pukesmas Kemiri Muka, maka dengan adanya pembebasan lahan untuk jalan tol, sehingga sarana dan prasarana yang sudah dianggap sebagai fasum dan fasos milik Pemkot Depok tersebut, akhirnya sudah dibayarkan oleh TPT kepada Pemkot Depok, dan katanya uang hasil pembebasan lahan tol tersebut disetorkan ke kas rekening daerah.

Namun berdasarkan sejumlah informasi di masyarakat (LSM Kapok) mengatakan, "Kalau memang betul dana pembebasan lahan sekolah SDN 1, SDN 2 dan Puskesmas dan tanah lainnya sudah disetorkan ke kas daerah, kenapa pihak Pemkot Depok terasa tertutup selama ini kalau ditanya LSM terkait tanah –tanah fasum dan fasos?. Para pejabat tidak mau terbuka kepada publik, terkait berapa nilai sebenarnya total uang yang dibebaskan itu?. Lalu kenapa pihak Pemkot Depok tidak mau berdialog dengan pihak Amar Apun selaku ahli waris tanah tersebut, kemudian kenapa tidak dibayarkan hak-haknya sebagai pemilik awal tanah tersebut?. Selanjutnya, Kasno LSM Kapok mengatakan; "Tindakan daripada Sekda Kota Depok Ety Suryahati selaku Ketua P2T, serta anggota-anggota tim P2T, seperti BPN Depok, Tim Pembebasan Tanah (TPT), mereka harus bertanggungjawab terhadap asset tanah milik daripada Amar Apun tersebut. Menurut Kasno, sepengetahuan saya bahwa tanah milik Amar Apun tersebut diduga sudah dibayarkan oleh TPT kepada Pemkot Depok dengan nilai kurang lebih Rp.8 Miliar, sebagi fakta bahwa hal itu telah dibayarkan kepada Pemkot Depok, karena SDN 1 dan SDN 2 Kemiri Muka dan Puskesmas sudah direlokasi ketempat lain dengan membangun kembali sekolah tersebut yaitu didekat Kantor Kelurahan Kemiri Muka. Lalu pertanyaan kita darimana uang pembangunan SDN dan Puskesmas tersebut, kalau bukan dari hasil pembayaran tanah tersebut?, ungkap Kasno.

Sementara itu, ada informasi di Pemkot Depok yang mengatakan bahwa hasil pembebasan lahan tanah milik Amar Apun tersebut diduga sudah ada pembagian jatah masing-masing pejabat Depok dengan ditransfer ke masing-masing rekening pejabat. Memang hal itu sangat sulit dibuktikan karena kinerja mereka sangat rapi, memang secara kasat mata tidak nampak, tapi bau aromanya sangat terasa. Tapi yang bisa membuka adanya transfer tersebut, hal itu satu-satunya bisa dilakukan oleh melalui pengecekan aliran dana oleh PPTK, sehingga akan jelas nantinya, ujar salah seorang PNS Depok.

LSM Hanura mengatakan, bahwa permasalahan pembebasan lahan tol milik Amar Apun yang berlokasi di RT.002?RW.003 segera harus diselesaikan oleh penegak hukum, baik itu Kepolisian maupun oleh KPK. Sebab dalam proses pembebasan lahan tersebut diduga ada terindikasi dugaan tindak pidana korups (TPK) oleh pejabat Depok, yakni dengan dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan, untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, sehingga ada pihak lain yang dirugikan sebagai pemilik tanah yaitu para ahli waris Amar Apun yang gigit jari. Dihimbau pula kepada LSM yang ikut menangani kasus tersebut atau menerima kuasa dari Amar Apun agar serius membela hak daripada Amar Apun yang ditindas oleh kekuasaan pejabat Pemkot Depok. Juga Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, kalau memang tidak terlibat dalam masalah lahan tol tersebut diharapkan segera menindak pejabat-pejabat yang diduga terlibat dalam persekongkolan tersebut. (tardip - cec)

Ir. Roni Ghufroni : "Proyek Yang Tidak Selesai 19 Feb 2014 akan di Cut Off".

