Puan Maharani Mengusir Jokowi dari Rumahnya..!?

CEC : Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari membantah pemberitaan yang menyebut Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengusir bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo dari rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat setelah Pileg selesai digelar.

"Pemberitaan Jakarta Post hari ini (12/4/2014) yang menyatakan bahwa pada tanggal (9/4/2014) pak Jokowi diusir PM (Puan Maharani) amat menyesatkan dan tidak benar adanya," Ujar Eva saat dikonfirmasi, Sabtu (12/4/2014).

Eva sendiri mengaku telah mengonfirmasi hal itu langsung kepada Jokowi melalui sambungan telepon. Ternyata, dalam pertemuan di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pascapileg berlangsung tidak dihadiri Puan Maharani.

"Konfirmasi dari pak Jokowi, evaluasi quick count dengan Ketum pada tanggal 9 April malam itu tidak dihadiri PM maupun mas Prananda. Sejak coblosan saya tidak pernah ketemu lagi dengan mbak Puan hingga sekarang' demikian penjelasan pak Jokowi melalui telepon pagi jam 10.00 WIB," kata Eva.

Eva yang juga menjabat anggota Komisi III DPR RI dan tim media PDI Perjuangan ini menjelaskan, fakta yang terjadi yaitu segera setelah quick count, Megawati bersama Jokowi melakukan evaluasi sekaligus menyusun konsep kampanye Pilpres. Sejak tanggal 9 April, keduanya memfinalisasi organisasi dan tim pendukung kampanye pemenangan pilpres, termasuk penentuan cawapres.

"Hasil quick count diterima dengan gembira karena rakyat telah mengantar PDIP sebagai pemenang pileg walau meleset dari pencapaian target, tapi PDIP tetap sebagai pemenang pileg," kata Eva.

Eva juga menyayangkan munculnya berita tersebut. Menurutnya, berita mengenai pengusiran itu tidak disertai dengan konfirmasi langsung ke pihak-pihak yang disebut dalam berita itu, sehingga menyesatkan. (*)

Sumber : PDI Perjuangan

JOKOWI : "Saya Enggak Pernah Berikan Serupiah pun ke Relawan"

CEC : Calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dibandingkan bakal calon presiden lain, ia tak memiliki kekuatan apa-apa, baik media maupun finansial. Hal itu dikatakan Jokowi saat mendatangi Markas Pro Jokowi (Projo) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2014).

"Kami tidak punya media, TV, koran, tapi banyak yang hadir di sini. Yang saya punya hanya kekurangan dan juga relawan, salah satunya Projo," ujar Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, ia juga berterima kasih kepada media yang menyebarluaskan berita kepada masyarakat, baik yang positif maupun negatif. Akan tetapi, Jokowi mengapresiasi, meski tak memiliki jaringan media, masyarakat tetap memberikan dukungan kepadanya. Ia juga berharap tak ada yang menganggapnya melakukan politik uang untuk meraup massa.

"Saya enggak penah berikan apa pun ke relawan, kepada Projo. Serupiah pun. Saya tidak punya kemampuan finansial untuk itu," kata Gubernur DKI Jakarta ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kunjungannya ini, Jokowi meresmikan Markas Projo sebagai "Rumah Jokowi". Penggerak PDI-P Projo didominasi oleh para penggerak Posko Gotong Royong Pro Mega pada 1998. Organisasi ini dideklarasikan pada 21 Desember 2013 di Jakarta untuk mendukung Jokowi maju sebagai calon presiden dengan alasan bahwa Gubernur DKI Jakarta tersebut dianggap mampu memimpin dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik secara konkret. (*)

Sumber : PDI Perjuangan

Dengan Estimasi Perolehan 116 kursi, PDI Perjuangan Cukup Usung Capres "JOKOWI" Sendiri Sebagai Presiden 2014 - 2019 Tanpa Koalisi

CEC : Hasil analisis perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network memprediksi partai yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen dalam pemilihan legislatif yang selesai digelar dua hari lalu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). "Estimasi selisih perolehan kursi PDI Perjuangan 116 kursi, kedua Golkar sekitar 100 kursi. Dua partai ini paling besar perolehan kursinya di DPR-RI," kata Peneliti LSI Network Adjie Alfaraby kepada VIVAnews di kantornya, Jumat 11 April 2014.

Menurut Adjie, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berada di posisi ketiga dengan perolehan 60 hingga 70 kursi di DPR, diikuti oleh Partai Demokrat dengan estimasi sekitar 45 hingga 55 kursi. "Demokrat akan bersaing dengan PKB, perolehan suara keduanya berdasarkan hasil quick count tidak terlalu jauh," ujarnya.

Adjie mengutarakan dalam pemilu legislatif kali ini, pemilih yang mendukung PDIP lebih luas dibanding pemilu 2009 lalu. Trennya menurut Adjie menyebar sehingga dukungannya tidak hanya terpusat di pulau Jawa, tetapi juga di luar Jawa. "Di Kalimantan dukungan yang diperoleh PDIP cukup bagus. Kemudian di Sulawesi, selain Sulawasi Selatan dan Papua. Kemudian di Sumatera di beberapa titik PDIP cukup bagus," kata Adjie.

Adjie menambahkan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur PDIP menang karena basis terkuat partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu berada di kedua provinsi tersebut. "Di Jawa Barat juga terlihat dari quick count kemarin, kemungkinan yang menang juga PDIP," kata Adjie.

Adjie memaparkan berdasarkan estimasi selisih perolehan suara, PDIP akan memperoleh sekitar 116 kursi di DPR RI. Artinya dalam prosentase, PDIP mencapai 20 persen kursi, sebagai salah satu syarat untuk mengusung calon presiden.

"Kalau melihat angka itu artinya PDIP kemungkinan besar bisa mengusung Capres sendiri tanpa koalisi," katanya. (*)

Sumber : © VIVA.co.id

PESAWAT KEPRESIDENAN RP. 1 TRILIUN

CEC : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bakal menjadi presiden pertama RI yang menggunakan pesawat kepresidenan bukan hasil penyewaan. Pemerintah RI membeli satu pesawat jenis Boeing Business Jet (BBJ) II, yang sudah didaratkan di Bandara Halim Perdasakusuma, Jakarta. Pesawat tersebut, bakal diresmikan penggunaannya pada Kamis (10/4/2014) besok.

Pesawat itu, dibeli dari Boeing Company seharga 91,2 juta Dolar AS, atau setara Rp 1,03 triliun. Pembelian pesawat tersebut, sempat menuai kecaman lantaran dianggap menghambur- hamburkan keuangan negara.

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan kedatangan pesawat kepresidenan tak sesuai jadwal semula. Seharusnya, pesawat tersebut didatangkan pada 2013.

