Franky Paat AHOK Berani Menantang ‘Penguasa’ Tanah Abang demi Menegakkan Keadilan !!!

CEC : Ternyata pancingan WaGub Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ttg ada Preman & Anggota DPRD dibalik kisruhnya penertiban PKL di Pasar Tanah Abang berhasil. Merasa gerah, akhirnya H. Lulung Abraham Lunggana yang selama ini dikenal sebagai ‘Penguasa’ Tanah Abang menampakkan batang hidungnya & balik menyerang Ahok dengan menyebutnya Sakit jiwa. Lulung juga meminta Jokowi untuk menegur wakilnya yang dianggap Selengean.

Siapa yang tidak kenal Haji Lulung?

Sebelum jadi anggota DPRD & Wakil Ketua DPRD, Lulung adalah tokoh preman Pasar Tanah Abang yang disegani. Boleh jadi Aparat, pejabat dan Gub DKI sebelumnya, segan mengusik kiprahnya di Tanah Abang selama ini. Tapi Ahok tak pandang bulu, ia menghajar siapa saja yang melanggar aturan. Ahok tak Gentar sedikitpun menyerang Haji Lulung yang dianggapnya tdk tahu Perda ttg Ketertiban Umum yang justru dibuatnya sendiri. Ahok juga mengatakan, bahwa Lulung tak layak jadi Anggota DPRD, yg seharusnya menegakkan peraturan, bkn malah mengajak para PKL melanggar dgn tetap berjualan di pinggir jalan. Untuk itu Ahok berani mengusulkan kpd Menteri Dalam Negeri untuk memecat Lulung sbg anggota DPRD. Sebenarnya melihat sikap Ahok ini jadi kita terkesima, karena ia berani menantang Lulung sebagai ‘Penguasa’ Tanah Abang dan Wakil Ketua DPRD. Ini Resikonya berat. Lulung memiliki Ormas-2 dan banyak anak buah preman yg siap dikerahkan utk menyerang atau mengancam Ahok.

MARI KITA DUKUNG AHOK sebagai Pejabat yang berani bertindak untuk menegakkan Aturan demi Jakarta kota kita tercinta, khususnya Pasar Tanah Abang yang selama ini ambur adul krn Premanisme & daerah lain. Pemimpin yang bersih macam ini patut didukung, krn selama ini tak ada yg berani melawan preman.

Mari kita bantu Share, broadcast... 

Kita perlu pejabat2 macam AHOK di negeri tercinta Indonesia ini !!!

Foto-foto yang ada di dalam fan page Manado bukan milik pribadi dari admin melainkan dari komunitas pencinta fotografi di Manado dan sekitarnya.

Sumber : MANADO

POLISI LARANG WARGA JAKARTA TAKBIR KELILING

CEC : Polda Metro Jaya mengimbau warga tidak melakukan konvoi takbiran, saat malam Lebaran. Agar lebih khusyuk, warga diminta melakukan takbir di masjid-masjid atau musala di lingkungan masing-masing. "Sama seperti tahun sebelumnya, kami tidak rekomendasikan takbir keliling, terutama di jalanan ibu kota," tegas Kombes Rikwanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Jumat (2/8/2013), seperti dikutip Tribunnews.com dari Beritajakarta.com.

Rikwanto menuturkan, rekomendasi sebagai bentuk pencegahan masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan, terkait adanya takbir keliling. "Jangan sampai terjadi kecelakaan atau tawuran. Banyak mudarat daripada manfaatnya," kata Rikwanto.

Sejumlah polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sambungnya, telah diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan pemda setempat. Ini untuk memudahkan sosialisasi terkait imbauan untuk bertakbir di wilayah masing-masing. "Sehingga, bisa disampaikan hingga rumah-rumah warga melalui RT/RW," tuturnya.

Meski begitu, lanjut Rikwanto, polisi tetap akan mengantisipasi pergerakan masyarakat yang bertakbir keliling. Titik-titik yang diperkirakan menjadi konsentrasi massa akan ditempatkan personel kepolisian. "Seperti kawasan Ancol dan Monas, merupakan titik yang diprediksi menjadi pusat keramaian, sehingga menjadi fokus perhatian polisi. Mal dan tempat hiburan juga akan dipantau terus," paparnya. (cec)

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

AL-QAIDAH ANCAM BUNUH WARGA AMERIKA

CEC : Al-Qaidah menyebar teror bakal membunuh warga Amerika Serikat berada di luar negaranya. Ini mendorong departemen luar negeri menutup banyak kedutaan besar mereka di negara-negara Timur Tengah, termasuk Mesir.

Stasiun televisi CNN melaporkan, Jumat (2/8), menurut pejabat Amerika ancaman ini sangat serius. Bukan hanya warga menjadi sasaran namun juga instasi dan fasilitas milik Negara Adidaya itu.

Selain Mesir Amerika juga menarik fasilitas diplomatiknya di Arab Saudi, Libya, Irak, dan Kuwait. Ini mengingatkan mereka atas serangan di Kota Benghazi tahun lalu menewaskan Duta Besar Amerika John Christopher Stevens. Amerika juga tengah memonitor ancaman kedutaan besar di Ibu Kota Sanaa, Yaman. Namun belum dipastikan apakah kantor perwakilan di sana bakal ditutup. [din] - cec

Sumber : merdeka.com

DANIEL TAMMET MASUK DAFTAR ORANG PALING GENIUS

CEC : Daniel Tammet adalah seorang sarjana autis yang dapat menyelesaikan perhitungan matematis paling membingungkan di dunia dan mampu menguasai bahasa asing dalam hitungan hari. Daniel dapat berbicara dalam sepuluh bahasa yang berbeda, termasuk Rumania, Gaelik, Welsh, dan Islandia. Kita bisa menyebutnya sebagai salah satu orang paling genius di bumi saat ini. Daniel lahir pada tanggal 31 Januari 1979 di London Timur, Inggris. Semasa kecil, Daniel gemar membenturkan kepalanya ke tembok dan menangis terus-menerus. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang salah dengan dirinya dan semua dokter mengatakan bahwa dia mengalami semacam tekanan. Lalu pada suatu hari, saat Daniel sedang bermain dengan adiknya, dia mengalami serangan epilepsi. Daniel pun diwajibkan untuk minum obat dan pergi ke rumah sakit setiap bulan untuk melakukan tes darah. Ini adalah masa tersulit yang dialami oleh orang tuanya, namun penyakit itu tampaknya didapatkannya dari salah satu kakek Daniel yang juga menderita epilepsi dan akhirnya meninggal. Orang tua Daniel takut kalau anak mereka mengalami hal yang sama.

