TUNJANGAN KESRA GURU SWASTA DEPOK AKAN DI RAPEL TAHUN 2013

CEC : Ketua LSM KaPok, KASNO, "berkicau" - Kamis 13 Sep 2012 jam 10.00, DPRD Kota Depok melakukan negoisasi dgn BMPS yg mewakili 20407 guru-guru swasta, namun br menghasilkan kesepakan dgn Ket DPRD bhw dana Kesejahtraan/Insentif guru-guru swasta th 2012 akan dirapel/ditambahkan di thn 2013, jelas! Kebijakan trsbt diduga tdk sesuai dan menabrak PERMENDAGRI No 39 th 2012 BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 43. Dengan berlakunya Permen ini penganggaran, pelaksanan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan pemberian hibah dan bantuan sosial mulai th anggaran 2013 berpedoman pada Permen ini. Tercantum di Pasal 39, Ayat, 11 poin 2, DIHAPUS.
Apakah DPRD Depok akan melanggar dan Menabrak Permendagri trsbt dan sm dgn Nur Mahmudi Ismail si MUKA TEMBOK? Dan apakah Ket BMPS akan dpt emperjuangkan nasib 20407 guru-guru swasta ataukah Ket BMPS akan mengedepankan kepentinganya Pribadi dgn kata lain mengamini kebijakan DPRD untk mengurungkan niatnya memperjuangkan 20407?

(KASNO/Ket LSM KaPoK) - cy.

JOKOWI GUBERNUR BARU DKI JAKARTA

CEC : HASIL survei yang dilakukan Indonesia Network Elections Survey (INES) memperkirakan pasangan Jokowi Widodo-Basuki Tjahaja Purnama akan memenangi putaran kedua pilkada gubernur DKI Jakarta pada 20 September 2012.
“Hasil survei menyebutkan 72,48 persen akan memilih pasangan Joko Widodo dan Basuki. Sementara yang memilih pasangan Fauzi Bowo -Nachrowi Ramli hanya 27,52 persen,” ujar Direktur Eksekutif INES Sutisna Tri Sasono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 14 September 2012.
Survei yang dilakukan 28 Agustus hingga 9 September dilakukan terhadap masyarakat DKI Jakarta dengan berbagai latar belakang. Disebutkan survei dilakukan terhadap 10.000 responden penduduk Jakarta, tetapi yang berhasil dianalisa hanya 9.720 responden. Pemilihan responden dilakukan dengan metode “multistage random sampling” (acak bertingkat). Responden berasal dari 82 Kelurahan di seluruh Provinsi DKI Jakarta yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Dengan jumlah 10.000 responden, katanya, dan menambahkan toleransi kesalahan sebesar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 98 persen.
Koordinator Bidang Komunikasi dan Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki Budi Purnomo Karjodihardjo menyambut baik hasil survei tersebut. Warga Jakarta, katanya, mengharapkan figur baru dalam memimpin Jakarta lima tahun ke depan. Ia mengharapkan warga Jakarta tidak terpecah belah dengan isu-isu yang bisa menimbulkan provokasi. Budi juga mengharapkan masyarakat Jakarta cerdas dalam memilih gubernur pada putaran kedua nanti.(ant/hms) - cy.

FOKE TIDAK MAU DI INTERUPSI

CEC : Debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran kedua dimulai. Cagub incumbent Fauzi Bowo (Foke) mendapat giliran pertama menyampaikan pemaparan soal rencana pembangunan infrastruktur. Namun, saat memberi pemaparan dan menjawab pertanyaan panelis, Foke tidak mau diinterupsi.
"Mohon jangan diinterupsi dulu, waktu saya terbatas," kata Foke kepada panelis, Yayat Supriyatna, dalam debat cagub-cawagub DKI di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, Jumat (14/9) malam.
Saat itu, Foke sedang menjawab pertanyaan Yayat sebelumnya soal tertundanya proyek monorel. Menurut pria berkumis itu, kendala pembangunan monorel adalah pada investor. "Kegagalan pada investor," ujar Foke, yang mengenakan baju koko warna putih. Dalam kesempatan itu, Foke juga memaparkan sejumlah hal yang menurutnya adalah prestasi selama dia menjabat lima tahun terakhir. Salah satunya adalah berkurangnya banjir. [ren] - cy.

KARTU SEHAT DAN KARTU PINTAR

CEC : Reporter MERDEKA.com, Baiquni - Dalam debat cagub-cawagub DKI malam ini, Joko Widodo (Jokowi) kembali membawa 'kartu sehat' dan 'kartu pintar' yang diklaim sebagai prestasinya membangun Solo. Jokowi mengatakan, karena kartu itu pulalah dia bisa memenangkan kembali Pilkada Solo dengan 91 persen suara.
"Saya terpilih pertama dengan 37 persen, karena dua kartu ini saya mendapat 91 persen. Kalau Jakarta punya dua kartu ini dari dulu, mungkin Pak Fauzi Bowo bisa menang di putaran pertama dengan 91 persen juga," kata Jokowi dalam debat cagub-cawagub DKI di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Jumat (14/9) malam.
Jokowi menjelaskan kartu sehat yang ia sudah diterapkan di Solo tidak hanya bisa untuk berobat penyakit biasa. "Cuci darah dan kemoterapi kanker juga dilayani," kata Jokowi yang berjanji menerapkan hal yang sama jika ia terpilih menjadi gubernur DKI. Dalam pemaparannya, Jokowi mengatakan, tidak akan memprioritaskan pembangunan mal-mal dan pusat perbelanjaan. Kader PDI Perjuangan ini akan lebih fokus membangun usaha-usaha produktif. "Saya muter-muter 70 persen pasar di Jakarta, becek, bau, kotor. Kita harus bangun sebuah pasar tradisional dengan manajemen profesional, yang semuanya berorientasi pada pelayanan masyarakat," kata Jokowi dengan kemeja kotak-kotaknya. [ren] - cy.

TERORIS DI DEPOK... TERORIS bersarang di DEPOK..TERORIS NYAMAN DI DEPOK...

CEC : Kamilah Setyaningsih, melaporkan :  Baru sekarang Depok digemari sebagai tempat persembunyian para teroris. Setelah di Taman Anyelir GDC (Perumahan yg msh sepi dan belum punya IBM dan Piel Banjir itu : Perijinan di caloin orang Walikota bernama BJ itu ) dan Semalam di jalan Kecipir, Depok Utara.

Depok Makin subur dengan kelompok kanan garis keras. Padahal di Depok , si Walikota Jor ...joran kasih gaji ( uang insentif ke RT dan RW).. tetap saja pengawasan dan pendataan penduduk masih tak dilakukan. Atau jangan jangan, insentif ke RT dan RW malamh ditujukan utk memperlemah pengawasan penduduk ditingkat bawah.. Depok kini, jadi subur dengan kelompok ekstrem kanan.

Apa karena sejarah dari sang walikota, yang dahulunya adalah termasuk kelompok garis keras itu ( Lihat kelompok Tarbiyah yang merubah diri menjadi PArtai Keadilan dan kini PKS).

Lihat saja kasus ketika dirinya menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Nurmahmudi berani menabrak berbagai aturan untuk sekedar meloloskan Soeripto lolos jadi Sekjendnya dan APALAGI CUMA DI DEPOK.. ATURAN APAPUN DIA TABRAK untuk kepentingan dirinya.

YANG DISAYANGKAN.. PENYIDIKAN terkait KELAKUAN NURMAHMUDI berthenti.. SETELAH PEMERIKSAAN terhadap SOERIPTO... NURMAHMUDI MELENGGANG dan belum diperiksa hingga kini..

DAHULU...Polda Metro Jaya menahan Soeripto seorang mantan anggota intelejen yang kemudian menjabat menjadi sekjen Dephutbun pada masa pemerintahan Presiden K.H Abdurrahman Wahid.Tuduhan yang dikenakan terhadapnya adalah berkaitan dengan dugaan korupsi dan mark up pembelian dua helikopter bekas tipe Bell 412 pada tanggal 14 Desember 2000 sebesar Rp 84,69 miliar yang kemudian menggelembung lagi menjadi 93 miliar padahal harga helikopter baru sejenis sebuahnya cuma seharga 39 miliar rupiah. Sekitar tiga bulan kemudian, salah satu helikopter tersebut jatuh di Gunung Burangrang , Subang.

Kejanggalan lainnya adalah tender senilai 50 miliar keatas berdasarkan Kepres no 18/2000 seharusnya dilakukan oleh pejabat setingkat Mentri tidak bisa oleh seorang pejabat eselon satu.Tapi mengapa tender itu dilakukan oleh Soeripto , ada kesan bahwa Nurmahmudi berusaha melindungi dirinya sendiri dengan bertindak di balik layar.