"Itu bisa dijelaskan secara teknis, tapi rencana bisa saja mundur, mungkin ada penyesuaian. Ada keperluan di pesawat, saya tidak bilang tertunda, tapi ada hal-hal yang membutuhkan waktu. Memang pesawat ini memiliki spesifikasi pesawat kepresidenan," kata Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Julian membenarkan agenda peresmian pemakaian pesawat itu pada Kamis (10/4), seusai pemilu. Namun, ia belum mengetahui apakah acara ini dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau tidak. "Saya belum tahu apakah Presiden hadir. Diberitahu perkembangannya," terangnya.

Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Sutomo pernah menyampaikan, pesawat kepresidenan RI yang dipesan pemerintah Indonesia memiliki sistem keamanan counter sabotage system atau sistem penangkal sabotase. Sistem keamanan tersebut, sangat berbeda jauh dengan sistem pesawat kepresiden Amerika Serikat, Air Force One. Pesawat Boeing seri 747-200B untuk presiden Amerika Serikat, dilengkapi persenjataan canggih seperti joint direct attack munition (JDAM), small diameter bomb (SDB), meriam otomatis M61A2 Vulcan 20 mm, hingga anti-rudal.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, setiba di Indonesia, pesawat kepresidenan akan disertifikasi di Kementerian Pertahanan dan selanjutnya diserahkan ke TNI AU. 

"Paling lama satu minggu. Begitu nanti sertifikat keluar, sudah bisa dioperasikan dan pesawat diserahkan ke TNI AU," kata Sudi.

Pesawat kepresidenan tersebut seharusnya tiba tahun 2013. Menurut Sudi, ada beberapa kendala sehingga pesawat baru tiba di bulan ini. "Ada masalah cuaca dan sebagainya ketika uji coba di Amerika dan karena itu mereka kena denda," katanya. (*)

Sumber : Tribunnews.com

Presiden SBY : "Bagus ini, rapi. Mantap Pak Jokowi, saya suka".

CEC : Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menepuk-nepuk bahu kanan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia memuji atas selesai dibangunnya Rumah Sakit Umum Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara.

"Bagus ini, rapi. Mantap Pak Jokowi, saya suka," ujar SBY sambil menepuk bahu Jokowi di sela-sela peninjauannya di Ruang Unit Gawat Darurat RS Pekerja, Selasa (8/4/2014).

Jokowi tidak berkata apa-apa. Pria yang juga menjadi bakal calon presiden dari PDI-Perjuangan tersebut hanya mengangguk-anggukan kepalanya sembari tersenyum. Selain meninjau ruang UGD, SBY, Jokowi serta sejumlah menteri di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga menyempatkan diri untuk meninjau ruang lainnya, seperti Radiologi, rawat inap serta beberapa ruangan lainnya. RS Umum Pekerja merupakan tindak lanjut atas kunjungan SBY ke kawasan industri di Batam yang juga mencanangkan pembangunan RS khusus pekerja, pembangunan perumahan untuk pekerja dan pengadaan bus bekerja. RS Umum pekerja di Cakung diwacanakan dalam Rapim Kementerian BUMN, 5 Februari 2013 yang diwujudkan pada 22 Februari 2013 dalam peresmian rumah sakit itu. 

RS Umum Pekerja dibangun di atas lahan milik PT KBN yang berbatasan dengan permukiman penduduk di Tipar Cakung, Jakarta Utara. Rencananya, sejumlah fasilitas akan melengkapi rumah skait ini, antara lain radiologi, UGD, kamar operasi, rawat inap, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisioterapi dan kamar jenazah. Pembangunan RS diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan para pekerja di wilayah KBN, luar KBN dan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. (*)

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

"Amerika Serikat Menyayangkan Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden RI 2014 - 2019".

CECDepok : Dalam beberapa survei, nama Prabowo Subianto muncul sebagai calon yang kuat untuk pemilihan Presiden Indonesia pada Juli mendatang. Namun demikian, popularitas Prabowo tampaknya dipandang sebelah mata oleh Amerika Serikat.

Negeri Paman Sam menyayangkan pencalonan Prabowo sebagai Presiden RI periode 2014-2019 mengingat peran kemiliterannya dalam sejumlah kasus. 

“Sensitivitas (terhadap Prabowo) berasal dari hubungan erat antara militer AS dan Indonesia selama kekejaman militer Indonesia terjadi,” kata Jeffrey Winters, seorang profesor ilmu politik di Universitas Northwestern, seperti dikutip dari New York Times, 26 Maret 2014.

Prabowo, yang merupakan lulusan dari program pelatihan militer di AS pada 1980, merupakan pengagum Amerika. Namun, selama bertahun-tahun, keinginannya untuk bertemu pejabat tinggi AS selalu mendapat penolakan.

AS memang telah lama memasukkan Prabowo ke dalam "daftar hitam" terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya. Bahkan, Departemen Luar Negeri AS sempat menolak visa Prabowo yang kala itu ingin menghadiri wisuda anaknya di sebuah universitas di Boston.

Tak hanya mendapat reaksi dari AS, pencalonan Prabowo telah memicu suara keprihatinan yang mendalam di antara aktivis hak asasi di Indonesia dan luar negeri. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan merekomendasikan untuk dilakukan penuntutan terhadap Prabowo atas dugaan penculian aktivis pro-demokrasi pada akhir 1990-an, selama bulan-bulan terakhir pemerintah Suharto, yang saat itu menjadi mertuanya.

Berbagai tuduhan ditujukan kepada Prabowo. Beberapa kelompok hak asasi manusia menyerukan penyelidikan atas tuduhan bahwa ia memerintahkan pembantaian hampir 300 warga sipil di Timor Leste pada 1980-an, ketika ia masih menjadi seorang perwira muda. Namun, Prabowo dengan tegas membantah berada di tempat kejadian pembantaian atau memiliki keterlibatan di dalamnya.

Tuduhan lain menyatakan ia bertanggung jawab atas penculikan dan penyiksaan 23 aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997 dan 1998 serta mendalangi kerusuhan Mei 1998 yang mengakibatkan 1000 kematian dan pemerkosaan terhadap setidaknya 168 wanita.

Seluruh tuduhan ini langsung dibantah Prabowo. Ia menyebut bahwa ia hanyalah kambing hitam dari semua tragedi tersebut. “Saya tidak pernah didakwa atas apa-apa. Itu hanya sindiran dan tuduhan semata. Banyak yang menganggap saya ancaman bagi demokrasi. Saya percaya pada demokrasi dan hak asasi,” kata Prabowo dalam bahasa Inggris. (*)

Sumber:ANINGTIAS JATMIKA,TEMPO.CO|NEW YORK TIMES

Mengingatkan yang SENGAJA dilupakan !?