DASAR HUKUM : Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 pasal 93 Ayat (2) butir a, b, c, dan d, serta PeraturanKepala LKPP No. 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (Black List)

CEC DEPOK : Terkait dengan Proyek-Proyek dilingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pemkot Depok, yang tidak selesai dikerjakan sampai dengan batas waktu penambahan (tanggal 19 Februari 2014), proyek tersebut harus dihentikan alias di "Cut Off". Demikian penegasan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Ir. Roni Ghufroni, kepada CEC (18/2). 

"Proyek-Proyek dilingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, termasuk pada Bidang Jalan dan Jembatan, jika belum selesai dikerjakan sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 (batas waktu penambahan-red), maka pekerjaan tersebut akan dihentikan alias di "Cut Off", kata Ir. Roni Ghufroni menegaskan. 

Hal senada dikatakan Sang Gelombang, "Bahwa tanggal 19 Februari 2014 besok, jika pekerjaan-pekerjaan fisik TA.2013 yang masih berlangsung hingga saat ini (sesuai data dan informasi yang kami terima dan miliki) diketahui tidak juga sanggup diselesaikan atau rampung (100% progress) sesuai masa perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender, maka kami peringatkan kepada Dinas Terkait, untuk SEGERA melaksanakan :

1. Perpres 70 tahun 2012 pasal 93 Ayat (2) butir a, b, c, dan d; serta

2. Peraturan Kepala LKPP No. 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (Black List) secara seksama dan menyeluruh", katanya. (cy)

Guru SD di Depok Harus Beli Buku dan Kalender Cover Wajah Nurmahmudi & Istrinya.

"Ini Foto Nurmahmudi & Istrinya, Nggak Usah Beli alias Gratis".

SURAT TERBUKA : 

Assalamualaikum Wr.Wb Pak Nur Mahmudi Ismail

Saya Wahyu Ramdhan Wijanarko warga Depok.

Beberapa kali saya mendapat ungkapan kekecewaan dari guru SD karena harus mengeluarkan uang untuk membeli buku dengan cover wajah Pak Nur Mahmudi Ismail pada akhir tahun lalu. Lalu bulan Februari ini guru-guru di Beji juga diWAJIBkan membeli kalender bergambar bapak dan istri.

Selain itu, terdapat pula pungutan liar untuk dana perpisahan kepala UPT yang berjumlah jutaan rupiah per sekolah. Pengawas TK/SD memaksa kepala sekolah untuk memotong gaji guru, jika tidak mau memotong gaji guru-guru maka ancamannya adalah mutasi.

Informasi ini benar adanya, saya sangat mengenal salah seorang guru yang gajinya dipotong.

Mungkin informasi ini tidak dibaca oleh Pak Nur Mahmudi, namun saya mohon kepada rekan-rekan yang saya tandai di foto ini turut membantu menginformasikan hal ini kepada pihak yang terkait.

Wahyu Ramdhan Wijanarko

facebook post to depoklik

Acara Pelepasan Kasubbag UPTD TPA Cipayung Depok.

CEC Depok : Wartawan Media Online CEC DEPOK, Darles Torang Siagian melaporkan. Bertempat di kantor UPTD TPA Cipayung Depok Jumat, 14 Pebruari 2014 yang berlokasi di Kelurahan Cipayung dilaksanakan acara pelepasan Agung H yang menempati posisi baru sebagai Kasubag ULP Kota Depok. Dalam sambutannya Agung H sangat berat meninggalkan TPA Cipayung karena sudah 7 tahun lamanya dia bertugas disana. Pengakuan Agung H yang sebelumnya di Badan Kepegawaian ini bahwa persoalan sampah sangat menyita waktu dan TPA ini adalah rumah kedua saya. Dan saya tidak bisa meninggalkan TPA begitu saja ,dan saya siap kapan saja jika diperlukan apalagi ada keterkaitan dengan saya termasuk dengan kegiatan. Mohon doa restu dan dukungannya agar diposisi yang baru selalu menjalankan tugas dengan baik,dan hubungan silaturahmi kita tetap terjalin seperti selama ini.

"Sebenarnya saya sangat berat meninggalkan TPA Cipayung ini karena saya sudah 7 tahun lamanya bertugas disini", ujar Agung.