Untungnya, obat yang diminum Daniel dapat bekerja dengan baik dan dia akhirnya dapat sembuh dari kondisi itu. Suatu hari, saudara Daniel memintanya untuk memperbanyak rangkaian panjang angka di kepalanya, dia melakukannya sebagai lelucon. Daniel kala itu hanya memejamkan mata sejenak, dan dalam waktu lima atau sepuluh detik kemudian, dia menjawab semuanya dengan benar. Kakaknya kemudian menanyakan beberapa pertanyaan lain dan anehnya jawaban Daniel selalu benar. Orang tua Daniel menyaksikan hal itu dan agak terkejut dibuatnya. Meski tahu anak mereka berbeda, orang tua Daniel ingin dia memiliki kehidupan yang normal. Tetapi, otak Daniel tentu tidak bekerja secara normal. Ketika dia melihat angka, dia seperti melihat gambar dan tidak perlu berpikir keras bagaimana cara menghitungnya. Dia hanya perlu memejamkan mata sebentar dan jawaban itu muncul begitu saja di otaknya. Sementara itu, ketika anak-anak lain seusianya gemar berolahraga, Daniel justru lebih suka duduk di pinggir lapangan dan menghitung dedaunan. Bermain dengan angka adalah sesuatu yang membuat Daniel merasa nyaman dan sebagai tempat pelarian untuknya. Saat dia tumbuh, Daniel menemukan otaknya bisa memproses perhitungan canggih, yang biasanya dilakukan oleh komputer. Bukan hanya itu. Bahkan, dia bisa menyelesaikan akar kubus lebih cepat dari kalkulator, dan pada tahun 2004 dia memecahkan rekor baru di Eropa untuk mengingat titik desimal terjauh. Dia dapat mengingat 22.514 digit angka yang dibacakan selama lima jam sembilan menit. Percaya atau tidak, dia tidak pernah menghitung angka-angka itu, sebab jawaban itu muncul sendiri di otaknya. "Ketika saya mengalikan angka-angka itu bersamaan. Saya melihat ada dua gambar. Gambar itu kemudian mulai berubah dan berkembang, dan bentuk ketiga pun muncul, dan itu jawabannya," kata Daniel Tammet kepada The Guardian. 

Diperkirakan 10% dari populasi orang autis memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Daniel. Menariknya, hingga sekarang, tidak ada ilmuwan yang bisa menjelaskan mengapa bisa demikian. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa melakukannya, tetapi Daniel bisa. Selain itu, ketika mayoritas sarjana autis memiliki kosakata yang terbatas dan kesulitan dalam mengekspresikan diri, Daniel memiliki kosakata yang lebih kaya daripada kebanyakan orang di planet ini. Dia begitu terpesona oleh bahasa manusia bahwa dia merasa terinspirasi untuk membuat bahasa untuk dirinya sendiri, yang disebutnya Manti, dan belajar beberapa bahasa yang paling sulit di dunia, termasuk Lithuania, Jerman dan Esperanto. Pada tahun 2004, para ilmuwan menantangnya untuk belajar Islandia hanya dalam waktu seminggu, dan setelah belajar dengan tutor selama tujuh hari, dia diuji dan hebatnya, Daniel bisa sukses lulus dengan mudah. [des] - cec

Sumber : merdeka.com

INVESTASI BODONG KADER PKS DEPOK

CEC : Seorang kader PKS (Andri) Kecamatan Tapos, Kota Depok melakukan penipuan dengan investasi bodong. Tercatat dana yang berhasil dihimpunnya berjumlah Rp. 80 miliar. Untuk menjalankan aksi tipu menipu ini, Andri yang merupakan salah satu kader PKS di Kecamatan Tapos, Kota Depok mendirikan Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri yang berkantor di Jalan Sentosa Raya No.27B-C. Sukmajaya Kota Depok dan Andri merupakan Direktur Utama dari Koperasi tersebut. Dalam aksi tipu menipu itu, Andri telah merugikan ratusan nasabah dengan total kerugian hingga 80 miliar rupiah. Diperkirakan dari korban yang ada di kawasan Kecamatan Sukmajaya berjumlah 70 orang dengan kerugian 43 miliar rupiah lebih. Sedangkan yang dilaporkan ke Polresta Depok, jumlah korban mencapai 90 orang dengan total kerugian 27 miliar rupiah lebih. Uniknya dalam kasus ini, dari sembilan puluh korban penipuan itu justru sembilan puluh persen korbannya mayoritas adalah kader PKS, bahasa gaulnya jeruk makan jeruk, hingga akibat daripada aksi tipu menipu ini, Andri akhirnya ditahan dan sejumlah harta miliknya disita oleh petugas kepolisian. Dalam aksi tipu menipu itu, Andri diduga telah merugikan ratusan nasabah dengan total kerugian hingga 80 miliar rupiah. Kasus penipuan ini akhirnya dilaporkan ke Polsek Sukmajaya oleh nasabah yang merasa dirugikan atas perbuatan Andri tersebut, Diperkirakan dari korban yang ada di kawasan Kecamatan Sukmajaya berjumlah 70 orang dengan kerugian 43 miliar rupiah lebih. Sedangkan yang dilaporkan ke Polresta Depok, jumlah korban mencapai 90 orang dengan total kerugian 27 miliar Rupiah lebih...

Sumber : populerkan.com

FPI - LULUNG BEKING PROSTITUSI TANAH ABANG

CEC : Jarak antara Markas Front Pembela Islam (FPI) di Jl. Petamburan III ke area prostitusi Tanah Abang, jika ditempuh dengan mobil hanya kurang dari 2 km. Jika lewat jalan pintas dengan motor, hanya sekitar 1 km saja, sangat dekat. Namun area prostitusi ini tidak pernah diusik FPI. Pernahkah anda bertanya-tanya kenapa FPI memilih mendemo Lady Gaga ketimbang prostitusi dalam radius 2 km dari markasnya?

Prostitusi di area ini, dimulai dari Jl. Aipda KS Tubun depan Museum Textile, sepanjang jembatan yang melintasi sungai, membelok ke Jl. Kebon Jati, Jati Baru, berakhir di Stasiun Tanah Abang. Malam hari di sepanjang jalan tersebut, para wanita berpakaian minim duduk-duduk di pinggir jalan. Beberapa bercengkerama dengan pria di atas motor. Sementara itu, area PKL yang sedang ramai dibicarakan, mulai dari depan Museum Textile, sepanjang jembatan yang melintasi sungai, membelok ke Jl. Kebon Jati berakhir di Pertokoan Tanah Abang. Jadi, prostitusi dan PKL Tanah Abang berada di area yang sama.