CECDepok : Hiruk pikuk pemilihan umum yg akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini semakin memanas. Partai yang merasa posisinya terjepit melakukan manuver dan serangan verbal kepihak lawan. Ada yg melalui media massa, media online bahkan di kampanye-kampanye terbuka. Dari yg mengeluarkan pernyataan terbuka sampai yang ber-sajak ria. Memang menarik, tapi inilah dinamika alam demokrasi.

Yang ingin penulis tekan-kan dalam edisi tulisan ini adalah mengajak pembaca melihat secara jernih ADA APA sebenarnya yg menjadi bahan yg dipakai pihak-pihak lawan yang ingin menjauhkan PDIP dari pemilihnya.

Untuk memulai topic ini pertama-tama, marilah kita kembali ke masa-masa akhir Orde Baru dan awal reformasi. Titik kulminasi dari kehancuran Orde Baru adalah kehancuran total di sector ekonomi yg berakibat kerusuhan rasial  dimulai dengan letupan kecil di Situbondo sampai yang dahsyat terjadi di Medan, Jakarta dan Solo pada medio April – Mei 1998. Ekonomi Indonesia berada di titik nadir. Rupiah menembus angka Rp.16.000 per-US Dollar dan roda ekonomi berhenti. Maka jatuh-lah Suharto dan lahirlah era Reformasi. Saat itu interim-presiden Habibie dengan Timor Timur fiasco-nya  dan aroma Orba-nya yg terlalu menyengat  tidak mendapatkan vote confident dari rakyat. Dengan demikian diputuskan untuk diselenggarakan Pemilu 1999. Saat itu kembali ekonomi yg sempat stabil sesaat kembali terguncang.

Pemilu 1999 yang menjadi tonggak sejarah reformasi berakhir dengan kecacatan fatal. Keblunderan manuver politik yang dimotori Poros Tengah (PAN, PBB, PPP)  jilid satu ini berimbas sampai bertahun-tahun kemudian.

Penulis sendiri masih mengingat jelas disaat itu begitu gegap gempitanya massa PDI-P memerahkan Indonesia. Rakyat muak, rakyat marah terhadap Orde Baru dan Golkarnya dan bisa ditebak akhirnya PDIP-lah keluar sebagai pemenang karena rakyat melihat . Yang berhak maju sebagai presiden secara de-facto adalah yang memenangkan pemilu. Namun sayangnya, adalah segelintir oknum tokoh politik dengan agenda-nya sendiri melakukan intirk-intrik kotor atas nama konstitusi dengan mencari celah memakai taktik SARA. Saat itu penulis masih nge-kost di wilayah Kemanggisan Jakarta Barat dan selebaran yang dengan jelas memainkan kartu agama dan dikaitkan dengan gender pemenang pemilu terpampang jelas dipintu warung-warung di sepanjang tempat tinggal penulis.

Megawati yang seharusnya menjadi pemenang ditelikung oleh Poros Tengah dengan memajukan Gus Dur sebagai presiden. Untunglah, Megawati adalah tokoh politik yang sangat negarawan. Beliau mampu mengendalikan akar rumputnya demi keutuhan NKRI. Ini adalah fakta nyata. Namun sayangnya, ketidak puasan Poros Tengah berlanjut dengan manuver politik versi kedua yg jelas-jelas merongrong konstitusi melakukan “impeachment” terhadap presiden yang sah dan yg nyata-nyatanya tidak ada dalam konstitusi Negara saat itu dengan alasan yg sengaja dibuat. Gus Dur hanya diberi kesempatan mengemban kepresidenan tidak lebih dari satu setengah tahun. Dan dengan menjilat ludah-nya sendiri, kelompok oportunis Poros Tengah ini menaikkan Megawati sebagai presiden RI menggantikan Gus Dur. Seharusnya, kalau Poros Tengah gentlemen, apa tidak sebaiknya malah mengusulkan pemilu ulang ? Inilah yg penulis mengibaratkan Poros Tengah ini dengan pepatah “ Nafsu besar tapi tenaga nang hodong !!”. Yang menjadi korbannya pihak oportunis ini bukan saja presiden-presiden berikutnya, namun juga rakyat-lah yang dikorbankan !!

Jadi sudah jelas dari kronologi events diatas dari awal gonjang-ganjing krisis ekonomi Asia 1997 sampai Juli 2001, Indonesia selalu kehilangan momentum untuk recovery ekonominya. Sebagai imbasnya, kas Negara dalam kondisi kosong. Disamping itu, Letter of Intent yang ditanda tangani Suharto dengan IMF membuat Negara ini semakin sengsara.

Keadaan saat itu adalah suatu mimpi buruk bagi siapa-pun presiden-nya. Mari kita berpikir secara jernih sesuai fakta kondisi bahwa kesulitan  yang dihadapi Megawati yang sedemikian tinggi itu sangat beruntung sekali dapat dipecahkan oleh team-nya yang kuat. Mari kita pelajari kambali beberapa hal yang menjadi sasaran tembak partai lain mengenai kebijakannya saat itu seperti:

Swastanisasi Aset Negara

Ini topik favorit bagi para politikus oportunis yang lebih mengutamakan kata bombastis daripada fakta kebenaran. Apakah benar Megawati melakukannya secara membabi buta ? Mari kita perhatikan fakta ini. Masa sistem persidensial saat itu merupakan warisan Orde Baru yang dimana presiden itu adalah MANDATARIS MPR. MPR menelurkan ketetapan-ketetapan dimana Presiden diinstruksikan untuk menjalankannya. MPR yang dimotori oleh Poros Tengah menelurkan TAP MPR no.10 tahun 2001 menugaskan Presiden sebagai mandataris MPR untuk untuk tetap melanjutkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, Tap MPR ini menugaskan kepada Presiden untuk segera menyusun rencana tindak swastanisasi. Tap MPR No. X tahun 2001 ini juga menugaskan kepada Presiden untuk melakukan penjualan aset-aset yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BBPN).

Jadi disini terlihat jelas, siapa sebenarnya yg memotori penjualan asset bukan? Ini semua terjadi karena saat itu ketidak becus-an para anggota MPR dari masa dua presiden sebelumnya yg tidak berani mengeluarkan TAP yg meneriakkan ketidak adilan ini. Sebagai presiden saat itu Megawati dihadapkan ke suatu kondisi “DAMN YOU DO IT, DAMN YOU DON’T”.

Perlu digaris bawahi disini, adalah presiden setelah Megawati menikmati alam kebebasan tirani IMF, kenapa? Karena di masa pemerintahan Megawati lah, Keputusan pemerintahan Megawati untuk mengakhiri seluruh paket kebijakan IMF pada Desember 2003 ini sesungguhnya telah meletakkan landasan dan menjelaskan mengapa pemerintahan berikutnya tidak lagi terjebak oleh kondisi dan persyaratan yang dipaksakan oleh IMF.

BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

Ini juga merupakan topic favorit bagi pihak-pihak tertentu yang seakan-akan Megawati-lah yang mengucurkan bantuan tak terkendali itu. Kebijakan BLBI ini adalah ekses dari salah satu kesepakatan IMF dimana diperkuat dengan TAP MPR juga.  Oleh TAP MPR jugalah Presiden diinstruksikan untuk memberikan kejelasan hukum terhadap pengusaha yg terlibat BLBI. Maka saat itu dikeluarkanlah keputusan SP3 oleh kejaksaan.

Banyak masyarakat Indonesia tidak tahu sesungguhnya Megawati bahkan telah mengeluarkan suatu perintah untuk mengambil tindakan hukum kepada pihak pengusaha yang tidak menyelesaikan kewajibanannya. Instruksi Presiden No. 8 tahun 2002 yang dibuat oleh Megawati secara tegas telah menugaskan kepada pimpinan Polri dan Kejaksaaan Agung sebagai lembaga utama penegak hukum di Indonesia untuk mengambil tindakan bagi para debitur yang tidak menyelesaikan atau tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada BPPN. Inpres ini tidak pernah dicabut dan tentu saja seharusnya tetap berlaku sebagai landasan ketentuan hukum untuk memaksa pemerintahan pasca Megawati mengambil tindakan-tindakan hukum.

Sipadan dan Ligitan

Kasus sengketa regional ini sudah terjadi cukup lama bahkan dijaman puncak-puncaknya Orde Baru. Kekalahan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan masa Megawati. Patut disesalkan lemahnya diplomasi RI dalam hal sengketa ini. Disinilah titik awal dari keberanian dan kekurang ajaran  Malaysia terhadap Negara kita ! Tentunya ini tidak seberapa sakitnya disbanding dengan apa yg dilakukan oleh pemerintahan transisi BJ Habibie yg mengakibatkan Timor Timor lepas dari ibu pertiwi.

Penjualan Gas Tangguh

Ini juga merupakan sasaran tembak empuk pihak lawan yang sayang sekali dengan nyaman menutup fakta dan kenyataan kondisi saat itu. Ingat, tahun 2002 adalah tahun dimana ekonomi masih sangat compang camping karena keblingeran para politisi busuk. Fakta yang terlupakan adalah disaat itu harga jual gas masih terpatok dengan harga minyak yang pada decade itu masih tidak setinggi sekarang dipasar dunia. Satu liter bensin di kota Ottawa ditahun itu hanya sekitar $0.45 dan bandingkan dengan saat ini yang $1.35 per-liter !!

Perlu diperhatikan juga saat itu market untuk gas dunia adalah pasar pembeli bukan penjual. Dimana produsen itu didikte harga dari pasar pembeli. Penjualan dengan system Spot market ini sangat lemah dan salah satu target Indonesia saat itu adalah menambah kas APBN. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan RRT dimulai dari penghujung era pemerintahan Suharto, dan semakin akrab di pemerintahan Gus Dur, membawa hawa positif dalam bidang ekonomi. RRT bersedia menjadi pembeli Gas Tangguh yang dimana di mata Indonesia saat itu sangat desperate untuk mengaet kepercayaan pihak luar demi economy recovery. Akhirnya memang tidak sia-sia dengan berhasilnya menarik pembeli dari Korea Selatan dan Mexico setelah berhasil menggaet RRT.

Persoalan dikemudian hari mengenai lonjaknya harga gas dunia itu memang sedari awal tidak ada  pihak manapun yang bisa memprediksi demikian. Terlepas dari itu, kontrak jangka panjang itu bukan-lah suatu hal yang mengikat kuat. Kontrak ini terbuka celah dimana antara produsen dan konsumen terbuka untuk re-negosiasi. Ini adalah hal yang lumrah dan terjadi dinegara mana-pun. Kenyataan pemerintah SBY di tahun 2006 gagal merenegosiasi harga tersebut disinyalir adanya mis-trust diantara kedua pemerintahan  ini dengan apa yang terjadi dengan mis-handling pembelian pesawat Merpati dan Pembangkit  Listrik 10.000 MW. Sekali lagi re-negosiasi adalah hal yang lumrah dan bisa diusahakan !!

PDI-P Partai Terkorup?.

Oke, memang PDI-P tidak terluput dari kubangan korupsi, namun apakah benar tembakan yang menyatakan partai terkorup ? Sesuai versi siapa laporan ini ? Setahu penulis, yg pertama melemparkan isu ini tidak lain adalah SBY yang saat itu partai-nya terguncang maha dahsyat karena kasus mega korupsi Hambalang. Beliau dengan kalap berusaha untuk mengalihkan perhatian. Mari kita pelajari data yang akurat berdasarkan indeks dari KPK Watch update Maret 2014. (*)

Sumber : Kompasiana.

"RAKYAT MENGHENDAKI JOKOWI PRESIDEN"

CECDepok : Jika Rakyat Indonesia menghendaki Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI 2014-2019, Jokowi mengajak masyarakat untuk mencoblos PDI Perjuangan nomor 4 pada Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014. PDI Perjuangan harus menang tebal, jangan cuma menang tipis. PDI Perjuangan harus memperoleh suara sebanyak 60 juta suara dari 185 juta pemilih. Karena, jika PDI Perjuangan cuma menang tipis atau memperoleh suara hanya sedikit, maka PDI Perjuangan (menurut peraturan pemilu/red) "tidak boleh" mencalonkan Jokowi sebagai Presiden, karena PDI Perjuangan kekurangan perolehan suara.

"Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap melaksanakan mandat. Pada 9 April datanglah ke TPS, coblos PDI Perjuangan nomor 4. Jangan golput," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Meski menurut survei PDI Perjuangan berada di urutan teratas di antara partai lainnya, Jokowi mengatakan, pihaknya tak akan terlena. Jokowi menitipkan agar setiap tempat pemungutan suara dikawal dan dijaga agar tidak ada kecurangan.

"Jangan sampai dicurangi. Percuma kerja keras kalau dicurangi. Kita harus menang tebal, jangan terlena, jangan seakan-akan sudah menang," ungkapnya.

Sebelumnya, Joko Widodo menyatakan sudah menerima mandat dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Kesiapan Jokowi menerima mandat disampaikan ke hadapan para wartawan saat mengunjungi Rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara.

Kesiapan untuk menjadi calon presiden tersebut dinyatakan oleh Jokowi tepat pada pukul 14.40 WIB. Tak lama seusai mengucapkan kalimat itu, Jokowi langsung mencium bendera Merah Putih.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak lupa mengeluarkan surat perintah harian bagi seluruh elemen PDI Perjuangan. "Kami harapkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk memastikan Jokowi dan PDI Perjuangan memenangkan Pemilu 2014."

Alasan Jokowi memilih menyampaikan kesiapan menerima mandat di Rumah Si Pitung ialah karena rumah itu merupakan simbol perlawanan.

Semua orang mafhum, sebagai tokoh Betawi, Si Pitung memang populer. Pada zaman kolonial Belanda dulu, dia kerap membuat pusing Belanda. Tokoh Betawi ini pernah hidup pada 1800-an, dan meninggal dieksekusi mati oleh Belanda pada 1896. Salah satu jejak peninggalan yang diyakini lekat dengan Si Pitung adalah rumah panggung di Marunda yang dijadikan tempat Jokowi menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.

Berangkat dari rumah simbol perlawanan, Jokowi siap mewujudkan Indonesia Hebat. (*)

Sumber : PDI Perjuangan.

Oknum anggota DPRD Kota Depok dan Prov. Jabar dari Partai Demokrat "DIDUGA" Menyunat Dana Bansos Untuk RT - RT se Kota Depok.

CECDepok : Dua oknum anggota Dewan dari Partai Demokrat dikabarkan terlibat dalam pemotongan (baca: Sunat) dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang diperuntukkan bagi para Rukun Tetangga (RT) se-Kota Depok Tahun 2013.

Ke dua oknum anggota dewan dari Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut masing-masing berinisial ES (Anggota DPRD Kota Depok) dan IS (DPRD Provinsi Jawa Barat). Keduanya dituding terlibat dalam pemotongan Dana Bansos untuk RT di Kota Depok yang di duga dilakukan (dikerjakan, red) oleh Tim Penyaluran Dana Bansos dari Partai Demokrat.

pernyataan RT penerima bansosBerdasarkan data yang diterima Indonesian Update Grup saat Forum Kedaulatan Rakyat Depok (FKRD) menggelar konferensi Pers di Rumah Makan Soto Bu Tjondro, Senin (31/03/14), diketahui bahwa dana Bansos yang seharusnya di terima oleh para Ketua RT adalah sebesar Rp 10 juta per RT. Namun kenyataan dilapangan, dana Bansos yang sampai di tangan RT jumlahnya sudah menyusut (Ada pemotongan, red).

Ada yang menerima dana sebesar Rp 8 juta, dan bahkan tidak sedikit Ketua RT yang hanya menerima dana sebesar Rp 6,5 juta saja.

Dari surat pernyataan yang ditandatangani para Ketua RT penerima dana Bansos, diketahui bahwa penyaluran (pencairan) dana tersebut ditangani oleh Samsudin dan Widodo yang diketahui sebagai tim suksesi pancairan dana bansos Provinsi Jawa Barat tahun 2013 dari Partai Demokrat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok), Kasno, menegaskan bahwa jumlah RT di Kota Depok jumlahnya mencapai 3.752 orang. Sementara yang sudah menerima dana Bansos jumlahnya diperkirakan sekitar 1.500 orang.

“Jika dana Bansos yang seharusnya diterima para RT Rp 10 juta, tetapi kenyataannya banyak RT yang hanya menerima Rp 6,5 juta saja (Meski ada yang menerima Rp 8 juta, red), maka ada selisih (pengurangan) jumlah dana rata-rata sebesar Rp 3,5 juta-an per RT. Coba hitung saja, berapa dana yang di sunat? Kalau saya menduga selisih dana yang ‘disunat’ jumlahnya bisa mencapai Rp 4 miliar lebih”, papar Kasno sembari menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangani para Ketua RT (penerima) dana Bansos tahun 2013. (fer) - (*)

Sumber : Indonesianupdate.

"Pengembang Perumahan PT. Diamond Land Development (DLD) Grup di Ratujaya, Cipayung, Kota Depok dinilai Arogan karena menutup Akses Jalan Warga"

CECDepok : Pengembang perumahan PT. Diamond Land Development  yang berlokasi di RT 04/RW 08, Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dinilai AROGAN. Pasalnya, akses jalan warga setempat ditutup oleh pengembang perumahan tersebut. Pengembang Perumahan D. Mapple yang tergabung dalam PT. Diamond Land Development (DLD) Grup, yang dimiliki oleh Adam Bilfakeh selaku pihak komisaris, yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Gedung Tranka Lt 4 Jakarta Selatan, katanya dibekkingi oleh para jenderal sebagai pemegang saham. Demikian sumber informasi yang berkembang diwarga masyarakat sekitar perumahan tersebut.

Pengembang perumahan D Mapple dengan sikap penuh arogansi yang diwakili oleh H.Moos Nasution serta membawa Body Quard, langsung menutup jalan akses warga yang berdampingan dengan perumahan D Mapple tersebut. Mereka langsung menebang berbagai pohon tanaman, serta melakukan penggalian pondasi batu kali dengan mendirikan bangunan tempat kos-kosan, sehingga jalan warga untuk masuk kerumahnya menjadi terhambat. Sementara H Moos Nasutinon mengakui bahwa dirinya telah membeli tanah tersebut dari pengembang perumahan D Mapple sebesar Rp.102 Juta, dengan menunjukkan Akte Jual-Beli di Notaris Ny Nofirwati Amiruddin SH, yang beralamat di Jalan Pura No.6 Palsi Gunung Cimanggis Depok.

”Jadi saya tidak ada urusan dengan penghuni warga sini, kalau ada komplain atau beberatan silahkan saja hubungi dengan pengembang perumahan D Mapple”,ujar H. Moss Nasution, beberapa waktu lalu kepada warga penghuni tersebut.

Namun dalam kenyataannya di dalam AJB tersebut, bahwa yang menjual tanah akses jalan tersebut adalah Nyonya Nancy Ahimsa, yakni pemilik awal tanah tersebut sebelum dijual kepada pengembang D Mapple. Sebab sebelumnya bahwa Ny Nancy Ahimsa sudah menyatakan kepada warga bahwa tanah akses jalan masuk tersebut sudah dihibahkan untuk jalan warga. Tapi kenapa tiba-tiba saat ini Ny Ahimsa menjual tanah tersebut, apakah ada unsur rekayasa?

Berdasarkan sumber informasi yang berkembang dilingkungan perumahan tersebut, ada dugaan bahwa pengembang D Mapple lah yang punya skenario terkait penutupan jalan akses warga tersebut. Sebab antara pengembang D Mapple ada sengketa dengan salah seorang warga di sekitar perumahan tersebut berinisial IB, karena tanah IB diduga telah diserobot oleh pengembang D Mapple, sehingga kasus tersebut saat ini sedang dilaporkan oleh IB di Polres Depok, dan sudah ada tersangkanya.