Dugaan ini diperkuat oleh penomoran registrasi kedua helikopter tersebut yang menggunakan nomor registrasi pribadi yaitu PK-NMI (singkatan Nurmahmudi Ismail) dan PK-SPT (singkatan Soeripto) , hal ini merupakan sebuah keanehan karena kedua helikopter itu dibeli untuk keperluan operasional dinas/instansi bukan pribadi.Selain itu helikopter yang dibeli tersebut juga ditengarai digunakan Tommy Soeharto untuk melarikan diri (lihat Kompas , 17 Maret 2001).

Suripto seorang mantan pejabat intelejen di BAKIN yang juga merupakan salah seorang deklarator Partai Keadilan diangkat menjadi SekJen Dephutbun pada tanggal 31 Desember 1999 saat Nurmahmudi Ismail yang juga Presiden Partai Keadilan diangkat menjadi Mentri Kehutanan dan Perkebunan pada masa pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid.Ia kemudian akhirnya diberhentikan pada tanggal 27 Maret 2001.

Pengangkatan Suripto sendiri menebarkan aroma KKN serta memancing protes bebrbagai kalangan mulai dari para karyawan Dephutbun juga sejumlah LSM. Nurmahmudi dituding menabrak sejumlah peraturan demi menempatkan Suripto dalam posisi itu.Diantaranya adalah UU Pokok Kepegawaian No 43/1999 yang memberi aturan bahwa pejabat eselon satu seharusnya diambil dari pejabat karier dan berdasarkan PP No.15/1994 untuk pengajuan pejabat eselon satu seorang mentri harus mengajukan tiga nama calon dan kemudian baru diputuskan oleh tim evaluasi jabatan sementara Nurmahmudi langsung menetapkan sendiri satu nama tunggal yaitu Soeripto yang bukan pejabat karier di lingkungan dephutbun selain itu ia juga tidak memiliki latar belakang dan kualifikasi memadai dalam bidang kehutanan dan perkebunan untuk memegang jabatan tersebut , aturan lain yang ditabrak Nurmahmudi adalah menyangkut usia sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No 43/1999 dimana usia pejabat eselon satu itu maksimal adalah 60 tahun sementara ketika diangkat usia Suripto sudah 63 tahun.

Pria kelahiran Cirebon, 20 November 1936 merupakan salah seorang aktivis GMSOS (Gerakan Mahasiswa Sosialis) sejak tahun 1957 .Pada masa penggulingan Orla , Soeripto terlibat sebagai tukang “bakar” mahasiswa untuk menghancurkan PKI. Ia kemudian direkrut dan dilatih menjadi anggota intelejen dan akhirnya bertugas di BAKIN (Badan Administrasi dan Koordinasi Intelejen Nasional) dan sempat duduk sebagai staf Kepala Bakin dan Sekretaris Lembaga Studi Strategis/Wanhankamnas , pada tahun 1981 ia memimpin delegasi ke China untuk normalisasi hubungan China dan Indonesia.Dan sejak tahun 1986 sampai tahun 2000 ia menduduki posisi sebagai Ketua Tim Penanganan Masalah Khusus DIKTI/Depdikbud yang menangani masalah kemahasiswaan , dimana ia kemudian terlibat sebagai salah satu tokoh di balik layar yang melakukan operasi intelejen di masjid masjid kampus untuk menjinakkan dan menyeragamkan organisasi-organisasi dakwah kampus melalui Gerakan Tarbiyah yang dikemudian hari bertransformasi menjadi Partai Keadilan dan KAMMI. Keterlibatan Soeripto dalam Gerakan Tarbiyah sejak awal 80 an sendiri dibenarkan oleh Fahri Hamzah Ketua Umum KAMMI pusat (Republika , 28 November 2002).

Gerakan Tarbiyah sendiri merupakan sebuah rekayasa operasi intelejen sejak akhir 70 an untuk “mempersatukan” kelompok-kelompok Islam radikal dan menjinakkannya serta menempatkannya dalam kontrol dan kendali pemerintah .Keberhasilan operasi inilah yang mengantarkan Soeripto menduduki jabatan di DKTI/Depdikbud tersebut selama 14 tahun.Dan selama Soeripto menduduki jabatan itulah Gerakan Tarbiyah yang bergerak dengan sistim sel khas operasi intelejen dengan cepatnya berhasil mengembangan sistim jaringan yang kuat di organisasi organisasi dakwah kampus bahkan secara total menguasainya pada awal 90 an , diantaranya adalah kudeta di Salman ITB Bandung pada tahun 1994 yang melibatkan sejumlah tokoh-tokoh intelejen. Jadi tidaklah terlalu mengherankan kalau tokoh-tokoh Islam Fundamentalis termasuk para pimpinan Partai Keadilan dan KAMMI dekat dengan kalangan militer dan intelejen.

Kerusuhan Sampit

Kejahatan duet Nurmahmudi – Suripto sebetulnya bukan cuma kasus korupsi dan mark up pembelian helikopter.Kasus itu cuma kasus kecil saja dan tidak ada apa-apanya dibanding kejahatan mereka yaitu menumpahkan darah ribuan orang tidak berdosa dalam kerusuhan Sampit dan beberapa kasus pengeboman.

Nurmahmudi Ismail dari jabatannya oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 16 Maret 2001 , alasan pemecatannya sendiri diakibatkan oleh penolakannya untuk memecat Suripto yang dituding merencanakan perbuatan makar serta mengemukakan bahwa salah satu alasannya adalah karena Nurmahmudi Ismail berada di belakang aksi KAMMI untuk mendongkel dirinya. Beberapa hari kemudian ketika Soeripto dipecat Gus Dur pun juga mengungkapkan alasan pemecatatannya yaitu karena terlibat upaya makar dan yang paling penting lagi Gus Dur menuduh Suripto berada di balik kasus Sampit (Media Indonesia , 24 Maret 2001)

Kasus Sampit sebagaimana kerusuhan-kerusuhan lain di berbagai daerah seperti Maluku , Poso , Papua , Aceh dll sebetulnya bukan konflik horizontal murni melainkan buntut pertikaian elite politik di Jakarta yang menjadikan nyawa ribuan rakyat yang tidak berdosa sebagai tumbalnya.

Kasus Sampit pada dasarnya bukanlah dipicu oleh konflik antar etnis Dayak dan Madura melainkan oleh perebutan lahan HPH oleh elite-elite politik dan militer di Jakarta. Izin HPH merupakan tambang emas bagi siapa saja yang memilikinya karena bisa menghasilkan uang sampai puluhan miliar rupiah per bulannya. Karena itulah menguasai lahan HPH bisa berarti juga memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan nasib Republik ini.

Karena itulah seiring dengan jatuhnya Soeharto , dengan cepat pula para elite politik termasuk kelompok-kelompok Islam radikal berusaha pula menguasai asset-aset tersebut.

Sebagaimana pendahulunya Muslimin Nasution , Nurmahmudi juga sangat royal mengeluarkan izin HPH baru.Rata-rata setiap bulannya Nurmahmudi mengeluarkan 2-5 izin HPH baru yang sebagian besarnya diberikan pada kroni-kroninya dan kalangan militer, sementara pendahulunya Muslimin Nasution yang juga dikenal dekat dengan kelompok radikal Islam mengeluarkan 51 izin HPH baru hanya dalam tempo 90 hari.

Padahal penerbitan HPH baru setidaknya memerlukan waktu 200 hari kerja dengan perincian tahap survey , amdal , penetapan wilayah penebangan dsb.Kerakusan duet Nurmahmudi-Suripto dalam membagi bagi wilayah penguasaan hutan pada kroni-kroninya semakin menambah daftar panjang kerusakan hutan alam di Indonesia. Penerbitan HPH-HPH baru ini juga beriringan dengan meningkatnya arus penyeludupan kayu gelondongan (log) dalam jumlah besar ke luar negri. Presiden Gus Dur waktu itu menuding penyelundupan itu dilakukan oleh Soeripto dan beberapa petinggi militer untuk membiayai operasi untuk memicu kerusuhan di Sampit.

Penerbitan-penerbitan HPH baru ini juga akhirnya menajamkan friksi dengan kelompok-kelompok pemegang HPH lama.Friksi inilah yang kemudian memicu konflik dengan menggunakan isu etnis.