Rencana Ahok yang hendak merelokasi PKL Tanah Abang, membuat mereka mendapat tempat berdagang yang layak dan nyaman. Dagangan tidak basah kalau kehujanan, tidak repot menutup barang dengan plastik, tidak kena debu, tidak kesenggol mikrolet, tidak diseruduk kambing. Namun rencana membuat nyaman para pedagang kaki lima (PKL) tersebut, malah memunculkan siapa yang ternyata menjadi penguasa Tanah Abang.
Haji Lulung sama Cina nya sama Ahok. Belakangan muncul pembela Haji Lulung, tidak lain dan tidak bukan adalah FPI. Gara-gara Ahok, kita jadi tahu kalau Haji Lulung ini yang menguasai area Tanah Abang, dan dibela oleh FPI. Menggunakan dalih membela PKL dan Islam, namun ujung-ujungnya tetap menjaga agar area Tanah Abang tetap seperti sediakala. Ada PKLnya, ada Prostitusinya, tidak mungkin tidak ada setorannya.

Bagaimana bisa begitu Bib? Ji? (Esther Wijayanti) - cec

Sumber : Kompasiana

POLISI BARU SEKARANG PERANGI GURITA PREMAN TANAH ABANG

CEC : Baru-baru ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menertibkan PKL ilegal di kawasan Jalan Tanah Abang itu. Namun belum sempat ditertibkan, Gubernur DKI dan Wakilnya, Jokowi-Ahok, menuai tentangan, mulai dari demonstrasi hingga kritik dari lawan-lawan politik. Ada dugaan PKL Tanah Abang dibekingi preman. Oleh sebab itu, belakangan Ahok menyerahkan penertiban PKL Tanah Abang itu ke Polda Metro Jaya. Hasilnya, Polda menyatakan perang terhadap preman di Tanah Abang. Seperti dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto. Dia menyatakan, polisi akan terus menggelar operasi cipta kondisi di beberapa titik, salah satunya di Pasar Tanah Abang. Operasi tersebut akan dilaksanakan secara terus menerus hingga kawasan Tanah Abang bebas dari preman. Polisi juga akan memburu god father atau bos para preman itu. "Sampai Tanah Abang bebas preman, dan jalan-jalan di sana digunakan sebagaimana mestinya," kata Rikwanto di Mapolda Metro, Jakarta, Kamis (1/8).

Polisi juga akan memeriksa pihak-pihak yang diduga membekingi aksi premanisme di wilayah tersebut. Tidak terkecuali ormas-ormas yang dibentuk untuk menaungi mereka. "Akan diperiksa di level atasnya siapa, bukan bila ada ormas-ormas yang dibentuk untuk menaungi. Oknumnya akan ditindak," tandasnya.

Masalahnya, kenapa polisi baru sekarang memerangi preman Tanah Abang yang sudah menggurita itu? 

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala memiliki tiga jawaban simpel. Pertama, kemungkinan besar karena pemerintahan sebelum Jokowi-Ahok tidak berdaya mengatasi masalah itu, sehingga bertahan sampai sekarang. Kedua, masalah di Jakarta itu banyak, dan besar-besar. "Jadi mungkin karena polisi memiliki prioritas lain yang lebih besar, sehingga masalah premanisme di Tanah Abang belum diprioritaskan," terangnya kepada merdeka.com, Kamis malam. Ketiga, karena premanisme di Tanah Abang dimanfaatkan secara individu oleh orang-orang tertentu, bisa oknum pejabat pemerintahan sendiri, aparat atau pejabat-pejabat tertentu. Para PKL itu dimanfaatkan saat kampanye-kampanye pemilu atau semacamnya. Sementara bos-bos preman dimanfaatkan jadi jurkam kampanye saat pemilihan-pemilihan umum atau pilihan gubernur. "Saya tidak mau menyebut nama, tapi keyakinan saya ya tiga itu. Itu kenapa preman sulit dibasmi," terangnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berpendapat mirip. Menurut dia, premanisme sebenarnya tidak hanya di Tanah Abang, tetapi sudah menyebar di berbagai wilayah strategis di Jakarta. Para preman itu biasanya dibekingi aparat dan pemerintah sendiri. "Mereka menguasai kawasan, mendapatkan sejumlah uang dari PKL, dari parkir liar, dari terminal bayangan. Ini sumber uang yang besar. Ini kenapa premanisme sulit diberantas, karena menyangkut kepentingan banyak pihak di sana. Ini menyangkut uang besar," terangnya.

Adapun soal premanisme di Pasar Tanah Abang, kata dia, pembersihan PKL itu juga berkaitan dengan hajat hidup preman-preman itu. Alasannya, karena preman ini lah yang menguasai PKL. Mereka memungut uang, dan hasilnya itu mengalir ke berbagai pihak. "Nah ketika Jokowi membuat program penertiban masuk ke sana, Polda harus membackup, harus memerangi premanisme di sana. Kalau tidak diperangi, premanisme akan sulit diberantas," tuturnya. Apa yang dilakukan Jokowi-Ahok, Neta melanjutkan, perlu didukung supaya pemerintah DKI Jakarta tidak kendor, supaya pasar Tanah Abang bisa ditertibkan dan bebas dari premanisme. Karena sejak dulu, kata dia, tingkat kriminalitas di Tanah Abang tinggi. "Misalnya perang antar preman, antar geng. Jadi mau tidak mau Polda harus mendukung program Jokowi ini. Karena konflik kepentingan di pasar Tanah Abang itu tinggi dan lebar, menyangkut banyak pihak, perlu tangan besi untuk mengatasi situasi Tanah Abang," kata dia menegaskan. [mtf] - cec

Sumber : merdeka.com

JOKOWI MILIK BANGSA, BUKAN HANYA MILIK PDIP.

CEC : Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu berada di urutan teratas dalam berbagai survei calon presiden yang ada di Indonesia. Gaya pria yang akrab disapa Jokowi itu banyak disukai rakyat, terutama cara pendekatan dirinya yang suka blusukan.

Dengan begitu, nama Jokowi pun nyaring disebut akan mencalonkan diri menjadi capres pada Pemilu 2014. Meskipun Jokowi sendiri berulang kali menolak untuk nyapres. Namun, ada satu kekhawatiran bagi partai pengusung mantan Wali Kota Solo tersebut yaitu PDIP. Dengan makin populer Jokowi maka banyak orang juga yang berusaha menjatuhkannya. 

Hal itu disampaikan salah satu politikus PDIP Effendi Simbolon.

"Ini hanya hipotesa saya, ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkannya," kata Effendi saat diskusi di restoran Prive, FX Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Effendi menjelaskan, tugas PDIP adalah melindungi Jokowi dari orang-orang tersebut. Meskipun diakuinya bahwa Jokowi bukan hanya milik PDIP walaupun dia adalah seorang kader partai berlambang banteng itu.

"Jokowi itu bukan hanya milik PDIP, tapi milik seluruh bangsa. Semua orang yang mendukungnya pasti akan mendukungnya. Jokowi itu aset bangsa," ujarnya.