Sementara itu, pengganti Agung H, Kasubbag UPTD TPA Cipayung yang baru, Layi Gumilar dalam sambutannya mengatakan : "Terimakasih saya sampaikan kepada Pak Agung dimana hampir 2 tahun kita bersama. Pak Agung ini adalah senior saya di TPA Cipayung ini. Selamat bertugas Pak Agung di tempat yang baru. Walau berat untuk melepaskan Pak Agung, tapi tugas merupakan amanah dan kita harus siap ditugaskan dimana saja. Untuk itu saya mengucapkan selamat bertugas Pak Agung diposisi yang baru. Untuk mitra kerja kita mohon dibantu, fan kita siap menerima masukan dan kritikan yang sifatnya membangun", ujar Layi Gumilar. (darles - cec)

Dudi Kusnadi akhirnya dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

CEC Depok : Mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Pemkot Depok, Dudi Kusnadi, akhirnya dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara. Hukuman tersebut terkait kasus korupsi revitalisasi Pasar Cisalak, Cimanggis yang ditanganinya pada tahun 2011 silam. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Indonesian Update Grup, mengatakan terkait kasus revitalisasi pasar Cisalak, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Terdakwa 1 atas nama Kardjani alias Wondo (Pelaksana / kontraktor proyek revitalisasi Pasar Cisalak) dengan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara (18 bulan). Sementara Terdakwa II, yakni mantan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, Dudi Kusnadi yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) divonis selama 1 tahun 3 bulan penjara (15) bulan. “Putusannya kemarin, sekarang ini kita mau kirim ke Bandung,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Kota Depok, Hendri Siswanto, Rabu (12/2). Kasus tersebut terjadi pada tahun 2010 dengan nilai proyek senilai Rp 1,2 miliar. Saat itu, Dudi mengurangi spesifikasi pengerjaan proyek. Aksi ini merugikan negara sebesar Rp130 juta. “Meski sudah mengembalikan uang kerugian ke kas negara, namun yang bersangkutan tetap menjalani kurungan penjara,” jelas Hendri. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada September 2012 lalu dan dijerat dengan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1990 jo UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (ferry sinaga) - cec

Sumber : Indonesian Update.

Pelayanan RSUD Budhi Asih Jakarta Timur Kurang Ramah dan Kasar

CEC Jakarta Timur ; Wartawan CEC, Dairi Makmur/Charles melakukan investigasi pers pada tanggal 09 Desember 2013 dengan menelusuri situasi dan kondisi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih (RSUD Budhi Asih) yang beralamat di Jl. Dewi Sartika – Jakarta Timur. Berdasarkan temuan dilapangan banyaknya masyarakat dari segala penjuru DKI Jakarta yang datang setiap hari berobat menggunakan Kartu Jakarta Sehat ( KJS ) antara sekitar 500 orang sampai 1.000 orang per hari.

Diantaranya sekian banyak orang tersebut kebanyakannya orang tua (Manula) pasien. Karena rujukannya dari puskesmas masing-masing pasien yang menggunakan KJS harus ke Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dulu, baru ke tergantung pihak Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih kalau pasien dirujuk lagi kerumah Sakit lain,walaupun begitu orang-orang yang datang berobat antusias untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berobat gratis. 

Tetapi kenyataannya tidak seperti itu yang didapatkan rata-rata pasien, apalagi ditempat pendaftaran karyawannya kurang ramah dan agak kasar. Ada seorang narasumber yang tidak mau disebut namanya mengatakan,beginilah resikonya pak, kalau berobat gratis sudah dibentak-bentak kadang petunjuk yang diberikan bersalahan,Kadang karyawannya ada juga yang ramah kata pasien tersebut kepada Dan saya juga curiga terhadap manajemen Rumah Sakit ini pak, sebab setiap pasien yang mau mengambil obat kenapa selalu disuruh memfotocopy resepnya padahal bukannya diberikan ke kita resep pertinggal, sementara fotocopy diluar jauh, terpaksa memfotocopy dilantai B 1 yang dikelola koperasi Rumah Sakit ini, dan perlembarnya Rp. 200, kalau 500 – 1.000 orang memfotocopy setiap hari sudah berapa pak, yang saya curiga jangan-jangan ada kerjasama pihak Manajemen Rumah Sakit dengan pengelola Koperasi Fotocopy tersebut. Buka itu saja pak kata pasien tersebut kepada wartawan DOR, Parkir kendaraannya juga bayarnya per jam padahal rata-rata pasien setiap hari paling cepat 6 jam baru selesai, padahal gedung Rumah Sakit ini punya pemerintah ( PEMDA DKI ) sedangkan di Balai Kota parkir bayarnya perhari Rp. 2000, pak berarti dibisniskan pihak Manajemen Rumah Sakit Budhi Asih, kata pasien tersebut. 