Keterlibatan unsur-unsur militer dalam kerusuhan Sampit juga terlihat dengan tidak diterjunkannya pasukan khusus dalam mengatasi konflik tersebut.Padahal pengiriman pasukan itu hanya memerlukan waktu 2-3 jam saja.Misalnya saja Skadron Pakshas 461 dan 465 (total 1.000 tentara bersenjata lengkap) yang bermarkas di Lanud Halim hanya sepuluh langkah didepan hanggar Skadron Udara 31 yang memiliki 9 buah pesawat Hercules dimana sebuahnya mampu mengangkut 135 pasukan. Skuadron Udara 31 sendiri memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukan scramble (terbang segera) yang bisa dilakukan dalam tempo 35 menit . Ini termasuk menyalakan mesin-mesin secara serentak dan memanasinya (karena ditenagai mesin turboprop Hercules butuh sekitar 15-20 menit pemanasan sebelum take-off) serta memuat (uploading) pasukan dan peralatan tempur. Proses lepas landas kesembilan Hercules tersebut bisa dilakukan dalam tempo 25-40 menit dan Sampit dapat ditempuh dalam tempo 85 menit. Dan dalam tempo 2 x 85 menit tersebut 1.000 pasukan Kopassus bisa diangkut dari Cijantung ke Halim dengan 28 unit Helikopter NBell-412 dalam dua sorti dimana satu sortinya memakan waktu 35 menit. Ini belum lagi skuadron udara 32 yang memiliki 10 Hercules dan bermarkas di Madiun.

Jadi sebetulnya tidak ada alasan mengenai keterlambatan dan ketidakmampuan TNI untuk mengirim pasukan kesana kecuali mereka sendiri (catatan sejumlah jendral) terlibat dalam peristiwa itu

Sehingga tidak mengherankan kalau Gus Dur langsung menuding Soeripto dan sejumlah petinggi intelejen dan militer lainnya sebagai dalang peristiwa tersebut. Selain itu Gus Dur juga menuding Soeripto sebagai dalang kerusuhan berdarah di wilayah lainnya di Indonesia seperti Maluku , Poso dan Papua.

Pengakuan kelompok Coker baru-baru ini yang menyatakan mereka dilatih dan dibiayai Kopassus dalam membuat dan memicu kerusuhan di Maluku semakin memperkuat keterlibatan intelejen dan rogue elements di dalam TNI AD terutama di dalam tubuh Kopassus dan Kostrad dalam berbagai aksi kerusuhan berbau SARA di Indonesia.

Pemboman di Parkir Timur Senayan

Pada tanggal 29 April 2001 sebuah bom meledak di pintu sektor VII Parkir Timur Senayan ketika sedang dilangsungkan acara Istigotsah Nahdlatul Ulama, delapan orang mengalami cedera. Dan esoknya tim serse Polda Metor Jaya setelah memeriksa sejumlah saksi menangkap tiga orang tamu yang menginap di Hotel Cemara Jl. H.O.S.Cokroaminoto no 1, Menteng, Jakarta Pusat. Ketiganya adalah Asep Saefullah, 38 tahun, Ahmad Paradis, 37 tahun, dan Agus Julianto, 32 tahun.Tiga orang ini bukanlah orang yang dikenal publik, tapi dari penangkapan tiga orang ini polisi mengembangkan penyelidikan dan akhirnya menangkap Fakih Munawar dan Derry yang juga merupakan mantan ajudan dan tangan kanan Nurmahmudi Ismail ketika menjabat sebagai Mentri Kehutanan dan Perkebunan.

Kasus ini akhirnya juga menyeret nama Suripto karena tiga orang pelaku pengeboman tersebut menginap di kamar nomor 311 dan 434 Hotel Cemara yang ternyata disewa atas nama Suripto. Sehingga pada tanggal 1 Mei 2001 dengan dipimpin oleh Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan Ditserse Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Tagam Sinaga, Suripto pun ditangkap.

Tapi Suripto dibebaskan dua hari kemudian dan cuma dikenai wajib lapor setiap hari selasa, dan beberapa jam kemudian Asep dkk pun ikut dibebaskan. Akan tetapi Soeripto pun dikenai tuduhan baru yaitu menjual rahasia negara kepada pihak asing melalui Lesperssi (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia) sebuah lembaga study yang ditengarai banyak berhubungan dengan agen rahasia asing. Walaupun tidak jelas dokumen rahasia apa yang dituduhkan dijual oleh Suripto tapi sejumlah sumber menyebutkan bahwa yang dijual tersebut adalah dokumen-dokumen rahasia militer dan peta udara. Selama kurun waktu 2000-2001 banyak terjadi penyusupan pesawat-pesawat mata-mata militer asing ke dalam wilayah udara Indonesia yang tidak mampu terpantau oleh sistim radar maupun pesawat dan kapal-kapal patroli TNI termasuk penyusupan personel militer asing , kegiatan pelatihan kelompok militan oleh instruktur militer asing dan penyelundupan senjata serta bahan peledak.

Akan tetapi kasus inipun menguap begitu saja seiring dengan semakin menajamnya pertikaian elite politik dan kejatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenannya.

Kedekatan kaum fundamentalis Islam dengan kalangan militer dan intelejen seharusnya mulai diwaspadai oleh kita bersama. Pengikut utama kalangan ini bukanlah kaum santri melainkan kaum abangan yang diarahkan untuk menjadi fanatik dan radikal.Dan mereka lebih pada dasarnya tidak memperjuangkan Islam melainkan cenderung untuk merusak nama Islam melalui aksi-aksi kekerasan maupun terorisme yang dilatarbelakangi oleh kepentingan elite politik dan militer tertentu.

Keterlibatan aktif organisasi-organisasi Islam radikal dalam berbagai aksi kerusuhan berdarah rata-rata ditunggangi oleh militer. Sehingga nampak jelas bahwa mereka hanyalah bidak untuk menjalankan “dirty operation” demi kepentingan militer dan unsur-unsur orba dan agama hanya dijadikan tameng bagi mereka untuk menutupi tangan tangan kotor mereka.(He-Man) - cy.

MANTAN PEJABAT DISTARKIM DEPOK, "DUDI KUSNADI", JADI TERSANGKA KORUPSI REVITALISASI PASAR CISALAK.

CEC : Mantan Kepala Bidang Tata Bangunan dan Permukiman pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Pemkot Depok, DUDI KUSNADI, telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi revitalisasi Pasar Cisalak, Kelurahan Depok, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Kejari Depok telah menetapkan Dudi Kusnadi sebagai tersangka korupsi.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Hendri Siswanto, kepada 'wartawan' mengatakan : "Ada dua orang yang ditetapkan penyidik Kejari Kota Depok sebagai tersangka ialah Dudi Kusnadi, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, serta 'seorang rekanan' Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam kasus korupsi revitalisasi Pasar Cisalak, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
“Berkas perkara pejabat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, Dudi Kusnadi tersebut sudah dinyatakan lengkap. Kedua tersangka juga sudah siap dibawa ke penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat,“ kata Hendri Siswanto. (cy)

TUNJANGAN KESRA 20.407 GURU SWASTA DI KOTA DEPOK DIHAPUS..!?

CEC : Sang Gelombang - Surat Sekretaris Daerah Kota Depok, Etty Suryahati, No: 900/995-dppka, tanggal 14 Agustus 2012, dan Pernyataan di Media Cetak, Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, serta Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad, menambah deretan panjang penderitaan nasib Guru Swasta sebanyak 20.407 orang yang tidak mendapatkan tunjangan kesejahteraan. Surat dan pernyataan 3 pejabat Pemkot tersebut, yang menggunakan PERMENDAGRI No 32 th 2012 tgl 27 Jul 2011 adalah pernyataan yg SALAH dan NGAWUR alias NABRAK ATURAN! Karena sesuai dengan PERMENDAGRI No. 39 th 2012 ttg PERUBAHAN PERMENDAGRI No. 32 th 2012 ttg PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH hal 8 BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 43, dijelaskan dengan berlakunya Per Men No.39 thn. 2012 pada Tgl 21 Mei 2012, maka penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban srt monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai berlaku thn. Anggaran 2013 berpedoman pada Per Men ini.
Dan jelas perilaku dan tindakan 3 Pejabat Depok trsbt, menunjukan betapa solidnya perselingkuhan antara Eksekutif dgn Legislatif, menyengsarakan 20.407 Guru Swasta Kota Depok, blm lg maraknya penggelapan dana Sertifikasi Ribuan Guru se Kota Depok, begitu jg dgn tdk diberikannya tunggakan Dana Santunan Kematian Rp 2 jt X 1500 Jiwa,. Jd jelas sdh, jgn harap Warga Masyarakat untk mendapatkan hak haknya scr utuh, krn tlh terjadi PERSELINGKUHAN antara Eksekutif dan Legislatif Kota Depok!, demikian dikatakan KASNO; Ketua LSM KaPoK Kota Depok. (cy)

KEJAKSAAN NEGERI KOTA DEPOK LIMPAHKAN BERKAS 4 TERSANGKA KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DAN KORUPSI REVITALISASI PASAR CISALAK KE PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG JAWA BARAT.

