Sabtu, 14 April 2012

KETUA KOMISI D DPRD KOTA DEPOK : SRI RAHAYU PURWITANINGSIH "PRIHATIN"

CEC DEPOK : Koran Fesbuk Depok - Intelegen Semut Gatel - MAU UJIAN NASIONAL SEKOLAH NGUNGSI. Terkait dengan rehab SDN Cipayung yang ditinggalkan oleh pemborongnya, dipimpin oleh Hendra Dimun (alumni) DPRD Kota Depok di "serbu' siswa SD se kecamatan Cilodong. Mereka menuntut penuntasan pembangunan gedung sekolah. Kami sudah lelah mengungsi selama 5 bulan. Padahal sekolah kami dekat dengan kediaman Presiden SBY dan di Kota Depok ini ada kampus Universitas Indonesia. Kenapa bangunan sekolahan cuma di bongkar doang ? TIDAK DI BANGUN LAGI ?. Besok sudah mau ujian nasional, gimana nih ?, ujar Wati orang tua murid yang mengantar anaknya demo.

Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Sri Rahayu Purwitaningsih yang membidangi masalah pendidikan di Kota Depok, hanya mengatakan; "Pihaknya merasa prihatin", ujar anggota Dewan dari Fraksi PKS ini..

DPR RI AKAN MENGGUNAKAN HAK INTERPELASI TERHADAP PEMERINTAH "terkait penerbitan SK Menteri Negara BUMN Nomor: 236 Tahun 2011"

CEC DEPOK : VIVAnews - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat melayangkan usul hak interpelasi kepada pemerintah terkait penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 236 Tahun 2011. SK yang dikeluarkan Menteri Dahlan Iskan itu ditengarai melanggar Undang-undang dan bahkan konstitusi.
"Semalam sudah kami sampaikan ke pimpinan dalam rapat paripurna usulan itu," kata Aria Bima, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi inisiator usulan hak ini, saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat 13 April 2012.
SK No 236/ 2011 ini, kata Bima, sudah dinyatakan Komisi VI DPR bermasalah. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN ini bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Setidaknya, ada empat kasus dalam SK tersebut yakni:

1. Penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga melanggar Pasal 15 UU No. 19/2003 tentang BUMN;

2. Penunjukkan direksi BUMN tanpa melalui Tim Penilai Akhir (TPA), sehingga mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, seperti diamanatkan Pasal 16 UU No.19/2003 tentang BUMN;

3. Pengangkatan kembali direksi BUMN yang memiliki rekam jejak negatif sebagaimana Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), seperti diamanatkan Pasal 5 ayat (3) UU No. 19/2003 tentang BUMN.

4. Pengangkatan kembali direksi BUMN untuk masa jabatan ketiga kalinya, sehingga melanggar UU tentang BUMN. Menurut Pasal 16 ayat 4 UU No. 19/2003 tentang BUMN, “Masa jabatan direksi BUMN ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

Selain itu, Bima menyatakan, SK itu juga memberikan pelimpahan wewenang kepada direksi BUMN untuk melakukan penjualan aset. Akibatnya, diduga kuat, telah terjadi penjualan aset BUMN, dengan kata lain aset negara, yang dilakukan langsung oleh direksi BUMN terkait tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Padahal, sesuai pasal 24 ayat (5) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 45 dan 46 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, penjualan aset BUMN harus melalui persetujuan DPR, Presiden, dan atau Menteri Keuangan, sesuai tingkat kewenangan masing-masing. "Lha ini, masak penjualan aset bisa dilakukan eselon I?" kata Bima.
Bima menceritakan, sudah dua kali rapat Komisi VI meminta Dahlan merevisi SK tersebut. Akhirnya pada rapat kedua itu, Dahlan meminta waktu dua minggu untuk mempelajari masukan DPR. Namun pada rapat ketiga, kata Bima, Dahlan menyatakan SK tersebut sedang dimintakan fatwa ke Mahkamah Agung. "Padahal ini kan jelas, Undang-undang mengatur," kata Bima. Karena itulah, Bima bersama sejumlah rekan-rekannya lalu membuat inisiatif interpelasi. "Sudah 32 orang yang tanda tangan, dari tujuh fraksi," kata Bima. Hanya politisi Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa yang tidak ikut meneken. "Tapi secara substansi, Demokrat sebenarnya setuju karena dalam rapat Komisi mereka juga menyampaikan yang sama," kata Bima. (cy)

Jumat, 13 April 2012

SURAT KESEPAKATAN SEHARGA RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) "Hati nurani dan idealisme yang dapat dibeli, ibarat pelacur yang menjual diri"

CEC DEPOK : Pusat Perbelanjaan Modern GIANT HYPERMARKET yang berlokasi di jalan Tole Iskandar, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, pada awalnya sangat gencar di DEMO oleh LSM P2KPB (Gabungan 11 LSM). Namun, pada akhirnya dapat dibuka dan diresmikan setelah ada kesepakatan antara Ir. Mukhlis selaku Project Director PT. Hero Supermarket Tbk (Pihak Pertama) dengan Cahyo Putrando Budiman selaku Koordinator LSM P2KPB (Pihak Kedua). Dalam Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 20 Maret 2012 tersebut, telah disepakati antara lain : Pihak Pertama menyatakan sanggup dan bersedia memberikan dana kompensasi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti operasional dan pembatalan aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2012 di lokasi Giant Hypermarket, Jl. Tole Iskandar, kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Pihak Kedua menyatakan sanggup dan bersedia untuk mensinergikan/memadukan kapasitas dan fungsi yang dimilikinya dalam rangka menjaga tetap selaras, tertib dan nyaman seluruh proses penyelenggaraan kegiatan Giant Hypermarket yang sedang dilaksanakan oleh PT. Hero Supermarket Tbk, yang terletak di Jl. Tole Iskandar, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Kedua belah pihak masing-masing sanggup dan bersedia melaksanakan kesepakatan ini dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga eksistensi serta kehormatan satu sama lainnya.

Nama-nama ke-11 LSM yang tergabung di dalam Satgas P2KPB Kota Depok yang pada pertemuan awal dengan pihak Giant Hypermarket Tole Iskandar sangat lantang menolak rencana peresmian pusat perbelanjaan yang dikelola oleh PT Hero Supermarket tersebut antara lain :

1. Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok;
2. Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok);
3. Gerakan Regenerasi Nasional (GRN);
4. Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK);
5. DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem);
6. Forum Komunikasi Pengemudi Becak (FKPB);
7. DPC Pemuda Tani – HKTI;
8. Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak);
9. DPC Barisan Indonesia (Barindo) Kota Depok;
10. Koalisi Grassroot;
11. BCM.