Jadi disinilah kalau boleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta harus tanggap dan bila perlu sidak secara diam-diam atau melihat langsung dan menanyakan pasien 1 per 1 mengenai kebenarannya bahwasanya karyawan – karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih kurang ramah dan kasar. Bila perlu lagi berpura-pura sebagai pasien.. Karena masyarakat DKI Jakarta datang berobat dengan menggunakan KJS ( Kartu Jakarta Sehat ) adalah program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Rumah Sakit tersebut juga ( Rumah Sakit Daerah Budhi Asih ) adalah Rumah Sakit PEMDA DKI Jakarta. Dan sangat herannya wartawan DOR menanyakan beberapa orang pegawai Cleaning Service Rumah Sakit tersebut, mereka mengaku mendapat upah Rp. 1,2 Jt setiap bulannya tidak mendapatkan uang makan setiap hari jam kerja. Padahal UMR sudah 2 kali naik 2,2 Jt dan yang ke 2,4 jt itu keputusan Gubernur DKI Jakarta. Kalau dilihat dari upah yang diterima pegawai Cleaning Service Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih tersebut jauh dibawah standard, apakah manajemen Rumah Sakit tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, mengenai hal ini. Atau diduga kerja sama dengan pihak pemenang Cleaning Service tersebut dalam hal ini PT. SAS untuk mengelolah pengupahan 50 orang pegawai Cleaning Service yang ada di Rumah Sakit tersebut. Karena diantara beberapa pegawai Cleaning Service yang diwawancara ada yang sudah bekerja selama 3 tahun, ada yang 2 tahun dan ada yang baru 1 tahun. Dan mereka juga mengatakan tidak mendapatkan THR, paling kata mereka, kalau pas mau lebaran gaji mereka ditambah dari 1,2 Jt menjadi 1,5 Jt, atau 1,6 Jt pada waktu mau lebaran saja. Padahal dimana-mana yang THR dibayar 1 bulan gaji, tapi tidak pernah diterima mereka. Ini juga harus diperhatikan dari Disnakertrans dan Bpk. Gubernur DKI Jakarta untuk segera mengusut tuntas masalah-masalah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih (RSUD Budhi Asih ) agar nasibnya pasien dan karyawannya layak diperlakukan sebagaimana mestinya. (Charles/Dairi M - CEC)

Anggaran ATK - DKP Kota Depok Rp. 160.000.000 ?

Kasubbag Umum DKP, Drs. Imam Panuju : "Anggaran ATK - DKP Senilai Rp. 160.000.000".

CEC Depok : Dalam rangka menunjang proses pelayanan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok maka segala kelengkapan menyangkut pelayanan yang dimaksud harus tersedia. Maka Bagian Umum DKP sudah menunjuk perusahaan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk tahun anggaran 2014 melalui Penunjukan Langsung (PL).

Berdasarkan pengamatan Wartawan CEC, Darles Torang Siagian, pada hari Selasa (11 Pebruari 2014) bahwa pihak perusahaan rekanan DKP (CV. Tiga Sekawan-red) sedang mengirimkan Alat Tulis Kantor (ATK) ke kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) di Jalan Raya Bogor KecamatanTapos, Kota Depok.