CEC : Poltak Hutagaol - Kejaksaan Negeri Kota Depok Limpahkan Berkas 4 orang Tersangka. Kedua tersangka dari PT Pos menerbitkan data fiktif warga miskin sebagai syarat mencairkan dana BLT. PENYIDIK Kejaksaan Negeri Depok akhirnya menyelesaikan pemberkasan kasus empat tersangka korupsi yang bertahun-tahun mangkrak di kejaksaan negeri setempat. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Hendri Siswanto di Depok, kemarin, mengatakan dua tersangka korupsi dari PT Pos Indonesia ialah Sanang Sarif, Manajer Pelayanan PT Pos Indonesia Sawangan, dan Argo Susetiawan, Manajer Supervisor PT Pos Indonesia Sawangan. Keduanya tersangkut kasus korupsi dana bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah pusat kepada warga miskin di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sebesar Rp.900 juta. Adapun dua orang lainnya yang ditetapkan penyidik Kejari Kota Depok sebagai tersangka ialah Dudi Kusnadi, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, serta seorang rekanan dalam kasus korupsi revitalisasi Pasar Cisalak, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. “Berkas perkara kedua pejabat PT Pos Indonesia dan berkas pejabat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok sudah dinyatakan lengkap. Dua tersangka juga sudah siap dibawa ke penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) Bandung, Jawa Barat,“ kata Siswanto.
Dengan memanfaatkan jabatan mereka, kedua tersangka dari PT Pos menerbitkan data syarat mencairkan dana BLT. fiktif warga miskin sebagai syarat mencairkan dana BLT. Tersangka Sanang, misalnya, menerbitkan kartu identitas fiktif atas nama Abdul Hadi dan Ny Suni, keduanya warga Kecamatan Sawangan. Begitu juga dengan tersangka Argo Susetiawan. Ia menerbitkan data fiktif atas nama Sarah Fransisca Lisa Paloey, warga Kecamatan Sawangan, agar dana BLT cair. Setelah dana BLT cair, tersangka pun memindahkannya ke rekening pribadi. Kasus lainnya ialah korupsi dana revitalisasi Pasar Cisalak, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, senilai Rp1,2 miliar yang menyeret Dudi Kusnadi dan seorang rekanan. “Kasus korupsi dana revitalisasi Pasar Cisalak telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan dan secepatnya ditahan sebelum disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat,“ tandasnya. Penyidik kejaksaan kini juga membidik tersangka baru dalam kasus running text yang terletak di Jalan Margonda Raya, Jalan Raya Jakarta Bogor, dan Cilangkap. (KG/J-3) — dengan Cec Depok. (cy).

KETUA KOMISI D, DPRD KOTA DEPOK, SRI RAHAYU PURWITANINGSIH MENGANGGAP PENGHAPUSAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU-GURU SWASTA OLEH PEMERINTAH KOTA DEPOK TERKESAN TERBURU-BURU.

CEC : Ketua Komisi D di DPRD Kota Depok, Sri Rahayu Purwitaningsih, menganggap : Penghapusan tunjangan kesejahteraan oleh Pemerintah Kota Depok terhadap guru-guru swasta di Kota Depok, terkesan terlalu terburu-buru. "Keputusan Pemkot Depok untuk menghapus tunjangan kesra guru-guru swasta di Kota Depok tersebut terlalu terburu-buru", ujar anggota fraksi PKS ini.

Sementara, kepada Radio Cemerlang, Walikota Depok, Nurmahmudi, mengatakan : "Penghapusan tunjangan kesra bagi guru-guru swasta di Kota Depok, diputuskan lewat pertimbangan dengan memperhatikan Permendagri Nomor: 32 tahun 2011. Pernyataan Ketua Komisi D yang menuding bahwa eksekutif terlalu terburu-buru, karena Sri Rahayu Purwitaningsih tidak tahu. Padahal, usulan masalah penghapusan tunjangan kesra bagi guru-guru swasta tersebut, sudah dibahas bersama DPRD pada tahun 2011 yang lalu. Saat itu, Ketua Komisi D adalah Lilis Latifah. Mungkin, Sri Rahayu belum tahu bahwa telah ada pembahasan tentang itu", ujar Nurmahmudi. (joko/cy)

KISAH PENEMBAK MISTERIUS (PETRUS) TEBAR TEROR PADA PREMAN.

CEC : Reporter merdeka.com - Mardani melaporkan; Bentrok antara kelompok massa di Indonesia kerap kali terjadi. Dengan berbagai senjata yang dimilikinya, kelompok massa itu saling bertikai dan membuat warga resah. Terakhir, bentrok antara dua kelompok massa terjadi di Jl Raya Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (29/8) kemarin. Kali ini anak buah Hercules dan anak buah John Kei saling bertikai untuk memperebutkan lahan. Suburnya aksi premanisme dan kekerasan di Tanah Air pasca-Reformasi mengingatkan pada kisah penembakan misterius (Petrus) yang terjadi di era Orde Baru tahun 1980-an.

Dalam buku "BENNY, tragedi seorang loyalis," Karya Julius Pour, terbitan Kata Penerbit, diceritakan, ribuan preman tewas dengan cara ditembak tanpa diketahui siapa penembaknya. Selama bulan Mei 1983 tidak kurang 22 orang tewas tertembak di Jakarta. Hal itu sontak mengejutkan masyarakat. Sebab, saat itu belum pernah terjadi sebanyak itu orang tewas karena ditembak. Suasana semakin mencekam, karena mereka yang tewas mayoritas tubuhnya dipenuhi dengan tato. Saat itu banyak yang menduga aksi penembakan di Jakarta itu merupakan rentetan dari penembakan yang terjadi di Yogyakarta pada April 1983. Kala itu, Pangkowilhan II Letjen TNI Widjojo Soejono tengah melancarkan operasi memberantas kejahatan dengan sandi Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK). Sejumlah mayat preman yang biasa disebut Gabungan Anak Liar (Gali) kala itu kerap ditemukan di kota itu tanpa diketahui siapa penembaknya. Masyarakat Yogya yang sudah sekian lama dicekam rasa takut akibat merajalelanya aksi pemerasan dan kejahatan yang dilakukan para Gali pun dapat berlega hati.
Setelah kurang lebih tiga pekan terjadi di Jakarta, Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Benny Moerdani memberikan penjelasan soal penembakan misterius itu. Penjelasan itu diberikannya setelah terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Soeharto. Menurut Benny, penembakan misterius itu kemungkinan muncul akibat adanya perkelahian antar gang preman. Namun, sebagai negara hukum, penembakan hanya dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa. "... sejauh ini belum pernah ada perintah tembak di tempat bagi penjahat yang ditangkap..." kata Benny.
Operasi pemberantasan kejahatan itu kemudian menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Suara masyarakat kala itu terbelah, banyak yang mendukung asal yang ditembak mati benar-benar Gali, tapi banyak pula yang mengecam.
"Kami mengharap agar pada waktu mendatang pembunuhan semacam ini diakhiri. Kami mengharapkan, Indonesia dapat melaksanakan konstitusi dengan tertib hukum," kata Menteri Luar Negeri Belanda Hans van den Broek yang saat itu kebetulan tengah berkunjung ke Jakarta pada Januari 1984. Saat itu dia menyebut angka korban tewas penembakan misterius itu mencapai lebih dari 3 ribu orang.
Benny kemudian membantah pembantaian itu dilakukan pemerintah. "Ada orang-orang mati dengan luka peluru, tetapi itu akibat melawan petugas. Yang berbuat bukan pemerintah. Pembunuhan semacam itu bukan kebijakan pemerintah," kata Benny. Namun, penembakan terhadap para preman itu beberapa tahun kemudian menjadi tak lagi misterius. Saat itu Presiden Soeharto menyatakan tindakan keamanan itu terpaksa dilakukan karena aksi kejahatan semakin brutal dan meluas.

Menurut Soeharto, tindakan tegas dengan cara kekerasan harus dilakukan terhadap para penjahat sebagai sebuah treatment therapy. "Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor! dor! begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan maka mereka ditembak," kata penguasa Orde Baru itu. "Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu. Maka kemudian redalah kejahatan-kejahatan yang menjijikan tersebut." Meski cara penumpasan kejahatan itu sadis, banyak masyarakat yang mengapresiasi. Sebab, masyarakat yang sebelumnya takut bepergian karena kejahatan preman yang merajalela, akhirnya bebas menjalani aktivitasnya kembali tanpa rasa takut. Yang menjadi pertanyaan, apakah langkah penembakan itu harus kembali diterapkan saat ini? [ian] - cy.

PENGAKUAN SOEHARTO SOAL PENEMBAK MISTERIUS (PETRUS)

CEC : Reporter merdeka.com - Mardani, melaporkan : Aksi premanisme semakin marak terjadi pasca-Reformasi. Bak negeri para koboi, kerap kali muncul bentrokan antarkelompok preman. Salah satu contohnya adalah bentrokan yang terjadi antara anak buah Hercules dan anak buah John Kei di di Jl Raya Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (29/8) kemarin. Keributan dipicu atas perebutan sebuah lahan.

Dulu, saat Presiden Soeharto berkuasa, aksi premanisme sempat marak terjadi di era 1980-an. Saat itu penduduk Jakarta gelisah jika bepergian keluar rumah.

Sebab, para preman saat itu dengan nekat memeras dan melakukan aksi kejahatan kepada warga. Gerah atas aksi para preman, penguasa Orde Baru itu kemudian menginstruksikan dilakukannya sebuah operasi keamanan untuk membasmi para preman. Tak berapa lama, jasad para preman kerap ditemukan tak bernyawa akibat ditembak secara misterius. Konon kabarnya, ribuan pria bertato yang diduga preman tewas karena ditembak. Meski pada awalnya pihak penguasa membantah telah memerintahkan aksi penembakan itu, Presiden Soeharto akhirnya mengakui tindakan tegas dengan jalan kekerasan terhadap para pelaku kejahatan harus dilakukan sebagai sebuah treatment therapy.

Mantan Pangkostrad itu bahkan menyatakan, tindakan tegas dengan cara ditembak suka tidak suka harus dilakukan kepada pelaku kejahatan yang melawan.
"Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu. Maka kemudian redalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan tersebut," kata Pak Harto dalam buku otobiografinya Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya seperti dipaparkan kepada: G. Dwipayana dan Ramadhan KH terbitan PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1988. Hal ini dituturkan dalam bab "Yang Disebut Petrus dan Hukuman Mati."
Meski operasi keamanan itu tergolong sadis, aksi premanisme di Jakarta saat itu cenderung menurun. Bahkan, tak sedikit masyarakat yang mendukung langkah pemberantasan preman itu. Masyarakat yang sebelumnya takut keluar rumah, kembali menjalankan aktivitasnya tanpa takut diganggu para preman. [dan] - cy.

TV ONE DILAPORKAN KE KOMISI PENYIARAN INDONESIA.

CEC : TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Media Watch (IMW) melaporkan TV One ke Komisi Penyiaran Indonesia hari ini, Kamis, 30 September 2012. Surat protes yang dilayangkan IMW itu terkait dengan acara Indonesia Lawyer Club pada 29 Agustus 2012. IMW menyebutkan dalam surat yang ditujukan kepada Ketua KPI, M. Riyanto, dalam acara tersebut Karni Ilyas sebagai host tidak menghentikan hinaan yang dilakukan oleh dua orang advokat kepada Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Koordinator Badan Pekerja IMW, Lifany Kurnia, perbuatan tercela yang dilakukan oleh para advokat ini dan dibiarkan oleh host sungguh memprihatikan karena telah melanggar hak asasi manusia dan juga memprovokasi konflik beragama karena tersirat ada unsur melecehkan tempat beribadah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Penyiaran, pasal 36 ayat (6), dilarang memperolokkan, mere

ndahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Dia menegaskan, pelanggaran pasal ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar (pasal 57).
Juga Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS), Ppasal 24 ayat (1) yang menyatakan, program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan. Pelanggaran atas pasal ini diancam sanksi penghentian sementara (pasal 80) dan bila tidak patuh, dapat diancam sanksi lebih keras: denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (pasal 75 ayat 2). “Kami mengajukan permintaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk dapat memberikan sanksi yang maksimal kepada pemilik ILP sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata IMW dalam suratnya kepada KPI.
Saat dikonfirmasi, pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas mengatakan program yang dipandunya tidak melanggar Undang-Undang Penyiaran. "Tidak ada pembiaran, sudah saya tegur mereka dua kali," ujar Karni saat dihubungi Tempo, Kamis, 30 Agustus 2012. Mereka yang dimaksud Karni adalah pengacara Hotman Paris dan Indra Sahnun Lubis. Keduanya dianggap melecehkan Denny dengan sebutan pendek, seperti penjaga masjid, dan botak. (cy)

KARNI ILYAS DIADUKAN KE KOMISI PENYIARAN INDONESIA

CEC : TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin redaksi TvOne, Karni Ilyas, menyatakan program yang dipandunya tidak melanggar Undang-Undang Penyiaran. Acara Indonesia Lawyers Club diadukan oleh Indonesia Media Watch ke Komisi Penyiaran Indonesia, Kamis, 30 Agustus 2012. Program yang disiarkan secara langsung ini dianggap melakukan pembiaran atas perilaku melecehkan martabat dari dua advokat terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. (Baca juga: Indonesia Media Watch Laporkan TV One ke KPI)
"Tidak ada pembiaran, sudah saya tegur mereka dua kali," ujar Karni saat dihubungi Tempo, Kamis, 30 Agustus 2012. Mereka yang dimaksud Karni adalah pengacara Hotman Paris dan Indra Sahnun Lubis. Keduanya dianggap melecehkan Denny dengan sebutan pendek, seperti penjaga masjid, dan botak. Ia menyebut meskipun telah dilarang, ocehan keduanya tak juga berhenti sehingga menjadi santapan publik. Ia mengaku hal terseb

ut bukan keteledoran pihak televisi karena acara disiarkan secara langsung. "Bagaimana kami menduga orang akan ngomong begitu," ujarnya.
Karni menambahkan, medianya yang diasuhnya itu baru bisa dikatakan bersalah jika ocehan itu dimuat dalam program yang bersifat rekaman. Karena artinya ada kesengajaan dari pihak redaksi untuk menampilkannya ke publik.
Sebelumnya, Indonesia Lawyer Club (ILC) dilaporkan Indonesia Media Watch (IMW) ke KPI karena dianggap melanggar Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ia menilai hal tersebut melanggar aturan yang melarang produk siaran memperolokkan, merendahkan, melecehkan nilai-nilai agama seperti yang tercantum dalam Pasal 36 ayat 6. Pelanggaran ini bisa berbuah sanksi pidana paling lama lima tahun atau dendan maksimal Rp 10 miliar. (cy)

TERKAIT PONPES MASHADUL AL MUSTATOBAH YANG DIBAKAR MASSA.

CEC : Depok, Radar Online - Pondok Pesantren Mashadul Al Mustatobah, Jalan Raya Curug, RT003 RW08, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, yang dirusak dan dibakar massa pada Minggu (26/8/2012) malam lalu. Disambangi jajaran Muspida Kota Depok. “Kasus Ustad Fauzan merupakan ujian bagi para pemuka agama di Depok. "Allah menguji seseorang sesuai profesi dimana ia bekerja," kata Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad sebagai pemimpin rombongan kepada wartawan Rabu (29/8/2012) dilokasi.
Orang nomor dua di Kota Depok itu prihatin dengan kejadian seperti ini. "Saya berharap kedepan jadi pelajaran, pemangku tokoh agama masyarakat. Jangan tertawakan seseorang, karena adanya pembakaran. “Itu kita menyesalkan sudah ada usaha mediasi sebelumnya, dilakukan penyelesaian kasus ini, tapi karena ada sulutan jadi anak - anak ABG terpancing," ujar Idris.
Menurut Idris, apa yang dilakukan Fauzan terhadap santrinya MJ merupakan nikah mut'ah (kontrak) ajaran para pengikut Syi'ah. Cukup dengan kerelaan seorang perempuan. Tidak membutuhkan izin orangtua dan wali nikah. "Namun di Indonesia pernikahan seperti itu tidak diperkenankan. Kalau dia mengaku aliran ahli sunah waljamaah maka seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Pasalnya, ahlisunah mengharamkan itu," tuturnya.
Masalahnya apakah MJ pada saat melakukan pernikahan dengan Fauzan dilakukan secara sukarela. Kenyataanya, ungkap dia, terjadi pemaksaan pada waktu itu. "Sekarang biarkan proses hukum yang bicara. Saya si menduga kalau Fauzan beraliran Syi'ah, karena dia lulusan Yaman," ungkap Idris.

Idris menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri. Tidak mudah terprovokasi. Biarkan pihak kepolisian menangani kasus ini. "Kita tunggu saja kasusnya seperti apa. Dalam konteks agama jelas, menikah secara paksa melanggar. Selain itu juga melanggar UU Perlindungan Anak," imbuhnya.

72 PONPES MEMILIKI IZIN, YANG TIDAK TERDAFTAR NGGAK KETAHUAN:

Di tempat yang sama, Nur Muhammad selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok mengungkapkan, banyak pondok pesantren belum tercatat secara resmi di lembaganya, Sementara baru 72 ponpes yang memiliki izin. Kasus ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya untuk lebih mendata ulang. "Yang tak terdaftar enggak ketahuan, penertiban pendataan ulang,” ungkapnya. Nur Muhammad menegaskan, hikmah kita akan mendata ulang. Ada 2 ponpes yg belum mendapat izin operasional di dekat bojongsari ini. Persyaratan ada santri, asrama, kitab yg diajarkan, sifat salafiyah, modern, boarding school, harus ada IMB, dirujuk ke persyaratan pembangunan, harus ada struktur dewan kyai, sistem modern, atau tradisonal," tandasnya. (Maulana Said/cy)

Pembangunan di Pasar Cisalak Tahun 2010 Sudah Rusak

CEC : Wartawan CEC, Darles Torang Siagian melaporkan - "Pembanguan tembok pembatas antara lahan pembuangan sampah Pasar dengan makam sudah rubuh/ ambrol diperkirakan anggarannya ratusan juta rupiah, demikian juga atap Kanopi parkir biaya ratusan juta rupiah sudah tidak beratap lagi, kedua kegiatan ini diduga proyek ' kongkalikong ' alias proyek menghambur-hamburkan uang negara ???. (darles/cy)

NURMAHMUDI AKAN "PERGI" DARI DEPOK PERTENGAHAN TAHUN 2013.