Beredarnya selebaran Surat Kesepakatan Bersama antara LSM yang tergabung dalam Satgas pemantau dan penjaga ketertiban penyelenggara an bangunan (P2KPB) dengan pihak Giant Supermarket yang berlokasi di jalan raya Tole Iskandar Depok, tertanggal 20 Maret 2012 , yang isinya tentang dana konpensasi pengganti oprasional pembatalan demontrasi, menuai pergunjingan baru berbagai kalangan.
“Sebagai warga, kami turut prihatin setelah membaca surat itu. Ternyata LSM yang selalu menjadi corong masyarakat untuk membela ketidak adilan dan ketidak beresan, sudah tidak murni lagi dalam menyampaikan aspirasi, karena hanya mementingkan perut semata. Hati nurani LSM telah tergadai” kata Rohiman Ramlan, warga Kelurahan Sukamaju. Kemudian, kata Rohiman Ramlan melanjutkan; "Tadinya saya tidak yakin dan tidak percaya kalau LSM yang selama ini , getol mengkritisi pemerintah bisa disuap dengan sejumlah uang demi kepentingan sesaat. Tetapi setelah membaca isi Surat Kesepakatan Bersama tersebut, ternyata benar bahwa ada uang suap berkedok pengganti operasional sebesar Rp. 50 juta, dan fakta ini tidak terbantahkan. Sekali lagi Pemerintah Kota Depok tidak tegas dalam hal ini. Jika memang belum ada ijinnya kenapa tetap dibiarkan berdiri dan beroperasi. Kalau memang salah harus berani dong membongkarnya”, kata Rohiman menyarankan.
"Sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama,yang ditanda tangani oleh Ir.Mukhlis selaku Project Director Giant Hypermarket, menyebutkan pihaknya bersedia memberikan dana konpensasi sebagai penganti dana operasional demontrasi, asalkan rencana demonstrasi yang akan digelar pada Rabu 21 Maret 2012, itu batal dilakukan. Sementara LSM yang tergabung dalam Satgas P2KPB, yang ditandatangani oleh Cahyo Putranto Budiman selaku Koordinator Satgas, bersedia untuk mensinergiskan kapasitas dan fungsi yang dimilikinya dalam rangka menjaga tetap selaras, tertib dan nyaman seluruh proses kegiatan yang sedang dilaksanakan Giant Hypermarket, dengan kata lain asal ada dana penganti operasional untuk demontrasi. Padahal diketahui pelaksanaan pembangunan Giant sejak awal belum lah lengkap perijinannya seperti Amdal, Feil banjir, IMB , Ijin reaklame termasuk pajak air bawah tanah diduga juga belumlah dibayarkan pajaknya. Masyarakat berharap pemerintah Kota Depok dengan stakeholder yang ada, harus segera melakukan upaya atau tindakan tegas bagi setiap pelangar baik itu Perda maupun peraturan lainnya, jika tidak ingin disebut dilecehkan atau sama sama tergadaikan sama seperti LSM", ujarnya. (asep/cy)

Selasa, 10 April 2012

ANTARA HARI JADI JAKARTA & HARI JADI DEPOK

CEC DEPOK : Penetapan hari jadi Jakarta adalah istilah yang merujuk kepada penetapan yang dikeluarkan oleh Sudiro, Walikota Jakarta periode 1953-1958. Pada masa kolonial, Belanda memperingati hari jadi Kota Batavia tiap akhir Mei dengan dasar bahwa pada akhir Mei 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen menaklukkan Jayakarta. Pada tahun 1869, untuk memperingati 250 tahun usia Batavia, dibangun pula monument J. P. Coen – saat ini halaman Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di atas fondasi beton yang kokoh, berdiri Coen yang dengan angkuhnya menunjuk kearah bawah – menggambarkan dia berhasil menaklukkan Jayakarta. Patung yang menjadi simbol dimulainya penjajahan Belanda itu dihancurkan pada masa pendudukan Jepang (1941-1945). Sudiro, menyadari perlunya peringatan ulang tahun untuk kota ini yang berbeda dengan peringatan berdirinya Batavia. Maka, ia pun memanggil sejumlah ahli sejarah, seperti Mr. Mohamad Yamin dan Mr. Dr. Sukanto serta wartawan senior Sudarjo Tjokrosiswoyo untuk meneliti kapan Jakarta didirikan oleh Fatahillah. Kala itu, Sudiro berkeyakinan bahwa tahunnya adalah pasti, yaitu 1527. yang menjadi pertanyaan adalah hari, tanggal, dan bulan lahirnya Kota Jakarta. Mr. Dr. Sukanto menyerahkan naskah berjudul Dari Jayakarta ke Jakarta. Dia menduga bahwa 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat pada kenyataan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fatahillah. Naskah tersebut kemudian diserahkan oleh Sudiro kepada Dewan Perwakilan Kota Sementara untuk dibahas, yang kemudian langsung bersidang dan menetapkan bahwa 22 Juni 1527 sebagai berdirinya Kota Jakarta. Tepat pada 22 Juni 1956, Sudiro mengajukannya dengan resmi pada sidang pleno dan usulnya itu diterima dengan suara bulat. Selanjutnya, sejak saat itu, tiap 22 Juni diadakan sidang istimewa DPRD Kota Jakarta sebagai tradisi memperingati berdirinya Kota Jakarta. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dipilihnya 22 Juni 1527 karena saat itu merupakan Maulid Nabi Muhammad SWA. Setelah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kalapa, Fatahillah sebagai panglima Kesultanan Demak mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Menurut sejarawan Adolf Heyken SJ, hari jadi Jakarta hanyalah sebuah dongeng. Karena, katanya, tak ada dokumen yang menyebutkan nama Jayakarta. Bahkan 50 tahun sesudahnya (saat VOC berkuasa), tetap disebut Sunda Kelapa. Fatahillah adalah orang Arab. Jelaslah tidak mungkin apabila orang Arab memberi nama sesuatu dengan bahasa Sanskerta. Jayakarta adalah nama dari bahasa Sanskerta. Jadi, itu semua dongeng supaya Jakarta memiliki hari ulang tahun.

Sementara, hari jadi Depok sampai saat ini masih kontroversial. Anggota DPRD Kota Depok, Otto Simon Leander, kepada CEC mengatakan; “Sejarah keberadaan sebuah Kota, sewajarnya dipelihara dan dilestarikan, seperti Depok pada tanggal 13 Maret 1714, terlepas dari perbudakan. Jika peristiwa pelepasan dari perbudakan tersebut dapat diartikan sebagai tahun kemerdekaan atau tahun kelahiran Depok, maka Depok telah berusia 298 tahun (13 Maret 1714 - 13 Maret 2012)", ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. (cy)

ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK, OTTO SIMON LEANDER : DEPOK TELAH BERUSIA 298 TAHUN (13 MARET 1714 - 13 MARET 2012)

CEC DEPOK : Anggota DPRD Kota Depok, Otto Simon Leander, kepada CEC DEPOK mengatakan; “Sejarah keberadaan sebuah Kota, sewajarnya dipelihara dan dilestarikan, seperti Depok pada tanggal 13 Maret 1714, terlepas dari perbudakan. Jika peristiwa pelepasan dari perbudakan tersebut dapat diartikan sebagai tahun kemerdekaan atau tahun kelahiran Depok, maka Depok telah berusia 298 tahun.
Jadi, peringatan Hari Jadi Ke-13 Kota Depok pada tanggal 27 April 2012 mendatang, sebenarnya masih kontroversial. Kisah ini akan menjadi sangat menarik, khususnya bagi warga Depok yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur”, ujar Otto Leander.

Berdasarkan Undang Undang No.15 tahun 1999 tertanggal 27 April 1999, Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya. Pada tanggal 27 April 2012, Pemerintah Kota Depok akan memperingati Hari Jadi Ke- 13. Namun, peringatan hari jadi ke-13 tersebut hingga saat ini masih kontroversial. (cy)

HUT DEPOK HARUS DI KAJI LAGI

CEC DEPOK : Pada tanggal 27 April 2012 mendatang, Pemerintah Kota Depok akan memperingati Hari Jadi Ke- 13. Namun, peringatan hari jadi ke-13 tersebut sampai saat ini masih kontroversial. Berdasarkan Undang Undang No.15 tahun 1999 tertang gal 27 April 1999, Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya.
Prof. Dr. RZ Leiriza mengatakan; "Penetapan Hari Jadi Depok pada tanggal 27 April 1999 adalah A-HISTORIS. HUT Kota Depok pada tanggal itu harus di kaji lagi, ini jelas omong kosong", ujarnya.
Anggota DPRD Kota Depok, Otto Simon Leander, kepada CEC mengatakan; “Sejarah keberadaan sebuah Kota, sewajarnya dipelihara dan dilestarikan, seperti Depok pada tanggal 13 Maret 1714, terlepas dari perbudakan. Jika peristiwa pelepasan dari perbudakan tersebut dapat diartikan sebagai tahun kemerdekaan atau tahun kelahiran Depok, maka Depok telah berusia 298 tahun (13 Maret 1714 - 13 Maret 2012)". ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. (cy)

Senin, 09 April 2012

CORNELIS CHASTELEIN MERUPAKAN TOKOH SEJARAH AWAL DEPOK

CEC DEPOK : Berdasarkan Undang Undang No.15 tahun 1999 tertanggal 27 April 1999, Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya. Pada tanggal 27 April 2012, Pemerintah Kota Depok akan memperingati Hari Jadi Ke- 13. Namun, peringatan hari jadi ke-13 tersebut hingga saat ini masih kontroversial.