Ketika Wartawan CEC mengkonfirmasi kepada Drs. Imam Panuju, selaku Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat DKP di ruang kerjanya, ia mengatakan : "Pengiriman ATK tersebut sudah sesuai dan bukan curi start dan anggarannya sudah ada. Pengiriman ATK adalah berdasarkan termin, artinya sesuai dengan kebutuhan untuk satu tahun, pengiriman per triwulan dan anggarannya Rp. 60 juta. Pengiriman kali ini belum semua, masih ada ATK yang belum dikirim, jika tidak sesuai akan diganti rekanan, tidak benar pengadaan ATK ini selalu rekanan yang sama, perusahaan pengadaan ATK ini adalah CV.Tiga Sekawan. Bahwa pengadaan ATK yang sedang dikirim rekanan tersebut adalah merupakan anggaran 2014, sekali lagi bukan anggaran 2013", ujar Imam Panuju. (darles/cec)

"Turap Menyimpang Dari Spesifikasi Teknis"

Penurapan INLET Kali Jantung Bukit Cengkeh I, RT, 08, RW. 15, Kelurahan.Tugu Kecamatan.Cimanggis, Depok,’ Dikerjakan Diluar Spesifikasi Teknis.

CEC Depok : Pada akhir tahun 2013, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air( DIBIMASDA) yaitu di Bidang Sumber Daya Air, menggelontorkan 135 unit kegiatan bersumber Anggaran Biaya Tambah (ABT) di 11 Kecamatan se Kota Depok. Salah satu kegiatan dari 135 unit tersebut adalah penurapan yang terdapat di kelurahan Tugu persis di Perumahan Bukit Cengkeh I dengan nilai Rp. 148.459.000,- yang dikerjakan oleh pelaksana CV. BATAVIA PERDANA, menuai sorotan, dimana pengamatan dilapangan bahwa pengerjaannya terkesan asal jadi. Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Depok ini ketika dikonfirmasi terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK) Dadan Rustandi ST.MT, beberapa waktu yang lalu di ruang kerjanya, ia mengatakan sangat berterimakasih dengan adanya informasi yang disampaikan ke kita.

Tidak berapa lama kemudian, Dadan Rustandi langsung menghubungi Konsultan Supervisi untuk mengetahui situasi di lapangan, dan berdasarkan jawaban yang disampaikan Konsultan Supervisi bahwa dipekerjaan itu memang ada kedalaman galian pondasi. 

Sementara itu, Konsultan Supervisi Tri dan Ivan mengakui ke Wartawan CEC bahwa pada saat awal dimulai pekerjaan kita tidak pernah diberitahu rekanan. Jadi pada saat kita kelapangan, turap tersebut sudah di plester. (darles/cec)

"Nurmahmudi Dianggap Gagal Karena Tidak Cerdas Alias Tidak Becus Mengelola APBD Kota Depok"

CEC Depok : Kota Depok dibawah kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail, dinilai banyak mengalami kegagalan dalam menjalankan program pembangunan. Demikian diungkapkan oleh Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hasbullah Rahmad , dalam sambutannya pada saat Paguyuban Wartawan Depok (PWD) menyelenggarakan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang ke-68 tahun (09 Februari 1946 - 09 Februari 2014). 

Hasbullah Rahmad mengatakan banyak nya proyek pembangunan di Depok yang tak terselesaikan dan silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) sebesar Rp. 500 miliar membuktikan bahwa Kinerja Nurmahmudi tidak maksimal. Dengan kata lain, Nurmahmudi tidak cerdas alias tidak becus mengelola APBD Depok, katanya. 

"Tidak terpakainya uang APBD Th 2013 sebesar Rp. 500 miliar tersebut menandakan bahwa uang rakyat tidak mampu dipakai/digunakan sehingga mubajir. Padahal, masih banyak sarana pembangunan yang harus dibuat dan dikerjakan. Kota Depok sudah saat nya punya puskesmas berlantai dua. Sudah saat nya Depok punya Sekolah Negeri 2 tiap kecamatan, Depok ini uang nya ada tapi tidak mampu di gunakan oleh pengelola nya" kata Hasbullah dengan nada berapi- api.