CEC : Menurut sumber CEC di Forum Gereja HKBP Depok, di depan forum papie Nurmarmudi berucap akan meninggalkan Kota Depok, mengundurkan diri pertengahan tahun 2013. "Saya akan meninggalkan Kota Depok, dan akan mengundurkan diri pertengahan tahun 2013", ujar Nurmarmudi..

Ketika dikonfirmasi, seorang anggota forum yang tidak mau ditulis namanya, membenarkan 'pidato' Nurmarmudi tersebut. Hanya, katanya melanjutkan, "Kenapa tidak sekarang aja ia pergi meninggalkan Kota Depok..?, kenapa ia harus menunggu pertengahan tahun 2013 baru akan mengundurkan diri..?, kenapa..?, ujarnya bertanya-tanya. (lsc/cy)

TRAGEDI BERDARAH ANTARA SYIAH DENGAN SUNNI DI MADURA.

CEC : Reporter merdeka.com Andrian Salam Wiyono melaporkan : "Tragedi berdarah antara Syiah-Sunni di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Minggu (26/8) kemarin, dinilai oleh tokoh-tokoh Madura karena pemerintah setempat tidak tanggap terhadap isu SARA yang terjadi sebelum kerusuhan pecah. Hal ini dibeberkan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Madura (FKMM), Achmad Zaini, Senin (27/8). Dia menilai kejadian Sampang disebabkan karena pemerintah daerah tidak tanggap dengan keberadaan Syiah di Sampang. "Kejadian ini bukan kali pertama, tetapi sudah yang kali keduanya. Kalau saja pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Sampang tanggap dengan keberadaan Syiah di Sampang, tentu saja kejadian ini tidak sampai terjadi," keluh Zaini menyesalkan peristiwa yang menyebabkan dua korban jiwa itu. Apalagi, lanjut dia, kasus Syiah-Sunni di Sampang tersebut, bukan termasuk karakter budaya masyarakat Madura. "Seminggu sebelum tragedi Syiah-Sunni pecah di Sampang, ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar Madura sempat menyampaikan keluh kesahnya kepada Bupati Sampang dan Gubernur Jawa Timur, bahwa keberadaan Syiah di Sampang, kondisi gawat. Namun tidak ditanggapi serius," cerita dia. Zaini menceritakan, beberapa bulan sebelumnya, juga sudah terjadi perselisihan antara dua kelompok agama tersebut. "Namun, lagi-lagi, pemerintah tidak serius menangani persoalan tersebut, akhirnya terjadi konflik lagi hingga terjadi kebakaran dan pembantaian seperti kemarin." Untuk itu, dalam waktu dekat, FKMM, akan mempertemukan para tokoh-tokoh besar di Madura dan tokoh lintas agama guna membahas masalah tersebut. Diharapkan, dalam pertemuan itu nantinya, bisa memberikan kesepakatan, bahwa peristiwa di Sampang adalah kejadian yang terakhir. Menanggapi kemungkinan adanya relokasi bagi penganut Syiah di Sampang, Zaini menyatakan, keputusan itu berada di tangan pemerintah. Namun, Zaini berharap, lebih baik tidak ada relokasi, sebab penganut Syiah di Sampang merupakan warga asli Sampang. "Dan lagi kalau sampai ada relokasi, itu berarti sama halnya pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah. Lebih baik biarkan mereka di sana, tetapi harus ada perhatian dari pemerintah," pungkas dia berharap. (cy)

PONDOK PESANTREN MASHADUL AL MUSTATOBAH DI KAMPUNG CURUG, KELURAHAN PONDOK PETIR, KECAMATAN SAWANGAN, KOTA DEPOK DIBAKAR MASSA...

CEC : VIVAnews - Pondok Pesantren Mashadul Al Mustatobah di Kampung Curug, Pondok Petir, Sawangan, Depok, Jawa Barat, diamuk massa pada Senin 27 Agustus 2012 dini hari. Pembakaran gedung pondok pesantren ini diduga karena kesal terhadap pimpinan pondok pesantren yang diduga telah mencabuli seorang santri di bawah umur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, sebab para santri masih libur. Sedangkan Ustad FA, 30 tahun, yang diduga kuat sebagai pelaku pencabulan terhadap MJ 18 tahun, saat ini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka pencabulan. Salah satu saksi mata, Ida, 45 tahun, yang rumahnya berada persis di seberang ponpes, mengatakan aksi ters

ebut diikuti ratusan orang. Ida pun sempat panik lantaran api yang ditimbulkan oleh massa yang mengamuk sempat membesar dan berlangsung lama. "Saya ngeri melihatnya. Saya takut api tadi menyambar rumah. Untung ponpes itu masih kosong karena penghuninya masih pada libur Lebaran," ucap wanita berkerudung itu dengan nada gemetar.
Sementara itu, data yang dihimpun VIVAnews, aksi brutal warga diduga karena terbongkarnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh FA, yang tak lain adalah pimpinan dari ponpes tersebut. Kasus ini mencuat setelah MJ, salah satu santri, mengadu pada orangtua jika dirinya telah kerap kali dicabuli oleh FA. Ironisnya lagi, aksi biadab itu telah dilakukan sejak 3 tahun lalu, saat MJ masih berumur 15 tahun dan masih duduk di bangku setingkat SMP. Tak hanya digauli, MJ pun mengaku dirinya kerap mendapat siksaan dari FA jika nafsyu syahwatnya tak terpenuhi.
"Yang saya dengar seperti itu. Kami sekeluarga juga kaget. Malah kata ponakan saya ini (MJ), dia sudah menikah segala. Anehnya dia menikah tanpa dihadiri oleh siapapun alias cuma berdua. Ya itulah, selama tiga tahun ini kami sekeluarga tak ada yang tahu. Padahal rumah kami hanya beberapa meter dari ponpes," ucap Abudin paman korban. Lantaran merasa sudah tak tahan dan kerap mendapat perlakuan kasar, MJ pun akhirnya membeberkan persoalan yang dihadapinya pada sang ayah, Hermansyah. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani aparat. "Saat ini FA, si pelaku telah kami amankan dan telah kami tetapkan sebagai tersangka. Untuk kasus perusakan dan pembakaran ini masih kami selidiki. Kami sangat menyayangkan aksi sepihak tersebut. Untuk itulah sejumlah saksi telah kami periksa," ucap Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Depok Ajun Komisaris Besar Polisi, AM. Kamal pada VIVAnews di lokasi kejadian. Guna menghindari aksi lanjutan, sejumlah aparat bersenjata lengkap telah disiagakan di kawasan tersebut. Akibat amukan warga, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tak hanya bangunan yang hancur, namun seisi ruangan di gedung ponpes itu pun turut dirusak massa. (eh/cy)

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

CEC : Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2002 tentang KPK. Jika KPK telah menangani dan menyidik kasus korupsi, maka kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi untuk menyidik kasus yang sama. Dalam hal penyidikan yang dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan tersebut, harus segera dihentikan. KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat-belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK dengan alasan : Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana yang sesungguhnya. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Hambatan penanganan korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan. (cy)

KOMUNITAS WARTEG DUKUNG JOKOWI - AHOK

CEC : ”Kami memilih pemimpin yang mau melindungi pedagang kecil seperti kami. Bukan pemimpin yang mau mencekik leher rakyat lewat pengenaan pajak untuk warteg. Kami berangkat dari keprihatinan yang sama, utamanya terkait dengan kebutuhan akan pemimpin yang mau mengayomi kami,” kata Pendiri dan Penasihat Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni. (Okezone)
Oleh: Joko Widodo dan Basuki T Purnama untuk Jakarta Baru. (cy)

PASAR IKAN JAKARTA

CEC : Museum Bahari dan Pasar Ikan difoto dari atas Menara Syahbandar tahun 1940-an. Perhatikan, di depan museum dahulu adalah perairan/laut, tempat kapal2 pengangkut rempah-rempah bersandar. Kini area tersebut menjadi daratan yang penuh sesak pedagang dan penduduk. Tanya kenapa? :D Hehehe. Sumber foto: UPK Kota Tua. Oleh: Wisata Kota Tua Jakarta. (cy)

KEPALA SEKOLAH SMAN 6 DEPOK, AMAS FARMAS, DIANGGAP PROVOKATOR.