Sementara itu, ada hal yang aneh dan janggal, sebab H. Moos Nasution juga langsung menunjukkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan Pelayaan Perizinan Terpada (BPPT) Kota Depok, yang di tandatangani oleh Kepala BBPT Sri Utomo, tertanggal 24 Oktober 2011. Adapun luas bangunan adalah sebesar 32, 38 M2, lokasinya di akses jalan warga. 

Dengan adanya surat IMB dari BPPT Kota Depok tersebut, hal itu menjadi tanda tanya, sebab kenapa akses jalan warga, kok bisa ada IMB nya dikeluarkan oleh Pemkot Depok, padahal jalan tersebut merupakan jalan utama masuk kerumah warga, mereka sudah puluhan tahun menggunakan jalan tersebut, jauh sebelum kehadiran pengembang perumahan tersebut datang. Maka diharapkan agar Walikota Depok memanggil kepada BPPT Kota Depok, untuk menjelaskan hal tersebut. Bahkan warga akan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Walikota Depok, karena telah menerbitkan IMB. (tardip/cy)

AS Keberatan Prabowo Jadi Presiden

"Pencalonan Prabowo sebagai presiden disebut-sebut New York Times telah memunculkan keprihatinan di dalam negeri"

CECDepok : Calon presiden dari partai Gerindra, Prabowo Subianto diberitakan oleh harian New York Times, Jumat(28/3/2014). Bahkan foto Prabowo sedang menaiki kuda ketika kampanye di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa waktu lalu juga dipasang di New York Times.

Dalam pemberitaan New York Times tersebut, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) disinggung. Pencalonan Prabowo sebagai presiden disebut-sebut New York Times telah memunculkan keprihatinan di dalam negeri.

"Pencalonan Pak Prabowo telah menyuarakan keprihatinan yang mendalam diantara aktivis hak asasi di Indonesia dan luar negeri . Mereka mencatat bahwa komisi hak asasi manusia di negara itu merekomendasikan bahwa ia dituntut dalam penculikan diduga aktivis pro demokrasi di akhir 1990-an , selama bulan-bulan terakhir pemerintah yang didukung militer Presiden Soeharto ayah mertuanya pada saat itu," tulis Wartawan New York Times Joe Cochrane.

Pencalonan mantan Danjen Kopassus tersebut sebagai presiden menurut Cochrane di New York Times juga membuat sulit Amerika Serikat terutama pemerintahan presiden Barack Obama.

Cochrane juga menyebut pada dasarnya Amerika Serikat sangat keberatan apabila Prabowo nantinya menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Prabowo yang lulus dari program pelatihan militer Amerika pada tahun 1980 dan merupakan pengagum Amerika Serikat telah selama bertahun-tahun membuat jelas bahwa ia ingin bertemu dengan para pejabat Amerika tingkat tinggi . Sejauh ini, Amerika Serikat telah keberatan," tulis Cochrane di New York Times.

Dalam artikel bertajuk 'Candidate's run raises rights concercns' di New York Times tersebut menyebut Prabowo bertanggung jawab atas penculikan dan penyiksaan terhadap 23 aktivis pro demokrasi pada tahun 1997 dan 1998 , dan untuk mendalangi kerusuhan Mei 1998 hanya beberapa hari sebelum Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden yang mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian dan pemerkosaan minimal 168 wanita .

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak partai Gerindra ataupun Prabowo Subianto mengenai pemberitaan New York Times tersebut. (*)

Terkait ‪#‎Prabowo‬ Subianto#Partai Gerindra

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

Calon Presiden Joko Widodo Tak Perlu Mundur Sebagai Gubernur DKI Jakarta

CECDepok : Calon Presiden Joko Widodo alias Jokowi tak perlu mundur dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta lantaran menjadi calon presiden (capres) dari PDIP. "Secara undang-undang tidak ada keharusan bagi Jokowi untuk mundur dari posisi gubernur," kata pakar hukum tata negara Refly Harun saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Maret 2014.

Menurut Refly, tidak ada undang-undang yang mengatur keharusan seorang capres mengundurkan diri dari posisi yang didudukinya saat ini. "Karena tidak adanya undang-undang yang mengatur itulah makanya tidak ada keharusan untuk mengundurkan diri," ujar Refly. (Baca: Jokowi Nyapres, Pilih Opsi Cuti atau Non-aktif?)

Meski tak ada undang-undang yang mengatur, namun yang paling gampang adalah dengan melihat syarat-syarat menjadi capres seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di situ, kata Refly, tidak ada keharusan bagi capres untuk mengundurkan diri dari posisi yang ditempatinya saat ini. "Lain halnya kalau dia sudah terpilih. Dia harus mengundurkan diri sebagai gubernur, karena tidak boleh ada rangkap jabatan," kata dia. (Baca: Jadi Capres, Jokowi Diminta Mundur dari Gubernur)

Tak cuma dari sudut pandang undang-undang, secara etika publik pun Jokowi tak perlu mundur. Alasannya, posisi gubernur adalah jabatan politik. Berbeda halnya dengan jabatan ramah nonpolitik yang secara etika harus mundur jika pejabatnya menjadi capres. Jabatan ramah nonpolitik itu contohnya adalah hakim kontitusi, hakim yudisial, dan komisioner KPK. "Jadi kalau Abraham Samad mau jadi calon, secara etika dia harus mundur dari posisinya sebagai Ketua KPK," kata Refly. (Baca: Sayap PKS Tolak Ahok Jadi Gubernur)

Ini adalah isi undang-undang tersebut:

Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 5

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

j. Terdaftar sebagai Pemilih;

k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;

p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan

r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Sumber : Tempo.co - PDI Perjuangan.

PROPAGANDA PKS TERNYATA PALSU

CEC DEPOK : Seperti diketahui, para kader PKS di berbagai tempat menyebarkan data foto Partai terkorup yang diklaim dari akun jejaring sosial Twitter dan bersumber dari lembaga anti korupsi yaitu ICW (Indonesian Corruption Watch). Data tersebut sejak awal sudah diragukan dan sumbernya tidak jelas. Setelah berminggu minggu, kampanye hitam yang dilakukan para kader PKS akhirnya terkuak setelah pihak lembaga anti korupsi ICW membantah bahwa data tersebut adalah HOAX atau TIDAK BENAR. Menanggapi hal tersebut, salah satu pimpinan parpol menilai, sebagai Partai yang selalu mengklaim Partai Dakwah seharusnya dapat memberikan contoh yang baik terhadap umat, tapi sayang kok malah menyebarkan fitnah.