Mantan Walikota Depok, Badrul Kamal, mengatakan “Histori Cornelis Chastelein, yang dikaitkan dengan keberadaan 12 (duabelas) marga asli cikal bakal penghuni Depok Lama, mengandung pesan-pesan moral yang sampai saat ini masih relevan. Karena menyangkut kasih persaudaraan, kerukunan yang sangat hakiki dan mendasar untuk terus dipupuk dan di kembangkan sebagai salah satu potensi untuk memperkokoh persatuan bangsa. Sejarah itu adalah suatu peristiwa penting dengan mana kita dapat membandingkan masa lalu dan sekarang. Dengan adanya dokumen sejarah yang lengkap, tentu merupakan sumbangsih yang sangat berarti dalam rangka memperkaya pemahaman kita terhadap Sejarah Awal Kota Depok. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang Sejarah Depok, maka perlu dilakukan penggalian bahan dari berbagai nara sumber. Khususnya tokoh masyarakat yang mengetahui latar belakang Depok dengan tujuan dapat memberikan sumbangan dalam mencari identitas Depok dimasa akan datang. Sebab dengan adanya identitas sebagai jati diri, akan lebih memudahkan kita untuk menentukan visi-misi pembangunan Depok, khususnya pembangunan sektor kemasyarakatan, terutama dalam memelihara kerukunan masyarakat”, ujar Badrul Kamal.

Anggota DPRD Kota Depok, Otto Simon Leander, kepada CEC mengatakan; “Sejarah keberadaan sebuah Kota, sewajarnya dipelihara dan dilestarikan, seperti Depok pada tanggal 13 Maret 1714, terlepas dari perbudakan. Jika peristiwa pelepasan dari perbudakan tersebut dapat diartikan sebagai tahun kemerdekaan atau tahun kelahiran Depok, maka Depok telah berusia 298 tahun. Jadi, peringatan Hari Jadi Ke-13 Kota Depok pada tanggal 27 April 2012 mendatang, sebenarnya masih kontroversial. Kisah ini akan menjadi sangat menarik, khususnya bagi warga Depok yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur”, ujar Otto Leander.

CORNELIS CHASTELEIN :
Adalah Cornelis Chastelein, kelahiran Perancis 10 Agustus 1657, berkebangsaan Belanda, putra bungsu dari pasangan Anthony Chastelein (Perancis) dengan Maria Cruidenar, putri walikota Dordtrecht (Belanda). Di usia 17 tahun pada tanggal 24 Januari 1674, Cornelis Chastelein, mengawali pengembaraannya. Dengan kapal laut melalui Tanjung Pengharapan selama 8 bulan, Cornelis Chastelein, berlabuh di Batavia (Jakarta), Hindia Belanda (Indonesia). Selanjutnya, dia bekerja pada VOC sebagai seorang akuntan, dan menjadi anggota Dewan Hindia Belanda. Namun, karena tidak sepaham dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Willem van Outhorn, yang menggantikan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes Camphuys, pada tahun 1691, maka pada tahun 1692, Cornelis Chastelein, mengundurkan diri dari VOC. Setelah mengundurkan diri dari VOC, Cornelis Chastelein, berwiraswasta. Melihat kebersihan dan kejernihan Sungai Ciliwung, Cornelis Chastelein, membeli tanah disekitar Sungai Ciliwung tersebut dari Pemerintah Hindia Belanda, seluas 1.249 Ha dengan harga 700 ringgit.
Tanah yang dibelinya itu, terletak diantara wilayah Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor) dengan maksud untuk membuka usaha pertanian, peternakan, persawahan dan perkebunan. Tanah yang dibelinya itu merupakan Tanah Partikulir yang terlepas dari kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda (Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok). Untuk dijadikan sebagai pekerja, Cornelis Chastelein mendatangkan 150 orang budak yang dibeli dari raja-raja di Bali, Sulawesi Selatan, Timor, Nusa Tenggara Timur dan dari raja-raja lainnya di wilayah Timur Hindia Belanda. Sebelum meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1714, Cornelis Chastelein membuat Het Testament atau Surat Wasiat.
HET TESTAMENT :
Menurut Het Testament atau Surat Wasiat yang dibuat pada tanggal 13 Maret 1714, Cornelis Chastelein membebaskan mereka dari perbudakan, dan berjanji, apabila mereka masuk dan memeluk agama Kristen Protestan, maka kepada mereka akan diberikan sebidang tanah untuk dipergunakan dan dipelihara serta akan menjadi hak milik mereka (Hak Eigendom, No. 240 tahun 1719, Deelgerechtigden Reglement van Het Land Depok). Kemudian, para budak yang telah dibebaskan dan telah menjadi orang-orang merdeka tersebut, melahirkan 12 (duabelas) marga antara lain ; Jonathans, Leander, Bacas, Loen, Samuel, Jacob, Laurens, Joseph, Tholense, Isakh, Soedira dan Zadokh. Sepeninggal Cornelis Chastelein, diperkampungan atau didusun yang dihuni oleh 12 (duabelas) marga yang hanya beragama Kristen Protestan, pada tanggal 28 Juni 1714, didirikanlah sebuah Gereja yang Pertama. Kemudian, perkam pungan atau dusun itu menjadi terkenal dengan nama D-E-P-O-K yang merupakan singkatan dari De Eerste Protestanche Onderdaan Kerk artinya Gereja Kristen Protestan Rakyat Pertama. (cy)

KEPALA KANTOR IMIGRASI DEPOK, JAMARULI MANIHURUK, MEMBANTAH "mengurus cepat pembuatan pasport melalui calo atau 'biro jasa', Rp. 700 ribu"

CEC DEPOK : Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Jamaruli Manihuruk, baru-baru ini mengundang kalangan wartawan di salah satu saung sambil makan siang untuk mengklarifikasi masalah yang dikeluhkan oleh warga dan Habib Idrus Algadri tentang maraknya percaloan, serta adanya masalah pemotongan uang gaji pegawai honorer di kantor Imigrasi Kota Depok. Intinya semua yang dikeluhkan oleh warga dan Habib serta pegawai honorer tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Jamaruli Manihuruk. "Berita mengenai percaloan di Kantor Imigrasi Depok tersebut tidak benar. Di Kantor Imigrasi Depok tidak ada percaloan. Yang ada adalah Biro Jasa yang mengurus pembuatan paspor sebagai penghubung antara warga masyarakat dengan pihak Kantor Imigrasi. Kemudian, pemotongan upah tenaga honorer di Kantor Imigrasi ini juga tidak pernah dilakukan. Yang terjadi hanya pengurangan upah, karena sumber pengupahan bukan dari Anggaran Pemerintah, tetapi bersumber dari koperasi karyawan", ujar Jamaruli Manihuruk membantah.