Tidak tanggung-tanggung, lanjutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang langsung mengawasi Jokowi karena Jokowi adalah orang yang dipilih Mega untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan Effendi ini sekaligus menepis klaim Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang beberapa waktu lalu menyatakan dia yang membawa Jokowi dari Solo. "Prabowo jangan suka klaim-klaim gitu lah," imbuhnya. [bal] - cec

Sumber : merdeka.com

TIFATUL SEMBIRING AKAN DIPERIKSA KEJAKSAAN AGUNG

CEC : Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman mengisyaratkan pemanggilan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam kasus korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). "Kalau pemanggilan itu, tergantung kebutuhan pembuktian. Jika ada pihak tertentu yang perlu dilakukan pemeriksaan, kita harus lakukan itu," kata Adi di kantornya, Rabu, 31 Juli 2013. 

Adi menilai Menteri Tifatul akan kooperatif bila Kejaksaan membutuhkan keterangannya dalam kasus ini. Namun mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan itu belum bisa memastikan kapan pemeriksaan dilakukan. Ia juga tak mau menyebutkan apakah jaksa menemukan bukti soal peran politikus PKS tersebut dalam praktik korupsi itu. Kasus layanan internet ini sudah menjerat dua tersangka yakni Direktur PT Multi Data Rancana Prima, Doddy Nasiruddin Ahmad dan Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI), Santoso.

Kasus ini bermula saat Kementerian Komunikasi menganggarkan Rp 3 triliun untuk perluasan internet di daerah. Instansi yang dipimpin Tifatul itu lantas bekerjasama dengan sejumlah perusahaan layanan internet seperti PT Multi Data Rancana, PT Telkom, PT AJN Solusindo, WIN, Lintas Arta, dan Radnet. Belakangan Kejaksaan menemukan pengadaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan operasional yang tak sesuai dengan dokumen kontrak. TRI SUHARMAN - cec 

Sumber : TEMPO.CO

MASYARAKAT MAKAN IKAN KARENA DAGING SAPI MAHAL

CEC : Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengaku heran mengapa masyarakat terlalu panik dengan kenaikan daging sapi. Dia meminta warga beralih makan ikan karena harganya kini diklaim semakin murah. Selain itu, data menunjukkan jumlah warga yang selama ini mengonsumsi hasil laut lebih banyak dibanding daging sapi. "Selama ini kan yang diributkan selalu daging sapi. Daripada ributin daging sapi lebih baik makan ikan. Ini ikan konsumsinya 33 kilogram per kapita per tahun, daging cuma 5 kilogram per kapita," ujarnya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (1/8).

Sharif menjamin, ketersediaan ikan di Tanah Air dapat memenuhi kebutuhan nasional. Hal itu terlihat dari ekspor ikan pada 2012 mencapai USD 4 miliar, jauh lebih besar dari impor yang senilai USD 380 juta. "Ekspor kita 1 banding 10 daripada impor. Jadi kenapa kita mesti sibuk-sibuk mengenai daging sapi," tandasnya.

Meski demikian, harga ikan sepanjang bulan lalu turut terkerek, rata-rata nasional sebesar 4 persen. Hal itu terjadi seiring adanya anomali cuaca. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terakhir, menyebut harga ikan segar meningkat di 30 kota yang dipantau.

Bahkan ikan sempat termasuk 20 komoditas yang mendorong inflasi Juli 2013 sebesar 3,29 persen. "Ikan segar mempunyai andil 0,11 persen. Perubahan harganya 4 persen, karena anomali cuaca kondisi laut tidak menentu, sehingga hasil tangkapan berkurang," kata Kepala BPS Suryamin. [noe] - cec

Sumber : merdeka.com

ANAS MULAI SERET PRESIDEN SBY KE KPK

ANAS : KPK HARUS FAIR MENGADILI, TERMASUK MENGUSUT SBY.

CEC : Anas Urbaningrum tidak menghadiri pemeriksaan dirinya hari ini sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi terkait Hambalang di KPK. Anas beralasan ada jadwal yang lebih penting ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK. Melalui pengacaranya, Firman Wijaya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu justru membawa bukti kepada penyidik KPK. Anas membawa bukti terkait tersangka Hambalang lainnya, Andi Mallarangeng yang diduga menerima 'saweran' dalam kongres Partai Demokrat di Bandung 2010. "Demikian kami ingin mengajukan beberapa bukti yang kami investigasi kaitannya dengan biaya iklan cukup besar oleh salah satu kandidat (AAM) sehingga menurut kami ini juga perlu untuk KPK dilakukan investigasi secara mendalam. Kalau ini kaitannya dengan pembiayaan kongres. Kami inginkan pemeriksaan ini fair," papar Firman di KPK, Rabu (31/7).

Firman mengatakan, bukti yang dibawanya berupa compact disk (CD) rekaman yang mencatut nama SBY untuk biaya iklan kampanye Andi. Saat itu, Andi adalah calon yang paling mendapat dukungan dari SBY. Diduga, lanjut Firman, SBY menyokong dana untuk Andi agar terpilih sebagai Ketum Demokrat. "Tentu ini ada buktinya (sambil nunjukin CD rekaman) salah satu kandidat menggunakan nama Presiden RI pada waktu itu posisinya sebagai tim pendukung dari salah satu calon yaitu Pak Andi Mallarangeng. Kami pikir harus fair, lebih baik semua soal dibuka saja, dibongkar. Kaitannya dengan pembiayaan konggres itu. Termasuk biaya iklan. Ini jelas terang benderang. Kami berharap KPK fair terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam konggres," ujarnya.

Bukti-bukti inilah yang akan disampaikan oleh kubu Anas kepada KPK. Pihaknya berharap KPK akan fair mengadili semua pihak yang diduga terlibat korupsi termasuk mengusut orang nomor satu di Indonesia itu. "Tentu setiap iklan ada pembiayaannya dan kemungkinan pembiayaan itu cukup besar. Ini yang kita ingin sampaikan kepada KPK sebagai bukti temuan dan kami akan melakukan pendalaman lagi terhadap bukti-bukti yang lain. Saya pikir kami akan serahkan ke KPK dan tentunya ada beberapa bukti-bukti tambahan," tambahnya.

Dalam Kongres Demokrat yang digelar pada 2010 lalu disebut-sebut ada uang bertebaran untuk memenangkan para calon. Bahkan sejumlah BUMN diduga ikut menyumbang dana saweran untuk pemenangan Anas menjadi Ketum. Sementara dalam kasus Hambalang, Andi telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat penyalahgunaan kewenangannya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam proyek Hambalang. [has] - cec

Sumber : merdeka.com

AHOK : ADA LULUNG BERMAIN DI TANAH ABANG..?