Wah bagaimana nih PKS kok sebar data palsu, untuk jatuhkan partai politik lain dalam pemilu. kepalsuan ini terbongkar setelah ICW membantah bahwa data tentang partai terkorup yg menempatkan PKS seolah partai yang paling kecil korupsinya, itu berasal dari ICW. Dibeberapa kota baliho & spanduk seperti ini yg dipasang kader2 PKS, akhirnya dicopot oleh aparat karena mengandung unsur fitnah massal.

PKS memang sedang panik semua akibat mantan presidennya menjadi pesakitan dan sudah divonis 18 tahun penjara, belum lagi banyaknya kasus wanita-wanita cantik dilingkaran partai yang mengusung slogan bersih dan peduli. Satu lagi pembelajaran untuk kita, untuk berlaga dalam pertandingan seperti sepakbola, kenapa harus curang, jika ingin sepakbola itu maju. Sebab dengan kecurangan, pemain2 yang baik tidak akan pernah bisa maksimal. Hasilnya tim nasional tidak pernah mendapatkan pemain2 terbaiknya. (dbs/cec)

POLRESTA DEPOK MENANGKAP DAN MENAHAN AGUS BUSTAMI dan PRIHARTONO

CEC DEPOK : Terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana proyek bantuan Gubernur DKI Jakarta untuk pengadaan bibit tanaman dan penataan Taman Kota Lembah Gurame Kota Depok, Kepolisian Resor Kota (polresta) Depok menahan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok Agus Bustami dan Direktur CV Ryuga Abadi Mandiri, Prihartono, sebagai kontraktor pada Rabu sore, 19 Maret 2014. 

Mereka ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana proyek bantuan Gubernur DKI Jakarta untuk pengadaan bibit tanaman dan penataan Taman Kota Lembah Gurame. 

"Keduanya sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan ditahan," kata Kepala Satuan Reskrim Polresta Depok Komisaris Polisi (kompol) Agus Salim kepada wartawan, Rabu, 19 Maret 2014. 

Keduanya ditahan seusai diperiksa oleh penyidik pada sekitar pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Kompol Agus Salim mengatakan penahanan terhadap keduanya karena terindikasi korupsi. "Mereka terlibat dalam penyelewengan dana bantuan Gubernur DKI Jakarta dalam kegiatan penataan dan penghijauan taman kota," katanya. 

Penyidikan kasus itu, kata Agus, masih terus dilakukan. "Kasus ini masih terus kami dalami agar penyelidikannya tuntas". Agus Bustami ditahan karena merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan itu. Artinya, Agus merupakan orang yang bertanggung jawab atas keluarnya dana bantuan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kegiatan dinasnya. Adapun Prihartono sebagai kontraktor pelaksana terbukti menyelewengkan anggaran peruntukan pembelian 1.039 bibit dan penataan taman. "Barang bukti dokumen kegiatan serta aliran dana sudah kami dapatkan. Kami juga sudah punya hasil audit BPK DKI Jakarta terkait dengan aliran dana itu," katanya. (*)

Sumber : ILHAM TIRTA - TEMPO.CO

Rp. 451 miliar untuk mengeruk Situ/Rawa di Depok.

Kepala Dinas BMSDA, Yulistiani Mochtar : "Sudah ada kami, jadi para anggota Dewan nggak perlu turun tangan ke lapangan".

CEC DEPOK : Kementerian Pekerjaan Umum akan menggelontorkan dana sebesar Rp. 451 miliar kepada Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Depok untuk kegiatan normalisasi 20 situ/rawa yang ada di kota Depok. Pasalnya, selama tujuh tahun belakangan ini, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak tercapai, akibatnya, sejumlah perumahan di Kota Depok terendam banjir saat musim hujan bahkan Jalan Margonda yang selama ini tidak pernah, kini menjadi langganan banjir sekarang. Kegiatan normalisasi situ/rawa berupa pengerukan sedimen di puluhan situ itu seyogyanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, maka tentunya pemerintah kota Depok harus melaksanakan sepenuh dan sebenar-benarnya kegiatan tersebut.

“Ini anggaran dari pusat dan harus diserap, jadi jangan sampai di-mark up. Kami pastikan tidak ada penyelewengan saat melaksanakan kegiatan itu nanti. Setiap minggu nanti tim akan melaporkan perkembangan pengerukan situ yang dilakukan,” jelasnya”, tegas Kepala Dinas BMSDA Kota Depok, Yulistiani Mochtar. 

Karena, pihak BMSDA Depok sendiri pun sudah menyiapkan tim monitoring independen untuk memantau pelaksanaan pengerukan 20 situ itu. “jadi buat apa legislatif turun tangan ke lapangan, toh sudah ada tim monitoring independen. Lagi pula nanti pengawas kegiatan ini juga datang dari Kementerian PU juga, jadi DPRD Depok cukup memantau dari kejauhan, gak usah turun tangan”, tutur Yulistiani Mochtar mengingatkan terkait adanya pernyataan dari Komisi C DPRD Kota Depok yang akan mengawal penggunaan dana sebesar Rp. 451 miliar tersebut. “Untuk pengerukan 20 situ/rawa di Depok, anggarannya sebesar Rp. 451 miliar. Kami hanya bertugas melakukan pemeliharaan dan kondisi darurat, makanya pengerukan kami ajukan ke sana,” ungkap Yulistiani Mochtar
.

Sebelumnya secara terpisah, DPRD Kota Depok melalui Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Enthy Sukarti menegaskan, pengawalan Dewan akan dilakukan pihaknya segera mungkin, yakni dengan membentuk tim monitoring yang beranggotakan anggota komisi keuangan sendiri. Tim tersebut pun nantinya akan mengawasi setiap kegiatan pengerukan sedimentasi di puluhan situ itu. “Saat ini kami sedang membentuk tim monitoring kegiatan pengerukan situ. Anggaran kegiatan ini sangat besar, jadi butuh pengawasan ketat. Jika terjadi kegagalan kami akan evaluasi kinerja BMSDA,” tegas Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Cilodong-Tapos ini.

Untuk diketahui anggaran Rp. 451 miliar itu didapatkan pihak BMSDA Kota Depok setelah melayangkan surat permohonan anggaran kepada Kementrian PU sejak satu bulan lalu. Pengajuan anggaran itu telah sesuai dengan kewenangan pengerjaan setu yang mengacu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air. Pengerukan 20 situ itu tidak hanya bisa mencegah banjir di Depok semata. Melainkan mengurangi banjir di Jakarta, pasalnya 20 situ itu terintegrasi dengan Kali Ciliwung yang mengalir ke Jakarta. Saat ini luas total situ di Depok sekitar 150 hektare. Rencananya, pengerukan akan dilakukan sedalam 3 sampai 4 meter. Diprediksi pengerukan itu bisa mengurangi sekitar 6 juta kubik air yang masuk ke Jakarta.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemeliharaan pada Bidang Sumber Daya Air di Dinas BMSDA Kota Depok, A. Zaki Mubarak, SE, M.Si menyatakan siap mendukung dan menjalankan kegiatan rehabilitasi Setu/Rawa ini. 

“Siap....laksanakan perintah!” ujar Zaki dengan senyum khasnya. (cpb) - cec.

"Merasa tak Pantas tapi ternyata Pantas, katanya Pantas padahal ternyata tak Pantas"

CEC DEPOK : Kristo Sinambela > Ternyata, TUHAN ALLAH mengabulkan Doa Rakyat Indonesia yang sudah sekian puluh tahun Ditipu oleh para Politisi, Jenderal Bengis dan Ulama penipu yang hanya pandai mempelintir ayat ayat suci untuk kepentingan pribadi.

Sang Revolusioner sudah datang,Takdir Jokowi sudah terpatri, dengan wajah sejuknya, dengan kurus keringnya,dengan Kromo Englishnya, dia dibebani zaman dengan tugas maha berat mengentaskan Bangsa Indonesia yang sudah mulai gila itu agar menjadi waras kembali. Meringankan beban para rakyat miskin yang mencintainya dengan pendidikan dan kesehatan inklusif, dan meretas jalan bagi generasi berikutnya agar setara dengan negara-negara maju. Memimpin 17 ribu pulau dengan 240 juta jiwa penduduk yang sangat sarat dengan permasalahan yang datang bertubi-tubi agar segera menjadi negeri yang nyaman ditinggali.

Jokowi, dia bukan satria piningit atau ratu adil, tetapi dia hanya seorang rakyat jelata Jawa yang dicintai rakyat Indonesia, mulai dari Aceh hingga sampai ke Papua, yang sangat berbeda dengan raja-raja Jawa sebelumnya. Tanpa menjadi raja, dia sudah menjadi raja. Dengan menjadi rakyat jelata, dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia Raya. (kristo - cec).

"DUKUNG JOKO WIDODO PRESIDEN 2014-2019"

CEC DEPOK : Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani membacakan surat perintah harian yang ditulis Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat kepada Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Surat perintah ini dibacakan Puan di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Berikut ini adalah tiga poin pada surat perintah harian tersebut:

"Perintah Harian: Merdeka!"

"Saya, selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati, keadilan, dan kejujuran di mana pun kalian berada!

1. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

2. Jaga dan amankan jalannya pemilu legislatif terutama di TPS-TPS dan proses penghitungan yang berjalan dari segala bentuk kecurangan dan intimidasi.

3. Teguh dan tegarkan hati dalam mengawal demokrasi di Republik Indonesia tercinta.

Pesan harian ini kami harap disebarkan pada seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan.

Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan siap menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dia mengaku sudah menerima mandat dari Megawati.

"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan," kata Jokowi saat melakukan blusukan di Rumah Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).

"Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi lagi, sekitar pukul 14.49 WIB.

Pada Rabu (12/3/2014), Megawati bersama Jokowi sempat berziarah ke makam Proklamator RI Ir Soekarno di Blitar.

Dukungan Megawati ini disampaikan dua hari menjelang kampanye rapat umum terbuka untuk pemilu legislatif yang mulai berlangsung pada Minggu (16/3/2014). Pada Minggu mendatang, PDI Perjuangan akan memulai kampanye di sejumlah kota di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua. (*)

Sumber : PDI Perjuangan

"JOKOWI TA'AKAN TINGGALKAN JAKARTA"

CEC DEPOK : - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basara mengatakan ; "Tidak ada pasal atau norma hukum yang dilanggar dalam penCapresan Joko Widodo atau Jokowi kendati nantinya melepaskan amanat jabatan Gubernur DKI Jakarta yang baru setahun dilaksanakannya. Menurutnya, jika terpilih menjadi presiden, justru Jokowi akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, yang belum tuntas ia selesaikan selama menjadi Gubernur. Mengenai tanggung jawabnya di DKI Jakarta, kita harus ingat DKI adalah ibukota Negara, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dalam posisi sebagai ibukota Negara, kalau Jokowi menjadi presiden, tentu kewenangannya lebih besar untuk membenahi Jakarta ini," kata Basara di Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Masih menurut Ahmad Basara, tidak ada alasan untuk menilai Jokowi bila menjadi presiden dan melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta, maka tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ibukota ditinggalkan. 

"Itu pandangan dan pemikiran yang keliru. Justru dengan jabatan presiden, kewenangan untuk membenahi Jakarta ini akan lebih besar lagi," tandasnya.

Basara mencontohkan seorang presiden atau wakil presiden punya kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan suatu kebijakan secara nasional. "Contoh konkret, ketika Jokowi mengambil kebijakan memprioritaskan transportasi massal di Jakarta, tiba-tiba Wakil Presiden men-launching mobil murah, yang mana mobil murah itu akan menambah macet di jakarta. Artinya, kewenangan pemerintah pusat lebih tinggi untuk membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta, termasuk macet dan banjir," tuturnya.

Basara menambahkan, Jokowi mencetak sejarah jika terpilih menjadi presiden. "Maka untuk pertama kalinya dalam sejrah Republik Indonesia, seorang Gubernur atau mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden Republik Indonesia. Pasti semangat membangun Jakarta itu akan muncul dalam diri Jokowi jika kelak Tuhan memberkati dia menjadi presiden," kata Basara yang juga Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi I DPR RI itu. (*)

Sumber : Abdul Qodir, TRIBUNNEWS.COM

" SUPERSEMAR 2014 "

SUPERSEMAR 2014, Merupakan Surat Perintah yang diterbitkan tanggal 11 Maret 2014 dari Ketua Umum PDI Perjuangan, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI kepada Gubernur DKI Jakarta, JOKO WIDODO (JOKOWI), menjadi Presiden Republik Indonesia 2014 - 2019, yang bertugas dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi INDONESIA RAYA. 

CEC DEPOK : Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerbitkan Surat Perintah kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Surat Perintah yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2014 tersebut dikenal sebagai "Supersemar 2014". Dalam Surat Perintah itu, Joko Widodo diperintahkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2014 - 2019, yang bertugas dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan selanjutnya menjadi INDONESIA RAYA.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dia mengaku sudah menerima mandat dari Megawati Soekarnoputri.

"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan," kata Jokowi saat melakukan blusukan di Rumah Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).

"Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi lagi, sekitar pukul 14.49.

Kemudian, Jokowi mencium bendera Merah Putih yang ada di belakangnya. Para wartawan dan warga yang ada di sekitar tersebut langsung bertepuk tangan. "Alhamdulillah," kata mereka. (kompas.com) - cec.