Menurut Tardip Panggabean, dikatakannya; "Habib Idrus Algadri, salah seorang ulama di Kota Depok, yang juga merupakan Ketua FPI Kota Depok, sangat kesal melihat kinerja daripada Kepala kantor Imigrasi Kota Depok Jamaruli Manihuruk. Masalahnya ketika Isteri daripada Ketua FPI Kota Depok tersebut mengurus Pasport di Kantor Imigrasi Kota Depok beberapa waktu lalu, terkesan dirasakannya sangat berbelit-belit, selanjutnya ada oknum calo yang menawarkan jasa untuk mengurus paspornya dengan jalur cepat. Calo tersebut meminta dana untuk mengurusnya kurang lebih Rp.700 ribu, dengan waktu yang sikgkat paspornya sudah jadi, kata calo tersebut. Karena merasa dipermainkan, akhirnya Isteri Habib Idrus tersebut melaporkannya kepada Suaminya yang merupakan Ketua FPI Kota Depok tersebut. Akhhirnya Habib Idrus datang ke Kantor Imigrasi Kota depok untuk melakukan protes, kenapa isterinya itu dipermainkan dalam hal pengurusan paspor. Kemudian dengan kesal Habib Idrus bercerita kepada Wartawan, tentang kinerja daripada Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Jamaruli Manihuruk tersebut. Bahkan Habib Idrus mengatakan kepada wartawan, karena kinerja daripada Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Jamaruli Manihuruk tersebut tidak becus, maka sebaiknya Dirjen Imigrasi Kemenhukham diharapkan segera menggantikan Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok tersebut. Warga Depok butuh pejabat yang benar-benar melayani masyarakat, tanpa ada embel- embel lainnya, seperti percaloan yang marak di Kantor Imigrasi Kota Depok", ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya beberapa waktu lalu, hal yang sama pernah terjadi salah seorang warga Beji yang bernama Wan Abud, salah seorang artis sinetron, mencak-mencak di kantor Imigrasi Kota Depok saat itu Kantor Imigrasi masih di Margonda Raya. Penyebabnya sama yaitu adanya percaloan yang merugikan warga masyarakat. Dimana ketika itu Wan Abud ditawari oleh oknum calo dalam hal proses pembuatan Paspor, dengan jalur cepat sebesar Rp.800 ribu, saat itu Kepala Kantor Imigrasinya adalah Harmanto yang sudah pindah ke wilayah Bali. Sekarang ini timbul lagi masalah dengan hal yang sama yaitu adanya calo yang mengaku dari BIRO JASA yang sengaja dipelihara oleh Kantor Imigrasi Kota Depok. (cy)

Sabtu, 07 April 2012

PERCALOAN DAN PEMOTONGAN GAJI TENAGA HONORER DISOAL

KARENA KANTOR IMIGRASI DEPOK SANGAT MARAK DENGAN PERCALOAN MAKA :
DIRJEN IMIGRASI KEMENHUKHAM HARUS TURUN TANGAN. KEPALA KANTOR IMIGRASI KOTA DEPOK "JAMARULI MANIHURUK" HARUS SEGERA DIGANTI.
CEC DEPOK : Tardip Panggabean - Habib Idrus Algadri, salah seorang ulama di Kota Depok, yang juga merupakan Ketua FPI Kota Depok, sangat kesal melihat kinerja daripada Kepala kantor Imigrasi Kota Depok JAMARULI MANIHURUK.
Masalahnya ketika Isteri daripada Ketua FPI Kota Depok tersebut mengurus Pasport di Kantor Imigrasi Kota Depok beberapa waktu lalu, terkesan dirasakannya sangat berbelit-belit, selanjutnya ada oknum calo yang menawarkan jasa untuk mengurus paspornya dengan jalur cepat. Calo tersebut meminta dana untuk mengurusnya kurang lebih Rp.700 ribu, dengan waktu yang sikgkat paspornya sudah jadi, kata calo tersebut. Karena merasa dipermainkan, akhirnya Isteri Habib Idrus tersebut melaporkannya kepada Suaminya yang merupakan Ketua FPI Kota Depok tersebut. Akhhirnya Habib Idrus datang ke Kantor Imigrasi Kota depok untuk melakukan protes, kenapa isterinya itu dipermainkan dalam hal pengurusan paspor. Kemudian dengan kesal Habib Idrus bercerita kepada Wartawan, tentang kinerja daripada Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, JAMARULI MANIHURUK tersebut. Bahkan Habib Idrus mengatakan kepada wartawan, karena kinerja daripada Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, JAMARULI MANIHURUK tersebut tidak becus, maka sebaiknya Dirjen Imigrasi Kemenhukham diharapkan segera menggantikan Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok tersebut. Warga Depok butuh pejabat yang benar-benar melayani masyarakat, tanpa ada embel- embel lainnya, seperti percaloan yang marak di Kantor Imigrasi Kota Depok, ujar Habib Idrus Algadri.
Sementara itu, sebelumnya beberapa waktu lalu, hal yang sama pernah terjadi salah seorang warga Beji yang bernama Wan Abud, salah seorang artis sinetron, mencak-mencak di kantor Imigrasi Kota Depok saat itu Kantor Imigrasi masih di Margonda Raya. Penyebabnya sama yaitu adanya percaloan yang merugikan warga masyarakat. Dimana ketika itu Wan Abud ditawari oleh oknum calo dalam hal proses pembuatan Paspor, dengan jalur cepat sebesar Rp.800 ribu, saat itu Kepala Kantor Imigrasinya adalah Harmanto yang sudah pindah ke wilayah Bali. Sekarang ini timbul lagi masalah dengan hal yang sama yaitu adanya calo yang mengaku dari BIRO JASA yang sengaja dipelihara oleh Kantor Imigrasi Kota Depok.
Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Jamaruli Manihuruk, baru-baru ini mengundang kalangan wartawan di salah satu saung sambil makan siang untuk mengklarifikasi masalah yang dikeluh kan oleh Habib Idrus tersebut, serta adanya masalah pemotongan uang gaji tenaga honorer di Kantor Imigrasi Kota Depok. Intinya semua yang dikeluhkan oleh warga dan tenaga honorer tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Depok, Jamaruli Manihuruk.
"Berita tentang maraknya percaloan dan pemotongan gaji tenaga honorer di Kantor Imigrasi Depok, semuanya tidak benar. Di Kantor Imigrasi Depok tidak ada percaloan dan pemotongan gaji", kata Jamaruli Manihuruk membantah. (cy)

Kamis, 05 April 2012

KLARIFIKASI TENTANG BIRO JASA PASPOR DAN PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN

CEC DEPOK : Maraknya pemberitaan yang menuding Kantor Imigrasi Depok menge nai kehadiran Tiga Biro Jasa Paspor sehingga biaya pengurusan paspor menjadi mahal dan masalah pemotongan gaji karyawan honorer, semakin berkembang dan menjadi rumor yang berkepanjangan. Klarifikasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Depok terkesan hanya se...kedar untuk meredam pemberitaan, bukan untuk melurus kannya. Ketiga Biro Jasa tersebut antara lain adalah PT. Sasmita Brother, CV. Bosya dan CV. Soraya.

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Jamaruli Manihuruk kepada 'wartawan' (5/4) mengatakan; “Keberadaan ketiga biro jasa tersebut sudah sesuai dengan peraturan kemen terian Hukum dan HAM serta Dirjen Imigrasi Nomor F.393-PR.07.03 tahun 1987 tentang pengaturan pengurusan dan jasa ke-imigrasi-an point 1,2 dan 4. Terkait keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya pengurusan paspor dan sering terjadi pungutan liar (pungli), Manihuruk menambah; informasi itu tidak kami abaikan, kegiatan mereka sempat kami hentikan sambil dilakukan evaluasi. Sejauh ini ketiga biro jasa itu masih bekerja sesuai prosedur dan masih bisa ditolelir, sehingga masih layak dijadikan mitra. Mengenai praktek pungli, Manihuruk menjelaskan; "Kepada masyarakat agar tidak memberi peluang dan kesempatan. Artinya, dalam hal pengurusan paspor ikutilah prosedur yang berlaku. Keinginan untuk mendapat pelayanan ekstra atau cepat, membuat tumbuhnya praktek pungli dan negosiasi harga serta percaloan,” ujarnya.