Ia juga mengatakan bahwa Nur Mahmudi Ismail wajib melaksanakan janji politiknya dengan rakyat Depok dalam 8 program unggulan yang saat ini belum di tunaikan nya . adapun menurut Hasbullah Rahmad , 8 program unggulan tersebut antara lain : Membangun Sekolah Negeri di tiap Kecamatan, Menggratiskan sekolah SD , SMP , SMA, Betonisasi jalan lingkungan , 100 orang kuliah di perguruan tinggi dengan biaya APBD, Rawat inap gratis kelas tiga, 3.000 orang pemuda harus dikaryakan di Depok, Santunan kematian harus terus berlangsung, Memberikan bantuan sebesar Rp. 5 juta ke UKM tanpa bunga dan tanpa agunan. "Saya hanya mengingatkan ada janji politik Nur Mahmudi yang harus di tunaikan, dari pada 8 program ini nggak berjalan secara efektif dan optimal, tapi duit APBD nggak terpakai, kok malahan nyisa Rp. 500 Miliar " ujar Hasbullah.

Paguyuban Wartawan Depok Memperingati Hari Pers Nasional.

"Pers Sehat, Rakyat Berdaulat : Menanam Pohon Sama Dengan Merintis Masa Depan"

CEC Depok : Paguyuban Wartawan Depok (PWD) turut memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang ke-68 tahun (09 Februari 1946 - 09 Februari 2014). Dalam acara peringatan HPN tersebut, PWD mengadakan kegiatan Bakti Sosial antara lain memberikan santunan kepada keluarga Wartawan Depok (alm) dan melakukan kegiatan menanam 2.000 pohon. 

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hasbullah Rahmat dan Ketua Gemapsi Kota Depok, Bachrun, turut berpartisipasi dengan menanam pohon. 

Dalam sambutannya, Hasbullah Rahmat mengungkapkan bahwa ; "Kepemimpinan Kota Depok yang terdahulu (Badrul Kamal-red) ternyata lebih baik jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan Kota Depok yang sekarang (Nurmahmudi-red). Dengan APBD Kota Depok kurang dari Rp. 1 triliun, Badrul Kamal mampu membangun Jalan Ir. H. Juanda, dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (silpa) hanya sebesar Rp. 50 miliar. Sedangkan Nurmahmudi dengan APBD Kota Depok yang jumlahnya sebesar Rp. 1,7 triliun, ternyata ia tidak mampu membangun jalan yang baru di Depok, sementara Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (silpa) bengkak jadi Rp. 500 miliar, ungkapnya. 

Nurmahmudi dinilai tidak cerdas alias tidak becus menggunakan anggaran yang telah tersedia untuk pembangunan, khususnya membangun jalan-jalan yang baru sehingga dapat mengurangi kemacetan di Kota Depok. (cy)

Anis Matta Terlibat Korupsi, PKS Terancam Bubar.

CEC Depok : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali diguncang isu tidak sedap. Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan Presiden PKS Anis Matta terlibat dalam proyek pengadaan benih kopi di Kementerian Pertanian 2012-2013. Dari proyek itu dan atas perintah LHI, Fathanah memberikan Anis Matta komisi Rp 1,9 miliar. Dari temuan ini, secara tidak langsung mensinyalir adanya aliran dana bermasalah untuk PKS. Membuat isu pembubaran partai yang bermasalah dan terlibat dalam skandal mega korupsi semakin menguat. Hal itu tidak ditampik oleh Kemenkumham Amir Syamsudin. Secara diplomatis politisi Demokrat itu menyatakan, belum bisa berbuat banyak hingga ada keputusan hukum. “Sebelum segala sesuatunya terungkap dengan baik, Kemenkumham tidak bisa terburu-buru memutuskan itu. Ada proses panjang yang masih bisa dilalui,” ujarnya sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senin, (24/6/2013)

Dalam konstitusi pembubaran partai bermasalah bisa jadi dilakukan oleh pemerintahan SBY. Tapi itu akan sangat sulit mengingat tidak sedikit anak buah SBY dalam Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi. Hal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah MK sebagai lembaga negara yang independen dengan memberi ruang kepada rakyat menjadi pemohon. Namun dengan syarat-syarat tertentu agar rakyat tidak menjadi alat politik. Permohonan pembubaran partai yang terlibat kasus korupsi harus disertai bukti bahwa partai tertentu terbukti memiliki “misi” mengelola kader melakukan korupsi. Itu sebabnya, permohonan hanya dapat diajukan apabila kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader partai tertentu telah bersifat tetap (in kracht van gewijsde) di pengadilan tindak pidana korupsi.@firdausi - (tardip/cy)

Sumber : LENSAINDONESIA.COM: