
Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Sri Rahayu Purwitaningsih yang membidangi masalah pendidikan di Kota Depok, hanya mengatakan; "Pihaknya merasa prihatin", ujar anggota Dewan dari Fraksi PKS ini..






CEC DEPOK : Berdasarkan Undang Undang No.15 tahun 1999 tertanggal 27 April 1999, Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya. Pada tanggal 27 April 2012, Pemerintah Kota Depok akan memperingati Hari Jadi Ke- 13. Namun, peringatan hari jadi ke-13 tersebut hingga saat ini masih kontroversial.
CEC DEPOK : Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Jamaruli Manihuruk, baru-baru ini mengundang kalangan wartawan di salah satu saung sambil makan siang untuk mengklarifikasi masalah yang dikeluhkan oleh warga dan Habib Idrus Algadri tentang maraknya percaloan, serta adanya masalah pemotongan uang gaji pegawai honorer di kantor Imigrasi Kota Depok. Intinya semua yang dikeluhkan oleh warga dan Habib serta pegawai honorer tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Jamaruli Manihuruk. "Berita mengenai percaloan di Kantor Imigrasi Depok tersebut tidak benar. Di Kantor Imigrasi Depok tidak ada percaloan. Yang ada adalah Biro Jasa yang mengurus pembuatan paspor sebagai penghubung antara warga masyarakat dengan pihak Kantor Imigrasi. Kemudian, pemotongan upah tenaga honorer di Kantor Imigrasi ini juga tidak pernah dilakukan. Yang terjadi hanya pengurangan upah, karena sumber pengupahan bukan dari Anggaran Pemerintah, tetapi bersumber dari koperasi karyawan", ujar Jamaruli Manihuruk membantah.
CEC DEPOK : VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan larangan keluar negeri untuk Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko. Pencegahan ini terkait kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2003-2004. "Surat permintaan larangan keluar negeri telah dikirimkan kepada pihak Imigrasi tertanggal 19 Maret 2012," kata Johan Budi di Jakarta, Kamis 4 April 2012. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Humas dan TU Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham Asasi Manusia, Maryoto Sumadi membenarkan informasi pencegahan ke Politisi PDI Perjuangan itu. "Murdoko, Ketua DPRD Jawa Tengah sudah dicegah ke luar negeri," ujar Maryoto. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Murdoko sebagai tersangka pada Senin 26 Maret lalu, atas dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal. Kasus ini berawal dari pengembangan penyidikan kasus penyelewengan dana APBD Kendal yang menjerat mantan bupati sekaligus saudara kandung Murdoko, Hendy Boedoro. Murdoko bersama Hendy diduga telah menyalahgunakan dana APBD di rekening giro Pemerintah Kabupaten Kendal. Dana kas daerah yang dikorupsi berasal dari pos dana tak terduga dan dana alokasi umum. Murdoko diduga ikut menikmati dana APBD Kendal senilai Rp3 miliar pada Mei 2003 untuk kepentingan pribadi.
CEC DEPOK : VIVAnews - Sekelompok orang yang mengatasnamakan "Aliansi Rakyat untuk SBY" atau ARUS, menggelar unjuk rasa menuntut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikeluarkan dari koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Unjuk rasa itu digelar hari ini, Rabu 4 April 2012, di kantor Sekretariat Gabungan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sekretariat Gabungan itu adalah kantor bersama sejumlah partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. "Penurunan bendera PKS itu sebagai bentuk kekecewaan kami, pendukung SBY, terhadap ulah PKS. Kami menilai, pada dasarnya PKS tidak berniat baik untuk bersama-sama membangun bangsa," kata Akhmad Suhaimi, koordinator nasional ARUS, kepada VIVAnews.com Rabu 4 April 2012.







CEC DEPOK : SUARADEPOK - KOTA KEMBANG, "Meski pelaksanaan tender (lelang) proyek tahun 2012 ini belum digelar lantaran masih menunggu rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun dikalangan kontraktor dan LSM Kota Depok sudah gencar tersiar kabar bahwa terjadi plotingan proyek yang dilakukan oleh tim sukses partai ‘penguasa’, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa Dinas / Instansi di Kota Depok, didapatkan kabar bahwa ada beberapa oknum yang mengatasnamakan tim sukses Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan meminta ‘jatah’ proyek. Hal itu dilakukan oknum-oknum tersebut tentunya dengan berbekal daftar plotingan proyek yang entah dari mana didapatkannya. Tak hanya itu, oknum-oknum yang mengaku tim sukses tersebut kabarnya juga berani menawarkan daftar plotingan proyek ke pengusaha. Jika pengusaha yang dituju sudah memilih daftar proyek yang diinginkan, maka oknum-oknum tim sukses itu kemudian meminta sejumlah uang dengan alasan untuk tanda jadi dan sekaligus untuk ‘membiayai’ dinas yang dimaksud dalam menghadapi pemeriksaan".
Menanggapi informasi ini, anggota DPRD Kota Depok, Muttaqin Syafi’i mengatakan bahwa bisa jadi plotingan proyek itu dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku tim sukses Walikota. “Biasalah, mereka mau jual nama”, ujarnya menanggapi.Tapi yang jelas, lanjut Muttaqin, oknum-oknum itu bukanlah dari PKS ataupun tim dari PKS. “Fraksi maupun DPD PKS tidak menugaskan kepada siapapun untuk membagi-bagi proyek”, lanjutnya menegaskan.
Terhadap adanya oknum-oknum yang membawa daftar peruntukan proyek ke dinas-dinas dan pengusaha, Muttaqin juga membantahnya. Menurut Muttaqin, hal itu merupakan isu untuk menjatuhkan PKS. “Itu bohong. Saya berpesan kepada siapapun, jika ada oknum-oknum yang mengaku sebagai utusan dari Fraksi atau anggota Fraksi, dari struktur PKS, dari tim sukses Walikota Depok terkait dengan proyek, tolong jangan percaya !”, himbaunya.
Ketika ditanya mengenai kabar yang mengatakan bahwa proyek-proyek di Kota Depok ‘dikuasai’ oleh kader PKS, Muttaqin justru tertawa. “Bagaimana mungkin menguasai proyek yang jumlahnya segitu banyak. Rata-rata, kader PKS yang jadi pengusaha itu hanya ikut tender proyek yang di bawah Rp 1 miliar. Kalaupun dapat, cari modalnya setengah mati. Dan jika sudah mulai bekerja, semua mata mengawasi dan berlomba-lomba mencari kesalahan. Kalau bisa memperkarakannya, seolah-olah orang PKS tidak boleh mendapatkan proyek. Hal ini kan tidak adil”, papar Muttaqin panjang lebar. Sebelum menutup perbincangan dengan suaradepok.com, Muttaqin berpesan kepada Kepala Dinas, Kabid dan Panitina lelang untuk tidak mudah percaya kepada oknum-oknum yang menjual nama ataupun rekomendasi yang mengatasnamakan tim sukses. Sementara kepada para pengusaha dari luar Depok, Muttaqin juga mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan oknum/broker/calo yang ‘menjual’ proyek seolah-olah sudah pasti dapat. “Biasanya, pengusaha yang kena tipu oknum-oknum itu adalah pengusaha baru dari luar Kota Depok yang tentunya belum berpengalaman ikut proyek di Depok. Mereka gampang percaya dengan oknum yang mengatasnamakan PKS atau Walikota. Jika mau menang lelang, ya lengkapi dokumen dan tawar dengan harga yang bagus !”, himbau Muttaqin mengakhiri perbincangan. Sebagai informasi, lelang kegiatan proyek APBD tahun 2012 yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan Maret, ternyata mundur digelar lantaran adanya rencana kenaikan harga BBM. Lelang akan dilaksanakan pada akhir bulan April 2012 mendatang. (ferry sn/cy)