Berbicara mengenai pemotongan gaji pegawai honorer, Jamaruli Manihuruk mengata kan; "Di Kantor Imigrasi Kelas II D Kota Depok tidak ada pegawai honorer, yang ada adalah Tenaga Sukarela yang mulai bekerja tahun 2009 - 2011. Mereka bekerja sebagai petugas keamanan, sopir, cleaning service, data entry serta tenaga sukarela yang membantu berbagai bidang lain. Pengupahannya bukan diambil dari Anggaran Pemerintah, melainkan dari koperasi dan sumbangan sukarela dari pegawai Kantor Imigrasi Depok", ujar Manihuruk berkilah.

MAU MURAH PROSESNYA AGAK LAMA, KALAU MAU CEPAT TENTU AGAK MAHAL.


Sementara itu, seorang penghubung pengurusan paspor sejak Kantor Imigrasi Depok masih di Jl. Margonda yang tidak berkenaan ditulis namanya, kepada CEC DEPOK baru-baru ini mengungkap; "Untuk mengurus paspor di kantor Imigrasi Depok, warga masyarakat yang berkepentingan, punya dua pilihan yaitu murah dan mahal. Kalau mau biaya yang murah sesuai tarip yang resmi, proses pembuatan paspor agak lama atau agak di lama-lamain, tapi kalau mau cepat, tentu biaya tambahan harus ada untuk orang dalam termasuk untuk saya sebagai uang jasa". ujarnya. (cy)

LEGISLATOR PDI PERJUANGAN DI CEKAL

CEC DEPOK : VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan larangan keluar negeri untuk Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko. Pencegahan ini terkait kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2003-2004. "Surat permintaan larangan keluar negeri telah dikirimkan kepada pihak Imigrasi tertanggal 19 Maret 2012," kata Johan Budi di Jakarta, Kamis 4 April 2012. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Humas dan TU Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham Asasi Manusia, Maryoto Sumadi membenarkan informasi pencegahan ke Politisi PDI Perjuangan itu. "Murdoko, Ketua DPRD Jawa Tengah sudah dicegah ke luar negeri," ujar Maryoto. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Murdoko sebagai tersangka pada Senin 26 Maret lalu, atas dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal. Kasus ini berawal dari pengembangan penyidikan kasus penyelewengan dana APBD Kendal yang menjerat mantan bupati sekaligus saudara kandung Murdoko, Hendy Boedoro. Murdoko bersama Hendy diduga telah menyalahgunakan dana APBD di rekening giro Pemerintah Kabupaten Kendal. Dana kas daerah yang dikorupsi berasal dari pos dana tak terduga dan dana alokasi umum. Murdoko diduga ikut menikmati dana APBD Kendal senilai Rp3 miliar pada Mei 2003 untuk kepentingan pribadi.

BENDERA PKS DI TURUNKAN.

CEC DEPOK : VIVAnews - Sekelompok orang yang mengatasnamakan "Aliansi Rakyat untuk SBY" atau ARUS, menggelar unjuk rasa menuntut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikeluarkan dari koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Unjuk rasa itu digelar hari ini, Rabu 4 April 2012, di kantor Sekretariat Gabungan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sekretariat Gabungan itu adalah kantor bersama sejumlah partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. "Penurunan bendera PKS itu sebagai bentuk kekecewaan kami, pendukung SBY, terhadap ulah PKS. Kami menilai, pada dasarnya PKS tidak berniat baik untuk bersama-sama membangun bangsa," kata Akhmad Suhaimi, koordinator nasional ARUS, kepada VIVAnews.com Rabu 4 April 2012.

Sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengaku belum mendengar kabar penurunan bendera itu. "Kalau ini benar, PKS tanda tanya besar. Sampai saat ini PKS masih menunggu keputusan Pak SBY, yang katanya akan mengeluarkan PKS," kata dia di Gedung DPR RI, Rabu siang. "Sepanjang Pak SBY belum memberi keputusan, kami merasa masih punya kewajiban sebagai anggota koalisi. "Mahfudz justru mewaspadai indikasi adanya provokasi terkait penurunan bendera PKS itu. "Takutnya ada provokasi di sini, mungkin ada pihak-pihak yang ingin menabuh genderang perang," katanya.


Sementara, terkait keputusan rapat Setgab soal nasib PKS, Mahfudz mengatakan, pihaknya tidak akan mengambil langkah apapun. "Karena kami tidak diundang. Kami nggak perlu bertanya, kami justru menunggu supaya jelas," kata dia.

Selasa, 03 April 2012

KOORDINATOR SATGAS P2KPB KOTA DEPOK, CAHYO PUTRANDO BUDIMAN.


CEC DEPOK : CAHYO PUTRANDO BUDIMAN, selaku Koordinator Satgas P2KPB Kota Depok, dalam Surat yang di tanda tanganinya menyatakan;

"Bersedia untuk mensinergiskan kapasitas dan fungsi yang dimilikinya dalam rangka menjaga tetap selaras, tertib dan nyaman seluruh proses kegiatan yang sedang dilaksanakan Giant Supermarket".

"Dengan kata lain asal ada dana pengganti operasional untuk demontrasi. Padahal diketahui pelaksanaan pembangunan Giant sejak awal belum lah lengkap perijinannya seperti Amdal, Feil banjir, IMB, Ijin reklame termasuk pajak air bawah tanah diduga juga belum lah dibayarkan pajaknya", ujarnya. (cy)

HATI NURANI YANG TERBELI

CEC DEPOK : Radar Online - Beredarnya selebaran surat kesepakatan bersama antara LSM yang tergabung dalam Satgas pemantau dan penjaga ketertiban penyelenggara an bangunan (P2KPB) dengan pihak Giant Supermarket yang berlokasi di jalan raya Tole Iskandar Depok, tertanggal 12 Maret 2012 , yang isinya tentang dana konpensasi pengganti oprasional pembatalan demontrasi, menuai pergunjingan baru berbagai kalangan.

“Sebagai warga, kami turut prihatin setelah membaca surat itu. Ternyata LSM yang selalu menjadi corong masyarakat untuk membela ketidak adilan dan ketidak beresan, sudah tidak murni lagi dalam menyampaikan aspirasi, karena hanya mementingkan perut semata. Hati nurani LSM telah tergadai” kata Rohiman Ramlan, warga Kelurahan Sukamaju kepada Radar Online Selasa sore (3/4/2012).
Kata Rohiman, tadinya saya tidak yakin dan tidak percaya kalau LSM yang selama ini , getol mengkritisi pemerintah bisa disuap dengan sejumlah uang demi kepentingan sesaat.Tetapi setelah membaca isi surat ternyata benar, meski tidak tersirat uang suap berkedok penganti operasional itu ada, dan ini fakta tidak terbantahkan. “Sekali lagi pemerintah kota Depok tidak tegas dalam hal ini. Jika memang belum ada ijinnya kenapa tetap dibiarkan berdiri dan beroperasi. Kalau memang salah harus berani dong membongkarnya,” kata Rohiman menyarankan. Sebagaimana Surat kesepakatan bersama,yang ditanda tangani Ir.Muklis selaku Project Director Giant Supermarket menyebutkan pihaknya bersedia memberikan dana konpensasi sebagai penganti dana operasional demontrasi, asalkan rencana demontarsi yang akan digelar pada Rabu 21 Maret 2012, itu batal dilakukan. Sementara LSM yang tergabung dalam Satgas P2KPB, yang ditandatangani oleh Cahyo Putranto Budiman selaku Koordinator Satgas, bersedia untuk mensinergiskan kapasitas dan fungsi yang dimilikinya dalam rangka menjaga tetap selaras, tertib dan nyaman seluruh proses kegiatan yang sedang dilaksanakan Giant Supermarket, dengan kata lain asal ada dana penganti operasional untuk demontrasi. Padahal diketahui pelaksanaan pembangunan Giant sejak awal belum lah lengkap perijinannya seperti Amdal, Feil banjir, IMB , Ijin reaklame termasuk pajak air bawah tanah diduga juga belumlah dibayarkan pajaknya. Masyarakat berharap pemerintah Kota Depok dengan stakeholder yang ada, harus segera melakukan upaya atau tindakan tegas bagi setiap pelangar baik itu Perda maupun peraturan lainnya, jika tidak ingin disebut dilecehkan atau sama sama tergadaikan sama seperti LSM. (Asep Nasrudin/cy)

DISEBUT PARTAI PENGHIANAT, PKS SIAP KELUAR DARI KOALISI

CEC DEPOK : VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. PKS menyatakan siap keluar dari koalisi pemerintahan sebagai risiko sikap tersebut. Ketua DPP PKS, Refrizal mengatakan tekad itu sudah disampaikan oleh Presiden Partai, Lutfi Hasan Ishaaq. "Presiden PKS dalam orasi politiknya pada penutupan Mukernas di Medan menegaskan kembali kesiapan PKS untuk menempati posisi apapun," kata Refrizal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 29 Maret 2012. Menurut Refrizal, Luthfi mengatakan agar kader PKS tetap menerapkan keputusan mukernas, baik di dalam maupun jika harus berada di luar koalisi. "Presiden juga menyampaikan bahwa kita bekerja untuk rakyat, demi kejayaan bangsa, tak perlu terpengaruh dengan sekelompok orang yang berkutat dengan angka-angka," kata dia. Refrizal mengatakan, PKS tak takut berada di luar pemerintahan. Dia mengklaim PKS telah siap beroposisi. "Dalam membangun bangsa ini PKS pernah berada dalam posisi koalisi maupun di luar," kata dia. "Bila memang harus menyudahi posisi dalam koalisi, itu adalah sebuah realitas yang harus dipilih. Presiden menyampaikan sudah cukup kita menjadi teman yang baik, sudah tuntas tugas kita dalam menjaga musyarokah, PKS harus lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat diatas semuanya." Sejatinya, bukan kali ini saja PKS mengancam akan keluar dari koalisi. Pada saat perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKS juga mengeluarkan ancaman yang sama jika ada menterinya yang dibuang. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi satu jatah menteri PKS, yaitu Suharna Surapratana sebagai Menristek. Namun, hingga saat ini PKS masih berada dalam koalisi pemerintahan di bawah SBY.

PKS DISEBUT SEBAGAI PARTAI PENGHIANAT

CEC DEPOK : VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyampaikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan anggota partai koalisi dalam waktu dekat. Namun, kata Ruhut, PKS tidak akan diundang dalam pertemuan itu. “PKS tidak diundang dalam pertemuan dua atau tiga hari lagi. Sahabat-sahabat koalisi pun gerah dengan PKS, karena mereka selalu ‘main’ dengan dua kaki dan menggunting dalam lipatan,” kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 2 April 2012. Ruhut menegaskan, keberadaan PKS dalam koalisi tinggal menghitung hari. “Saya baca PKS akan dikeluarkan dari koalisi,” katanya. Apabila PKS dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, maka menteri-menteri PKS di kabinet pun tinggal menunggu waktu untuk dicopot. “Tapi tentu Bapak Presiden yang punya hak prerogatif untuk itu,” imbuh Ruhut.
Demokrat memang mendesak PKS untuk keluar dari koalisi pasca sikap fraksi partai itu di DPR yang menentang kenaikan harga bakan bakar minyak dalam rapat paripurna DPR pekan lalu. “Kesetiaan mendukung Presiden SBY seharusnya bukanlah kesetiaan dua kaki, di mana berbeda antara janji dan kenyataan,” kata ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Menurutnya, jika PKS melanggar komitmen sebagai koalisi, maka tidak ada gunanya lagi mereka berada dalam koalisi. “Bila ada partai politik yang tidak at home di koalisi dan seringkali berbeda pendapat, maka akan sangat terhormat jika mereka mundur dan bersikap sebagai oposisi tulen yang solutif,” tegas putra Menteri Hukum dan HAM itu Amir Syamsuddin itu.
PKS sendiri membantah disebut sebagai partai pengkhianat terkait langkah mereka menetang kenaikan harga bahan bakar minyak. “Itu bukan pengkhianatan atau mbalelo. Itu merupakan upaya kontrol PKS terhadap pelaksanaan koalisi dan pemerintahan,” kata Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera, beralasan.

Senin, 02 April 2012

PROYEK RUNNING TEX ELECTRONIC KOTA DEPOK SENILAI Rp. 3,2 MILLIAR DIDUGA SARAT KORUPSI

CEC : SUARADEPOK - KOTA KEMBANG – Dugaan praktek korupsi dalam proyek running text Rp 3,2 miliar di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, nampaknya semakin tidak jelas upaya penanganannya. Meski beberapa waktu lalu pemberitaan media dan tuntutan LSM sangat gencar disuarakan, namun hingga kini penegak hukum yang berwenang, dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok seolah tak mau merespon dugaan mark up yang terjadi. Ada dengan Kejari Depok? Tak hanya itu, beberapa anggota DPRD Kota Depok yang beberapa waktu lalu turut menyayangkan dugaan mark up yang kabarnya dilakukan Diskominfo dan panitia lelang proyek running text pun terkesan tak berkutik.

Menanggapi hal ini, Ketua LSM Komite Pemantau Peradilan Kota Depok (KPPKD), Yohannes Bunga mengaku sangat prihatin dengan lambannya upaya penanganan serta respon dari pihak Kejari Kota Depok. Dikatakan Bunga (sapaan akrab Yohannes Bunga, red), seharusnya pihak Kejari Depok pro aktif dalam hal pemberantasan korupsi di Kota Sejuta Belimbing ini sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. “Tetapi yang kita lihat saat ini, Kejari Depok justru terkesan lamban dalam merespon dugaan praktek korupsi yang terjadi di Diskominfo. Ada apa ini ?”, ujar Bunga menyayangkan.
Lebih jauh dikatakannya, proyek running text yang digelar Diskominfo dengan menelan dana APBD Kota Depok tahun anggaran 2011 sebesar Rp 3,2 miliar tersebut penuh dengan kejanggalan. “Selain masalah ukuran yang di duga tidak sesuai dengan spesifikasi (spek) yang diminta, harga satuan dari papan running text tersebut juga terindikasi telah di mark up oleh panitia lelang”, lanjut Bunga menduga.

Secara terpisah, sumber Suara Depok yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan lelang proyek running text tersebut juga di duga tidak melibatkan pihak konsultan sebagaimana mestinya. Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail sebagai orang nomor satu di kota inipun nampaknya tak mau ambil pusing dengan gencarnya pemberitaan terkait dugaan mark up yang dilakukan aparaturnya.
Jika sudah demikian, lalu kepada siapa lagi masyarakat akan berharap adanya suatu keadilan di kota sejuta belimbing ini? Jika maling-maling kecil cepat diadili, tetapi kenapa oknum-oknum pejabat yang menggerogoti uang rakyat (APBD) justru terkesan dilindungi??

Sebagai informasi, pagu anggaran dalam lelang proyek papan running text yang menggunakan dana APBD Kota Depok tahun 2011 itu adalah sebesar Rp 3,2 miliar, sementara HPS nya adalah Rp 3.169.111.526,00. Lelang tersebut akhirnya dimenangkan oleh CV. Pintu Rejeki dengan penawaran sebesar Rp 3.160.000.000,-.
Pengadaan papan running text tersebut terpasang di tiga titik lokasi dengan jumlah keseluruhan (banyaknya papan yang terpasang, red) sebanyak 5 buah papan running text, dengan rincian: di jalan Margonda Raya, tepatnya di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) depan Depok Town Square (Detos) – Margo City (2 buah); di jalan raya Bogor -Jakarta (2 buah) dan di jalan alternatif Cibubur (1 buah).

BERIKUT NAMA PERUSAHAAN DAN HARGA PENAWARAN DARI PESERTA LELANG PROYEK RUNNING TEXT DI DISKOMINFO KOTA DEPOK:

1. PT. HUTAMA MANGGALA PERSADA Rp 900.000.000,-
2. PT. SATRIA SURYA PRATAMA Rp 1.000.000.000,-
3. CV. ANDINI Rp 1.100.000.000,-
4. CV. Pintu Rejeki Rp 3.160.000.000,-

HENDRA KURNIAWAN MEMBANTAH DISEBUT-SEBUT SEBAGAI CALO PERIJINAN DI KOTA DEPOK

CEC DEPOK : Intelegen Semut Gatel ;

HENDRA KURNIAWAN MENGELAK DIRINYA DI TUDUH SEBAGAI CALO PERIJINAN DI KOTA DEPOK. Saat di tanya soal Calo perijinan, Hendra Kurniawan menjawab; "Soal tersebut bukan urusan saya karena masalah Perijinan di Depok saya bukan ahlinya. Pahampun tidak, jadi tak ada alasan saya di tuduh sebagai Calo Perijinan", ujarnya.

Terkait adanya laporan yang menyebut dirinya bersama Bambang Juniarto (BJ) di sebut sebut sebagai MAFIA Perijinan di Depok, adapun kapan rencana klarifikasi di lakukan Hendra Kurniawan enggan menjawab. (koran fesbuk depok)

Sabtu, 31 Maret 2012

KABID PERDAGANGAN KOTA DEPOK, SJAIFUDIN, TIDAK TAKUT TERHADAP WALIKOTA DEPOK

CEC DEPOK : Tardip Panggabean - KABID PERDAGANGAN PADA DISPERINDAG KOTA DEPOK, SJAIFUDIN MENGATAKAN ; "SAYA TIDAK TAKUT TERHADAP WALIKOTA DEPOK, APALAGI TERHADAP WARTAWAN", UJARNYA DENGAN PENUH EMOSI DI KANTOR WALIKOTA DEPOK PADA HARI JUMAT, 30 MARET 2012.
ENTAH KENAPA MAKSUD DAN TUJUAN DARIPADA KABID PERDAGANGAN SJAIFUDIN ITU MENGATAKAN DEMIKIAN. TAPI DARI RAUT WAJAHNYA TERLIHAT ADA SUATU SIKAP DENDAM TERHADAP WALIKOTA DEPOK. KEJADIAN ITU DISAKSIKAN OLEH DUA ORANG REKANNYA SESAMA PNS DARI DISKOMINFO KOTA DEPOK. MENURUT REKANNYA ITU; "BAHWA SJAIFUDIN TERSEBUT SEDANG KESAL, HAL ITU MENYANGKUT ISTERINYA YANG JUGA ADALAH PNS YANG SEDANG DIPERIKSA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT SAAT INI.
SEMENTARA, KETIKA HAL ITU DIKONFIRMASI KEPADA PIMPINANNYA, YAITU KEPALA DISPERINDAG KOTA DEPOK "FARAH MULYATI", KENAPA ANAK BUAHNYA ITU BEGITU EMOSI TERHADAP WALIKOTA DEPOK NUR MAHMUDI ISMA'IL, KEPALA DISPERINDAG KOTA DEPOK, FARAH MULYATI TERSEBUT ENGGAN BERKOMENTAR, TIDAK ADA ADA JAWABAN SAMA SEKALI.

Muttaqin Syafi’i, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

CEC DEPOK : SUARADEPOK - KOTA KEMBANG, "Meski pelaksanaan tender (lelang) proyek tahun 2012 ini belum digelar lantaran masih menunggu rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun dikalangan kontraktor dan LSM Kota Depok sudah gencar tersiar kabar bahwa terjadi plotingan proyek yang dilakukan oleh tim sukses partai ‘penguasa’, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa Dinas / Instansi di Kota Depok, didapatkan kabar bahwa ada beberapa oknum yang mengatasnamakan tim sukses Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan meminta ‘jatah’ proyek. Hal itu dilakukan oknum-oknum tersebut tentunya dengan berbekal daftar plotingan proyek yang entah dari mana didapatkannya. Tak hanya itu, oknum-oknum yang mengaku tim sukses tersebut kabarnya juga berani menawarkan daftar plotingan proyek ke pengusaha. Jika pengusaha yang dituju sudah memilih daftar proyek yang diinginkan, maka oknum-oknum tim sukses itu kemudian meminta sejumlah uang dengan alasan untuk tanda jadi dan sekaligus untuk ‘membiayai’ dinas yang dimaksud dalam menghadapi pemeriksaan".

Menanggapi informasi ini, anggota DPRD Kota Depok, Muttaqin Syafi’i mengatakan bahwa bisa jadi plotingan proyek itu dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku tim sukses Walikota. “Biasalah, mereka mau jual nama”, ujarnya menanggapi.Tapi yang jelas, lanjut Muttaqin, oknum-oknum itu bukanlah dari PKS ataupun tim dari PKS. “Fraksi maupun DPD PKS tidak menugaskan kepada siapapun untuk membagi-bagi proyek”, lanjutnya menegaskan.

Terhadap adanya oknum-oknum yang membawa daftar peruntukan proyek ke dinas-dinas dan pengusaha, Muttaqin juga membantahnya. Menurut Muttaqin, hal itu merupakan isu untuk menjatuhkan PKS. “Itu bohong. Saya berpesan kepada siapapun, jika ada oknum-oknum yang mengaku sebagai utusan dari Fraksi atau anggota Fraksi, dari struktur PKS, dari tim sukses Walikota Depok terkait dengan proyek, tolong jangan percaya !”, himbaunya.