TUKANG SAMPAH, LULUNG JADI WAKIL KETUA DPRD DKI JAKARTA

CEC : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berseteru dengan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Lulung merasa tersindir karena Ahok bicara ada anggota DPRD yang 'bermain' di Tanah Abang. Lulung merasa Ahok menyindir dirinya. Haji Lulung memang tokoh populer di Tanah Abang. Dia memiliki beberapa bisnis di sana. Di Tanah Abang rasanya tak ada yang tak mengenal Lulung.

merdeka.com menelusuri PT Putrajasa Perkasa milik Haji Lulung. Perusahaan itu bergerak di bidang operator parkir. Tak ada gedung mewah di sana, kantor Lulung hanya sebuah ruko di Jalan Tembusan Fachrudi Nomor 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tak ada pelang PT Putrajasa Perkasa, justru pelang besar kantor hukum milik Haji Lulung yang tertampang di sana. "Kantor Advokat H lulung, Fedrik dan Rekan" tampak menonjol.

Seorang pekerja membenarkan kantor ini PT Putrajasa Perkasa milik Lulung, sayangnya tak ada yang bisa diwawancarai.

"Iya mas ini benar PT Putraja Perkasa milik H. Lulung," kata pekerja itu. Lulung sendiri membantah jika orang menyebutnya preman Tanah Abang. Menurutnya dia berbisnis dengan legal. Orang-orang yang menyebutnya preman hanya mereka yang sengaja ingin menjatuhkan dirinya. Saya ini orang lama di Tanah Abang, tapi coba tanya, siapa pun yang di sana, apa pernah Haji Lulung memeras, apa pernah Haji Lulung masuk penjara? Kalau mau disebut preman ya nggak apa-apa, papar Lulung.

Ia mengatakan, dirinya besar di Tanah Abang sejak menjadi tukang sampah, tukang loak, hingga punya bisnis properti, toko, operator parkir, dan jasa keamanan. Sampai saat ini ia memiliki 7.000 karyawan. Selain itu, Lulung mengaku menjadi pencetus pasar malam di kawasan Tanah Abang, puluhan tahun silam. Namun hal itu bukanlah asal mula PKL. Dulunya pasar malam diadakan di dalam pemukiman, bukan di jalan raya. Jadi Wagub harus terbuka, kalau ada oknum DPRD, selain saya main di Tanah Abang, saya sikat, dia berurusan sama saya, makanya saya tersinggung, ujarnya. [ian] - cec.

Sumber : merdeka.com

LELANG JEMBATAN JATI JAJAR WAJIB ULANG

CEC : Terkait hasil pengumuman Pemenang Lelang metode LPSE pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kota Depok yakni pada kegiatan JJ-120 yaitu Pembangunan Jembatan Masuk Terminal Jatijajar dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.751.163.000,00 yang mana Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kota Depok telah menetapkan PT. HANDARU ADHIPUTRA sebagai Pemenang dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 4.275.260.000,00.

Padahal, PT. HANDARU ADHIPUTRA masuk dalam DAFTAR HITAM yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) yang berlaku sejak 02 Januari 2012 s/d 01 Januari 2014. PT. HANDARU ADHIPUTRA tentunya tak boleh ikut menjadi peserta lelang apalagi sampai ditetapkan menjadi Pemenang, hal ini mengacu pada PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFTAR HITAM, yang menegaskan; “Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya”. Bahwa terkait adanya kelalaian dan pelanggaran ini, kami meminta kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kota Depok untuk segera menetapkan PEMBATALAN LELANG dan melakukan LELANG ULANG paket kegiatan JJ-120 yaitu Pembangunan Jembatan Masuk Terminal Jatijajar serta mengganti seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ada akibat kelalaian mereka dalam menentukan Pemenang.

Ketika dikonfirmasi via telepon selulernya, Kadis. BMSDA, Ir. Enco Kuryasa, kepada CEC mengatakan; "Ya, lelang jembatan masuk terminal Jatijajar wajib diulang", ujarnya.
Sementara, Kabid. Jalan dan Jembatan pada Dinas BMSDA, Ir. Roni Ghufroni, "terkesan" diam seribu bahasa, konfirmasi CEC melalui SMS, tidak dibalasnya. (gel/cec) 

STATUS NUR-IDRIS DI DEPOK SEBAGAI APA ?

DUA SETENGAH TAHUN, NUR-IDRIS JADI "PREMAN" BALAIKOTA DEPOK

CEC : Kisruh pilkada Depok yang berlarut-larut sejak 26 Januari 2011 hingga sekarang 26 Juli 2013, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masa jabatan Nurmahmudi dan Idris Abdul Shomad sebagai Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok yang TIDAK SAH alias ILEGAL karena CACAT HUKUM, pada hari ini Jum'at tanggal 26 Juli 2013 telah berakhir. Berbagai kalangan masyarakat mempertanyakan status Nurmahmudi dan Idris Abdul Shomad sekarang (terhitung mulai tanggal 27 Juli 3013) sebagai apa di Kota Depok ?. Jika mereka sudah tidak menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok lagi (wali dan wakil ilegal- red), kenapa mereka berdua masih bercokol di Balaikota Depok ?

MEMPERHATIKAN :

(1). Putusan Mahkamah Agung RI No : 14 K/TUN/2012, tanggal 06 Maret 2012, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/B/2011 PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2011, 

dan jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 71/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 15 Desember 2010.

(2). Surat Mahkamah Konstitusi RI No : 244/PAN.MK/11/2012, tanggal 8 November 2012.

(3). Surat DPRD Kota Depok No : 170/818-DPRD, tanggal 8 November 2012.

(4). Surat dari Tidar Law Firm : Attorney and Legal Consultant Pengacara Pasangan Calon Drs. H. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat No : 004/B/GSS/DD/III/2013, tertanggal 25 Maret 2013.

(5). Berita Acara Rapat Pleno KPU Depok tanggal 14 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

(1). Mencabut Kpts KPU Depok No : 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010, tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2010 di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

(2). Mencabut Kpts KPU Depok No : 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010, tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016, dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2010. 

Oleh karena itu, jika Nurmahmudi dan Idris Abdul Shomad adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang patuh HUKUM, maka mereka harus MENINGGALKAN Balaikota dan MENGOSONGKAN kursi jabatan Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok. (cec)

KARENA TEGAS DAN JUJUR, PRESIDEN SOEHARTO MENCOPOT JENDERAL POLISI HOEGENG SEBAGAI KAPOLRI.

HOEGENG : "YA SUDAH, SAYA KELUAR SAJA"

CEC : Sembilan perwira tinggi polisi tengah diseleksi untuk menggantikan posisi Jenderal Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bursa calon Kapolri selalu menarik, begitu juga dengan alasan penggantian Kapolri. Tak cuma karena peremajaan, pensiun atau rotasi. Kadang kental juga dengan nuansa politik.