CEC : Kepala Sekolah SMAN 6 Depok, AMAS FARMAS, di "anggap Provokator" kaitannya selalu berbicara Politik,,ujar Budi Dalimunte Praktisi pendidikan,,kaitan kisruh PPDB harusnya dia bicara langsung dengan Walikota,,Sekda ataupun Disdik bukan malah mengkritisi Koalisi LSM sbg Calo PPDB,dia harus paham adanya Koalisi LSM akibat adanya kisruh PPDB,tambah Mas Budi sapaan akrab Budi Dalimunte,, (ak.kfd)-cy.

HIDAYAT NUR WAHID DINILAI TIDAK KONSISTEN

CEC : Matanews.com - PERNYATAAN mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid yang mengaku kecewa dengan Jokowi, mendapat tanggapan dari pakar politik dari Universitas Indonesia, Dr Ari Junaedi, yang mengatakan Hidayat juga tidak konsisten dalam menjalankan tugas. “Hidayat Nur Wahid juga tidak konsisten dalam menjalankan tugas. Kalau memang dia konsisten, seharusnya beliau menyelesaikan tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR, baru mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI,” ujar Ari di Jakarta, Senin 13 Agustus 2012.
Dia menilai pernyataan yang dilontarkan Hidayat Nur Wahid, seakan tidak bercermin pada diri sendiri. “Jika itu yang dijadikan alasan untuk tidak mendukung Jokowi, maka itu seperti menjilat ludah sendiri,” katanya.
Hidayat yang gagal maju ke putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta, mengaku kecewa dengan calon gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).
Hidayat yang merupakan salah satu juru kampanye Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, merasa kecewa lantaran Jokowi di tengah masa jabatannya mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta. Padahal saat itu, dia percaya Jokowi akan menjabat hingga akhir jabatan.(ant/hms)-cy.

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA DEPOK TIDAK DILIBATKAN.

CEC : Pekerjaan Rehabilitasi Setu Pengasinan dan Setu Bojongsari di Kota Depok dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane, dilaksanakan oleh Kontraktor PT. KARUNIAGUNA INTI SEMESTA, KONSULTAN SUPERVISI PT. VITRAHA CONSINDOTAMA , No. Kontrak : HK.02.03/PPKPKSDA-SNVT PJSACC/III/338 Tanggal mulai 28 Maret 2012 , Sumber Dana APBN dengan NILAI KONTRAK Rp 4.146.007.000,00 Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender. Berdasarkan investigasi di lapangan, pemasangan beton jepit (memakai besi tulangan) diragukan ? dan pemasangan paving block menggunakan tanah lumpur hasil galian pundasi, dan pengamatan dilapangan baik itu tim monitoring maupun konsultan supervisi belum pernah ada selama dilakukan kunjungan. Diduga kuat bahwa di pekerjaan ini minim pengawasan dan direksikit( bedeng) selalu kondisi tertutup demikian juga di pekerjaan Situ Bojongsari ketika dkunjungi sedang tidak ada aktivitas dimana pembuatan bronjongan tersebut tukang sedang tidak ada dalam arti kondisi belum rampung.
Kepada wartawan CEC, Darles Torang Siagian, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Depok, Ir. Enco Kuryasa mengatakan : "Biasanya kalau pekerjaan dari pusat selalu kordinasi dengan kita. Jadi Balai Ciliwung Cisadane minimal minta bantuan tim monitoring atau tenaga teknis. Tetapi untuk kali ini dalam pekerjaan Rehabilitasi Setu Pengasinan dan Setu Bojongsari di Kota Depok ini, pihak Dinas BMSDA tidak dilibatkan. Jadi bagaimana perkembangan kegiatan itu, Dinas BMSDA tidak mengetahui", ujar Enco Kuryasa.
Selanjutnya, Enco Kuryasa menyarankan agar wartawan pergi ke Balai Besar Ciliwung Cisadane untuk menemui pejabat terkait di Jakarta Timur Kalimalang.

KONFIRMASI HARUS DENGAN SURAT RESMI :
Ketika dikonfirmasi Rabu 8 Agustus 2012 Di Balai Besar, Pejabat Bagian Humas Suharto yang didampingi oleh Putu, mengatakan : "Untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Proyek Rehabilitasi Situ Pengasinan dan Situ Bojongsari di Kota Depok, sebaiknya wartawan agar membuat surat resmi, apa saja yang di perlukan dan nanti akan disampaikan kepada pejabat terkait dan kontraktor", katanya. (darles/cy)

BALAI LELANG DKI JAKARTA MEMANAS

CEC : Merdeka.com - Reporter: Eko Prasetya - Situasi di Balai Lelang DKI Jakarta memanas. Tidak cukup pengamanan dari Polres Jakarta Pusat, sebanyak 30 Brimob bersenjata laras panjang dari Polda Metro Jaya pun ikut diterjunkan ke lokasi. Kedatangan puluhan aparat itu buntut dari ricuhnya pelaksanaan lelang. Awalnya, ada sekelompok pemuda memaksa masuk ke dalam gedung yang terletak di Jalan Prapatan Senen, Jakarta Pusat tersebut. Mereka berteriak-teriak. Mereka langsung menduduki lantai tiga gedung itu. Kehadiran para pemuda bergaya preman itu membuat pengunjung gedung yang sedang mengikuti acara lelang ketakutan. Bahkan 12 orang peserta kabur meninggalkan gedung untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Mereka yang berjumlah 50 orang itu datang ke gedung sekitar pukul 13.30 WIB. Di lantai itu bahkan mereka coba memaksa masuk ke dalam sebuah ruangan. Polisi yang mendapat laporan segera terjun ke lokasi. Sekitar 50 lebih personel gabungan dari Polsek Senen, Polsek Sawah Besar dan Polres Jakarta Pusat ikut mengamankan gedung. Mereka tampak membawa pistol jenis gas air mata. Tampak pula Kapolres Jakarta Pusat Kompol AR Yoyol ikut memantau penjagaan. Menurut keterangan salah satu petugas, para pemuda itu adalah para preman yang menolak lelang tanah di Jalan Wahid Hasyim dan Gajah Mada Jakarta. "Mereka itu menolak ada tanah yang akan dilelang," kata petugas yang enggan disebutkan namanya itu. Saat ini proses lelang masih berlangsung. Sementara lelang tanah di Jalan Wahid Hasyim akan dilakukan di akhir pelelangan. (cy)

LELANG GEDUNG DIBALE II KOTA DEPOK, SENILAI RP. 182.019.482.000,00

CEC : PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI Nomor : 11.8.1/PBJ/DTRP/VIII/2012 Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi paket Pembangunan Konstruksi Gedung DIBALE II (Struktur, Arsitektur, ME, Interior) nomor : 11.6/PBJ/DTRP/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dan hasil pembuktian kualifikasi, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2012, mengumumkan bahwa :

Nama Pekerjaan : Penyusunan Pembangunan Konstruksi Gedung DIBALE II (Struktur, Arsitektur, ME, Interior) Pagu Dana : Rp 182.020.865.000,00 HPS : Rp 182.019.482.000,00
Sumber Dana : APBD Kota Depok Tahun Anggaran : 2012 Dinyatakan memenuhi kualifikasi dan dilanjutkan ketahapan lelang berikutnya. Hasil Prakualifikasi paket tersebut diatas : jumlah perusahaan mendaftar sebanyak 82 (delapan puluh dua) perusahaan, perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan, perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebanyak 7 (tujuh) perusahaan. Perusahaan yang memenuhi persyaratan kualifikasi sebanyak 3 (tiga) perusahaan dan diundang untuk pembuktian kualifikasi. Dengan demikian sebanyak 3 (tiga) perusahaan dinyatakan LULUS Kualifikasi. Rincian hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi sebagai berikut:

YANG LULUS PRAKUALIFIKASI
1. WasKita Karya PT
2. Hutama Karya PT
3. Pembangunan Perumahan PT

(dbs/cy)

RUGIKAN NEGARA RP.40 M, DIREKTUR PT. PAL INDONESIA DIPERIKSA KPK

CEC : Merdeka.com - Reporter: Putri Artika R - Direktur PT PAL Indonesia, Harsusanto kembali dijadwalkan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Petinggi PT PAL Indonesia itu diperiksa terkait penyidikan kasus penjualan aset tanah PT Barata Indonesia. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, Senin (13/8).