Ketika ditanya mengenai kabar yang mengatakan bahwa proyek-proyek di Kota Depok ‘dikuasai’ oleh kader PKS, Muttaqin justru tertawa. “Bagaimana mungkin menguasai proyek yang jumlahnya segitu banyak. Rata-rata, kader PKS yang jadi pengusaha itu hanya ikut tender proyek yang di bawah Rp 1 miliar. Kalaupun dapat, cari modalnya setengah mati. Dan jika sudah mulai bekerja, semua mata mengawasi dan berlomba-lomba mencari kesalahan. Kalau bisa memperkarakannya, seolah-olah orang PKS tidak boleh mendapatkan proyek. Hal ini kan tidak adil”, papar Muttaqin panjang lebar. Sebelum menutup perbincangan dengan suaradepok.com, Muttaqin berpesan kepada Kepala Dinas, Kabid dan Panitina lelang untuk tidak mudah percaya kepada oknum-oknum yang menjual nama ataupun rekomendasi yang mengatasnamakan tim sukses. Sementara kepada para pengusaha dari luar Depok, Muttaqin juga mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan oknum/broker/calo yang ‘menjual’ proyek seolah-olah sudah pasti dapat. “Biasanya, pengusaha yang kena tipu oknum-oknum itu adalah pengusaha baru dari luar Kota Depok yang tentunya belum berpengalaman ikut proyek di Depok. Mereka gampang percaya dengan oknum yang mengatasnamakan PKS atau Walikota. Jika mau menang lelang, ya lengkapi dokumen dan tawar dengan harga yang bagus !”, himbau Muttaqin mengakhiri perbincangan. Sebagai informasi, lelang kegiatan proyek APBD tahun 2012 yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan Maret, ternyata mundur digelar lantaran adanya rencana kenaikan harga BBM. Lelang akan dilaksanakan pada akhir bulan April 2012 mendatang. (ferry sn/cy)

DEAD LINE GIANT TOLE ISKANDAR, 4 APRIL 2012

CEC : SUARADEPOK > TOLE ISKANDAR - Terus disorotnya perijinan Giant Supermarket yang berlokasi di Jl. Tole Iskandar, Cilodong, ternyata berhasil mendorong Komisi A – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Hal itu dibuktikan dengan pemanggilan manajemen Giant ke Komisi A, siang tadi, Jumat (30/1). Dari pantauan wartawan, pertemuan manajemen Giant Cilodong dengan Komisi A DPRD Depok berlangsung sekitar kurang lebih satu jam dan berlangsung tertutup di dalam ruang Komisi A. Usai bertemu dengan manajemen Giant, Komisi A yang membidangi masalah perijinan kemudian melanjutkan rapat koordinasi dengan Komisi C yang membidangi soal pembangunan. Inti rapat itu masih membahas masalah keberadaan Giant Supermarket Cilodong. Usai rapat koordinasi, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Septer Edwar Sihol yang akrab disapa Edo mengatakan bahwa inti pertemuan dengan pihak Giant adalah untuk mempertanyakan ihwal perijinan yang belakangan ini ramai diberitakan media. “Tetapi karena pada pertemuan tadi pihak Giant belum membawa data-data kelengkapan izinnya, maka kami memberikan batas waktu hingga hari Rabu (4/4) untuk menunjukkan bukti-bukti kelengkapan ijinnya”, ujar Edo di ruang kerjanya. Jika sampai hari Rabu mereka tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perijinan yang telah dimiliki, lanjut Edo, maka kami (Komisi A dan Komisi C, red) akan membuat rekomendasi untuk menutup sementara operasional Giant hingga seluruh perijinannya dipenuhi.
Terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan dan Peningkatan Terhadap Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup (BLH), Sonny Triyarmin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ukl-upl) Giant belum dapat direkomendasi karena mereka belum melaksanakan saran yang harus dilaksanakan dari komisi pemeriksa ukl-upl. “Padahal kami sudah dua kali melakukan teguran ke manajemen Giant, tetapi hingga kini belum dilaksanakan”, ungkap Sonny tanpa merinci saran-saran yang belum dilaksanakan oleh pihak Giant Cilodong. (ferry sn)

KAMBING HITAM


CEC DEPOK : Tardip Panggabean - SAAT INI RUMOR BEREDAR DI PEMKOT DEPOK, BAHWA YANG AKAN DIKORBANKAN DALAM KASUS KORUPSI PEMBEBASAN KEDUA LAHAN KANTOR KECAMATAN CINERE DAN KECAMATAN BOJONGSARI ADALAH "IBU AGUNG SUGIH ARTI", MANTAN KABAG UMUM SETDA KOTA DEPOK. SEDANGKAN HARY PRIHANTO (MANTAN KABAG UMUM YANG MENANGANI MASALAH PEMBEBASAN LAHAN KANTOR KECAMATAN CINERE DAN BOJONGSARI) KATANYA AKAN TERLEPAS DARI JERATAN HUKUM. MAKANYA KAMBING HITAM AKAN TERUS BERKELIARAN DI PEMKOT DEPOK. HATI-HATI PARA PEJABAT YANG LOYALITAS NYA SEMU. (cy)

KETUA KOMISI C, DPRD DEPOK, Hj. ENTHY SUKARTI

CEC DEPOK : Hantu Laut - KETUA KOMISI C H. ENTY SUKARTI LEMAH SYAHWAT ? Anggota DPRD Depok terkesan lepas tanggung jawab, dengan melempar masalah pembangunan GIANT Tolle agar Dinas terkait yg putuskan dan ambil tindakan terhadap penghentian dan penyegelan GIANT , padahal fungsi DPRD adalah wakil rakyat yg seharusnya bisa membawa aspirasi rakyat . Ketua Komisi C H .Enthy Sukarti bersama " Gerombolan " Komisi C pernah melakukan sidak ke lokasi , namun berbagai kalangan masyarakat menilai mereka seperti Sirkus yang hanya dapat menyedot perhatian Masyarakat saja . " Ketua Komisi C hanya menjadi " Boneka Kayu " ketua DPRD Depok " ujar ujang warga Cilodong kepada wartawan (29/3 )
Ujang menambahkan bahwa telah terjadi pengangkangan terhadap Ketua Komisi C , terkait Ketua DPRD telah memotong persoalan dengan bertemu pihak Giant jam 10 Pagi di Gedung DPRD Kota Kembang ." Komisi C tak tau ada pertemuan , mereka yg menangani masalah pembangunan , Komisi A juga telah di bodohi oleh Rintis Yanto, karena Komisi A menangani perijinan , namun mereka hanya bisa diam , dan terlihat Tolol " Ujar Ujang sedih.

Jumat, 30 Maret 2012

MEGAWATI PUTRI SOEKARNO USULKAN KENAIKAN BBM

CEC DEPOK : TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Usul ini berkaitan dengan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz.
"Menaikkan harga BBM paling realistis," kata Presiden RI ke-5 ini seusai acara peringatan ulang tahun PDI Perjuangan di kantor pusatnya di Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa 10 Januari 2012.
Ketua Umum PDI Perjuangan ini menilai, ketegangan di antara kedua negara itu bisa berdampak pada harga bahan bakar minyak di Indonesia. "Harus dilihat dari realitas internasional tersebut, karena masalah energi benar-benar menyentuh rakyat," ucapnya.
Dalam acara peringatan ulang tahun ke-39 itu, Megawati didampingi para petinggi partainya, seperti Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo dan Ketua Bidang Politik Puan Maharani. Puan juga menjadi inspektur upacara peringatan. Megawati rencananya menyampaikan pidato politik dalam acara puncak peringatan pada 29 Januari nanti di Provinsi Bangka-Belitung.
Megawati pun mengomentari rencana pemerintah mengkonversi bahan bakar minyak ke gas. Ia berpendapat rencana itu masih setengah-setengah. Jika pemerintah memang serius, proyek konversi harus disosialisasi dengan baik. "Jangan masyarakat dijadikan percobaan," katanya. Ia juga menyebut pemerintah tebang pilih dalam penegakan hukum. "Jangan cuma kasus pencurian sandal AAL yang diproses dengan baik," ujar Megawati.
Mengenai calon presiden, ia mengatakan partainya masih menyeleksi sejumlah calon. "Terbuka untuk umum." Ia berharap pemilihan kepala daerah dan Pemilihan Umum 2014 akan berjalan dengan jujur dan adil. Media massa diminta mengawal proses pemilihan dengan mensosialisasi calon-calon yang dinilai mampu memimpin.
Menurut Puan Maharani, ketua umum memiliki pemikiran yang bijak untuk menetapkan calon presiden. "Harus visi-misi dan ideologi yang sesuai dengan partai," kata putri Megawati ini. (cy)