Ada kisah menarik saat Kapolri Jenderal Hoegeng diberhentikan Presiden Soeharto. Banyak pihak motif politik ada di belakang pencopotan ini. Sejak mau dilantik sebagai Kapolri, Hoegeng memang sudah tak cocok dengan Soeharto. Tahun 1968, Hoegeng menghadap Soeharto. Saat itu Soeharto meminta agar polisi tak lagi bertugas di medan tempur. Dulu memang Brigade Mobil Polri terjun di berbagai pertempuran seperti TNI, mulai operasi Trikora di Papua, hingga Dwikora di Pedalaman Kalimantan.

Apa jawaban Hoegeng?

"Kalau begitu angkatan lain juga jangan mencampuri tugas angkatan kepolisian," kata Hoegeng tegas. Soeharto terdiam mendengarnya. Demikian ditulis dalam buku Hoegeng, Oase menyejukan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa terbitan Bentang. Sepak terjang Hoegeng membuat kroni keluarga Cendana mulai terusik. Apalagi sejumlah kasus diduga melibatkan orang-orang dekat Soeharto. Puncak perseteruan itu, Soeharto mencopot Hoegeng sebagai Kapolri tanggal 2 Oktober 1971. Baru tiga tahun, Hoegeng menjabat. Seharusnya masih ada dua tahun lagi. Ironinya dengan alasan penyegaran, justru pengganti Hoegeng, Jenderal M Hasan lebih tua satu tahun. Hoegeng menghadap Soeharto, dia menanyakan kenapa dicopot. Secara tersirat Soeharto berkata tak ada tempat untuk Hoegeng lagi. 

Dengan tegas Hoegeng menjawab. "Ya sudah. Saya keluar saja," katanya.

Soeharto menawari Hoegeng dengan jabatan sebagai duta besar atau diplomat di negara lain. Sebuah kebiasaan untuk membuang mereka yang kritis terhadap Orde Baru. Hoegeng menolaknya. "Saya tidak bisa jadi diplomat. Diplomat harus bisa minum koktail, saya tidak suka koktail," sindir Hoegeng.

Ada beberapa penyebab kenapa Hoegeng diganti. Salah satunya kasus penyelundupan mobil yang dilakukan Robby Tjahjadi. Kasus itu sangat fenomenal pada akhir periode 1960an sampai awal 1970an. 

Robby adalah anak muda yang menyelundupkan ratusan mobil mewah ke Indonesia. Mulai Roll Royce, Jaguar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain. Robby menyuap sejumlah pihak di bea cukai dan kepolisian untuk melanggengkan aksinya. Diduga ada keterlibatan kroni keluarga Cendana dalam kasus ini. 

Selain itu kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijem di Yogyakarta. Anak seorang pejabat dan seorang anak pahlawan revolusi diduga ikut menjadi pelakunya.Proses di pengadilan berjalan penuh rekayasa. Sumarijem yang menjadi korban malah menjadi tersangka. Hoegeng bertekad mengusut tuntas kasus ini. Dia siap menindak tegas para pelakunya walau dibekingi pejabat. Belakangan Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Dalam pertemuan di istana, Soeharto memerintahkan kasus ini ditangani oleh Team pemeriksa Pusat Kopkamtib. 

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai sulit sekali mencari petinggi Polri sejujur Jenderal Hoegeng. Para polisi jujur sering tidak mendapat tempat di posisi komando atau posisi strategis. "Ada yang jujur, hanya terjebak di tumpukan arsip dan tidak akan terkenal," kata Bambang saat berbincang dengan merdeka.com beberapa waktu lalu. Maka walau sulit, semoga saja Kapolri berikutnya bisa meneladani Jenderal Hoegeng. [ian] - cec

Sumber : merdeka.com

WAKIL KETUA DPRD DKI SARANKAN BASUKI PERIKSA KESEHATAN JIWA

BASUKI : ADA OKNUM DPRD DKI BERMAIN DI TANAH ABANG.

CEC : Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana, mengimbau kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memeriksakan kesehatan jiwanya. Hal ini ia sampaikan atas sikap Basuki selama ini yang kerap berbicara sembarangan tentang pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang. "Kemarin Ahok (sapaan Basuki) bilang ada oknum DPRD di Pasar Tanah Abang. Sekarang saya bilang nih, Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya karena ngomongnya selalu sembarangan," kata pria yang kerap disapa Lulung itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Menurutnya, Basuki harus menjelaskan lebih lanjut dan memberitahukan secara gamblang siapa oknum DPRD yang bermain di Pasar Tanah Abang. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa saat masa reses DPRD kemarin, ia turun langsung ke Tanah Abang karena tergerak untuk menyelesaikan permasalahan relokasi. Menurutnya, saat itu PKL Tanah Abang sedang bergejolak akibat pernyataan Basuki yang mengancam akan memidanakan PKL bila menolak direlokasi ke dalam pasar. "Saya tanya dulu ke mereka tentang penertiban PKL, mereka menyadari kok kalau mereka melanggar perda ketertiban umum. Oleh karena itu, saya bilang antara DKI dan PKL itu harus sejalan," kata Lulung.

Saat Lulung berkomunikasi dengan para PKL, pedagang-pedagang itu setuju untuk direlokasi. Namun, mereka tidak setuju lokasi relokasi, yaitu Blok G Tanah Abang.

Lulung menyebutkan, apabila Pemprov DKI tetap bersikeras memindahkan PKL ke Blok G Tanah Abang, maka ia menjamin para PKL itu akan berdagang di luar lagi. Oleh karena itu, ia juga menyarankan agar pihak eksekutif, legislatif, dan PKL duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan PKL tersebut. 

Basuki pernah menyatakan bahwa ada oknum DPRD DKI yang "bermain" di Tanah Abang. Terhadap oknum DPRD itu, ia menyerahkan kepada warga Jakarta untuk mengambil sikap. "Rakyat yang mecat, dong," kata Basuki.

Menurutnya, kalaupun ada anggota DPRD yang melindungi preman dan PKL, yang bersangkutan tidak akan berani tampil. Basuki mengatakan, Pemprov DKI bertekad memberantas preman dan PKL di Pasar Tanah Abang.

sumber: kompas.com

REKAN DITANGKAP, HOTMA SITOMPUL GERAM KEPADA KPK

HOTMA SITOMPUL : MARIO BERNARDO, PATNER KANTOR HUKUM KAMI.

CEC : Pengacara kondang Hotma Sitompul mengakui bahwa Mario C Bernando merupakan rekan kerjanya sebagai pengacara di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Jakarta.

"Bahwa benar Saudara Mario C. Bernardo adalah partner di Kantor Hukum kami, yang dapat bertindak sendiri dalam mengurus kepentingan hukum klien," kata Hotma, dalam jumpa pers, Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Namun demikian, Hotma tidak mengetahui motif dari penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. "Kantor kami sama sekali tidak mengetahui perkara apa yang menjadi pokok persoalan dalam penangkapan terhadap Saudara Mario C Bernardo," tegas Hotma.

Setelah diinventarisir, kata Hotma, seluruh perkara yang ditangani oleh Kantor Lembaga Hukum Mawar Saron saat ini di tingkat Mahkamah Agung RI, tidak ada satu pun yang melibatkan Mario C Bernardo sebagai handling lawyer (pengacara utama) yang menangani perkara. "Kantor kami pun ingin mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang menjadi permasalahan dalam perkara ini," tegasnya. (cec) 

Sumber: inilah.com

MENDAGRI GAMAWAN FAUZI TAK TAKUT BUBARKAN FPI

SEBELUM DIBUBARKAN, ADA PERINGATAN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA.

CEC : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku mendapat desakan dari politisi, tokoh masyarakat, maupun akademisi, untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai sering meresahkan masyarakat. Namun, Gamawan mengatakan, untuk membubarkan ormas seperti Front Pembela Islam (FPI), harus melalui proses yang rumit dan berbelit-belit. Kendati demikian, jika landasan hukumnya kuat dan kesalahannya terbukti, Gamawan mengaku siap membubarkan FPI. "Khusus untuk FPI, mungkin bisa diterapkan pasal 59 ayat 2 huruf D dan E. Huruf D bisa disebut mengganggu ketenteraman dan ketertiban, dan huruf E mengambil peran penegak hukum. Cuma, sanksinya dalam undang-undang (UU) mulai pasal 60 sampai 82, terlalu ribet dan sangat prosedural," tutur Gamawan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis (25/7/2013). Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan untuk membubarkan suatu ormas adalah peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, ada sanksi tidak boleh beraktivitas sementara, dan menghentikan aktivitas sementara. "Nah, kalau di daerah harus meminta pendapat dulu dari DPRD, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kalau di pusat harus meminta pendapat dari Mahkamah Agung (MA)," jelas Gamawan.

Jika sudah masuk ke tahap pembubaran definitif, lanjutnya, harus melalui proses pengadilan. Kalau ormas yang dibubarkan berbadan hukum, maka harus diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada pengadilan setempat. Meskipun ribet dan harus melalui proses panjang, Mendagri mengaku tidak pernah takut membubarkan suatu ormas, kalau dinilai sudah memenuhi syarat untuk dibubarkan. Intinya, lanjut Gamawan, kalau terbukti melanggar dan ada landasan hukum bagi pemerintah untuk membubarkan, maka Gamawan mengaku siap membubarkan FPI. Isu pembubaran FPI mulai mencuat pasca-bentrokan antara FPI dengan masyarakat Sukoharjo, Kendal, Jawa Tengah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengecam tindakan main hakim sendiri tersebut. Namun, kecaman SBY disambut kecaman balik dari Ketua Umum FPI Habib Rizieq, dengan menyebut SBY sebagai pecundang dan suka menebarkan fitnah. (cec)

Sumber : TRIBUNNEWS.COM

KISRUH WALIKOTA DEPOK

"PENYELESAIAN KISRUH WALIKOTA DEPOK TERGANTUNG MENDAGRI"

CEC : Hendry Ginting melaporkan > Mahkamah Agung mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Depok pada 2010. MA mencabut kemenangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad sebagai wali kota dan wakil wali kota.

Menurut pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, sekalipun MA sudah mengeluarkan keputusan itu, pejabat senior di Partai Keadilan Sejahtera itu tetap Wali Kota Depok yang sah. "Kisruh di Depok bukan persoalan legitimasi dari keputusan MA tersebut. Kan yang digugat dan diputuskan MA itu bukan keputusan Mendagri soal pengangkatan dia sebagai walikota Depok," kata Margarito Kamis di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7).

Dia menegaskan, satu-satunya jalan untuk mencabut mandat Nur Mahmudi adalah keputusan Mendagri mencabut Surat Keputusan pengangkatannya. "Kan dia diangkat lewat keputusan Mendagri, ya dicabut dulu SK Mendagri itu," tegasnya.

Pertanyaannya, bagaimana cara mencabut keputusan Mendagri tersebut kalau Mendagri sendiri masih menganggap Nur Mahmudi sebagai Wali Kota Depok yang sah dan enggan menghentikannya. Jadi, dicabut atau tidaknya SK itu sangat tergantung Mendagri Gamawan Fauzi. Terkait kisruh pasca-keputusan MA tersebut, Gamawan Fauzi diultimatum oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar Depok, Poltak Hutagaol untuk segera mencabut SK pengangkatan Nur Mahmudi, dan setelah itu segera menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Depok.

"Plt-kan Walikota Depok. Karena Nur Mahmudi sudah tidak sah. Kembali pada keputusan MA yang mengatakan SK KPU Depok nomor 18 tahun 2010 batal dan mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Depok pada 2010," tegas Poltak. [ald] - cec

FPI HANYA MERUPAKAN FORUM KUMPUL-KUMPUL

DIPO ALAM : KARENA BUKAN ORMAS, FPI TAK BISA DIBEKUKAN

CEC : Front Pembela Islam (FPI) ternyata belum terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kementerian Dalam Negeri.

"Menurut Mendagri, FPI belum terdaftar sebagai ormas. Organisasinya itu hanya forum, belum terdaftar sebagai ormas. Itu hanya forum kumpul-kumpul," kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Karena tak terdaftar, lanjut Dipo, FPI tidak bisa dibekukan karena bukan sebagai ormas. "Apa yang mau dibekukan. Apakah seperti mau melanggar hukum, harus ditindak, bagaimana mau ditindak," imbuhnya.

Hal itu berbeda dengan ormas yang sudah mendaftar dan tercatat. Dipo mencontohkan Ahmadiyah. Jika ormas ini melanggar, pemerintah dapat membubarkannya. "Organisasi seperti Ahmadiyah itu bisa dibubarkan. Orang yang salah dan melakukan tindak kekerasan, ya harus dihukum," ujarnya.

Terlepas dari soal ormas atau tidak, Dipo menyarankan FPI untuk introspeksi. Jika memang melakukan kekerasan yang melanggar hukum memang selayaknya harus dihukum sesuai aturan. Menurut Dipo, instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah jelas dalam hal itu. "Siapa pun yang melakukan main hakim sendiri, melanggar hukum, silahkan dihukum," tegas Dipo. (Ado/Ary/Ism) - cec

Sumber : BERIMBANG.COM

TIGA MANTAN AJUDAN PRESIDEN BERSAING JADI CALON KAPOLRI

IRJEN POL PUTUT EKO BAYUSENO CALON KUAT KAPOLRI

CEC : Dari sebelas orang yang masuk ke dalam bursa calon Kapolri, tiga di antaranya adalah mantan ajudan presiden. Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayuseno, Kabareskrim Komjen Sutarman dan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan.

Menurut Indonesia Police Watch (IPW), ketiga orang ini akan menjadi calon terkuat. Putut merupakan mantan ajudan Presiden SBY, Sutarman mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid, dan Budi adalah salah satu ajudan Megawati saat menjadi presiden. Nama ini akan mengerucut pada Irjen Pol Putut Eko Bayuseno jika SBY memilih Kapolri dengan strategi dan niat tertentu. "Tapi yang jelas kita berharap kriteria ini bukan karena kepentingan presiden tapi kepentingan masyarakat. Pernah kalau kepentingan presiden itu, tolak ukurnya sentimental, dipilih kedekatan personal, pasti yang dipilih mantan ajudannya," lanjutnya.

Selain ketiga orang tersebut, nama-nama lainnya yang masuk bursa calon Kapolri adalah Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar dan Kapolda Bali Irjen Pol Arif Wachjunadi. [bal] - cec

Sumber : merdeka.com

FPI TAK PAHAM AJARAN ISLAM DAN PANCASILA

MELANI LEIMENA SUHARLI : FPI TAK PAHAM AJARAN ISLAM DAN PANCASILA

CEC : Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli ikut geram dengan sikap Front Pembela Islam (FPI) yang sering kali meresahkan warga dalam aksi sweepingnya. Dia menyebut, bahwa FPI tak paham ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila.

Melani mengatakan, persepsi FPI dalam setiap melakukan tindakan mungkin saja dengan mengutamakan perintah agama. Sayangnya, lanjut dia, perintah agama yang menjadi pedoman FPI salah diartikan. Karena, lanjut dia, dalam ajaran agama Islam, sama sekali tidak diajarkan kekerasan dan tindakan anarkisme. Selain itu, Melani menduga bahwa FPI tidak paham dengan nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. "Mungkin persepsi mereka mengutamakan perintah agama, tapi salah. Agama tidak mengatakan pakai kekerasan, mungkin persepsi mereka terhadap agama salah, dan mereka tidak paham Pancasila. Di Pancasila saja ada unsur ketuhanan, itu bukan berarti Islam. Dengan menjaga memaknai Bhineka Tunggal Ika," kata Melani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/7).

Menurut Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini, agar tidak terjadi kembali hal serupa yang dilakukan FPI, pemerintah harus melakukan dialog dengan ormas pimpinan Habib Rizieq Syihab itu. Tujuannya, agar pemerintah memahami apa yang diinginkan FPI. "Saya rasa harus dialog, sebenarnya apa yang dia mau. Kadang-kadang kekerasan dibalas dengan kekerasan kita tidak menemui satu titik. Kecuali kalau dialog, tapi dia tidak mengindahkan, harus diambil sikap. Sikapnya, harus dilihat pakai UU Ormas. MPR mengutamakan musyawarah, bukan langsung menghukum," tegas dia. Selain itu, Melani mengimbau agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar forum komunikasi secara terbuka dengan FPI dan Ormas Islam lainnya. Sebab, lanjut dia, anarkisme FPI tidak bisa dilawan dengan sikap represif kepolisian. "Kemendagri harus buka forum bersama, dengan Muhammadiyah dan NU, untuk memutuskan. Kadang-kadang polisi kalau mau menindak tegas, takut ada pelanggaran HAM. Kalau Muhammadiyah dan NU sepakat, bahwa Islam tidak seperti ini, ini salah, baru kita putuskan, bahwa tindakan FPI itu salah. Biar enggak terjadi perdebatan lagi di elemen masyarakat," pungkasnya.

Diketahui, FPI terlibat bentrok dengan warga Kendal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Warga tidak terima dengan aksi sweeping yang dilakukan FPI di beberapa tempat hiburan di Sukoharjo. Akibat bentrok ini, satu orang warga tewas, tiga anggota FPI ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jawa Tengah. [cob] - cec.

Sumber : merdeka.com

SBY MINTA POLRI TINDAK TEGAS FPI

"POSISI NEGARA SANGAT JELAS, POSISI SAYA SANGAT JELAS", KATA PRESIDEN. 

CEC : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kepolisian RI menindak tegas seluruh kelompok yang melakukan pelanggaran hukum dengan kekerasan, pengrusakan, dan main hakim sendiri, terutama Front Pembela Islam. Hal ini disampaikan presiden sebagai tanggapan atas banyaknya polemik di media sosial mengenai bentrok warga dan FPI di Sukorejo, Kendal.

"Posisi Negara sangat jelas, posisi saya sangat jelas, tidak memberikan toleransi yang melakukan aksi-aksi perngrusakan, kekerasan, main hakim sendiri dan melanggar aturan yang berlaku di negeri ini," kata Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta International Expo Kemayoran, Ahad, 21 Juli 2013.

Presiden menyatakan, kepolisian hendaknya mampu menggunakan pendekatan yang sangat persuasif dalam mengendalikan dan menangani dinamika masyarakat. Akan tetapi, jika pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran hukum, polisi diminta untuk menindaknya dengan tegas. "Jangan membiarkan tindakan melawan hukum seperti apa pun terjadi di negeri kita," kata dia.

Terhadap bentrok di Kendal, presiden juga meminta masyarakat untuk dapat tenang dan menahan diri. Masyarakat diminta untuk patuh pada hukum dan menyerahkan kasus kepada aparat keamanan. "Di negeri tercinta ini ada hukum dan tatanan yang berlaku. Tidak boleh ada elemen mana pun, yang menjalankan hukum di tangannya sendiri, kecuali penegak hukum," kata presiden.

Yudhoyono memberikan apresiasi terhadap polisi yang mampu mencegah terjadinya bentrok berdarah di Kendal. Polisi dinilai mampu bersikap netral dan menjalankan tugasnya sehingga tidak terjadi eskalasi yang memungkinkan bertambahnya korban jiwa.

Peristiwa berawal saat rombongan FPI dari Temanggung, Magelang, dan Yogyakarta berniat untuk melakukan sweeping tempat hiburan di Kendal. Salah satu mobil yang ditumpangi FPI menabrak sebuah sepeda motor yang menyebabkan salah satu penumpangnya meninggal dunia. Peristiwa ini menyulut amarah warga yang kemudian mengejar rombongan FPI hingga tersudut di Masjid Besar Sukorejo. Massa FPI baru bisa diselamatkan setelah polisi dan TNI mengerahkan personil untuk mengevakuasi.

"Hukum harus ditegakkan, dicegah konflik atau benturan horisontal dan dicegah elemen dari manapun juga termasuk FPI yang melakukan tindakan kekerasan apalagi pengrusakan," kata presiden. (cy) 

Sumber : TEMPO.CO