Diketahui, hal ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Harsusanto. Namun, hingga saat ini, ia belum tampak di gedung lembaga antikorupsi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Direktur Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Barata Indonesia Mahyuddin Harahap sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam penjualan tanah aset PT Barata Indonesia di Jl Nagel No 109 Surabaya, dengan menjual dibawah harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku tahun 2004. Tanah tersebut seharusnya dijual Rp 122 miliar. Namun dijual oleh tersangka dengan harga Rp 82 miliar. Atas hal ini, negara merugi sekitar Rp 40 miliar. Atas perbuatannya, Mahyuddin disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi. Kasus ini muncul saat relokasi pabrik PT Barata dari Surabaya ke Gresik, Jawa Timur pada 2006. Saat relokasi, dana yang dikeluarkan mencapai Rp 44,7 miliar, diduga terdapat dana 'siluman' sebesar Rp 1,4 miliar. (cy)

KOALISI BERSAMA RAKYAT (KOBAR) MENDUKUNG JOKOWI - AHOK

CEC : Merdeka.com - Reporter: Vincent Asido Panggabean - Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta, Jokowi-Ahok kembali mendapat dukungan dari beberapa tokoh dan warga Jakarta menghadapi putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Bentuk dukungan yang turut digawangi oleh beberapa pengusaha seperti Setiawan Djodi dan Putri Kuswisnuwardhani, politisi Dewi Aryani serta sejumlah nama terkenal lainnya itu nantinya akan mendeklarasikan diri dengan nama Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) Jakarta."Gerakan Kobar Jakarta ini merupakan bentuk kebersamaan rakyat terhadap Jokowi dalam berkoalisi bersama rakyat. Kobar Jakarta merupakan pola dukungan terhadap pasangan Jokowi-Basuki," ujar Sekjen Sekretariat Bersama (sekber) Relawan Jokowi-Ahok, Kris Budihardjo, di Jakarta, Minggu (12/8). Menurutnya, sekber juga akan mengumpulkan ribuan simpul relawan yang terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok komunitas dan sebagainya. "Kami akan memenuhi keinginan warga untuk bergabung dalam Kobar Jakarta untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta yang lebih baik," katanya. Sementara itu, Ketua tim strategis sekber, Nurcahyo Honggowongso akan menargetkan sekitar 10 ribu warga untuk turut bergabung dalam kegiatan tersebut."Koalisi bersama rakyat Jakarta ini akan dideklarasikan dengan penandatanganan bersama ribuan komunitas pendukung Jokowi-Ahok," pungkasnya. (cy)

ABURIZAL BAKRIE SUDAH LUPA SAMA KORBAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO JAWA TIMUR

CEC : Merdeka.com - Korban lumpur Lapindo Hary Suwandi beberapa waktu sempat meminta maaf kepada Aburizal Bakrie lewat stasiun televisi tvOne. Suwandi yang sebelumnya begitu marah pada Aburizal mendadak tak kuasa menahan tangis dan merasa dirinya telah melakukan kesalahan akibat aksi protesnya dengan melakukan jalan kaki Sidoarjo ke Jakarta. Belakangan tayangan permohonan maaf yang disampaikan Suwandi itu muncul dalam sebuah iklan di televisi yang sama. Di iklan berdurasi kurang lebih 30 detik itu, agedan Suwandi menangis diselipi dengan tanggapan Ical. Bahkan diiklan itu, Ical juga mengutip ucapan Mahatma Gandhi yang lebih kurang berbunyi 'orang lemah tidak pernah bisa memaafkan, karena memberi maaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang kuat'. Saat dimintai tanggapan soal itu, Ical membantah dirinya maupun stasiun televisi miliknya itu sudah membuat ucapan permintaan itu menjadi iklan testimoni. "Nggak, nggak pernah ada iklan itu," kata Ical yang ditemui usai penganugerahan Achmad Bakrie Award di Djakarta Theater, Minggu (12/8) malam. Dia terus menegaskan bahwa iklan yang menampilkan dirinya itu tak pernah ada. Bahkan saat ditanya kemungkinan dirinya digugat atas munculnya iklan itu, Ical lagi-lagi bersikukuh permintaan maaf Suwandi itu tak pernah dikomersilkan. "Nggak ada, nggak pernah ada gitu-gituan. Nggak pernah ada iklan seperti itu," ucapnya tegas. Bahkan di akhir pernyataannya Ical malah mengaku tak mengenak Suwandi. "Siapa itu Suwandi," kata Ical sambil meninggalkan kerumunan wartawan. (cy)

PELANTIKAN NURMAHMUDI SEBAGAI WALIKOTA DEPOK SEPI PENGUNJUNG.

CEC : Ruangan Paripurna DPRD Kota Depok tampak kosong melompong ketika Sidang Paripurna Pelantikan Nurmahmudi sebagai walikota Depok berlangsung. Pelantikan tersebut dinilai tidak syah karena anggota sidang/dewan yang hadir hanya 11 orang, sedangkan anggota dewan berjumlah 50 orang. Kemudian, pelaksanaan pelantikan terkesan tergopoh-gopoh, karena hasil pemilukada yang masih dalam proses hukum belum diputuskan. Seharusnya, KPU Depok dan DPRD menangguhkan sambil menunggu putusan yang berkekuatan Hukum Tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 14 K/TUN/2012 tertanggal 06 Maret 2012. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat pada tanggal 06 Mei 2012, putusan MA tersebut harus dieksekusi. Namun, hingga saat ini pihak-pihak yang terkait belum ada rencana akan melaksanakannya.
Fenomena ini ternyata menimbulkan gejolak dikalangan warga masyarakat Kota Depok. Berbagai kelompok warga melakukan unjuk rasa dan berdemo, mereka menuntut agar Nurmahmudi mundur dan keluar dari Balaikota Depok. Segera ditunjuk PLT Walikota Depok yang baru untuk melaksanakan Pemilukada Ulang. (cy)

SURAT PENOLAKAN DPRD KOTA DEPOK TERHADAP NURMAHMUDI SEBAGAI WALIKOTA DEPOK DINILAI HANYA SEHARGA RP. 5 MILIAR SAJA.

CEC : Pengurus LSM Komite Anti Pejabat Organ Korupsi (KAPOK) Kota Depok yang tidak mau ditulis namanya, mengatakan; "WAKIL KETUA DPRD KOTA DEPOK DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN, SUTADI DIPOWONGSO, TERIMA UANG SUAP SEBANYAK RP. 1,5 MILIAR, PELANTIKAN NURMAHMUDI DAN IDRIS ABDUL SHOMAD SEBAGAI WALIKOTA DEPOK DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TELAH "DIREKAYASA" OLEH PIMPINAN DPRD KOTA DEPOK. Unsur pimpinan DPRD Kota Depok diduga te;ah menerima dana sebesar Rp.5 Miliar dari Walikota Depok Nurmahmudi Ismail. Hal itu terkait dengan pelantikan Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016, padatanggal 26 Januari 2010 yang lalu. Semula 4 fraksi yang ada di DPRD Kota Depok yaitu Fraksi Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra Bangsa sepakat untuk menolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok, karena hal itu dianggap cacat hukum atau ilegal. Karena adanya putusan PTUN Bandung yang mengatakan bahwa Pilkada Kota Depok yang dilakukan oleh KPUD Kota Depok tidak syah yaitu harus dilakukan Pilkada Ulang. Maka melihat peluang tersebut 4 fraksi itu sepakat membuat SURAT PENOLAKAN terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jabar. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa SURAT PENOLAKAN dari 4 fraksi tersebut ternyata diduga tidak disampaikan kepada Gubernur Jabar", katanya.

Hal itu sesuai dengan pengakuan dari Embong Rahardjo Wakil Ketua DPC. PDI Perjuangan Kota Depok, yang telah melakukan pengecekan ke Kantor Gubernur Jabar di Bandung “ Surat dari koalisi 4 fraksi tersebut tenyata sudah saya cek tidak ada, mereka itu bohong besar", ujar Embong Rahardjo.

Ketika dikonfirmasi, Sutadi Dipowongso yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, tentang dugaan yang ikut menerima dana sebesar Rp.1,5 Miliar dari bagian jumlah Rp.5 Miliar tersebut. Sutadi Dipowongso langsung seperti orang yang kebakaran jenggot. Dikatakannya, "Berita tersebut adalah berita sampah, tudingan LSM Kapok tersebut adalah tidak berdasar. Kalau memang hal itu ada coba dibuktikan saja faktanya, jangan asal main tuding. Namun ketika wartawan mengatakan kalau Anda merasa keberatan dengan pemberitaan tersebut, lalu kenapa Anda tidak mengklarifikasi atau melakukan hak jawab ?.
Atau kalau merasa tercemar nama baiknya laporkan saja hal itu kepada Polisi dengan pencemaran nama baik. Lalu kemudian Sutadi menjawab hal itu tidak perlu, nanti permasalahannya menjadi besar, ujar Sutadi.
Sementara itu pula, beredar informasi yang mengatakan bahwa masalah adanya dugaan Sutadi menerima dana dari Walikota Depok sebesar Rp.1,5 Miliar. Hal itu sudah dicoba untuk diklarifikasi di internal partai di Kantor DPC. PDIP Kota Depok. Namun Sutadi menjawab bahwa masalah tersebut tidak usah dikembangkan, cukup hanya diketahui oleh internal partai saja, katanya. (tardip/cy)